Bisnis.com, JAKARTA —Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kabar terbaru atas penelusuran kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oknum Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam proses penawaran umum atau initial public offering (IPO).

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan OJK telah melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan terkait dengan kemungkinan keterlibatan pihak OJK dalam kasus gratifikasi oknum BEI.

"Berdasarkan prosedur pemeriksaan yang dilakukan, belum ditemukan keterlibatan pihak internal OJK dalam skema penerimaan gratifikasi pegawai BEI," ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Selasa (1/10/2024).

Namun, OJK mengimbau agar pihak manapun yang menerima informasi atau bukti terkait kasus tersebut bisa menyampaikannya ke OJK melalui sistem whistleblowing.

Sebelumnya, OJK juga telah berkoordinasi dengan BEI terkait dengan pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan SRO pasar modal itu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga telah menanggapi soal dugaan skandal gratifikasi yang dilakukan oleh lima karyawan BEI. Mahendra mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah penegakan apabila kasus tersebut terbukti. Terlebih, menurutnya, BEI dipercaya untuk melakukan transaksi dan proses investasi dari masyarakat sehingga harus benar-benar memiliki integritas yang baik.

“Dan apabila ada hal-hal yang tidak berdasar ataupun melanggar terhadap ketentuan dan pengaturan yang berlaku ya tentu harus diberikan sanksi yang seimbang,” kata Mahendra usai peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan 2024–2028, pada beberapa waktu lalu (27/8/2024).

Kasus tersebut bermula dari beredarnya surat di kalangan wartawan bursa yang menuliskan bahwa manajemen BEI pada Juli-Agustus 2024 melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada lima orang karyawannya.

Hal tersebut imbas dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan serta gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat listing di bursa.

Menurut kabar yang beredar, kelima karyawan tersebut berada di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan membantu memuluskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing.

BEI kemudian menginformasikan dalam keterangan tertulisnya bahwa memang telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan tindakan disipliner atas pelanggaran etika oknum karyawan Bursa, merupakan upaya Bursa untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016.

Meski BEI sudah menindak oknum karyawan yang terlibat, tetapi Nyoman menjelaskan tidak ada tindakan terhadap perusahaan tercatat atau emiten. Sebab, menurut Nyoman seluruh emiten IPO telah menjalankan listing sesuai prosedur.

"Terkait dengan perusahaan tercatat dapat kami sampaikan bahwa seluruh perusahaan tercatat telah melalui prosedur evaluasi di bursa dan memenuhi persyaratan pencatatan bursa," katanya dalam jawaban tertulis pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, BEI pun terus melakukan pemantauan atas kinerja perusahaan tercatat dan melakukan pembinaan.

"Kami juga menegasakan tidak terjadi pelanggaran peraturan oleh calon perusahaan tercatat untuk tercatat di Bursa. Oleh karena itu, tidak relevan apabila Bursa men-disclose perusahaan tercatat tersebut," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kabar terbaru atas penelusuran kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oknum Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam proses penawaran umum atau initial public offering (IPO).

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan OJK telah melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan terkait dengan kemungkinan keterlibatan pihak OJK dalam kasus gratifikasi oknum BEI.

"Berdasarkan prosedur pemeriksaan yang dilakukan, belum ditemukan keterlibatan pihak internal OJK dalam skema penerimaan gratifikasi pegawai BEI," ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Selasa (1/10/2024).

Namun, OJK mengimbau agar pihak manapun yang menerima informasi atau bukti terkait kasus tersebut bisa menyampaikannya ke OJK melalui sistem whistleblowing.

Sebelumnya, OJK juga telah berkoordinasi dengan BEI terkait dengan pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan SRO pasar modal itu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga telah menanggapi soal dugaan skandal gratifikasi yang dilakukan oleh lima karyawan BEI. Mahendra mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah penegakan apabila kasus tersebut terbukti. Terlebih, menurutnya, BEI dipercaya untuk melakukan transaksi dan proses investasi dari masyarakat sehingga harus benar-benar memiliki integritas yang baik.

“Dan apabila ada hal-hal yang tidak berdasar ataupun melanggar terhadap ketentuan dan pengaturan yang berlaku ya tentu harus diberikan sanksi yang seimbang,” kata Mahendra usai peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan 2024–2028, pada beberapa waktu lalu (27/8/2024).

Kasus tersebut bermula dari beredarnya surat di kalangan wartawan bursa yang menuliskan bahwa manajemen BEI pada Juli-Agustus 2024 melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada lima orang karyawannya.

Hal tersebut imbas dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan serta gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat listing di bursa.

Menurut kabar yang beredar, kelima karyawan tersebut berada di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan membantu memuluskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing.

BEI kemudian menginformasikan dalam keterangan tertulisnya bahwa memang telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan tindakan disipliner atas pelanggaran etika oknum karyawan Bursa, merupakan upaya Bursa untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016.

Meski BEI sudah menindak oknum karyawan yang terlibat, tetapi Nyoman menjelaskan tidak ada tindakan terhadap perusahaan tercatat atau emiten. Sebab, menurut Nyoman seluruh emiten IPO telah menjalankan listing sesuai prosedur.

"Terkait dengan perusahaan tercatat dapat kami sampaikan bahwa seluruh perusahaan tercatat telah melalui prosedur evaluasi di bursa dan memenuhi persyaratan pencatatan bursa," katanya dalam jawaban tertulis pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, BEI pun terus melakukan pemantauan atas kinerja perusahaan tercatat dan melakukan pembinaan.

"Kami juga menegasakan tidak terjadi pelanggaran peraturan oleh calon perusahaan tercatat untuk tercatat di Bursa. Oleh karena itu, tidak relevan apabila Bursa men-disclose perusahaan tercatat tersebut," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak ada moratorium terkait dengan proses kajian penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di tengah skandal gratifikasi yang melibatkan 5 bekas karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan lembagannya tetap mengkaji kelayakan IPO sejumlah perusahaan yang ingin melantai di bursa.

“Sampai dengan saat ini tidak ada moratorium terkait dengan proses penelaahan penawaran umum, kami tetap melakukan proses tersebut seperti biasa walaupun ada proses PHK [5 karyawan BEI],” kata Inarno saat Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Agustus 2024 pada Jumat (6/9/2024).

Inarno menampik kabar ihwal lima korporasi yang mundur dari daftar pipelineIPO yang dihimpun BEI dianggap akibat skandal gratifikasi proses listing di BEI.

Menurutnya, calon emiten tersebut memiliki perhitungan tersendiri terkait dengan kesiapan pasar dan momentum untuk masuk ke pasar modal.

“Sampai saat ini penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren positif, nilai penawaran umum mencapai Rp135,25 triliun di mana Rp4,39 triliun di antaranya merupakan fund raising dari 28 emiten baru,” tuturnya.

Di sisi lain, dia menambahkan masih terdapat 116 pipeline penawaran umum dengan perkiraan indikatif sebesar Rp41,7 triliun yang masih dikaji.

“Kami harpakan sampai akhir tahun target kami dapat tercapai. Ini juga memperlihatkan pasar modal ini masih menarik minat calon emiten,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi penawaran umum saham perdana tercatat sepi pada kuartal III/2024.

BEI menjelaskan sepinya IPO pada Juli-September 2024 tidak berkaitan dengan rencana pengetatan peraturan BEI setelah terungkapnya kasus gratifikasi oknum BEI.

Hingga 30 Agustus 2024 BEI mencatat total 23 calon emiten yang berada dalam antrean atau pipeline IPO. Meski demikian, jumlah pipeline IPO yang dimiliki BEI itu menurun dibandingkan dengan data hingga 9 Agustus 2024 yang terdapat 28 perusahaan. Padahal pada periode 9-30 Agustus tidak terjadi pencatatan saham baru atau listing di BEI.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan tren IPO secara global memang tercatat turun 16%. Kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu kawasan dengan penurunan IPO terdalam di tahun ini.

"Ini karena beberapa hal. Pertama, kondisi ekonomi, inflasi dan suku bunga tinggi. Lalu ada tensi geopolitik, perubahan iklim, dan pemilu yang terjadi pada 50% negara di dunia," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Nyoman menuturkan sampai Agustus 2024 memang terjadi penurunan jumlah IPO dan raihan dana IPO.

"Apakah ada kaitannya dengan pengetatan [IPO] yang dilakukan? Itu baru rencana, itu akan dilakukan. Apakah karena kemarin ada yang menyalahi kode etik? Secara global terjadi penurunan, terutama di Asia Pasifik," ujar Nyoman.

Dengan penurunan ini, kata Nyoman, Bursa tidak mengubah target pencatatan instrumen sampai akhir tahun ini. Menurutnya, target pencatatan instrumen BEI sampai akhir tahun adalah sebanyak 340 efek, yang mencakup perusahaan tercatat, obligasi, KIK-EBA, ETF, dan lain-lainnya.