JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti fenomena “no viral, no justice” dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Puan meminta agar negara tidak menunggu suatu kasus menjadi viral untuk kemudian ditindaklanjuti atau dikenal sebagai "viral for justice".

“Kehadiran negara jangan menunggu "viral for justice". Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut Puan, berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat membutuhkan kehadiran negara.

Ketika negara terlambat atau tidak responsif, lanjut Puan, rakyat sering kali mengambil inisiatif dengan memviralkan permasalahan di media sosial. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah “no viral, no justice”.

Puan menegaskan, setiap kementerian dan lembaga negara bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, dan cepat. Mereka juga harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat.

“Sehingga rakyat merasakan kehadiran negara,” tegas Ketua DPP PDI-P ini.

Sebagaimana diketahui, fenomena "no viral, no justice" di media sosial sudah muncul dalam beberapa tahun belakangan. Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengakui fenomena tersebut.

Listyo mengatakan, masyarakat beranggapan suatu laporan tindak pidana harus viral terlebih dahulu agar aparat kepolisian segera menindaklanjutinya.

“Jadi ini kemudian sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral, kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik,” kata Listyo di acara Rakor Anev Itwasum Polri 2021 yang disiarkan secara virtual, Jumat (17/12/2021).

Adapun fenomena ini juga beriringan dengan kemunculan sejumlah tagar yang mengkritik kepolisian seperti tagar #PercumaLaporPolisi pada 2021.

Tagar ini kemudian terus menjadi sorotan di media sosial setiap kali ada kasus-kasus laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Beberapa kasus yang baru ditindaklanjuti saat sudah viral terlebih dahulu yakni kasus pemerkosaan tiga anak oleh ayah kandung di Luwu Timur yang dihentikan polisi pada akhir 2021.

Kemudian, kasus seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS yang mendapat tindakan perundungan, perbudakan, hingga pelecehan seksual oleh teman-teman kantornya.

Kasus ini sudah terjadi sejak 2012 dan dilaporkan ke polisi. Namun kasus baru diseriusi penangannya saat korban memviralkannya pada September 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung fenomena 'no viral, no justice' dalam pidato penutupan rapat paripurna DPR.

Puan mengatakan, masyarakat kini memviralkan masalah-masalah yang terjadi di media sosial, jika negara tidak hadir atau terlambat dalam mengatasi permasalahan rakyat tersebut.

Puan pun berharap, DPR dapat membantu menjawab pemasalahan yang disuarakan masyarakat tersebut.

"Rakyat selalu menaruh harapan kepada lembaga DPR RI ini sebagai pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin butuh kehadiran negara," ujar Puan dalam rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Ketika negara terlambat atau dirasa tidak merespons bagaimana seharusnya, maka rakyat mengambil inisiatif sendiri yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial, no viral no justice. Hal ini jadi tantangan bagi kita," sambungnya.

Puan menjelaskan, rakyat memang telah mempercayakan kekuasaan negara untuk dilakukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Maka dari itu, Puan mendorong seluruh lembaga kekuasaan negara untuk menjalankan kekuasaan secara efektif dalam menangani urusan rakyat.

"DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat memenuhi harapan rakyat melalui fungsi-fungsi DPR RI akan terus berupaya dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin mudah," tutur Puan.

Puan pun mengajak seluruh anggota DPR untuk bekerja dengan komitmen tinggi.

"Marilah kita anggota DPR yang terhormat terus bekerja dengan komitmen tinggi untuk terus membangun kelembagaan DPR yang kuat secara substansi, tertib menjalankan kewenangan, dan berdemokrasi dengan berkeadaban," imbuhnya.