IDXChannel- Asosiasi Penerbangan, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan.

Sebab banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

"Saat ini memang masih bervariasi jumlah pajaknya, harus kita follow up agar pajak berganda yang saat ini masih terjadi bisa menjadi perhatian Pemerintah dalam menurunkan harga tiket," kata Denon saat usai acara Rapat Umum Anggota (RUA) INACA di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

PPN avtur sendiri sebetulnya berkaitan dengan PPN tiket. Namun demikian, PPN avtur masuk dalam kategori pajak pengeluaran yang dibayar maskapai ketika membeli avtur. Sedangkan PPN tiket, masuk dalam kategori pajak masuk, yang didapatkan maskapai lewat pembelian tiket oleh penumpang.

Pada akhir tahun, pajak-pajak tersebut diakumulasikan untuk disetorkan kepada Pemerintah.

Akan tetapi, jumlah yang disetorkan merupakan hasil dari pengumpulan pajak masukan dikurangi pajak keluaran. Alias pajak PPN tiket dikurangi dengan PPN avtur. Jika nilainya defisit, atau pajak PPN tiket lebih rendah dari PPN avtur, maka sisanya maskapai yang menanggung.

"Jadi masukan untuk yang akan kita diskusikan dengan Pemerintah nanti, kaitannya dengan pajak beli avtur, PPN, dan lain lain," ujar Denon.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan sangat potensial untuk pengembangan industri penerbangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun dengan catatan, biaya atau ongkos transportasi bisa lebih kompetitif.

"Kita berharap bisa berdiskusi dengan kita sebagai pelaku industri, bisa memberikan ruang untuk menyampaikan masukan secara konstruktif. Sehingga pertumbuhan industri penerbangan untuk mendukung industri lainnya bisa berbiaya rendah," kata Denon.

"Karena konsepnya tidak hanya masalah penumpang, tapi kegiatan logistik dalam mendorong UMKM atau komoditas lokal, yang mana setiap daerah punya komoditas yang berbeda. Sebab kita ini negara kepulauan," tutur dia.

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional Gatot Rahardjo memperkirakan jika PPN Penumpang dihapus, maka sudah tentu bisa berkontribusi menurunkan harga tiket pesawat sebesar 11 persen.

"Kalau mau turun, PPN tiket dihapus, itukan ada hubungannya dengan PPN avtur. Kalau dihapus itu sudah turun 11 persen, tinggal PPN avtur mau seperti apa, itukan keluaran. Kalau PPN avtur dihapus juga bisa lebih turun tuh harga tiket," kata Gatot saat dihubungi IDXChannel.com, Kamis (17/10).

Menurut Gatot, kedua pajak tersebut sebetulnya tidak berpengaruh terhadap maskapai, sebab ada PPN pengeluaran dan PPN masukan. Akan tetapi, kedua PPN inilah yang justru dibebankan kepada penumpang.

"PPN tiket dan avtur itu buat maskapai tidak terlalu berat, tapi bagi penumpang, itu yang menjadi pajak berganda, karena semua dibayar penumpang," ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

Sumber: Fox Business | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Presiden Donald Trump telah membuat janji untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai "pajak berganda" bagi warga Amerika yang tinggal di luar negeri.

Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian janji pemotongan pajak yang ia ajukan baru-baru ini dalam upayanya untuk menarik simpati pemilih menjelang pemilihan presiden mendatang.

Saat ini, warga Amerika yang tinggal di luar negeri diharuskan membayar pajak penghasilan baik kepada Amerika Serikat maupun negara tempat mereka tinggal.

Beberapa fitur dari kode pajak AS dirancang untuk mengurangi dampak dari apa yang disebut Trump sebagai pajak berganda, namun Amerika Serikat tetap unik di antara negara maju lainnya yang mengenakan pajak kepada ekspatriatnya dengan cara ini.

Janji untuk Mengakhiri Pajak Berganda

Dalam pernyataannya kepada FOX Business, Trump menegaskan dukungannya untuk mengakhiri pajak berganda bagi warga Amerika yang tinggal di luar negeri. "Saya mendukung PENGHAPUSAN Pajak Berganda untuk orang Amerika di luar negeri," kata Trump.

"Mari kita prioritaskan Amerika, bersama-sama. Daftarkan diri untuk memilih, dan pilih Partai Republik untuk, MEMBUAT AMERIKA HEBAT LAGI!"

Namun, Trump tidak memberikan rincian mengenai proposalnya, termasuk apakah akan ada batasan bagi para miliuner dan triliuner yang mungkin pindah ke negara-negara dengan pajak rendah untuk menghindari kewajiban pajak kepada IRS (Internal Revenue Service).

Dia juga tidak menguraikan bagaimana ia akan menutup kemungkinan kerugian pendapatan pajak dengan pemotongan pengeluaran atau sumber pendapatan alternatif.

Sambutan Positif dari Komunitas Warga Amerika di Luar Negeri

Meskipun rincian proposal belum jelas, rencana baru Trump disambut baik oleh Solomon Yue, CEO Republicans Overseas, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak warga Amerika yang tinggal di luar negeri. Yue menyatakan bahwa kelompok tersebut telah lama memperjuangkan penghapusan pajak berganda yang memberatkan warga Amerika di luar negeri.

"Republicans Overseas telah berjuang untuk hak-hak warga Amerika di luar negeri sejak didirikan sepuluh tahun yang lalu," kata Yue.

"Kami telah berbicara dengan banyak politisi selama bertahun-tahun, dan meskipun mereka bersimpati dengan beban pajak berganda, sangat sedikit yang bersedia bertindak. Presiden Trump berjuang untuk kebebasan ekonomi pekerja Amerika, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri," tambahnya.

Janji Pemotongan Pajak yang Lain

Dalam beberapa minggu terakhir, Trump juga telah berjanji untuk memotong pajak atas upah tip, manfaat Jaminan Sosial, dan, yang terbaru, membuat bunga pinjaman mobil dapat dikurangkan dari pajak.

Janji-janji ini tampaknya ditujukan untuk menarik kelompok pemilih tertentu, mengingat Trump dan Wakil Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris bersiap menghadapi pemilihan dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Pemotongan pajak ini merupakan perluasan dari Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan (Tax Cuts and Jobs Act) yang disahkan pada tahun 2017, undang-undang yang menurunkan tarif pajak individu dan korporasi, meningkatkan pengurangan standar, kredit pajak keluarga, serta menghilangkan beberapa pengecualian pribadi bagi mereka yang mengajukan pengurangan itemized.

Beberapa bagian penting dari undang-undang tersebut akan berakhir pada tahun 2025, yang telah memicu perdebatan di Kongres dan jalur kampanye tentang apakah pemotongan pajak harus diperpanjang.

Dampak Terhadap Defisit Anggaran

Analisis ekonomi terhadap ide pemotongan pajak Trump sebelumnya memperkirakan bahwa rencana tersebut akan menambah hampir $6 hingga $10 triliun ke dalam defisit selama 10 tahun, menurut laporan The Associated Press.

Trump bersikeras bahwa kerugian pendapatan ini dapat diimbangi dengan tarif yang luas atas barang-barang asing. Namun, banyak ekonom memperingatkan bahwa tarif balasan dari negara-negara yang ditargetkan dapat meningkatkan harga bagi bisnis dan konsumen Amerika.

Marc Goldwein, wakil presiden senior di Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab, memperkirakan bahwa proposal Trump untuk warga Amerika di luar negeri dan peminjam pinjaman mobil dapat mengurangi pendapatan pajak sebesar $100 miliar dalam dekade berikutnya.

Skeptisisme dari Kelompok Demokrat

Kelompok Democrats Abroad, yang mewakili warga Amerika di luar negeri, merespons proposal pajak ganda Trump dengan skeptisisme. Mereka mengkritik bahwa selama menjabat sebagai presiden, Trump tidak mengambil tindakan nyata untuk mendukung warga Amerika yang tinggal di luar negeri.

"Trump memiliki empat tahun sebagai Presiden untuk mendukung warga Amerika di luar negeri dan masalah yang penting bagi kami. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menciptakan rezim pajak yang merugikan bagi warga Amerika di luar negeri, yang membuat pemilik usaha kecil bangkrut melalui pajak Repatriation dan GILTI," kata Democrats Abroad dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, kelompok ini juga menuduh Trump berusaha mengintimidasi dan mengancam pemilih, dengan mengaitkan suara dari warga Amerika di luar negeri dengan klaim tidak berdasar tentang kecurangan pemilu.