JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya mengenai isu kelaparan yang semakin parah akibat konflik global saat menghadiri G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil.

Dalam forum yang dihadiri oleh pimpinan parlemen negara-negara G20, Puan ditunjuk sebagai pembicara pertama pada sesi bertajuk ‘Kontribusi Parlemen Terhadap Perang Melawan Kelaparan, Kemiskinan dan Ketimpangan'.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Presiden Kamar Deputi dan Presiden Senat Federal Brasil yang menjadi tuan rumah KTT Pembicara P20 tahun 2024 di Kota Brasilia yang dinamis dan untuk keramahtamahan yang diberikan kepada saya dan delegasi DPR RI," ujar Puan dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat (8/11/2024).

Puan menekankan, dunia saat ini tengah menghadapi berbagai krisis yang mengganggu kehidupan masyarakat.

Krisis tersebut meliputi pandemi Covid-19, ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, serta perang dan konflik

"Kita hidup di zaman ketegangan geopolitik, perang dan konflik yang sedang meningkat. Mungkin ini masa yang paling berbahaya sejak Perang Dunia ke-2. Singkatnya, dunia sedang menghadapi badai secara bersamaan," kata Puan.

Dia juga mencatat bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan antar negara telah mengalihkan perhatian dari masyarakat miskin.

Puan menyebutkan bahwa pengeluaran militer global mencapai 2,4 triliun dollar AS pada 2023, yang setara dengan 2,3 persen dari PDB global.

Sementara itu, bantuan pembangunan resmi (ODA) pada periode yang sama hanya berjumlah 223,7 miliar dollar AS, kurang dari 10 persen dari belanja militer global.

"Meskipun kita tahu bahwa komunitas internasional mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendanaan iklim dan membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya untuk negara-negara berkembang," jelasnya.

Puan berharap agar dunia dapat mengalokasikan 50 persen dari belanja militer global, sekitar 1,2 triliun dollar AS setiap tahun hingga tahun 2030, untuk membantu masyarakat miskin.

Menurutnya, hal ini akan membawa dampak signifikan.

“Kita akan memiliki dunia yang berbeda, di mana agenda dunia bebas dari kemiskinan dan kelaparan dapat tercapai pada tahun 2030,” tegasnya.

Puan juga menekankan pentingnya P20 untuk memperbarui komitmen politik dalam mengalokasikan anggaran di setiap negara demi menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera.

"Kita semua adalah pemimpin politik di negara kita yang dapat membuat perbedaan. Kita dapat mempengaruhi pemerintah di negara kita masing-masing, termasuk mempengaruhi penyelesaian perselisihan dan perbedaan kita dengan cara damai," paparnya.

Sebagai negara-negara dengan perekonomian terdepan, Puan menegaskan bahwa G20 harus mampu mengambil tindakan berani dan memberikan contoh dalam memperbaiki fokus dan prioritas dunia.

Dia menambahkan bahwa berbagai krisis global saat ini menuntut perhatian bersama.

"Oleh karena itu, terserah pada kita apakah kita ingin berdamai agar kita bisa mengentaskan kemiskinan, melawan kelaparan, dan menyelesaikan kesenjangan," tegas Puan.

P20 ke-10 diselenggarakan di National Congress of Brazil, atau Kantor Parlemen Brasil, di ibukota Brasilia.

Rangkaian acara P20 dimulai pada 6 November 2024 dengan Brasil sebagai pemegang presidensi P20 tahun ini, mengangkat tema ‘Parlemen untuk Dunia yang Adil dan Planet yang Berkelanjutan’.

Puan hadir didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez, yang mengikuti tiga sesi pertemuan dalam P20.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, Indonesia memiliki kesamaan nilai dengan negara-negara Pasifik sebagai sesama negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan lautan.

Hal ini disampaikan Puan saat membuka perhelatan Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

“Negara kita menjunjung nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan menjalankan good governance,” kata Puan dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis.

Puan mengatakan itu di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turut menghadiri pembukaan acara.

Sebagai negara kepulauan, kata Puan, Indonesia dan negara-negara Pasifik menghadapi tantangan yang sama, misalnya ancaman perubahan iklim, bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan.

Kesamaan tersebut, kata dia, dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

“Dalam hal ini, fondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai,” kata Puan.

Ketua DPP PDI-P ini menegaskan, semua negara yang terlibat dalam IPPP memiliki tempat yang sama dan dapat berdiri sama tinggi, serta sama-sama mematuhi hukum internasional dan piagam PBB.

“Sebagai satu keluarga besar di Pasifik, kita harus bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan (trust), dan saling pengertian (mutual understanding) demi menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan,” papar dia.

Hal tersebut dinilai perlu dilakukan di tengah meningkatnya persaingan antara kekuatan-kekuatan besar (major powers) di kawasan.

Menurut dia, anggota IPPP harus berhati-hati agar kawasan Pasifik tidak menjadi arena persaingan negara-negara besar dan agar tidak terjebak dalam persaingan tersebut.

Dia menggarisbawahi tentang pertemuan kedua IPPP yang berlangsung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Pasifik.

Puan merinci tantangan itu, seperti ketegangan geopolitik, ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global.

“Sebagai sesama negara di kawasan, Indonesia memahami adanya sense of urgency untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kunci untuk menghadapi tantangan itu adalah ‘kerja sama dan aksi bersama secara terkoordinasi’ di antara kita semua melalui diplomasi,” ujar Puan.