IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait adanya modus sejumlah kepala daerah yang mengakali angka inflasi.

"(Soal manipulasi) saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), beliau menyampaikan ada beberapa tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Menkeu ketika ditemui di kantornya, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Bendahara Negara itu menegaskan bahwa data inflasi yang dilaporkan kepala daerah harus akurat dan kredibel. Ia juga tidak ingin kalau penghargaan atau reward ini menciptakan sikap yang justru mendistorsi angka inflasi tersebut.

"Kami sepakat, Mendagri, saya dan kita semuanya, BPS jelas, untuk menjaga angka inflasi harus akurat dan kredibel dan untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena tingkat harga stabil dan baik," tuturnya.

Pada kesempatan terpisah, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar WIdyasanti juga telah merespons soal pernyataan Mendagri bahwa adanya oknum kepala daerah yang mengakali angka inflasi demi memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Amalia menegaskan bahwa dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang sesuai pada standar internasional. Ia juga memastikan BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data.

Oleh karena itu dirinya memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK," kata dia dalam konferensi pers Selasa (1/10/2024).

Amalia juga menekankan data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjami dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.

"Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan dengan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," ujarnya.

Amalia juga menegaskan hingga saat ini BPS masih tetap menjaga independensi dan tidak bisa dipengaruhi hal lain.

"Tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," kata dia.

(Febrina Ratna)

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Skema pemberian ganjaran dan hukuman (punhisment and reward) untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi ternyata melahirkan persoalan baru. Pasalnya, kini disinyalir ada pemda yang berusaha untuk memanipulasi angka inflasi agar terkendali, demi mendapatkan reward dari pemerintah pusat.

Asal tahu saja, selama ini, pemda yang berhasil mengendalikan angka inflasi akan mendapatkan reward berupa insentif dari Pusat lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, pemberian reward kepada Pemda bukan sesuatu yang perlu dilakukan karena tak efektif.

Sebab, kata dia, malah akan melahirkan permainan oleh oknum-oknum kepala daerah di rapor kinerja angka inflasi.

Maklum saja, angka inflasi sebagai salah satu indikator ekonomi laporan kinerja alias rapor kepala daerah. Di satu sisi, menjaga angka inflasi tetap bagus seharusnya bukan sesuatu yang istimewa bagi sebuah Pemda.

Trubus menawarkan solusi, tak perlu lagi ada syarat indikator inflasi yang menjadi indikator kinerja sebuah daerah.

Pasalnya, dengan modus manipulasi, menurut Trubus, angka inflasi yang ditampilkan adalah semu.

"Bukan realitas sebenarnya," tegasnya.

Angka yang direkayasa akhirnya tak menunjukkan situasi ekonomi yang realistis atau sungguh-sungguh terjadi di daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi daerah sehingga ada kemungkinan realisasi inflasi yang rutin dirilis BPS menjadi tidak akurat.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data inflasi yang dirilis pihaknya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasalnya, BPS menggunakan metodologi khusus dalam mengumpulkan dan mengolah data inflasi seluruh daerah di Indonesia. Metodologi ini mengacu pada standar internasional.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat ditemui di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Dia juga dapat menjamin data yang dikumpulkan dan diolah oleh BPS tidak diintervensi pihak lain sehingga dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

"Kami dapat sampaikan untuk mengukur dan menentukan sampling pengambilan data harga di daerah juga kami menggunakan metode tertentu yang sudah sesuai kaidah metodologi statistik," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Selasa (1/1/2024).

Selain itu, setiap proses pengumpulan data baik saat survei di lapangan maupun saat mengolah data, BPS memiliki penjamin kualitas sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi.

Sebab BPS memiliki metode dan target responden survei sendiri. Bahkan untuk pemilihan waktu dan lokasi pasar untuk pengumpulan data inflasi, BPS mengacu pada pedoman standar internasional dan penjamin kualitas data.

"Yang jelas, kami sampai detik ini kami BPS bisa menjaga independensi kami," tegasnya.

Sementara terkait pasar murah yang diduga menjadi modus oknum pejabat memanipulasi data inflasi, menurutnya, itu merupakan hal yang wajar karena menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga inflasi agar terkendali.

"Operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platfom data kementerian, lembaga, dan pemerintah derah, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka-bukaan soal adanya beberapa oknum kepala daerah mengakali angka inflasi yang rutin dirilis BPS.

Selama ini, angka inflasi yang terkendali menjadi tolak ukur keberhasilan kepada daerah dalam memimpin wilayahnya.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.

Dikatakan Tito, salah satu modus yang paling umum mengakali angka inflasi daerah adalah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayahnya, caranya dengan meminta secara langsung agar data inflasi bisa dikondisikan.

"Modus barunya para kepala daerah ini datang langsung ke kantornya BPS kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya (angka inflasi) kami ini bagus," beber Tito saat acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan secara live di YouTube BPS, Jumat (27/9/2024).

Modus kedua yang lazim dilakukan oknum kepala daerah mengakali angka inflasi, lanjut Tito, yakni dengan mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS.

"Dan rekan-rekan harus hapal, pasti tahu, ngintipin BPS kalau mereka nggak bisa diajak kerja sama (memanipulasi angka), supaya bagus dia intip biasanya BPS ambil sampelnya dari pasar mana saja, betul saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu," ungkap Tito.

KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA ilustrasi inflasi

Mantan Kapolri ini berujar, dengan modus ini, di pasar yang akan dijadikan pengambilan sampel oleh BPS, oknum kepala daerah akan mengintruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang mendorong penurunan harga barang-barang secara masif, misalnya dengan operasi pasar murah.

"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," tutur dia.

Pejabat daerah incar insentif

Untuk diketahui, kepala daerah yang berhasil mengendalikan angka inflasi, selama ini diiming-imingi pemerintah pusat dengan hadiah berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 6 miliar hingga Rp 10 miliar.

Dana insentif ini akan diberikan tiga bulan sekali kepada daerah yang sukses menekan angka inflasi dan menjaga harga-harga, terutama kebutuhan pokok, agar tetap stabil.

"Tiap tiga bulan sekali Menteri Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah. Itu besarannya Rp 6-10 miliar per daerah yang dianggap bisa mengendalikan inflasi. Total satu tahun tuh Rp 1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani," jelas Tito.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi daerah sehingga ada kemungkinan realisasi inflasi yang rutin dirilis BPS menjadi tidak akurat.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data inflasi yang dirilis pihaknya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasalnya, BPS menggunakan metodologi khusus dalam mengumpulkan dan mengolah data inflasi seluruh daerah di Indonesia. Metodologi ini mengacu pada standar internasional.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat ditemui di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Dia juga dapat menjamin data yang dikumpulkan dan diolah oleh BPS tidak diintervensi pihak lain sehingga dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

"Kami dapat sampaikan untuk mengukur dan menentukan sampling pengambilan data harga di daerah juga kami menggunakan metode tertentu yang sudah sesuai kaidah metodologi statistik," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Selasa (1/1/2024).

Selain itu, setiap proses pengumpulan data baik saat survei di lapangan maupun saat mengolah data, BPS memiliki penjamin kualitas sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi.

Sebab BPS memiliki metode dan target responden survei sendiri. Bahkan untuk pemilihan waktu dan lokasi pasar untuk pengumpulan data inflasi, BPS mengacu pada pedoman standar internasional dan penjamin kualitas data.

"Yang jelas, kami sampai detik ini kami BPS bisa menjaga independensi kami," tegasnya.

Sementara terkait pasar murah yang diduga menjadi modus oknum pejabat memanipulasi data inflasi, menurutnya, itu merupakan hal yang wajar karena menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga inflasi agar terkendali.

"Operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platfom data kementerian, lembaga, dan pemerintah derah, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka-bukaan soal adanya beberapa oknum kepala daerah mengakali angka inflasi yang rutin dirilis BPS.

Selama ini, angka inflasi yang terkendali menjadi tolak ukur keberhasilan kepada daerah dalam memimpin wilayahnya.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.

Dikatakan Tito, salah satu modus yang paling umum mengakali angka inflasi daerah adalah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayahnya, caranya dengan meminta secara langsung agar data inflasi bisa dikondisikan.

"Modus barunya para kepala daerah ini datang langsung ke kantornya BPS kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya (angka inflasi) kami ini bagus," beber Tito saat acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan secara live di YouTube BPS, Jumat (27/9/2024).

Modus kedua yang lazim dilakukan oknum kepala daerah mengakali angka inflasi, lanjut Tito, yakni dengan mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS.

"Dan rekan-rekan harus hapal, pasti tahu, ngintipin BPS kalau mereka nggak bisa diajak kerja sama (memanipulasi angka), supaya bagus dia intip biasanya BPS ambil sampelnya dari pasar mana saja, betul saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu," ungkap Tito.

KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA ilustrasi inflasi

Mantan Kapolri ini berujar, dengan modus ini, di pasar yang akan dijadikan pengambilan sampel oleh BPS, oknum kepala daerah akan mengintruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang mendorong penurunan harga barang-barang secara masif, misalnya dengan operasi pasar murah.

"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," tutur dia.

Pejabat daerah incar insentif

Untuk diketahui, kepala daerah yang berhasil mengendalikan angka inflasi, selama ini diiming-imingi pemerintah pusat dengan hadiah berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 6 miliar hingga Rp 10 miliar.

Dana insentif ini akan diberikan tiga bulan sekali kepada daerah yang sukses menekan angka inflasi dan menjaga harga-harga, terutama kebutuhan pokok, agar tetap stabil.

"Tiap tiga bulan sekali Menteri Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah. Itu besarannya Rp 6-10 miliar per daerah yang dianggap bisa mengendalikan inflasi. Total satu tahun tuh Rp 1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani," jelas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya laporan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyampaikan banyak kepala daerah memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menegaskan bahwa BPS memiliki metodologi tertentu, yang sudah mengacu pada standar internasional dalam mengumpulkan data.

"BPS menjaga independensi pengolahan data maupun pengumpulan data. Tidak ada intervensi dari pihak lain," tegasnya dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

Amalia menyatakan bahwa untuk mengukur dan menentukan data harga di daerah, BPS menggunakan metode sampling tertentu yang sesuai dengan kaidah metodologi statistik. Dirinya pun kembali menegaskan terkait data yang pihaknnya hasilnya, dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

Lebih lanjut, BPS juga memiliki metode tertentu dalam menentukan waktu, tempat, target responden untuk menjadi data inflasi.

Sementara itu, Amalia menyampaikan terkait keberadaan pasar murah menjadi salah satu cara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan angka inflasi.

"Pasar murah itu jadi langkah konkret pemerintah kendalikan inflasi di daerah. Pembentukan harga di daerah yang di tempat kita survei, sangat dipengaruhi mekanisme pasar," lanjutnya.

Sebelumnya, Tito mengungkapkan bahwa para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan mendatangi BPS selaku lembaga pengumpul data inflasi.

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, jika BPS menolak bekerja sama untuk akali angka inflasi maka kepala daerah tidak kehabisan akal. Tito menjelaskan, para kepala daerah punya modus lain yaitu mengecek gerak-gerik BPS: ke pasar mana saja mereka lakukan survei.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus akali juga, [misalnya] 'Oh, Pak, saya biasa ambil data di situ', tapi ambil data di tempat lain, karena kami [pemerintah pusat] ingin dapat data yang betul-betul akurat supaya jangan sampai nanti salah," pinta Tito. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan datangi kantor lembaga pengumpul data inflasi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, jika BPS menolak bekerja sama untuk akali angka inflasi maka kepala daerah tidak kehabisan akal. Tito menjelaskan, para kepala daerah punya modus lain yaitu mengecek gerak-gerik BPS: ke pasar mana saja mereka lakukan survei.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus akali juga, [misalnya] 'Oh, Pak, saya biasa ambil data di situ', tapi ambil data di tempat lain, karena kami [pemerintah pusat] ingin dapat data yang betul-betul akurat supaya jangan sampai nanti salah," pinta Tito.

Apalagi, klaimnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memerhatikan soal inflasi karena bersangkutan soal daya beli masyarakat. Dia mengaku Jokowi kerap mengecek sendiri harga komoditas sehingga kerap melakukan kunjungan kerja ke pasar-pasar.