Gaza: Kelaparan kemungkinan besar akan segera terjadi di beberapa wilayah di Jalur Gaza utara, menurut laporan sebuah komite pakar keamanan pangan global, seiring masih berlanjutnya serangan pasukan Israel di wilayah Palestina yang terkepung tersebut.

“Tindakan segera, dalam beberapa hari ke depan, bukan pekan, diperlukan dari semua aktor yang secara langsung terlibat dalam konflik, atau memiliki pengaruh terhadap tindakannya, untuk mencegah dan meringankan situasi bencana ini,” ucap Komite Peninjauan Kelaparan (FRC) dalam sebuah peringatan pada hari Jumat kemarin.

Peringatan itu muncul beberapa hari sebelum tenggat waktu Amerika Serikat (AS) terhadap Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza atau menghadapi potensi pembatasan bantuan militer dari Washington.
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperkirakan bahwa masih ada sekitar 75.000 hingga 95.000 orang di Gaza utara.

FRC mengatakan dapat diasumsikan bahwa kelaparan, kekurangan gizi, dan kematian berlebih akibat kekurangan gizi dan penyakit meningkat dengan cepat di Gaza utara.

"Ambang batas kelaparan mungkin telah terlampaui atau akan terjadi dalam waktu dekat," kata FRC, mengutip dari Al Jazeera, Sabtu, 9 November 2024.

‘Telah Dipastikan’

FRC telah meninjau temuan dari pemantau kelaparan global – standar yang diakui secara internasional yang dikenal sebagai Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC).

IPC mendefinisikan kelaparan saat setidaknya 20 persen orang di suatu daerah menderita kekurangan pangan ekstrem, dengan setidaknya 30 persen anak-anak kekurangan gizi akut dan dua orang dari 10.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan atau kekurangan gizi dan penyakit.

IPC adalah inisiatif yang melibatkan badan-badan PBB, pemerintah nasional, dan kelompok-kelompok bantuan yang menetapkan standar global dalam mengukur krisis pangan.

Cindy McCain, direktur eksekutif Program Pangan Dunia PBB (WFP), mengatakan setelah peringatan FRC dikeluarkan: “Hal yang tidak dapat diterima telah dipastikan: Kelaparan kemungkinan terjadi atau akan segera terjadi di Gaza utara."

“Langkah-langkah HARUS SEGERA DIAMBIL untuk memungkinkan aliran bantuan kemanusiaan dan komersial yang aman, cepat, dan tanpa hambatan guna mencegah bencana besar (di Gaza). SEKARANG,” tegas McCain.

Baca juga: WHO: Penduduk Gaza Kelaparan, Banyak yang Tidak Makan Siang dan Malam


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir atas nasib sekitar 150.000 warga Palestina yang telah mengungsi dari daerah-daerah di sekitar Khan Younis di Jalur Gaza di bawah perintah evakuasi dari militer Israel pada 22 Juli lalu.

Melansir dari Anadolu Agency, Rabu, 24 Juli 2024, Stephane Dujarric selaku juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa "kemarin, sekitar 150.000 orang melarikan diri dari daerah Khan Younis, sebagaimana dilaporkan rekan-rekan kemanusiaan yang memantau pergerakan penduduk di daerah tersebut."

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengungkapkan kekhawatirannya mengenai jeda waktu singkat antara penyebaran selebaran yang mengumumkan perintah evakuasi dan eskalasi operasi militer. Menurut OCHA, kondisi ini menimbulkan “risiko signifikan” bagi mereka yang mengungsi.

"OCHA mengingatkan kita bahwa setiap perintah evakuasi sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Orang-orang dipaksa untuk pindah ke daerah-daerah dengan sedikit atau tanpa infrastruktur, di mana akses untuk mendapatkan tempat tinggal, kesehatan, sanitasi, atau bantuan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa sangat terbatas," kata Dujarric. Dia juga menekankan bahwa perintah evakuasi tersebut mengacaukan operasi kemanusiaan.

Israel terus mendapat kecaman internasional karena mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, di tengah serangan brutalnya di Gaza sejak serangan oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada awal Oktober 2023.

Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 38.800 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 89.400 lainnya terluka.

Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza menjadi reruntuhan di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel saat ini menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang dalam putusan terakhirnya memerintahkan agar segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta orang Palestina mencari perlindungan. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: 70 Orang Tewas dalam Serangan Tank Israel di Sekitar Khan Younis

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) Pedro Rocha terancam diskors dua tahun dari aktivitas sepak bola karena menyelewengkan jabatannya saat ini. AFP melaporkan pada Rabu (17/7/2024) bahwa Pengadilan Administratif Olahraga Spanyol (TAD) menskors Rocha karena membuat keputusan di luar kekuasaannya, seperti memecat Sekretaris Kenderal RFEF Andreu Camps.

Kasus Pedro Rocha ini mengganggu pesta juara Spanyol yang berjaya di Piala Eropa 2024, pada Selasa.

Rocha dilantik sebagai Presiden RFEF pada April menggantikan Luis Rubiales yang tersangkut kasus pelecehan dan dipaksa mundur oleh sejumlah pihak. Pada September 2023 dia secara paksa mencium pemain timnas putri Spanyol, Jenni Hermoso, saat prosesi pengalungan medali emas Piala Dunia Putri 2023.

Baik Pedro Rocha maupun Luis Rubiales juga sedang diselidiki karena dugaan kasus korupsi yang melibatkan federasi selama kepresidenan yang terakhir.

Sanksi terhadap TAD itu membuat Pedro Rocha berkemungkinan kecil mencalonkan diri kembali sebagai Presiden RFEF pada September.

Menurut salinan keputusan yang diunggah via X oleh jurnalis Onda Cero, pengadilan melarang Rocha "memegang jabatan dalam federasi olahraga mana pun" selama skorsing dua tahun.

Iusport melaporkan Rocha akan mengajukan banding atas keputusan tersebut dan meminta tetap menjabat sampai bandingnya selesai, yang akan membuatnya bisa mencalonkan diri kembali pada musim gugur.