Bisnis.com, SEMARANG - Kabar pailitnya raja tekstil Tanah Air, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex tak menyurutkan arus investasi pada sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Jawa Tengah. Hal tersebut tentunya menjadi angin segar di tengah kekhawatiran kian melemahnya kinerja industri manufaktur.

"Saat ini itu ada 10 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang akan masuk ke Jawa Tengah. Mulai pengembangan baru, relokasi, empat di antaranya itu TPT," ungkap Sakina Rosellasari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, dikutip Rabu (30/10/2024).

Sakina menjelaskan bahwa laporan tersebut diambil dari data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Investor tersebut saat ini tengah mengurus perizinan usaha dan dalam waktu dekat bakal mulai melakukan pengembangan ataupun kegiatan operasional usahanya.

Adapun terkait rencana investasi dari 10 perusahaan tersebut, Sakina menjelaskan bahwa ada perusahaan yang memang tengah melakukan relokasi, pembukaan pabrik baru, serta memperluas pabriknya di Jawa Tengah. "Ada yang dari Jabodetabek, ada yang dari Banten, ada yang dari Jawa Tengah yang berkembang," tambahnya,

Menurut Sakina, fakta tersebut mematahkan anggapan bahwa TPT merupakan sunset industry yang tengah memasuki periode gelap. Kondisi tersebut tak berlaku di Jawa Tengah yang menurutnya masih memiliki potensi yang menjanjikan pada sektor usaha TPT.

"[Untuk pilihan] lokasinya sekarang itu para pelaku usaha melihatnya infrastruktur. Jadi memang hampir semuanya yang dilalui jalan tol. Mulai dari Brebes, kemudian Pemalang, Tegal, Pekalongan, kemudian juga Batang, Kendal, Semarang. Ke bawah itu ada Salatiga, Sragen, dan Karanganyar," jelas Sakina.

Selain sektor TPT, Sakina juga mengungkapkan bahwa perlahan Jawa Tengah mulai menerima investasi dari sektor usaha anyar yang lebih padat modal. Beberapa investasi yang sudah masuk seperti pabrikan anoda, katoda, serta baterai yang kebanyakan berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). "Yang pasti, bagi Jawa Tengah semuanya penting. Artinya, industri padat karya dan padat modal tetap semuanya akan menjadi concern kami untuk investasi," jelas Sakina.

Sebelumnya, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melaporkan bahwa realisasi investasi pada Kuartal III/2024 telah mencapai Rp17,94 triliun atau 82,26% dari target tahunan. Dari jumlah tersebut, investasi PMA dan PMDN mencapai Rp51,11 triliun sementara realisasi Usaha Menengah dan Kecil (UMK) mencapai Rp14,78 triliun.

Realisasi investasi sebesar Rp17,94 triliun tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 318.195 orang. Adapun jumlah penambahan proyek tercatat berada di angka 48.810 unit yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Bisnis.com, SEMARANG - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.5/2021 mewajibkan pelaku usaha di Tanah Air untuk melaporkan kegiatan realisasi investasinya secara rutin. Kewajiban tersebut diatur berdasarkan tingkat risiko dan skala usahanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Diah Supartiningtias, menjelaskan bahwa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) digunakan untuk mencatat arus investasi yang masuk ke satu daerah.

"Kami jadi bisa mengetahui potensi dan tren, saat ini pelaku usaha yang masuk ke Kota Semarang ada di sektor apa. Jadi ketika melakukan promosi investasi, kami bisa mengarahkan investor untuk masuk ke sektor yang strategis," jelasnya saat ditemui Bisnis pada Senin (15/7/2024).

Diah mengungkapkan bahwa selama ini pelaku usaha masih kurang disiplin untuk memenuhi kewajiban tersebut.

"Teman-teman masih takut kalau itu kaitannya dengan pajak, padahal tidak ada hubungannya," jelasnya.

Lebih lanjut, banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan untuk mengisi LKPM. Padahal, lanjut Diah, pengisian LKPM tersebut secara umum hanya memindahkan beberapa variabel pembukuan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Beberapa data yang perlu dilaporkan antara lain seberapa banyak tenaga kerja yang diserap, rencana investasi, serta investasi yang terealisasi. Laporan yang disampaikan pelaku usaha tersebut tak cuma bermanfaat buat memetakan potensi investasi yang ada di Kota Semarang.

Diah menjelaskan bahwa data tersebut juga bakal digunakan untuk memperkuat data ketenagakerjaan hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Ketika kami berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja misalnya, dari LKPM tercatat ada penyerapan 1.000 tenaga kerja, itu bisa dipetakan. Apakah pekerjanya itu dari Kota Semarang atau dari wilayah liannya. Sehingga bisa muncul Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berapa, kesenjangan ekonominya seberapa besar. Akhirnya berhubungan kemana-mana," jelas Diah.

Sebagai informasi, dalam Peraturan BKPM No.5/2021 tersebut, pelaku usaha kecil diwajibkan menyerahkan LKPM setiap 6 bulan dalam 1 tahun laporan. Dimana Laporan Semester I disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 Juli dan Laporan Semester II pada 10 Januari tahun berikutnya.

Adapun untuk pelaku usaha menengah dan besar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan sekali atau secara kuartalan. Periode laporannya disampaikan pada 10 April untuk Kuartal I, 10 Juli untuk Kuartal II, 10 Oktober untuk Kuartal III, dan 10 Januari tahun berikutnya untuk Kuartal IV di tahun pelaporan.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LKPM bakal mendapatkan sejumlah sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pencabutan izin berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.