#30 tag 24jam
Oknum Kepala Daerah Akali Data Inflasi, Bos BPS: Kami Jaga Independensi Halaman all
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data inflasi yang dirilis pihaknya dapat dipertanggungjawabkan. Halaman all [808] url asal
#inflasi #operasi-pasar-murah #angka-inflasi #bps #data-inflasi
(Kompas.com) 01/10/24 18:13
v/15825096/
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi daerah sehingga ada kemungkinan realisasi inflasi yang rutin dirilis BPS menjadi tidak akurat.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data inflasi yang dirilis pihaknya dapat dipertanggungjawabkan.
Pasalnya, BPS menggunakan metodologi khusus dalam mengumpulkan dan mengolah data inflasi seluruh daerah di Indonesia. Metodologi ini mengacu pada standar internasional.
KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat ditemui di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (4/3/2024).Dia juga dapat menjamin data yang dikumpulkan dan diolah oleh BPS tidak diintervensi pihak lain sehingga dapat dipertanggungjawabkan independensinya.
"Kami dapat sampaikan untuk mengukur dan menentukan sampling pengambilan data harga di daerah juga kami menggunakan metode tertentu yang sudah sesuai kaidah metodologi statistik," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Selasa (1/1/2024).
Selain itu, setiap proses pengumpulan data baik saat survei di lapangan maupun saat mengolah data, BPS memiliki penjamin kualitas sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi.
Sebab BPS memiliki metode dan target responden survei sendiri. Bahkan untuk pemilihan waktu dan lokasi pasar untuk pengumpulan data inflasi, BPS mengacu pada pedoman standar internasional dan penjamin kualitas data.
"Yang jelas, kami sampai detik ini kami BPS bisa menjaga independensi kami," tegasnya.
Sementara terkait pasar murah yang diduga menjadi modus oknum pejabat memanipulasi data inflasi, menurutnya, itu merupakan hal yang wajar karena menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga inflasi agar terkendali.
"Operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platfom data kementerian, lembaga, dan pemerintah derah, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," tuturnya.
KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/9/2024).Modus kepala daerah akali data inflasi BPS
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka-bukaan soal adanya beberapa oknum kepala daerah mengakali angka inflasi yang rutin dirilis BPS.
Selama ini, angka inflasi yang terkendali menjadi tolak ukur keberhasilan kepada daerah dalam memimpin wilayahnya.
Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.
Dikatakan Tito, salah satu modus yang paling umum mengakali angka inflasi daerah adalah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayahnya, caranya dengan meminta secara langsung agar data inflasi bisa dikondisikan.
"Modus barunya para kepala daerah ini datang langsung ke kantornya BPS kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya (angka inflasi) kami ini bagus," beber Tito saat acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan secara live di YouTube BPS, Jumat (27/9/2024).
Modus kedua yang lazim dilakukan oknum kepala daerah mengakali angka inflasi, lanjut Tito, yakni dengan mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS.
"Dan rekan-rekan harus hapal, pasti tahu, ngintipin BPS kalau mereka nggak bisa diajak kerja sama (memanipulasi angka), supaya bagus dia intip biasanya BPS ambil sampelnya dari pasar mana saja, betul saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu," ungkap Tito.
KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA ilustrasi inflasiMantan Kapolri ini berujar, dengan modus ini, di pasar yang akan dijadikan pengambilan sampel oleh BPS, oknum kepala daerah akan mengintruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang mendorong penurunan harga barang-barang secara masif, misalnya dengan operasi pasar murah.
"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," tutur dia.
Pejabat daerah incar insentif
Untuk diketahui, kepala daerah yang berhasil mengendalikan angka inflasi, selama ini diiming-imingi pemerintah pusat dengan hadiah berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 6 miliar hingga Rp 10 miliar.
Dana insentif ini akan diberikan tiga bulan sekali kepada daerah yang sukses menekan angka inflasi dan menjaga harga-harga, terutama kebutuhan pokok, agar tetap stabil.
"Tiap tiga bulan sekali Menteri Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah. Itu besarannya Rp 6-10 miliar per daerah yang dianggap bisa mengendalikan inflasi. Total satu tahun tuh Rp 1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani," jelas Tito.
Oknum Kepala Daerah Akali Data Inflasi, Bos BPS: Kami Jaga Independensi
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data inflasi yang dirilis pihaknya dapat dipertanggungjawabkan. Halaman all [808] url asal
#inflasi #operasi-pasar-murah #angka-inflasi #bps #data-inflasi
(Kompas.com - Money) 01/10/24 18:13
v/15818825/
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi daerah sehingga ada kemungkinan realisasi inflasi yang rutin dirilis BPS menjadi tidak akurat.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data inflasi yang dirilis pihaknya dapat dipertanggungjawabkan.
Pasalnya, BPS menggunakan metodologi khusus dalam mengumpulkan dan mengolah data inflasi seluruh daerah di Indonesia. Metodologi ini mengacu pada standar internasional.
KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat ditemui di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (4/3/2024).Dia juga dapat menjamin data yang dikumpulkan dan diolah oleh BPS tidak diintervensi pihak lain sehingga dapat dipertanggungjawabkan independensinya.
"Kami dapat sampaikan untuk mengukur dan menentukan sampling pengambilan data harga di daerah juga kami menggunakan metode tertentu yang sudah sesuai kaidah metodologi statistik," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Selasa (1/1/2024).
Selain itu, setiap proses pengumpulan data baik saat survei di lapangan maupun saat mengolah data, BPS memiliki penjamin kualitas sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi.
Sebab BPS memiliki metode dan target responden survei sendiri. Bahkan untuk pemilihan waktu dan lokasi pasar untuk pengumpulan data inflasi, BPS mengacu pada pedoman standar internasional dan penjamin kualitas data.
"Yang jelas, kami sampai detik ini kami BPS bisa menjaga independensi kami," tegasnya.
Sementara terkait pasar murah yang diduga menjadi modus oknum pejabat memanipulasi data inflasi, menurutnya, itu merupakan hal yang wajar karena menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga inflasi agar terkendali.
"Operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platfom data kementerian, lembaga, dan pemerintah derah, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," tuturnya.
KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/9/2024).Modus kepala daerah akali data inflasi BPS
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka-bukaan soal adanya beberapa oknum kepala daerah mengakali angka inflasi yang rutin dirilis BPS.
Selama ini, angka inflasi yang terkendali menjadi tolak ukur keberhasilan kepada daerah dalam memimpin wilayahnya.
Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.
Dikatakan Tito, salah satu modus yang paling umum mengakali angka inflasi daerah adalah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayahnya, caranya dengan meminta secara langsung agar data inflasi bisa dikondisikan.
"Modus barunya para kepala daerah ini datang langsung ke kantornya BPS kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya (angka inflasi) kami ini bagus," beber Tito saat acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan secara live di YouTube BPS, Jumat (27/9/2024).
Modus kedua yang lazim dilakukan oknum kepala daerah mengakali angka inflasi, lanjut Tito, yakni dengan mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS.
"Dan rekan-rekan harus hapal, pasti tahu, ngintipin BPS kalau mereka nggak bisa diajak kerja sama (memanipulasi angka), supaya bagus dia intip biasanya BPS ambil sampelnya dari pasar mana saja, betul saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu," ungkap Tito.
KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA ilustrasi inflasiMantan Kapolri ini berujar, dengan modus ini, di pasar yang akan dijadikan pengambilan sampel oleh BPS, oknum kepala daerah akan mengintruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang mendorong penurunan harga barang-barang secara masif, misalnya dengan operasi pasar murah.
"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," tutur dia.
Pejabat daerah incar insentif
Untuk diketahui, kepala daerah yang berhasil mengendalikan angka inflasi, selama ini diiming-imingi pemerintah pusat dengan hadiah berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 6 miliar hingga Rp 10 miliar.
Dana insentif ini akan diberikan tiga bulan sekali kepada daerah yang sukses menekan angka inflasi dan menjaga harga-harga, terutama kebutuhan pokok, agar tetap stabil.
"Tiap tiga bulan sekali Menteri Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah. Itu besarannya Rp 6-10 miliar per daerah yang dianggap bisa mengendalikan inflasi. Total satu tahun tuh Rp 1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani," jelas Tito.