Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalisasi aset negara dalam pengadaan gedung-gedung kementerian baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald SIlaban, menuturkan fokus penentuan gedung-gedung untuk kementerian/lembaga baru pada era Kabinet Merah Putih adalah dengan mengoptimalkan aset yang ada.

"Pada dasarnya kita mengutamakan optimalisasi aset. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Dari situ, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," kata Rio seusai Media Briefing PLTP Patuha, dikutip Jumat (8/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga terus melakukan monitoring pada aset-aset yang ada untuk digunakan kementerian/lembaga baru. Rio menuturkan, pengadaan gedung baru untuk kementerian/lembaga harus dilakukan dengan tepat guna sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

"Kita punya data mengenai tingkat idle dari sebuah aset, kan kita punya ukuran yang dinamakan SBSK (Standar Barang Sesuai Kebutuhan). Berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," lanjut Rio.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah memecah 9 kementerian/lembaga menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Hal tersebut berimbas pada penambahan atau perpindahan lokasi kementerian/lembaga yang juga berdampak ke bertambahnya gedung kementerian.

Salah satu kementerian yang dipecah ialah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Prabowo memecah kementerian ini menjadi dua kementerian koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Masyarakat.

Selain itu, Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

Kementerian lain yang dipecah adalah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengutamakan optimalisasi aset dalam menyediakan gedung kementerian-kementerian baru.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat penambahan kementerian menjadi berjumlah 48 kementerian dari 34 kementerian pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian-kementerian baru ini tentu membutuhkan gedung kantor.

"Jadi kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita berfokus pada optimalisasi," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa optimalisasi aset dapat berupa kementerian baru yang menggunakan aset milik kementerian sebelumnya.

Artinya, untuk kementerian yang dipecah, bisa membagi-bagi aset milik kementerian sebelumnya untuk digunakan di masing-masing kementerian.

"Kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelasnya.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi aset dengan menggunakan aset-aset negara yang berstatus idle alias aset-aset yang jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan.

Kemenkeu telah mendata aset-aset idle tersebut dan akan memilah gedung-gedung yang memenuhi Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBDK) untuk digunakan sebagai gedung kantor kementerian.

"Tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset. Kita punya ukuran SBSK, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru sudah selesai diurus.

Pengurusan gedung-gedung kementerian itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 48 dari sebelumnya 34.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," ujar dia.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengutamakan optimalisasi aset dalam menyediakan gedung kementerian-kementerian baru.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat penambahan kementerian menjadi berjumlah 48 kementerian dari 34 kementerian pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian-kementerian baru ini tentu membutuhkan gedung kantor.

"Jadi kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita berfokus pada optimalisasi," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa optimalisasi aset dapat berupa kementerian baru yang menggunakan aset milik kementerian sebelumnya.

Artinya, untuk kementerian yang dipecah, bisa membagi-bagi aset milik kementerian sebelumnya untuk digunakan di masing-masing kementerian.

"Kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelasnya.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi aset dengan menggunakan aset-aset negara yang berstatus idle alias aset-aset yang jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan.

Kemenkeu telah mendata aset-aset idle tersebut dan akan memilah gedung-gedung yang memenuhi Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBDK) untuk digunakan sebagai gedung kantor kementerian.

"Tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset. Kita punya ukuran SBSK, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru sudah selesai diurus.

Pengurusan gedung-gedung kementerian itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 48 dari sebelumnya 34.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan kesiapannya untuk mengisi gedung-gedung kementerian/lembaga di Jakarta yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menyampaikan, gedung-gedung tersebut nantinya akan dialihfungsikan sebagai restoran, supermarket, atau pusat-pusat kuliner.

“Kami juga siap untuk mengisi tempat-tempat kosong kalau nanti kementerian/lembaga akan pindah. Mungkin bisa tempatnya akan kita isi menjadi restoran, supermarket, atau pusat kuliner,” kata Budi dalam konferensi pers Jitex 2024, Rabu (17/7/2024).

Budi menyampaikan, rencana tersebut sudah dibahas di internal Hippindo. Bahkan, pihaknya telah membidik sejumlah lokasi yang dinilai strategis untuk mengembangkan bisnis ritel, salah satunya di dekat stasiun kereta api.

Kendati demikian, dia enggan untuk menjelaskan lebih jauh lokasi yang dimaksud. Dia menyebut, sejumlah lokasi yang dibidik tersebut masih dalam tahap penjajakan.

Di sisi lain, Budi mengaku bahwa Otorita IKN telah memanggil Hippindo untuk memberikan dukungannya terhadap IKN, utamanya di sektor hiburan.

Budi menyebut bahwa pihaknya masih akan menunggu pembangunan pusat perbelanjaan di IKN. Mengingat, Hippindo merupakan penyewa mall.

“Kalau sudah ada mallnya, pasti kita isi, pasti,” ujarnya.

Melansir laman resmi IKN, Rabu (17/7/2024), pembangunan IKN masih terus berprogres. Terbaru, groundbreaking atau peletakan batu pertama Tahap VI pembangunan IKN telah dilakukan pada Juni 2024.

Pada tahap ini, terdapat lima badan usaha sektor pendidikan dan riset serta tiga badan usaha sektor pendukung turut berpartisipasi, dengan total investasi yang terealisasi mencapai Rp1,75 triliun.

Pada sektor pendukung, telah dilakukan groundbreaking untuk Arena Lifestyle F&B dengan estimasi investasi Rp100 miliar di atas lahan seluas 0,84 hektare.

“Investasi di IKN terus berlanjut menuju visi bersama yang telah ditetapkan dengan program-program percepatan pembangunan IKN tetap terjamin. Groundbreaking Tahap VI ini menunjukkan kontinuitas investasi di IKN, dan minat investor tetap terus diproses hingga terealisasi menjadi pembangunan yang nyata,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono, dikutip Rabu (17/7/2024).