Bisnis.com, SEMARANG - Kabar pailitnya raja tekstil Tanah Air, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex tak menyurutkan arus investasi pada sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Jawa Tengah. Hal tersebut tentunya menjadi angin segar di tengah kekhawatiran kian melemahnya kinerja industri manufaktur.

"Saat ini itu ada 10 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang akan masuk ke Jawa Tengah. Mulai pengembangan baru, relokasi, empat di antaranya itu TPT," ungkap Sakina Rosellasari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, dikutip Rabu (30/10/2024).

Sakina menjelaskan bahwa laporan tersebut diambil dari data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Investor tersebut saat ini tengah mengurus perizinan usaha dan dalam waktu dekat bakal mulai melakukan pengembangan ataupun kegiatan operasional usahanya.

Adapun terkait rencana investasi dari 10 perusahaan tersebut, Sakina menjelaskan bahwa ada perusahaan yang memang tengah melakukan relokasi, pembukaan pabrik baru, serta memperluas pabriknya di Jawa Tengah. "Ada yang dari Jabodetabek, ada yang dari Banten, ada yang dari Jawa Tengah yang berkembang," tambahnya,

Menurut Sakina, fakta tersebut mematahkan anggapan bahwa TPT merupakan sunset industry yang tengah memasuki periode gelap. Kondisi tersebut tak berlaku di Jawa Tengah yang menurutnya masih memiliki potensi yang menjanjikan pada sektor usaha TPT.

"[Untuk pilihan] lokasinya sekarang itu para pelaku usaha melihatnya infrastruktur. Jadi memang hampir semuanya yang dilalui jalan tol. Mulai dari Brebes, kemudian Pemalang, Tegal, Pekalongan, kemudian juga Batang, Kendal, Semarang. Ke bawah itu ada Salatiga, Sragen, dan Karanganyar," jelas Sakina.

Selain sektor TPT, Sakina juga mengungkapkan bahwa perlahan Jawa Tengah mulai menerima investasi dari sektor usaha anyar yang lebih padat modal. Beberapa investasi yang sudah masuk seperti pabrikan anoda, katoda, serta baterai yang kebanyakan berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). "Yang pasti, bagi Jawa Tengah semuanya penting. Artinya, industri padat karya dan padat modal tetap semuanya akan menjadi concern kami untuk investasi," jelas Sakina.

Sebelumnya, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melaporkan bahwa realisasi investasi pada Kuartal III/2024 telah mencapai Rp17,94 triliun atau 82,26% dari target tahunan. Dari jumlah tersebut, investasi PMA dan PMDN mencapai Rp51,11 triliun sementara realisasi Usaha Menengah dan Kecil (UMK) mencapai Rp14,78 triliun.

Realisasi investasi sebesar Rp17,94 triliun tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 318.195 orang. Adapun jumlah penambahan proyek tercatat berada di angka 48.810 unit yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Bisnis.com, SEMARANG - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah menyebutkan bahwa realisasi investasi di wilayah tersebut hingga triwulan ketiga 2024 telah mencapai 82,26% dari target.

Kepala DPMPTSP Jateng Sakina Rosellasari di Semarang, Senin (21/10/2024), mengatakan bahwa capaian realisasi investasi triwulan ketiga tahun ini sudah melebihi target yang sebesar 80,10%.

Pada triwulan ketiga 2024, kata dia, total investasi di Jateng mencapai Rp17,94 triliun dan apabila ditotal mulai investasi triwulan pertama hingga ketiga sebesar Rp65,89 triliun.

Akumulasi tersebut, terdiri atas realisasi pemodal asing ditambah pemodal dalam negeri sebesar Rp51,11 triliun, ditambah dengan capaian realisasi usaha menengah kecil (UMK) sebesar Rp14,78 triliun.

Dengan kondisi tersebut, kata dia, mempengaruhi jumlah penambahan proyek sebesar 48.810 unit dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 318.195 orang.

Oleh karena itu, Sakina pun optimistis realisasi investasi di Jateng hingga akhir tahun bisa tercapai, ditambah dengan beberapa langkah yang telah disiapkan. Di antaranya, dengan penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2024 di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dan pertemuan dengan para calon pemodal.

Adapula, kata dia, melalui forum promosi investasi Indonesia atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC). "Kami akan melakukan promosi investasi yang diundang IIPC dan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan. Karena memang mereka tertarik melakukan investasi di Jateng," katanya

Ia berharap investasi terus meningkat yang berimplikasi positif dengan semakin terbukanya lapangan kerja sehingga secara langsung maupun tidak langsung membantu mengurangi angka kemiskinan di Jateng.

"Harapannya investasi akan terus meningkat. Membuka lapangan pekerjaan yang banyak, dan pastinya ini untuk mengurangi angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Jateng," sebutnya.

Selain pertemuan dengan calon pemodal, Sakina juga menyebut Pemprov Jateng juga memberikan sejumlah insentif untuk menggaet penanaman modal agar lebih agresif.

Kemudahan lain, kata dia, jika pemodal berinvestasi di kawasan industri mereka akan memperoleh insentif "tax allowance" dan "tax holiday".

"Kami memiliki Perda 12/2022 tentang kemudahan berinvestasi dan Pergub terkait insentif. Kewenangan kami ada di Pajak Air Permukaan dan Pajak Kendaraan. Sudah ada beberapa pelaku usaha yang mengajukan kepada kami," kata Sakina.

Dengan hadirnya pabrik ini, kami membawa solusi inovatif pengelolaan air ke pasar yang sangat membutuhkan dan memiliki peluang besar

Semarang (ANTARA) - Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mencatatkan angka investasi hingga saat ini yang telah menyentuh Rp16 triliun.

"Kemarin waktu peresmian Presiden kan Rp14 triliun dengan masuknya SEG Solar Amerika, sekarang sudah sekitar Rp16 triliun, dan 'commited' terus masuk," kata Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan, di Kabupaten Batang, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya usai peresmian Pabrik Wavin di Grand Batang City, KITB, Kabupaten Batang, dengan nilai investasi sebesar Rp825 miliar.

Bersamaan dengan Wavin yang merupakan perusahaan bermarkas di Belanda, kata dia, KITB juga kedatangan KCC Glass yang merupakan investor asal Korea Selatan.

"Investor Korea itu 100 persen PMA (penanaman modal asing), investor Belanda ini 100 persen juga PMA. Kami bersyukur industri-industri asing yang mau membangun, mau beroperasi dan mau memproduksi barang-barang berteknologi (di KITB, red.)," katanya.

Ia berharap semakin banyaknya investor PMA yang masuk akan menarik perhatian para calon investor lainnya untuk ikut berinvestasi di KITB

"'Wong' Korea saja mau, Belanda aja mau (berinvestasi di KITB, red.), masak yang lain enggak? Kami berharap seperti itu," kata Ngurah.

Wavin, produsen perpipaan yang merupakan salah satu unit bisnis dari Orbia baru saja meresmikan pabrik barunya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang merupakan terbesar di kawasan Asia.

Chief Executive Officer (CEO) Orbia Sameer S. Bharadwaj menyatakan bahwa investasi di Indonesia, khususnya di KITB merupakan langkah strategis yang penting.

"Dengan hadirnya pabrik ini, kami membawa solusi inovatif pengelolaan air ke pasar yang sangat membutuhkan dan memiliki peluang besar. Ini adalah bagian dari misi kami untuk memperbaiki kualitas hidup di seluruh dunia," katanya.

Sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pasar lokal, Wavin juga meluncurkan produk eksklusif terbarunya, Wavin PVC+, yang menghadirkan teknologi drainase air limbah yang mudah dipasang dan sangat andal.

Fasilitas baru Wavin tersebut berdiri di lahan seluas 20 hektare dan dilengkapi teknologi manufaktur yang canggih.

Sementara itu, Presiden Orbia Building and Infrastructure Freek Crum mengatakan bahwa kehadiran pabrik di KITB merupakan komitmen nyata perusahaan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

"Dengan fasilitas ini, kami dapat menjangkau lebih banyak pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah Batang," katanya.

Director Indonesia/SEA+S&T Orbia Johannes Drees menambahkan bahwa hasil produksi di pabrik tersebut nantinya juga akan diekspor, khususnya di kawasan ASEAN l, seperti Singapura dan Vietnam, serta Australia.

Bahkan, saat ini tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Wavin telah mencapai lebih dari 90 persen, dan akan terus diupayakan semakin bertambah.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, SEMARANG - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.5/2021 mewajibkan pelaku usaha di Tanah Air untuk melaporkan kegiatan realisasi investasinya secara rutin. Kewajiban tersebut diatur berdasarkan tingkat risiko dan skala usahanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Diah Supartiningtias, menjelaskan bahwa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) digunakan untuk mencatat arus investasi yang masuk ke satu daerah.

"Kami jadi bisa mengetahui potensi dan tren, saat ini pelaku usaha yang masuk ke Kota Semarang ada di sektor apa. Jadi ketika melakukan promosi investasi, kami bisa mengarahkan investor untuk masuk ke sektor yang strategis," jelasnya saat ditemui Bisnis pada Senin (15/7/2024).

Diah mengungkapkan bahwa selama ini pelaku usaha masih kurang disiplin untuk memenuhi kewajiban tersebut.

"Teman-teman masih takut kalau itu kaitannya dengan pajak, padahal tidak ada hubungannya," jelasnya.

Lebih lanjut, banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan untuk mengisi LKPM. Padahal, lanjut Diah, pengisian LKPM tersebut secara umum hanya memindahkan beberapa variabel pembukuan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Beberapa data yang perlu dilaporkan antara lain seberapa banyak tenaga kerja yang diserap, rencana investasi, serta investasi yang terealisasi. Laporan yang disampaikan pelaku usaha tersebut tak cuma bermanfaat buat memetakan potensi investasi yang ada di Kota Semarang.

Diah menjelaskan bahwa data tersebut juga bakal digunakan untuk memperkuat data ketenagakerjaan hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Ketika kami berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja misalnya, dari LKPM tercatat ada penyerapan 1.000 tenaga kerja, itu bisa dipetakan. Apakah pekerjanya itu dari Kota Semarang atau dari wilayah liannya. Sehingga bisa muncul Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berapa, kesenjangan ekonominya seberapa besar. Akhirnya berhubungan kemana-mana," jelas Diah.

Sebagai informasi, dalam Peraturan BKPM No.5/2021 tersebut, pelaku usaha kecil diwajibkan menyerahkan LKPM setiap 6 bulan dalam 1 tahun laporan. Dimana Laporan Semester I disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 Juli dan Laporan Semester II pada 10 Januari tahun berikutnya.

Adapun untuk pelaku usaha menengah dan besar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan sekali atau secara kuartalan. Periode laporannya disampaikan pada 10 April untuk Kuartal I, 10 Juli untuk Kuartal II, 10 Oktober untuk Kuartal III, dan 10 Januari tahun berikutnya untuk Kuartal IV di tahun pelaporan.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LKPM bakal mendapatkan sejumlah sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pencabutan izin berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.