JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal perlunya reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dalam pidatonya di perhelatan G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil.

Puan menilai, komunitas internasional, khususnya PBB perlu memastikan tata global saat ini dapat mengatasi tantangan abad ke-21.

Menurut Puan, tata kelola global abad ke-21 harus lebih representatif, efektif, demokratis, dan akuntabel.

“Itulah sebabnya kita perlu mereformasi dewan keamanan PBB, majelis umum PBB, dan lembaga keuangan internasional,” kata Puan dikutip keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).

"Dalam hal ini, parlemen harus berada di garis depan dalam membela nilai-nilai demokrasi di tingkat nasional dan juga di tingkat global," sambungnya.

Hal ini mengingat fungsi PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mendorong kerja sama internasional, serta mengatasi berbagai masalah global seperti kemiskinan, konflik bersenjata, perubahan iklim, serta pelanggaran hak asasi manusia.

“Agar lebih relevan, PBB harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Puan.

“Konstituen kami menuntut PBB untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kenaikan harga pangan dan energi, dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan,” ucapnya.

Puan menyebut, permasalahan-permasalahan internasional di antaranya adalah pemanasan global telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dunia.

Ia mendorong parlemen setiap negara dunia untuk lebih banyak aktif menjadi bagian dari solusi sebab pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan tantangan global yang kompleks saat ini.

“Parlemen harus berkontribusi untuk membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mereformasi tata kelola global. Parlemen juga harus menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional dan piagam PBB sebagai prinsip panduan hubungan antar negara,” papar Puan.

Pada tataran tersebut, Puan menyatakan diplomasi parlemen dapat memainkan peran yang lebih penting dalam membawa kepentingan rakyat ke kancah global.

Diplomasi parlemen juga dinilai harus dapat bekerja lebih erat dengan pemerintah.

Puan menyebut, hal ini penting dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan strategis guna mengatasi polarisasi antar negara.

“Diplomasi parlemen harus berkontribusi untuk menciptakan perdamaian, dengan menolak penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan,” urai politikus PDI-P itu.

Di hari terakhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) forum parlemen negara-negara G20 itu, Puan juga menyinggung soal Israel yang mengabaikan seruan dunia dan hukum internasional untuk menghentikan serangan ke Gaza, Palestina.

Padahal, eskalasi peperangan di wilayah Palestina tersebut sudah banyak warga sipil yang jatuh menjadi korban.

"Inilah yang kita lihat di Gaza di mana seruan komunitas internasional untuk mengakhiri perang diabaikan oleh Israel,” lanjut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Agung Nasional Republik Turkiye, Numan Kurtulmus, di sela-sela perhelatan G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di ibukota Brasil, Brasilia.

Dalam pertemuan ini keduanya disebut membahas soal rencana pembentukan forum untuk kemerdekaan Palestina.

“Terkait dengan isu Palestina, DPR RI akan terus bekerja sama dengan Parlemen Turkiye untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kita perlu mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza,” kata Puan dikutip keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).

“Bersama-sama, kita perlu mendorong gencatan senjata segera di Gaza, memberi akses bantuan kemanusiaan; serta mendukung terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

Puan juga mendorong adanya de-eskalasi kekerasan di Timur Tengah, termasuk terciptanya perdamaian di Lebanon.

“Saya harapkan semua pihak dapat menahan diri dari tindakan yang meningkatkan penggunaan kekerasan di Timur Tengah," tutur Puan.

Pada pertemuan tersebut, DPR dan Parlemen Turkiye juga sepakat membentuk forum Ketua Parlemen negara-negara yang bersahabat dengan Palestina untuk membantu terciptanya perdamaian di Gaza.

Forum ini disebut tidak terbatas untuk negara-negara muslim saja, tetapi terbuka pula bagi negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim apabila hendak bergabung. Tujuan dibentuknya forum ketua parlemen itu adalah untuk membantu kemerdekaan Palestina.

Kepada Numan Kurtulmus, Puan menyampaikan harapan agar kedua negara memperkuat kerja sama termasuk kerja sama dalam menghadapi permasalahan global.

Ia menyatakan, Indonesia dan Turkiye dapat terus saling mendukung di forum internasional, termasuk berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan global.

“Dalam konteks hubungan bilateral antara kedua negara, saya mendorong peningkatan beberapa agenda strategis, termasuk kerja sama dalam pemberantasan kejahatan transnasional dan pemberantasan terorisme,” kata politikus PDI-P itu.

Saat bertemu Numan Kurtulmus dan jajarannya, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi serta Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

Tak hanya dengan pimpinan Parlemen Turkiye, Puan sebelumnya melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Singapura Seah Kian Peng yang juga digelar di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) P20 di Brasil.

Puan bersama delegasi DPR pun disebut sempat berbincang santai dalam pertemuan informal dengan Ketua Parlemen Portugal, Jose Pedro Aguiar-Branco dan Ketua Parlemen Inggris, Lindsay Hoyle.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Agung Nasional Republik Turkiye, Numan Kurtulmus, di sela-sela perhelatan G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di ibukota Brasil, Brasilia.

Dalam pertemuan ini keduanya disebut membahas soal rencana pembentukan forum untuk kemerdekaan Palestina.

“Terkait dengan isu Palestina, DPR RI akan terus bekerja sama dengan Parlemen Turkiye untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kita perlu mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza,” kata Puan dikutip keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).

“Bersama-sama, kita perlu mendorong gencatan senjata segera di Gaza, memberi akses bantuan kemanusiaan; serta mendukung terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

Puan juga mendorong adanya de-eskalasi kekerasan di Timur Tengah, termasuk terciptanya perdamaian di Lebanon.

“Saya harapkan semua pihak dapat menahan diri dari tindakan yang meningkatkan penggunaan kekerasan di Timur Tengah," tutur Puan.

Pada pertemuan tersebut, DPR dan Parlemen Turkiye juga sepakat membentuk forum Ketua Parlemen negara-negara yang bersahabat dengan Palestina untuk membantu terciptanya perdamaian di Gaza.

Forum ini disebut tidak terbatas untuk negara-negara muslim saja, tetapi terbuka pula bagi negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim apabila hendak bergabung. Tujuan dibentuknya forum ketua parlemen itu adalah untuk membantu kemerdekaan Palestina.

Kepada Numan Kurtulmus, Puan menyampaikan harapan agar kedua negara memperkuat kerja sama termasuk kerja sama dalam menghadapi permasalahan global.

Ia menyatakan, Indonesia dan Turkiye dapat terus saling mendukung di forum internasional, termasuk berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan global.

“Dalam konteks hubungan bilateral antara kedua negara, saya mendorong peningkatan beberapa agenda strategis, termasuk kerja sama dalam pemberantasan kejahatan transnasional dan pemberantasan terorisme,” kata politikus PDI-P itu.

Saat bertemu Numan Kurtulmus dan jajarannya, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi serta Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

Tak hanya dengan pimpinan Parlemen Turkiye, Puan sebelumnya melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Singapura Seah Kian Peng yang juga digelar di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) P20 di Brasil.

Puan bersama delegasi DPR pun disebut sempat berbincang santai dalam pertemuan informal dengan Ketua Parlemen Portugal, Jose Pedro Aguiar-Branco dan Ketua Parlemen Inggris, Lindsay Hoyle.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Ketua Parlemen Chili Karol Cariola Oliva, saat singgah di Amerika Serikat untuk mengikuti agenda G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin (4/11/2024) malam waktu setempat itu dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Chili.

"Kunjungan ini bernilai penting karena menunjukkan keseriusan DPR RI ingin bekerja sama dengan berbagai negara. Meski jauh, selagi banyak manfaat bagi rakyat Indonesia dan negara mitranya akan kami lakukan," ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Dalam pertemuan itu, Puan menceritakan kepada Karol bahwa Indonesia sudah memiliki kabinet pemerintah baru dan juga anggota DPR RI periode 2024-2029.

"Tentunya, saya akan mendorong pemerintah baru ini untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara di Amerika Selatan, termasuk Chili ini," ungkap Puan.

Selama ini, kata Puan, Indonesia dan Chili sudah memiliki sejarah hubungan bilateral yang panjang.

Kerja sama antara kedua negara bahkan terus berkembang, tidak hanya di bidang ekonomi dan perdagangan.

Menurut Puan, kerja sama antara Indonesia dan Chili juga sudah mencakup sektor sosial budaya, mitigasi bencana, pariwisata, hingga pendidikan.

"Saya mendorong parlemen kedua negara untuk memberikan dukungan bagi berbagai inisiatif meningkatkan hubungan kedua negara," ucap Puan.

Dia pun berharap DPR RI dan parlemen Chili bisa terus bekerja sama dan berdialog mengenai isu penting untuk mempererat hubungan antar negara.

Puan juga mengajak Karol untuk lebih sering lagi berdiskusi sebagai sesama pimpinan parlemen dari kaum perempuan.

"Saya senang bahwa dalam Parlemen Chili telah membentuk Grupos Interparlamentarios Chile-Indonesia. Kita dapat bertukar pikiran tentang pelaksanaan tugas parlemen di bidang legislatif, anggaran dan pengawasan," ucap Puan.

"Sebagai sesama pemimpin parlemen perempuan, kita juga dapat berdialog untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar di bidang politik di negara kita, dan di dunia," sambungnya.

Adapun forum pimpinan parlemen negara-negara G20 yang digelar di Brasil bakal berlangsung selama 3 hari, yakni 6-8 November 2024.

Forum ini digelar untuk meningkatkan keterlibatan parlemen, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan hasil G20, sebagai perkumpulan negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Terdapat 62 delegasi dari 35 negara yang dijadwalkan hadir dalam forum pertemuan tersebut. Selain itu, ada 7 perwakilan lembaga dunia yang diundang, di antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang merupakan forum parlemen internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Puan Maharani berjanji akan membuka ruang aspirasi masyarakat seluas-luasnya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR.

Hal ini disampaikan Puan sebagai janjinya setelah ditetapkan kembali sebagai Ketua DPR periode 2024-2029, Selasa (1/10/2024) malam.

"DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan, alat kelengkapan dewan (AKD) DPR periode ini juga tetap menerima aspirasi yang belum tertampung pada periode sebelumnya.

"Dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung," ungkap Ketua DPP PDI-P ini.

Lebih jauh, Puan juga menyampaikan terima kasih karena pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR periode baru ini berjalan dengan lancar.

Ia juga mengucap syukur penetapan dan pelantikan pimpinan DPR yang baru sudah selesai.

Adapun pimpinan DPR saat ini terdiri dari satu ketua, dan empat wakil ketua.

"Yang mana sudah terpilih satu ketua dan empat wakil ketua dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar," kata dia.

"Kami berlima tentu saja pimpinan DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen akan bisa menjaga lembaga DPR ini secara kolektif kolegial untuk bersama-sama membuat program kinerja legislasi, anggaran dan pengawasan untuk kepentingan bangsa dan negara," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, parlemen periode 2019-2024 menghadapi tantangan berat dalam menjalankan tugas selama lima tahun terakhir.

Di antaranya adalah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama beberapa tahun, hingga dinamika politik pada masa Pemilu serentak 2024.

“Selama bekerja pada periode 2019-2024, kita, bangsa dan negara Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara,” ujar Puan pada hari terkahirnya bertugas sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024 di Gedung DPR RI, Senin (30/9/2024).

“Pemilu tahun 2024 yang penuh dengan dinamika yang merupakan pengalaman baru bagi bangsa dan negara dalam menjalankan praktik demokrasi,” sambungnya.

Menurut Puan, tantangan lain yang dihadapi DPR RI adalah mengawal proses pembangunan nasional, di tengah situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Semua perjalanan sulit tersebut dapat kita hadapi dan lalui bersama. Kita kuat menghadapinya karena bersatu, dan kita bersatu karena kita memiliki jiwa gotong royong yang kuat. Itulah kita, Indonesia. Kuat karena bersatu, bersatu karena kuat," kata Puan.

Meski begitu, Puan mengaku bersyukur tantangan tersebut dapat dilewati oleh DPR Periode 2019-2024, dan sejumlah tugas masih dapat dijalankan dengan baik.

Dia pun mencontohkan tugas legislasi yang dapat diselesaikan DPR RI periode 2019-2024. Selama 5 tahun, terdapat 225 Rancangan Undang-Undang (UU) yang disahkan menjadi UU.

Untuk itu, dia mengajak seluruh anggota parlemen mengapresiasi kinerja yang dapat tercalai selama 5 tahun mengemban amanat dan tugas konstitusi.

"Marilah kita berikan apresiasi atas kebersamaan kita semua selama ini, untuk bekerja bersama, gotong royong, dalam membangun Indonesia," pungkasnya.

Adapun masa jabatan DPR RI periode 2019-2024 berakhir pada 30 September 2024.

Anggota DPR RI terpilih hasil pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024 pun segera dilantik 1 Oktober 2024. Tercatat ada 580 calon anggota DPR RI 2024-2029 terpilih yang siap dilantik.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar sidang paripurna terakhir untuk periode 2024-2029 pada Senin, 30 September 2024.

Ketua DPR RI Puan Maharani siap menggelar dan menyelesaikan semua materi-materi yang ada dalam rapat paripurna mendatang tersebut.

“Siap, Insya Allah kita akan selesaikan materi-materi yang sudah diselesaikan oleh seluruh komisi dan AKD untuk kita selesaikan pada tanggal 30 September yang akan datang,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Poltisi PDIP tersebut melanjutkan nantinya dalam rapat paripurna terakhir itu akan ada agenda laporan dari Tim Pansus, penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU), hingga rencana pembatalan Undang-Undang.

Puan menjelaskan RUU yang dimaksud adalah RUU yang diminta untuk bisa diselesaikan oleh pimpinan DPR atau komisi yang akan datang.

“Ada agenda yang kemudian menjadi laporan dari tim Pansus, kemudian ada juga rancangan undang-undang yang diminta untuk bisa diselesaikan pada pimpinan DPR atau komisi yang akan datang. Juga ada rencana untuk pembatalan satu undang-undang yang nantinya apakah disetujui atau tidak disetujui dalam paripurna yang akan datang,” jelasnya.

Sebelumnya, pada hari ini (26/9/2024), Puan bersama Pimpinan Komisi DPR lainnya mengadakan rapat pimpinan (rapim) badan musyawarah (bamus) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat.

“Ini merupakan rapim bamus terakhir, yang mana persiapan paripurna tanggal 30 September yang akan datang merupakan paripurna terakhir. Jadi kami menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan sebelum paripurna terakhir,” pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Adil Gender mendesak Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Perwakilan Jaringan Masyarakat Sipil sekaligus Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Jumisih menjelaskan, RUU PRT sudah diajukan sejak 2004.

Namun, baru 19 tahun kemudian ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI.

Setelah penetapan itu, lanjut Jumisih, DPR pun tak kunjung membahas RUU PPRT tersebut bersama pemerintah dan tidak ada kejelasan waktu pengesahannya.

“Sampai hari ini nyatanya RUU PPRT belum mendapatkan jadwal pembahasan antara pemerintah dan DPR, karena proses pengesahannya masih terus tertahan di meja Puan Maharani selaku Ketua DPR RI,” ujar Jumisih dalam konferensi pers secara daring, Senin (22/7/2024).

Menurut Jumisih, Puan seharusnya mengikuti jejak Presiden Soekarno yang juga kakeknya, untuk selalu menghormati orang kecil.

Namun, tindakan Puan yang tak kunjung mendorong pengesahan RUU PPRT justru menunjukkan ketidakberpihakan kepada rakyat kecil.

“Apakah Mba Puan mempunyai keberpihakan dan kepedulian terhadap PRT-nya? Kami ingin mempertanyakannya. Sebenarnya mereka dipilih kan untuk mewakili kepentingan rakyat, dan PRT adalah rakyat itu sendiri,” kata Jumisih.

“Jika Mba Puan dan anggota DPR masih mempunyai kepedulian terhadap rakyat, ya jangan sandera RUU PPRT. Segera bahas dan sahkan. Karena tidak ada alasan untuk terus menunda-nunda,” sambungnya.

Saat ini, lanjut Jumisih, isu perlindungan terhadap PRT sudah harus mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah dan wakil rakyat.

Sebab, PRT adalah kelompok yang rentan mendapatkan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi secara fisik maupun seksual.

Berdasarkan data JALA PRT, sepanjang 2017 - 2022 ada 3.635 kasus multi kekerasan yang berakibat fatal terhadap PRT. Selain itu, terdapat 2.031 kekerasan fisik dan psikis, dan 1.609 kasus kekerasan ekonomi.

“Untuk itu, kami Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Adil Gender Mendesak kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk tidak menahan RUU PPRT dan segera mengesahkan RUU PPRT dalam masa kerja DPR RI periode 2019-2024,” pungkas Jumisih.

Sebagai informasi, RUU PPRT telah diusulkan ke DPR RI sejak 2004 silam. Namun, RUU tersebut sampai saat ini belum disahkan menjadi UU.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy mengatakan, RUU PPRT saat ini terancam dianggap sebagai “RUU non-carry over” apabila tak segera disahkan pada masa bakti DPR RI 2019-2024.

Hal ini akan membuat semua tahapan yang telah berproses selama ini, harus diulang dari awal di periode DPR selanjutnya.

“Jika tidak ada satu nomor daftar inventarisasi masalah pada sisa waktu periode legislatif saat ini, maka RUU PPRT dikategorikan sebagai RUU non-carry over,” ujar Olivia di Kantor Komnas HAM, Jumat (19/7/2024).

“Berarti RUU PPRT harus dimulai kembali kepada tahapan perencanaan di periode DPR RI 2024-2029,” sambungnya.

Atas dasar itu, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendesak DPR untuk mengesahkan RUU PPRT pada sisa masa sidang 2024.

“Mau tunggu berapa tahun lagi perjuangan ini, kalau tahun ini tidak (disahkan)?,sudah 20 tahun terabaikan. Kalau itu kembali menjadi sesuatu yang baru, yang kembali dari nol, bisa 21 tahun, 22, 23, 24, 25 tahun bahkan mungkin bisa lebih dari itu,” pungkasnya.

Jakarta: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lainnya. Gus Imin mengatakan, hanya Ketua DPR Puan Maharani yang akan mengikuti rangkaian HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“DPR katanya cuma ketua ya (yang ke IKN) saya di Jakarta atau di daerah,” ujar Gus Imin, Minggu, 21 Juli 2024.

Gus Imin pun berharap upacara 17-an yang diselenggarakan di IKN berjalan lancar. “Semoga sukses lancar, karena kapasitasnya terbatas maka hanya ketua-ketua lembaga saja,” lanjut dia.
Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu kota Nusantara (IKN), Imam Santoso Ernawi mengungkapkan bahwa lapangan upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-79 kemerdekaan RI di IKN sudah siap digunakan.

“Lapangan upacara sudah siap dilakukan. Podiumnya juga sudah selesai semua sudah berfungsi 100 persen dan siap untuk digunakan untuk upacara," kata Imam di agenda Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT Ke-79 kemerdekaan RI di IKN pada Kamis, 11 Juli 2024.

Baca juga: Surpres Pengganti Hasyim Asy’ari Belum Diterima, DPR: Mungkin Minggu Ini

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta publik untuk tidak membayangkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah jadi sempurna saat Upacara 17 Agustus 2024. Jokowi memperkirakan progres pembangunan IKN hingga saat ini baru 15%.

"Jangan membayangkan kita Upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya seperti itu. Kalau dihitung semuanya 15% ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor, dari dalam maupun luar itu yang sedang kita kejar," ungkap Jokowi sebelum bertolak ke Abu Dhabi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengungkapkan, Ketua DPR Puan Maharani menjadi satu-satunya pimpinan DPR yang dijadwalkan menghadiri upacara HUT Ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Seperti diketahui, upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI akan digelar di IKN.

“DPR katanya cuma ketua (Ketua DPR RI Puan Maharani), ya. Saya di Jakarta atau di daerah,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7/2024), dikutip dari Antara.

Walaupun demikian, ia mengharapkan kesuksesan penyelenggaraan perdana Upacara HUT RI di IKN tersebut.

“Moga-moga sukses, lancar, karena kapasitasnya terbatas, maka hanya ketua-ketua lembaga saja,” ujarnya.

Sementara itu, masih mengutip Antara, sebanyak 76 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional menjalani pemusatan pelatihan di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Depok, Jawa Barat, mulai 12 Juli hingga 10 Agustus 2024 sebelum bertugas pada agenda HUT ke-79 RI di IKN.

"Adik-adik yang mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat pusat ini adalah yang mewakili daerah di mana adik-adik berasal, dari seluruh penjuru tanah air," kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo di Jakarta.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie, mengatakan, sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah hampir siap jelang peringatan HUT RI.

Di antaranya untuk air minum, listrik dan akses jalan.

"Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap. Termasuk infrastruktur dasar seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan," ujar Grace dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Kamis (11/7/2024).

Di hari yang sama, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam S Ernawi mengatakan, lapangan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap digunakan untuk upacara peringatan 17 Agustus.

Imam mengatakan, lapangan tersebut memiliki kapasitas sekitar 8.000 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera mencari pengganti Semuel Pangerapan yang mundur sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Baginya, langkah itu mesti segera dilakukan untuk membantu percepatan proses pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang sempat dibobol hacker beberapa waktu lalu.

“Saya harap pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan,” ujar Puan dalam keterangannya pada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Ia menyampaikan pengunduran diri Semuel merupakan bagian dari konsekuensi pekerjaan.

Puan menganggap, hal itu juga mesti menjadi introspeksi Kemenkominfo untuk meningkatkan standar sistem keamanan siber.

Ia mengaku menghormati keputusan yang diambil Semuel yang merasa bobolnya PDN merupakan tanggung jawabnya.

“Saya dapat memahami hal ini juga sebagai tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan,” ucapnya.

“Sebagai pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang harus diambil jika adanya situasi krisis,” sambung dia.

Terakhir, Puan meminta pemerintah dan para stakeholder terkait bisa bekerja sama agar bobolnya PDN tak terulang lagi.

Ia juga ingin, mundurnya Semuel tak mengganggu pemulihan PDNS 2.

“Saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung,” imbuhnya.

Adapun Semuel mengatakan mengundurkan diri karena merasa bobolnya PDN beberapa waktu lalu menjadi tanggung jawabnya.

Ia juga mengatakan telah mengirimkan surat pengunduran diri ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Hal itu disampaikan di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (4/7/2024).