BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengutamakan optimalisasi aset dalam menyediakan gedung kementerian-kementerian baru.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat penambahan kementerian menjadi berjumlah 48 kementerian dari 34 kementerian pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian-kementerian baru ini tentu membutuhkan gedung kantor.

"Jadi kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita berfokus pada optimalisasi," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa optimalisasi aset dapat berupa kementerian baru yang menggunakan aset milik kementerian sebelumnya.

Artinya, untuk kementerian yang dipecah, bisa membagi-bagi aset milik kementerian sebelumnya untuk digunakan di masing-masing kementerian.

"Kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelasnya.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi aset dengan menggunakan aset-aset negara yang berstatus idle alias aset-aset yang jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan.

Kemenkeu telah mendata aset-aset idle tersebut dan akan memilah gedung-gedung yang memenuhi Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBDK) untuk digunakan sebagai gedung kantor kementerian.

"Tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset. Kita punya ukuran SBSK, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru sudah selesai diurus.

Pengurusan gedung-gedung kementerian itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 48 dari sebelumnya 34.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," ujar dia.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengutamakan optimalisasi aset dalam menyediakan gedung kementerian-kementerian baru.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat penambahan kementerian menjadi berjumlah 48 kementerian dari 34 kementerian pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian-kementerian baru ini tentu membutuhkan gedung kantor.

"Jadi kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita berfokus pada optimalisasi," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa optimalisasi aset dapat berupa kementerian baru yang menggunakan aset milik kementerian sebelumnya.

Artinya, untuk kementerian yang dipecah, bisa membagi-bagi aset milik kementerian sebelumnya untuk digunakan di masing-masing kementerian.

"Kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelasnya.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi aset dengan menggunakan aset-aset negara yang berstatus idle alias aset-aset yang jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan.

Kemenkeu telah mendata aset-aset idle tersebut dan akan memilah gedung-gedung yang memenuhi Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBDK) untuk digunakan sebagai gedung kantor kementerian.

"Tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset. Kita punya ukuran SBSK, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru sudah selesai diurus.

Pengurusan gedung-gedung kementerian itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 48 dari sebelumnya 34.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," ujar dia.