Di tengah hiruk pikuk kemenangan Donald Trump pada Pemilu Amerika Serikat (AS), harga minyak justru cenderung melemah. Hal ini terjadi karena adanya bocoran rencana kebijakan luar negeri Trump yang dapat menekan pasokan global.

Dilansir dari Reuters, Kamis (7/11/2024), harga minyak mentah Brent turun 61 sen, atau 0,81%, menjadi US$ 74,92 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 30 sen atau 0,42%, menjadi US$ 71,69.

Pemilihan Trump memicu aksi jual besar-besaran di pasar yang mendorong harga minyak turun lebih dari US$ 2 per barel selama perdagangan awal karena dolar AS menguat.

"Ada reaksi berlebihan terhadap hasil pemilu, dan kemenangan Trump dapat menyebabkan industri AS semacam mengebor dirinya sendiri hingga terlupakan dan menyebabkan kelebihan pasokan," kata John Kilduff, mitra di Again Capital di New York.

Yang ditunggu dari terpilihnya Trump juga adalah soal arah kebijakan AS untuk sanksi terhadap Iran dan Venezuela. Kemungkinan Trump akan makin keras memberikan sanksi dan membuat pasokan minyak dari dua negara itu nampak tidak laku di pasar.

Iran sendiri adalah anggota OPEC dengan produksi sekitar 3,2 juta barel per hari, atau 3% dari produksi global. Namun, tindakan keras terhadap Iran mungkin lebih sulit karena negara tersebut telah menjadi ahli dalam menghindari sanksi.

Di sisi lain, Trump nampaknya juga bakal memberikan dukungan besar ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dapat meningkatkan ketidakstabilan di Timur Tengah. Hal itu dapat meningkatkan harga minyak karena investor memperkirakan potensi gangguan terhadap pasokan minyak global.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, melontarkan kritik tajam kepada Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, atas responsnya terhadap pembunuhan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar.

Katz menuduh Guterres memimpin agenda anti-Israel dan anti-Yahudi ekstrem karena tak menyambut baik kabar tewasnya Sinwar.

“Guterres tidak menyambut baik pemusnahan teroris Yahya Sinwar, sama seperti dia enggan menyebut Hamas sebagai organisasi teroris setelah pembantaian 7 Oktober,” tulis Katz dalam unggahannya di platform X, seperti dikutip dari Guardian.

Katz juga menegaskan, Israel akan terus memperlakukan Guterres sebagai persona non grata dan melarangnya memasuki Israel.

Sejak awal Oktober, Katz telah melarang Guterres masuk ke Israel karena dianggap tak cukup tegas dalam mengutuk serangan rudal Iran terhadap Israel.

Meski Guterres sempat mengeluarkan pernyataan yang mengutuk meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ia menilai pernyataan tersebut tidak memadai.

Presiden AS, Joe Biden, mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk membuat kemajuan menuju gencatan senjata di Gaza setelah pembunuhan Yahya Sinwar.

Sinwar dikenal Israel dan Barat sebagai otak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Biden menyebut Sinwar memiliki banyak “darah di tangannya”, dan memuji tindakan Israel.

Kini Biden dan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Wakil Presiden AS Kamala Harris, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, berupaya mendorong tercapainya gencatan senjata.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Perdana Menteri Qatar untuk membahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah.

Di sisi lain, Iran dan Hizbullah mengecam pembunuhan Sinwar, menyatakan bahwa hal ini hanya akan memperkuat semangat perlawanan di kawasan tersebut.

Hingga saat ini, Hamas belum memberikan komentar resmi terkait kematian pemimpin mereka.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan tewasnya pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, memberikan kelegaan bagi rakyat Israel. Menurut Biden, kematian Sinwar dapat mempermudah tercapainya gencatan senjata di Gaza. Ia pun menyampaikan selamat kepada para pemimpin Israel atas 'capaian' ini.

“Yahya Sinwar adalah penghalang besar untuk mencapai tujuan perang ini. Kini, hambatan itu telah hilang, meski masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” ujar Biden, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Biden juga berencana segera berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk membahas langkah-langkah pemulangan para sandera dan upaya mengakhiri perang yang telah menimbulkan banyak korban sipil.

“Saya akan segera berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu dan para pemimpin Israel lainnya untuk memberi selamat kepada mereka, untuk membahas jalan bagi para sandera untuk pulang ke keluarga mereka, dan untuk mengakhiri perang ini untuk selamanya, yang telah menyebabkan begitu banyak kehancuran bagi orang-orang yang tidak bersalah,” tambah Biden dalam pernyataannya.

Sejalan dengan Biden, Wakil Presiden AS Kamala Harris juga menyambut kematian Sinwar sebagai peluang untuk mengakhiri konflik di Gaza.

“Keadilan telah ditegakkan. Sinwar bertanggung jawab atas pembunuhan ribuan orang yang tidak bersalah, termasuk para korban 7 Oktober dan para sandera yang terbunuh di Gaza,” kata Kamala kepada wartawan.

Ia menyebut Sinwar sebagai dalang di balik kematian ribuan orang tak berdosa, termasuk dalam serangan 7 Oktober lalu.

Sementara itu, Ketua DPR AS dari Partai Republik, Mike Johnson, memuji tindakan Israel.

“Kematian Sinwar memberikan kelegaan bagi rakyat Israel,” kata Johnson.

Pemimpin Mayoritas Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, berharap tewasnya Sinwar akan membuka jalan bagi pemulangan para sandera, termasuk tujuh warga Amerika.

Dari Eropa, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengecam Sinwar sebagai “teroris kejam,” sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza.

Sementara itu, pro- Palestina menyatakan, jika benar Sinwar tewas, kematiannya takkan menyurutkan perjuangan melawan Zionis

Yahya Sinwar merupakan pemimpin baru Hamas, pengganti Ismail Haniyeh yang tewas di Iran pada Juli tahun ini.

Sinwar dikenal Israel dan Barat sebagai arsitek serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sebuah serangan yang juga dikenal sebagai 'Badai Al Aqsa', upaya memerdekakan Palestina dari Israel.

Serangan ini menewaskan 1200 warga Israel, sementara 250 lainnya disandera. Serangan pada 7 Oktober menjadi alasan Israel menyerang Gaza tanpa pandang bulu.

Sebanyak 42 ribu orang lebih warga Gaza tewas gara-gara serangan Israel. Sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan. Kini, Israel menuai kecaman dunia serta diseret ke mahkamah internasional atas kasus genosida Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Kepala PBB untuk memindahkan pasukan penjaga perdamaian yang ditempatkan di Lebanon selatan. Pasukan tersebut diminta keluar dari wilayah berbahaya.

Hal tersebut disampaikan Netanyahu kepada Sekjen PBB Antonio Guterres sehari setelah Pasukan Sementara PBB di Lebanon, yang dikenal sebagai UNIFIL, menolak untuk mundur dari daerah perbatasan meskipun lima anggotanya terluka dalam tembakan Israel beberapa hari terakhir.

"Tuan Sekretaris Jenderal, pindahkan pasukan UNIFIL dari wilayah berbahaya. Ini harus dilakukan sekarang juga, segera," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh kantornya, Minggu (13/10).

Netanyahu, yang berbicara dalam sebuah rapat kabinet, mengatakan pasukan Israel telah meminta UNIFIL beberapa kali untuk pergi tetapi berulang kali ditolak sehingga menjadi perisai manusia bagi Hizbullah.

"Penolakan Anda untuk mengevakuasi tentara UNIFIL menjadikan mereka sandera Hizbullah. Ini membahayakan mereka dan nyawa tentara kita," kata Netanyahu.

"Kami menyesalkan cedera yang dialami tentara UNIFIL dan kami melakukan segala daya kami untuk mencegah cedera ini. Namun, cara yang sederhana dan jelas untuk memastikan hal ini adalah dengan mengeluarkan mereka dari zona bahaya," sambung dia.

Meski begitu, UNIFIL menolak meninggalkan posisinya di Lebanon selatan.

"Ada keputusan bulat untuk tetap tinggal karena penting bagi bendera PBB untuk tetap berkibar tinggi di wilayah ini, dan untuk dapat melapor kepada Dewan Keamanan," kata juru bicara UNIFIL Andrea Tenenti, Sabtu kemarin.

Tenenti mengatakan Israel telah meminta UNIFIL untuk mundur dari posisinya saat ini sejauh lima kilometer dari blue line. Namun UNIFIL menolaknya.

UNIFIL terdiri dari sekitar 9.500 tentara dari berbagai negara yang dibentuk pada tahun 1978, bertugas memantau gencatan senjata yang mengakhiri perang 33 hari pada tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah.

Empat puluh negara yang berkontribusi pada pasukan penjaga perdamaian di Lebanon mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka "mengutuk keras serangan baru-baru ini" terhadap pasukan penjaga perdamaian.

"Tindakan seperti itu harus segera dihentikan dan harus diselidiki secara memadai," kata pernyataan bersama, yang diunggah di X oleh misi PBB Polandia dan ditandatangani oleh negara-negara termasuk kontributor utama Indonesia, Italia, dan India.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu berbicara lewat sambungan telepon pada Rabu (9/10). Mereka membicarakan balasan terhadap serangan Iran ke Israel.

Iran menghujani Israel dengan ratusan rudal pada pekan lalu sebagai balasan atas serangan Israel pada sekutunya. Aksi Iran memicu Israel dan sekutunya, AS, naik pitam. Mereka mengaku siap menuntut balas.

Gedung Putih membenarkan bahwa Iran menjadi fokus pembicaraan dua pemimpin. Komunikasi lewat sambungan telepon itu berlangsung selama 30 menit.

"Pembicaraan sangat produktif dan langsung,"ucap juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre, seperti dikutip dari Reuters.

Jean-Pierre menjelaskan, selama pembicaraan terdapat perbedaan pendapat. Tetapi, dua pemimpin sama-sama terbuka mengenai perbedaan itu.

Dia memastikan kedua pemimpin sepakat menjalin hubungan dekat dalam hari-hari mendatang. Biden juga meminta Netanyahu meminimalisasi jatuhnya korban sipil pada operasi militer Israel ke Lebanon.

Adapun kantor PM Israel tidak memberikan detail pembicaraan Netanyahu dan Biden. Sedangkan Dubes Israel untuk PBB Danny Danon menyebut pembicaraan dua pemimpin berlangsung positif.

"Kami mengapresiasi dukungan AS," ucap Dannon.

Relasi Biden dan Netanyahu sebenarnya naik turun akibat serangan Israel ke Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Biden kecewa terhadap bagaimana Israel menangani masalah Gaza yang menelan banyak korban — sedikitnya 41 ribu orang tewas.

Sampai sekarang upaya AS memediasi gencatan senjata di Gaza masih menemui jalan buntu. Israel enggan untuk menyepakati gencatan.

Sedangkan terkait balasan ke Iran, Biden menegaskan penolakannya bila Israel menyerang situs nuklir Iran.

Para pemimpin kelompok Hamas dan Fatah — dua kelompok politik utama yang bersaing dalam politik Palestina — akan melakukan pertemuan di Kairo, Mesir, pada Rabu (9/10).

Agenda pertemuan itu membahas rencana rekonsiliasi pemerintahan Palestina hingga agresi Israel di Jalur Gaza.

Dikutip dari Reuters, menurut penasihat media kepala politik Hamas, Taher Al-Nono, delegasi Hamas telah tiba di Kairo pada Selasa (8/10). Delegasi tersebut dipimpin oleh kepala negosiator Hamas, Khalil Al-Hayya, dan orang kedua Hamas yang saat ini bermarkas di Qatar.

"Pertemuan tersebut akan membahas agresi Israel di Jalur Gaza, dan tantangan yang dihadapi oleh perjuangan Palestina," kata Nono, seperti dikutip dari Reuters.

Namun kelompok Fatah belum berkomentar mengenai hal ini.

Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua faksi sejak mereka mengadakan diskusi di ibu kota China pada Juli lalu.

Pada pertemuan di Beijing 23 Juli 2024, Hamas dan Fatah bersama 12 faksi lain di Palestina sepakat membentuk pemerintahan persatuan interim dalam payung Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO).

Saat itu, menurut pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuk, rekonsiliasi ditujukan agar Palestina bersatu di masa depan.

"Hari ini kami meneken persetujuan persatuan nasional dan kami berkata untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional," kata Abu Marzuk seperti dikutip dari AFP.

"Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya," sambung dia.

Tentu saja, Israel geram dengan rekonsiliasi ini. Israel yang menduduki tanah Palestina mengutuk perjanjian damai oleh para faksi di Palestina, yang dideklarasikan di Beijing tersebut.

Israel kemudian bersumpah tak akan menerima peran Hamas, dalam bentuk apa pun, pascaperang di Gaza.

Tak hanya itu, Israel juga tak percaya dengan Otoritas Palestina yang dipimpin Abbas dapat melakukan tugas pemerintahan.

Fatah merupakan faksi terbesar dari PLO sekaligus gerakan yang juga dipimpin Abbas.

Polemik pemerintahan Gaza merupakan salah satu masalah paling pelik yang dihadapi Palestina. Kedua faksi sepakat bahwa hal itu adalah urusan internal, dan menolak segala persyaratan Israel.

Sebelumnya, inisiasi pertemuan serupa di masa lalu selalu gagal menghasilkan kemajuan.

Fatah dan Hamas bersaing dalam politik Palestina karena memiliki pendekatan berbeda terhadap konflik Israel-Palestina.

Fatah: Didirikan pada akhir 1950-an oleh pemimpin berkarisma, Yasser Arafat, Fatah adalah salah satu faksi terbesar dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Awalnya bersifat revolusioner, Fatah kemudian beralih ke pendekatan yang lebih moderat, mendukung solusi dua negara dan perundingan damai dengan Israel. Sejak kematian Arafat pada 2004, Mahmoud Abbas menjadi pemimpin Fatah dan Presiden Otoritas Palestina. Fatah menguasai wilayah Tepi Barat.

Hamas: Didirikan pada tahun 1987 selama Intifada Pertama, Hamas adalah kelompok Islamis yang memiliki sayap politik dan militer. Mereka menolak pengakuan terhadap Israel dan dikenal karena serangan roket dan kekerasan sebagai bagian dari perlawanan mereka terhadap pendudukan Isarel.

Hamas menang dalam pemilu Palestina 2006 dan menguasai Jalur Gaza setelah pertempuran berdarah dengan Fatah pada 2007. Hamas mendapatkan dukungan dari beberapa negara, tetapi sejumlah negara Barat sekutu Israel menyebutnya sebagai kelompok teroris.

Saat ini Hamas dipimpin oleh Yahya Sinwar setelah pemimpin sebelumnya, Ismail Haniyeh, dibunuh Israel saat berkunjung ke Teheran untuk menghadiri pelantikan Presiden Iran yang baru.

Perpecahan Fatah-Hamas: Sejak 2007, Palestina terbagi secara politik dan geografis, dengan Fatah mengendalikan Otoritas Palestina di Tepi Barat (West Bank), sementara Hamas menguasai Jalur Gaza (Gaza Strip).

Berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan, tetapi ketegangan terus berlanjut hingga 2024. Sebagian besar disebabkan oleh perbedaan strategi terhadap Israel dan kepentingan politik yang saling bertentangan.

Hingga 2024, ketegangan antara Fatah dan Hamas tetap tinggi, meskipun ada beberapa usaha rekonsiliasi yang didukung oleh pihak internasional seperti yang dilakukan China dan sebentar lagi oleh Mesir. Pemilu umum Palestina yang direncanakan beberapa kali ditunda karena ketidaksepakatan antara kedua faksi.

Kedua kelompok ini memiliki basis pendukung masing-masing.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeklaim pasukannya telah menewaskan calon penerus mendiang pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah, Selasa (8/10).

“Kami telah menurunkan kemampuan Hizbullah. Kami membasmi ribuan teroris, termasuk Nasrallah sendiri dan pengganti Nasrallah, serta penggantinya,” kata Netanyahu dalam pesan video, dilansir Reuters, Rabu (8/10).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengungkap siapa calon penerus di pucuk pimpinan Hizbullah. Dia mengatakan Hashem Safieddine, orang yang diharapkan menggantikan Nasrallah.

“Saat ini, Hizbullah lebih lemah dibandingkan selama bertahun-tahun,” kata Netanyahu dalam pesan video yang ditujukan kepada rakyat Lebanon.

Hizbullah mulai menembakkan roket ke Israel pada 8 Oktober lalu, sehari setelah militan Hamas Palestina menyerang Israel selatan dari Gaza. Hizbullah menyatakan solidaritasnya dengan Hamas.

Selain itu, sekitar 60.000 warga Israel di bagian utara negara itu terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Hizbullah. Israel pun berupaya membalas serangan itu.

“Israel mempunyai hak untuk membela diri. Israel juga punya hak untuk menang. Dan Israel akan menang,” kata Netanyahu.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik keras Israel atas operasinya di Gaza dan Lebanon. Dalam wawancara dengan media lokal Prancis France Inter, Macron menyerukan agar pengiriman senjata ke Israel dihentikan dan menekankan pentingnya kembali pada solusi politik.

“Saat ini, prioritasnya adalah menghentikan pengiriman senjata untuk berperang di Gaza,” kata Macron, seperti dikutip dari AFP.

Ia juga menyesalkan keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengirim pasukan ke Lebanon.

Pernyataan Macron ini memicu reaksi cepat dari Netanyahu, yang menyebut bahwa negara-negara beradab harus mendukung Israel melawan ancaman yang dipimpin oleh Iran.

Netanyahu juga mengkritik seruan embargo senjata dari Macron dan pemimpin Barat lainnya.

Menanggapi kritik tersebut, kantor Macron menyatakan bahwa Prancis tetap menjadi sahabat setia Israel, namun menilai respons Netanyahu sebagai berlebihan.

Qatar dan Yordania menyambut baik pernyataan Macron, menilai itu sebagai langkah penting untuk menghentikan perang.

Sementara itu, Macron menegaskan kembali bahwa eskalasi di Lebanon harus dihindari.

Dalam pidatonya di Paris, ia mengungkapkan penyesalannya atas keputusan Israel untuk melancarkan operasi darat di Lebanon, meskipun Prancis dan Amerika Serikat telah menyerukan gencatan senjata.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membongkar alasan di balik kenapa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tak menyebut Palestina di Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu.

Retno menyebut, pada Sidang Majelis Umum PBB Palestina menjadi isu utama. Akan tetapi Netanyahu sama sekali tak mau menyinggung nama Palestina. Padahal Israel sudah hampir setahun menyerang wilayah Gaza di Palestina.

"Dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB kemarin, Perdana Menteri Netanyahu sama sekali tidak menyebut Palestina. Tidak disebutkannya Palestina di dalam pidato tersebut bukan tanpa maksud. Maksudnya adalah jelas, yaitu menghilangkan Palestina," ujar Retno dalam sambutannya usai menerima penghargaan dari MUI, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

"Menghilangkan hak-hak Palestina dan menihilkan harapan kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara," jelas Retno.

Retno menyebut, kendati Israel berupaya menghilangkan hak-hak Palestina Indonesia akan selalu memperjuangkan agar Palestina mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain.

Ia menekankan bahwa lewat perjuangan itu, Indonesia ingin semua negara dapat mengakui Palestina.

"Pengakuan ini akan menempatkan Palestina dalam posisi sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Pengakuan ini akan memberikan harapan bagi bangsa Palestina," ucap dia.

"Dan pengakuan ini juga merupakan cara menekan kepada Israel agar segera menghentikan kekejamannya terhadap bangsa Palestina. Indonesia berharap semua negara untuk mengenali negara Palestina," tandasnya.

Retno juga menyinggung bahwa perjuangan Palestina untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain masih panjang.

"Perjalanan bangsa Palestina untuk mendapatkan hak-haknya masih akan panjang. Kemerdekaan Palestina, upaya membela kebenaran serta keadilan, memerlukan dukungan negara-negara seperti Indonesia yang secara konsisten berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah," pungkasnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan di hadapan Majelis Umum PBB bahwa Israel akan terus melancarkan serangan terhadap Gaza dan Lebanon hingga mencapai kemenangan penuh.

Aksi walk out pun mewarnai sesi tersebut. Beberapa delegasi, termasuk dari Indonesia, memilih meninggalkan ruangan saat Netanyahu hendak bicara di mimbar.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut serangan rudal besar-besaran Iran terhadap Israel sebagai kesalahan besar dan berjanji akan membuat Teheran membayarnya.

"Iran membuat kesalahan besar malam ini dan akan membayarnya," kata Netanyahu beberapa jam setelah serangan itu, Selasa (1/10) dikutip dari AFP.

Dia memperingatkan, "Siapa pun yang menyerang kami, kami akan menyerang mereka."

Dalam pernyataan terpisah, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang berada di pusat komando dan kendali yang memantau intersepsi rudal Iran, juga berjanji akan membalas Iran atas serangan itu.

"Iran belum belajar dari pelajaran sederhana -- mereka yang menyerang negara Israel, akan membayar harga yang mahal," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

Garda Revolusi Iran menyebut serangan rudal ke Israel pada Selasa (1/10) menargetkan tiga pangkalan militer di wilayah Tel Aviv.

"Kami menargetkan tiga pangkalan militer di sekitar Tel Aviv," kata Garda Revolusi Iran dalam pernyataan yang disiarkan Kantor Berita ISNA.

Serangan tersebut merupakan respons tewasnya pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, serta pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismain Haniyeh.

Di sisi lain, Militer Israel mengatakan Iran menembakkan sekitar 180 rudal.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB. Retno, tetap teguh membela kemerdekaan Palestina di akhir masa jabatannya sebagai Menlu Indonesia.

Sikap konsisten bahwa 'two state solution' menurut Retno, adalah jalan terbaik untuk menyudahi konflik panjang antara Israel-Palestina.

"Indonesia akan, dan selalu berdiri bersama negara Palestina. Saat saya bicara di sini, sudah ada 41 ribu orang lebih yang tewas di Gaza, begitu pula dengan situasi di Tepi Barat yang terus memburuk," ucap Retno, Sabtu (28/9).

"Apakah itu belum cukup?, akankah Dewan Keamanan PBB akan bertindak?, apakah saat semua orang Palestina terusir?, atau menunggu ratusan ribu orang Palestina tewas?, atau saat perang regional pecah?, itu akan terlambat!," sambung Retno.

Mencermati situasi di Timur Tengah, Retno juga menyampaikan kekesalannya terhadap aksi-aksi militer Israel yang terus memakan korban. Contohnya, serangan-serangan mereka ke Lebanon pada pekan ini.

Bahkan, Retno menyindir Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di hadapan para delegasi negara-negara PBB.

"Perdana Menteri Netanyahu kemarin berbicara, dan saya mengutipnya, bahwa 'Israel mencari kedamaian', bahkan 'Israel merindukan perdamaian'. Betulkah itu?, bagaimana kita bisa percaya statement itu?, kemarin ketika ia berada di sini, Israel melancarkan serangan udara masif di Beirut. Netanyahu ingin perang berlanjut, dan kita harus hentikan itu," ucap Retno.

Selain itu, Retno juga menyampaikan tentang sikap mayoritas negara-negara PBB yang umumnya mendukung 'two state solution'. Menurutnya, sudah saatnya pembicaraan terkait hal ini dilanjutkan.

Ia juga mendesak Dewan Keamanan Tetap PBB untuk mengambil langkah yang konkret.

"Sekali lagi, Indonesia mendesak Dewan Keamanan Tetap PBB untuk mengambil langkah konkret. Untuk sesegera mungkin menghentikan Israel, yang terang-terangan melanggar hukum internasional dan menyudahi impunitas Israel," ucapnya.

Serangan udara besar-besaran menghantam Beirut pada Sabtu pagi (28/9), menargetkan pusat komando Hizbullah dan diduga bertujuan membunuh pemimpin kelompok tersebut, Hassan Nasrallah.

Akibatnya, serangan ini menewaskan enam orang dan 91 lainnya terluka. Meski demikian, beberapa laporan menyebutkan korban tewas mencapai ratusan jiwa.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi tentang nasib Nasrallah, spekulasi terus berkembang.

Dikutip dari Guardian, media Israel melaporkan Nasrallah adalah target utama, sementara sumber Hizbullah menegaskan ia "masih hidup dan sehat".

Serangan terjadi tak lama usai Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan di hadapan Majelis Umum PBB bahwa Israel akan melanjutkan aksinya melawan Hizbullah, terlepas desakan internasional untuk gencatan senjata.

Jika Nasrallah benar menjadi target, ini akan menandai peningkatan signifikan dalam konflik.

Sebagai tokoh sentral perlawanan Hizbullah dan simbol kekuatan Iran di wilayah tersebut, kematian atau terluka parahnya Nasrallah bisa mengubah dinamika konflik di Timur Tengah.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Hizbullah terkait serangan tersebut.

Dikutip dari Reuters, militer Israel mengeklaim telah membunuh dua komandan penting Hizbullah, yakni Muhammad Ali Ismail, komandan unit rudal Hizbullah; dan wakilnya, Hossein Ahmed Ismail.

Gelombang serangan ini diklaim Israel sebagai respons atas peningkatan ketegangan dengan Hizbullah. Sabtu ini saja, saksi mata melaporkan terjadi lebih dari 20 serangan udara sebelum fajar.

Ribuan warga Lebanon yang diperintahkan untuk evakuasi berkumpul di pusat kota Beirut, berlindung di alun-alun dan taman.

"Mereka ingin menghancurkan kita semua," kata seorang warga yang melarikan diri dari Dahiye, sasaran utama serangan Israel kepada Reuters.

Sejak awal pekan, serangan Israel ke Lebanon menyasar sejumlah wilayah basis Hizbullah, partai politik berideologi Syiah. Korban tewas telah menembus 700 jiwa, dan ribuan lainnya dilaporkan terluka.

Militer Israel kemudian mengatakan sekitar 10 proyektil diluncurkan dari Lebanon ke wilayah Israel, dan beberapa di antaranya berhasil dicegat.