Setelah 10 tahun menjabat, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tampaknya tak akan bergabung bersama kabinet pemerintahan yang baru. Tapi, ia menyampaikan tantangan yang bakal dihadapi sang menteri luar negeri baru nanti.

Utamanya, sang menlu baru akan dihadapi dengan persoalan Geopolitik yang menurut Retno belum menunjukkan tanda-tanda membaik.

"Jadi situasi seperti ini masih akan panjang. tak akan membaik, bagaimana kita menyikapi situasi ini. Jadi kalau menghadapi politik luar negeri ada dua pilar besar, pilar pertama memperjuangkan kepentingan nasional," kata Retno, di program Info A1 kumparan, Selasa (15/10).

Menurut Retno, mengutamakan kepentingan nasional adalah rumus utama kebijakan setiap negara, khususnya bicara soal hubungan internasional. Tapi, meski kepentingan nasional harus jadi yang terdepan, persoalan kontribusi negara terhadap perdamaian internasional tetap harus ditonjolkan.

Retno menjelaskan, negara harus bisa punya peran sebagai jembatan antara satu sama lain. Artinya, menteri luar negeri harus mendapatkan kepercayaan dari negara-negara lain, sehingga punya posisi penting dalam kebijakan dunia.

"Kalau kita gak dianggap kita emergency, Wus hilang sudah," kata Retno.

"Kalau kita gak diberi trust, saya banyak melihat negara yang gitu lah. Gak dianggap ah lo ngomong apa lah ya gitu lah," sambungnya.

Sementara itu, Retno juga sudah bertemu dengan tim transisi yang dibawa oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ia bahkan mengingatkan Prabowo, masih ada beberapa forum 2+2, atau forum yang dihadiri para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dua negara.

"Setelah itu sekarang bapak sebagai presiden terpilih. Beberapa hal yang harus bapak hadiri setelah bapak menjadi presiden nantinya adalah da-da-da... Persiapan begini begini saran kami begini begini. Dan beliau respect sekali ya," tutup Retno.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi telah 10 tahun menjabat. Ia adalah salah satu menteri yang tak tergantikan, di era Presiden Joko Widodo.

Retno jadi wakil Indonesia di muka dunia internasional. Bicara soal legacy yang ia tinggalkan, Retno mengenang soal bagaimana diplomasi vaksin yang ia jalankan saat era Pandemi COVID-19.

Pasalnya, vaksin kala itu masih amat terbatas. Hanya negara-negara maju yang berpeluang mendapat vaksin, sementara negara-negara miskin dan berkembang harus ngantre sambil menyaksikan ratusan ribu warganya meninggal karena COVID-19.

"Jadi satu, kita berpacu menyelamatkan nyawa-nyawa kita untuk dapat vaksin. Tetapi di track yang berbeda, kita sebagai Indonesia, kita juga harus berpikir bagaimana negara-negara berkembang kalau dia tidak dapat akses. Maka itu kita jalankan bersama," kata Retno, pada acara Info A1 kumparan, Selasa (16/10).

Dengan diplomasinya dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya, Retno berhasil mendapatkan puluhan juta vaksin secara gratis. Ia juga membuat sebuah kerja sama antar negara, untuk pendistribusian vaksin secara merata.

"Alhamdulillah, kita dapat lebih dari 500 juta dosis vaksin. 26 persen di antaranya itu gratis. Karena kerja sama kita dengan berbagai macam pihak, itu di track kita, dan kita dinilai salah satu negara yang mampu mengelola pandemi dengan baik, dirjen WHO mengatakan begitu," kata Retno.

Bagi Retno, masa-masa itu ia kenang sebagai masa emergency. Para menteri luar negeri tak lagi bicara soal perdamaian, perang, atau perdagangan. Mereka fokus untuk distribusi vaksin yang jumlahnya masih sangat terbatas itu.

Retno mampu membuat Indonesia jadi co-chairman dari sebuah aliansi vaksin, COVAX AMC EG. Organisasi ini punya tujuan yang semata-mata mendistribusikan vaksin secara rata ke negara-negara terdampak.

"Jadi ini intinya, Engagement Group itu isinya negara maju, negara berkembang, kemudian swasta dan sebagainya. Tujuan utamanya, bagaimana negara-negara berkembang dapat equal," ucap Retno.

"Alhamdulillah, kita bisa menyalurkan 1,97 miliar dosis ke 140 negara. Jadi, selain kita mikir diri kita sendiri, kita juga mikir orang lain. Alhamdulillah, itu dapat kita selesaikannya dengan baik," tutupnya.

Eksodus WNI dari Afghanistan

Beres masalah COVID-19, Retno dihadapkan dengan salah satu tantangan terberatnya sebagai menteri luar negeri. Ia harus mengevakuasi WNI termasuk staf Kedutaan Besar RI di Kabul, Afghanistan, pada 2021.

Kala itu, pemerintahan Hamid Karzai kolaps, dan Taliban bergerak menguasai negeri. Situasi di Kabul kacau balau, ratusan warga mencoba lari dari Afghanistan.

Bandara internasional mereka dipenuhi penerbangan. Pasukan NATO yang menjaga bandara itu tak mengizinkan masyarakat bebas keluar masuk. Jika mendapat izin, mereka hanya diberikan waktu sangat sempit agar bisa dievakuasi.

Retno putar otak. Ia segera menelepon duta besar negara tersebut, mendesaknya agar WNI bisa dievakuasi.

"Sampai aku telepon si menteri dari negara tersebut. Saya bilang, tolong. Saya pertama teks, urgent, I need to talk.Dia bilang, saya lagi meeting sama presiden saya. Saya bilang, please, I need to talk. Dia keluar," kenang Retno.

Sang menteri negara NATO itu akhirnya membuka pintu evakuasi. Maka, selamatlah 26 WNI bersama 5 WN Filipina dan 2 WN Afghanistan. Retno bernapas lega, ia yang saat itu memantau proses evakuasi menit demi menit tak henti mengucap syukur.

"Sudah dibuka, masuk, masuk pesawat. Pas, waktunya bisa. Kalau nggak, nggak bisa naik tuh ya? Aduh Pak, saya nggak tahu ya. Saya selalu bilang, Gusti Allah itu terlalu baik," kata Retno.

Ini adalah salah satu keberhasilan Retno dalam membina pergaulan antar Menteri Luar Negeri di dunia.

"Saya pakai semua networking yang saya miliki agar warga negara kita yang sudah pada kumpul di kedutaan itu dapat berjalan sampai pintu bandara. Di pintu bandara, pintunya bisa dibukakan, dan mereka diperbolehkan masuk untuk masuk pesawat kita," tutup Retno.

JAKARTA, investor.id - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Retno L.P Marsudi melepas bantuan kemanusiaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk masyarakat Sudan, dan Palestina, di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (14/10/2024).

Bantuan ini merupakan gabungan dari bantuan pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan RI, juga bantuan masyarakat Indonesia yang disalukran melalui BAZNAS.

Turut hadir dalam pelepasan bantuan tersebut Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mo Mahdum, serta jajaran Pimpinan BAZNAS RI.

Menlu Retno menjelaskan, bantuan yang dikirimkan tersebut akan disalurkan melalui Jordan Hashimite Charity Organization (JHCO).

Tidak hanya itu, Menlu Retno juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait tantangan dari setiap negara yang diberikan bantuan.

"Korban di Gaza saat ini telah mencapai lebih dari 42.000 orang, 495 ribu orang mengalami kelaparan, dan terdapat wabah polio sejak awal September 2024. Di Yaman, terdapat korban banjir sebanyak lebih dari 258 ribu orang. Sementara di Sudan, banyak terjadi kelaparan sebab adanya konflik yang terjadi di sana," paparnya.

"Bentuk tantangan dari berbagai negara berbeda-beda, ada yang karena bencana banjir, wabah penyakit, dan juga konflik. Sebagai bentuk solidaritas maka tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat melalui BAZNAS memberi bantuan solidaritas kita ke tiga negara tersebut," jelas Menlu Retno.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA. menegaskan, BAZNAS RI selalu konsisten menyalurkan bantuan kepada Sudan, dan Palestina secara transparan dan penuh tanggung jawab.

“BAZNAS RI selalu konsisten membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Yaman, dan Sudan, karena ini juga bagian dari apa yang diberikan oleh masyarakat untuk dibantukan kepada negara-negara tersebut,” ujar Kiai Noor.

"Saat ini banyak terjadi kelaparan. Apalagi saat ini masuk musim dingin dan ada pula wabah polio," kata Kiai Noor.

"Sudan ini ternyata sangat membutuhkan, karena konflik di antara mereka telah menimbulkan kelaparan dan kematian. Kemudian di Yaman di samping ada konflik, ada juga bencana yang luar biasa itu," tambah Kiai Noor.

Kiai Noor menyampaikan, saat ini BAZNAS masih terus melakukan penerimaan donasi untuk negara-negara tersebut.

“Kami sudah menyampaikan kepada Bu Menlu, Bapak Menko PMK, dan Kepala BNPB kalau ada apa-apa terkait dengan bantuan ke negara-negara tersebut, insya Allah BAZNAS RI siap," pungkasnya.

Pesawat yang membawa sekitar 50,5 ton bantuan tersebut akan berangkat pada pukul 01.00 WIB dini hari kemudian transit di Fujairah United Emirat Arab. Simbolisasi penyerahan akan dilakukan di Yaman dan dilanjutkan dengan pendistribusian bantuan lewat darat.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Indonesia mengecam serangan Israel di Lebanon Selatan yang melukai prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL). Dua TNI itu terluka saat bertugas memantau di markas kontingen Indonesia di Naqoura.

"Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan IDF di Lebanon Selatan yang melukai 2 personel pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia," kata Menlu Retno Marsudi dalam keterangannya, Kamis (10/10).

Dua prajurit TNI itu mengalami luka ringan karena terkena luncuran peluru dari tank Merkava IDF. Keduanya langsung mendapat perawatan di rumah sakit terdekat.

Retno mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan komandan kontingen Garuda FHQSU (Force Headquarter Support Unit). Menurutnya UNIFIL juga telah keluarkan pernyataan mendesak IDF untuk patuhi kewajiban dalam memastikan keamanan dan keselamatan personel dan premise PBB.

"Indonesia ingatkan kepada IDF mengenai pentingnya penghormatan terhadap pasukan dan properti UNIFIL dan memastikan keselamatan dan keamanan personel UNIFIL," ujar Retno.

Indonesia, lanjut Retno, menegaskan serangan apa pun terhadap peacekeepers adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan resolusi DK PBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL.

"Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability (tidak dapat dilanggarnya) wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan," tuturnya.

"Indonesia mendesak dilakukannya penyelidikan atas serangan tersebut dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mengecam tindakan pasukan Israel atau Israel Defense Forces (IDF) yang turut melukai dua prajurit TNI yang tergabung ke dalam misi pasukan perdamaian di Lebanon (UNIFIL).

Sikap itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang dibagikan oleh Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat.

"Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan IDF di Lebanon Selatan yang melukai 2 personel pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia," kata Menlu dalam keterangan yang diterima, Kamis (10/10/2024).

Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa serangan IDF melukai dua prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL. Keduanya disebut mengalami luka ringan ketika menjalankan tugas pemantauan di menara pemantau, markas kontingen Indonesia di Naqoura.

"Naqoura terletak di Selatan Lebanon, dalam area yang disebut blue line. Pasukan perdamaian PBB berada kawasan tersebut di bawah mandat DK (Dewan Keamanan) PBB untuk mendukung stabilitas Lebanon," ungkapnya.

"Kedua personel tersebut segera memperoleh perawatan di rumah sakit terdekat dan saat ini dalam kondisi baik," tambah dia.

Luka yang dialami dua personel tersebut disebabkan dari luncuran peluru Tank Merkava IDF.

Terkait kejadian ini, Menlu sudah berkomunikasi langsung dengan komandan kontingen Garuda FHQSU (Force Headquarter Support Unit).

Terhadap serangan ini, UNIFIL juga telah mengeluarkan pernyataan mendesak IDF untuk patuhi kewajiban dalam pastikan keamanan dan keselamatan personel dan premise PBB.

"Indonesia ingatkan kepada IDF mengenai pentingnya penghormatan terhadap pasukan dan properti UNIFIL dan memastikan keselamatan dan keamanan personil UNIFIL," tegasnya.

"Indonesia tegaskan serangan apapun terhadap peacekeepers adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan resolusi DK PBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL," sambung Menlu.

Indonesia juga meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability (tidak dapat dilanggarnya) wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan.

Terakhir, Indonesia mendesak dilakukannya penyelidikan atas serangan tersebut dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto telah mengonfirmasi adanya prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian di Lebanon terluka akibat Rekoset dari Tank Israel.

"Akibat kejadian tersebut, personel TNI terkena rekoset. (Prajurit) Mengalami luka ringan pada kaki dan dalam kondisi normal," ujar Kapuspen.

Untuk diketahui, situasi di perbatasan Israel dan Palestina kembali memanas sejak Hamas melakukan infiltrasi ke daerah Israel pada 7 Oktober 2023.

Setelah itu, Angkatan Bersenjata Israel atau Israel Defense Forces (IDF) terus membombardir Jalur Gaza dan Tepi Barat hingga saat ini.

Konflik itu meluas karena kelompok paramiliter Lebanon, Hezbollah, ikut melawan Israel.

Sebagai informasi, lebih dari 1.000 prajurit TNI saat ini tersebar di beberapa daerah di Lebanon untuk melaksanakan misi perdamaian bersama UNIFIL.

Mereka bertugas di berbagai satuan UNIFIL, di antaranya Maritime Task Force (MTF), Satgas Batalyon Mekanis TNI (INDOBATT), Satgas Pendukung Markas/Force Headquarter Support Unit (FHQSU), Satgas Indo Force Protection Company (FPC), Satgas Koordinasi Sipil-Militer/Civilian Military Coordination (CIMIC) TNI, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU), dan Satgas Level 2 Hospital.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia akan selalu ada dan berdiri bersama Palestina agar mendapatkan haknya, yaitu kemerdekaan. Dia juga menyindir pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal serangan ke Palestina.

“Indonesia tidak bisa duduk diam dan bersantai melihat ketidakadilan yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Indonesia selalu dan akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk mendapatkan hak mereka untuk memiliki negara Palestina yang merdeka,” tegasnya dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat pada Sabtu (28/9/2024).

Lebih lanjut, Menlu RI mengatakan lebih dari 41 ribu orang di Gaza telah terbunuh dan kini situasi di Tepi Barat Lebanon kian memburuk. Retno mempertanyakan apakah hal ini belum cukup, apakah Dewan Keamanan hanya akan mengambil tindakan untuk menghentikan kekejaman Israel.

“Ketika semua warga Palestina mengungsi? Atau ketika seratus ribu warga Palestina terbunuh? Atau ketika konflik bersenjata regional meletus? Itu sudah terlambat!” pungkasnya.

Retno turut menyoroti pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (27/9/2024) perihal pernyataan Israel ingin damai. Dia meragukan hal tersebut terjadi.

Pasalnya, ketika PM Netanyahu mengatakan hal tersebut, nyatanya Israel melakukan serangan udara besar-besaran di Beriut, Lebanon.

“Bagaimana kita bisa percaya pernyataan itu? PM Netanyahu ingin perang terus berlanjut. Kita harus menghentikannya. Saya ulangi, kita harus menghentikannya. Kita harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara,” ujar Retno yang keluar atau walkout dari ruang Sidang PBB saat Netanyahu berpidato.

Dengan demikian, Retno mendesak negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk melakukannya sekarang. Dirinya yakin jika semuanya mengakui itu, pasti akan memberikan dampak baik.

Pengakuan Palestina, lanjut dia, adalah investasi yang akan menghasilkan dunia yang lebih damai, adil dan manusiawi di masa depan.

“Mandat Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, bukan memelihara dan memperpanjang perang, atau lebih buruk lagi mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat,” ucap Retno.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030.

Hal itu diumumkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan pidato terakhirnya dalam Sesi Debat Umum Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9/2024) waktu setempat.

“Pencalonan [RI jadi anggota tidak tetap DK PBB] ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi atas perdamaian dan keamanan dunia,” kata Retno dilansir dari Antara, Minggu (29/9/2024).

Sebagai informasi, Indonesia telah empat kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pertama pada 1973-1974, kemudian 1995-1996, 2007-2008, dan terakhir 2019-2020.

Menlu Retno menjelaskan bahwa kepemimpinan global tidak diwariskan dan tidak muncul begitu saja atau “tidak jatuh dari langit”.

Dia menilai kepemimpinan itu harus dicapai melalui upaya bersama secara kolektif. Dan, upaya tersebut sejalan dengan intisari kebijakan luar negeri Indonesia, yakni perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.

Menurutnya, Indonesia sering mengkritisi kepemimpinan Dewan Keamanan saat ini, mengingat banyak isu global yang gagal diselesaikan. Sebut saja isu besar serangan Israel ke Palestina. Sebelumnya dalam forum berbeda, Retno mempertanyakan soal kepemimpinan Dewan Keamanan untuk mencipta perdamaian.

“Reformasi Dewan Keamanan menjadi hal yang amat perlu demi menjamin adanya kepemimpinan untuk perdamaian,” ujar Retno.

Dua cara yang harus dilakukan dalam reformasi ini: mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan menampung lebih banyak suara dari masyarakat dunia—bukan hanya segelintir negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030.

Hal itu diumumkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan pidato terakhirnya dalam Sesi Debat Umum Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9/2024) waktu setempat.

“Pencalonan [RI jadi anggota tidak tetap DK PBB] ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi atas perdamaian dan keamanan dunia,” kata Retno dilansir dari Antara, Minggu (29/9/2024).

Sebagai informasi, Indonesia telah empat kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pertama pada 1973-1974, kemudian 1995-1996, 2007-2008, dan terakhir 2019-2020.

Menlu Retno menjelaskan bahwa kepemimpinan global tidak diwariskan dan tidak muncul begitu saja atau “tidak jatuh dari langit”.

Dia menilai kepemimpinan itu harus dicapai melalui upaya bersama secara kolektif. Dan, upaya tersebut sejalan dengan intisari kebijakan luar negeri Indonesia, yakni perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.

Menurutnya, Indonesia sering mengkritisi kepemimpinan Dewan Keamanan saat ini, mengingat banyak isu global yang gagal diselesaikan. Sebut saja isu besar serangan Israel ke Palestina. Sebelumnya dalam forum berbeda, Retno mempertanyakan soal kepemimpinan Dewan Keamanan untuk mencipta perdamaian.

“Reformasi Dewan Keamanan menjadi hal yang amat perlu demi menjamin adanya kepemimpinan untuk perdamaian,” ujar Retno.

Dua cara yang harus dilakukan dalam reformasi ini: mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan menampung lebih banyak suara dari masyarakat dunia—bukan hanya segelintir negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengucapkan salam perpisahan dalam Sidang Umum Ke-79 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9/2024).

Dia menyebut, dalam sidang Ke-79 itu adalah kesempatan terakhirnya berpidato sebagai Menteri Luar NEgeri Indonesia.

"Ini adalah kesempatan terakhir saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia untuk mewakili negara saya berbicara di hadapan Majelis Umum PBB. Satu dekade penuh tantangan, tetapi di saat yang sama, satu dekade penuh kontribusi Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah global. Salah satunya adalah Palestina," ujar Retno.

Dalam sidang itu, Retno juga menegaskan Indonesia tidak bisa bersantai melihat ketidakadilan yang terjadi terhadap rakyat Palestina.

Indonesia, kata Retno, selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk memperjuangkan hak yang merdeka.

"Saat saya berbicara sekarang, lebih dari 41.000 orang di Gaza telah terbunuh, situasi di Tepi Barat, Lebanon, semakin memburuk," tuturnya.

Sebab itu, Retno menyinggung mayoritas anggota PBB yang mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Menurut Retno, pengakuan negara Palestina adalah hal yang paling baik dan membuat kedua negara antar Israel dan Palestina setara di panggung dunia.

"Oleh karena itu, saya mendesak negara-negara yang belum mengakui negara Palestina untuk melakukannya sekarang, jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak," ucap Retno.

Dia mengatakan, pengakuan terhadap Palestina adalah investasi masa depan untuk perdamaian dunia dan keadilan yang lebih manusiawi.

Sebab itu, Indonesia mendesak agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB bertindak konkret menghentikan invasi Israel dan pelanggaran hukum internasional yang terus dilanggar negara zionis tersebut.

"Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat," tandasnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB. Retno, tetap teguh membela kemerdekaan Palestina di akhir masa jabatannya sebagai Menlu Indonesia.

Sikap konsisten bahwa 'two state solution' menurut Retno, adalah jalan terbaik untuk menyudahi konflik panjang antara Israel-Palestina.

"Indonesia akan, dan selalu berdiri bersama negara Palestina. Saat saya bicara di sini, sudah ada 41 ribu orang lebih yang tewas di Gaza, begitu pula dengan situasi di Tepi Barat yang terus memburuk," ucap Retno, Sabtu (28/9).

"Apakah itu belum cukup?, akankah Dewan Keamanan PBB akan bertindak?, apakah saat semua orang Palestina terusir?, atau menunggu ratusan ribu orang Palestina tewas?, atau saat perang regional pecah?, itu akan terlambat!," sambung Retno.

Mencermati situasi di Timur Tengah, Retno juga menyampaikan kekesalannya terhadap aksi-aksi militer Israel yang terus memakan korban. Contohnya, serangan-serangan mereka ke Lebanon pada pekan ini.

Bahkan, Retno menyindir Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di hadapan para delegasi negara-negara PBB.

"Perdana Menteri Netanyahu kemarin berbicara, dan saya mengutipnya, bahwa 'Israel mencari kedamaian', bahkan 'Israel merindukan perdamaian'. Betulkah itu?, bagaimana kita bisa percaya statement itu?, kemarin ketika ia berada di sini, Israel melancarkan serangan udara masif di Beirut. Netanyahu ingin perang berlanjut, dan kita harus hentikan itu," ucap Retno.

Selain itu, Retno juga menyampaikan tentang sikap mayoritas negara-negara PBB yang umumnya mendukung 'two state solution'. Menurutnya, sudah saatnya pembicaraan terkait hal ini dilanjutkan.

Ia juga mendesak Dewan Keamanan Tetap PBB untuk mengambil langkah yang konkret.

"Sekali lagi, Indonesia mendesak Dewan Keamanan Tetap PBB untuk mengambil langkah konkret. Untuk sesegera mungkin menghentikan Israel, yang terang-terangan melanggar hukum internasional dan menyudahi impunitas Israel," ucapnya.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri pertemuan tingkat menteri untuk mendukung UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79.

Pertemuan dihadiri berbagai perwakilan negara PBB itu menyoroti tantangan serius yang dihadapi UNRWA serta langkah kolektif untuk memperkuat dukungan terhadap badan PBB tersebut, serta mendukung hak-hak pengungsi Palestina.

"Sulit dibayangkan bagaimana situasi kemanusiaan (di Palestina) saat ini, jika tidak ada UNRWA di lapangan," ungkap Menlu Retno, seperti dikutip dari situs resmi Kemlu, Jumat (27/9).

Retno juga menjelaskan, terdapat dua hal utama yang diperlukan untuk mendukung UNRWA, yaitu dukungan politis dan pendanaan.

Ia menekankan, untuk membantu situasi kemanusiaan di Palestina, tidak ada alternatif selain UNRWA. Sehingga penting untuk melindungi mandat UNRWA dari tekanan politik dan upaya mendelegitimasi Badan PBB tersebut.

“Ancaman terhadap UNRWA adalah ancaman bagi kemanusiaan,” tegas Menlu Retno.

Selain itu, Retno mengajak semua negara untuk memberikan dukungan pendanaan untuk UNRWA. Ia mengungkap bahwa Indonesia telah memberikan dukungan konkret dengan melipatgandakan kontribusi tahunan untuk UNRWA pada 2024, dan juga telah berkontribusi untuk mendukung Flash Appeal UNRWA.

Menutup pidatonya, Menlu Retno menegaskan peran UNRWA bukanlah pengganti solusi yang adil bagi masalah pengungsi Palestina.

"Ini adalah respons kemanusiaan terhadap krisis politik yang berlarut-larut,” ungkap Retno.

UNRWA telah menjadi platform utama untuk bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

"Mendukung UNRWA bukanlah tindakan amal, melainkan investasi fundamental bagi kemanusiaan, stabilitas, dan perdamaian regional," tambahnya.

Menlu Retno juga mengajak komunitas internasional untuk segera mengakui Negara Palestina dan keanggotaan penuh di PBB.

“Ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik terhadap Israel, dan satu-satunya cara agar kita dapat mencapai solusi dua negara,” tutup Retno.

Kondisi Lebanon menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak Senin (23/9/2024), Israel menyerang target Hizbullah di negara tersebut.

Kekhawatiran RI disampaikan Menlu Retno Marsudi saat bertemu Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Kawasan Teluk, Luigi Di Maio, di sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Rabu (25/9). Pertemuan mereka membahas perkembangan situasi Timur Tengah termasuk Lebanon.

"Indonesia sangat khawatir dengan perkembangan situasi keamanan di Lebanon. Jangan jadikan situasi saat ini di Ukraina, Palestina, dan Lebanon menjadi a new normal," ujar Menlu Retno lewat keterangannya, seperti dikutip dari situs Kemlu RI.

Sebelumya, Presiden Jokowi mengutuk serangan Israel ke target Hizbullah di Lebanon. Jokowi bahkan meminta Retno mempersiapkan langkah evakuasi WNI di Lebanon.

Jubir Kemlu Roy Soemirat juga mengatakan KBRI Beirut terus memantau kondisi WNI di Lebanon. Ada 159 WNI yang masih berada di sana.

"(KBRI Beirut) telah menyiapkan langkah contingency dalam mengantisipasi kondisi gawat darurat," ujar Roy.

Tak cuma WNI, Indonesia juga memiliki pasukan militer di perbatasan Lebanon-Israel yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB, UNIFIL.

Sementara itu, menyikapi eskalasi ketegangan antara Israel dan Hizbullah, Amerika Serikat dan sekutu meminta pihak bertikai menyepakati gencatan senjata selama 21 hari.

Menanggapi usulan itu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati meminta Dewan Keamanan PBB mendorong Israel menyepakati gencatan senjata 21 hari.