Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat penerbangan Alvin Lie menyatakan bahwa kerugian yang membengkak dan membelit beberapa maskapai penerbangan dalam negeri disebabkan oleh banyak hal.

Alvin memaparkan bahwa periode kuartal III biasanya juga diketahui sebagai masa low season masa penerbangan atau trafik rendah. Pada periode ini, juga tidak ada libur panjang dan libur sekolah.

"Selain beberapa faktor lain, pada periode kuartal III di Indonesia memang biasanya low season. Tidak ada libur panjang dan libur sekolah. Jumlah traffic selalu rendah," jelas Alvin saat dihubungi oleh Kontan, Minggu (3/11).

Alvin lebih jauh menjabarkan bahwa kerugian yang membelit maskapai penerbangan juga masih disebabkan oleh fixed cost yang tidak dapat diturunkan, sedangkan penghasilan yang diterima tidak menutupi biaya operasional.

Alvin juga memaparkan bahwa ketiadaan revisi Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) sejak 2019 turut menyumbang beban yang bertambah bagi maskapai pesawat penerbangan.

"Hal tersebut yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan," ujarnya.

Senada, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) juga menyebutkan beberapa penyebab kerugian yang dialami oleh maskapai penerbangan dalam negeri.

"Simpelnya, pendapatan tidak menutupi biaya dan pengeluaran. Kalau mau, pemerintah naikkan tarif batas atas (TBA). Kerugian yang mendera maskapai penerbangan akan berdampak turunnya permintaan (demand) yang mempengaruhi load factor," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) INACA Bayu Sutanto.

Dia melanjutkan, untuk mempertahankan bisnis para maskapai penerbangan memilih untuk terbang di rute-rute yang biayanya dapat ditanggung. Tak hanya itu, maskapai penerbangan juga melakukan ekspansi ke rute-rute luar negeri.

Enam bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) berhasil meraih penghargaan Bandara Terbaik Versi Customer Satisfaction Index (CSI) 2024 dari asosiasi perusahaan penerbangan nasional Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Enam bandara InJourney Airports tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok, dan Bandara Frans Kaisiepo Biak.

Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menyatakan, penghargaan tersebut merupakan penegasan atas komitmen pelayanan di bandara yang dikelola.

“Penghargaan yang berhasil diraih oleh enam bandara InJourney Airports tersebut tak lepas dari komitmen kami dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa bandara, termasuk di dalamnya kepada para stakeholder terkait,” ujar Faik Fahmi.

“Penghargaan prestisius tersebut juga merupakan wujud apresiasi dari INACA yang merupakan wadah asosiasi dari salah satu stakeholder utama kami, yakni maskapai penerbangan,” lanjut Faik Fahmi.

Penghargaan Bandara Terbaik CSI 2024 merupakan apresiasi dari INACA terhadap kinerja pelayanan bandara yang diukur melalui indeks kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Index (CSI). Pengukuran CSI oleh INACA di bandara-bandara yang dikelola oleh InJourney Airports dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

Penilaian CSI dilaksanakan dengan menggunakan metodologi penyebaran kuesioner kepada lima kelompok stakeholder, yakni penumpang, awak kabin pesawat udara, maskapai penerbangan, mitra usaha di bandara, serta pengelola angkutan kargo dan logistik.

Selain untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan, pengukuran tersebut juga ditujukan untuk menjaring informasi, feedback, dan keluhan dari pengguna jasa yang kemudian dipergunakan sebagai dasar dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan di bandara.

Direktur Operasi InJourney Airports Wendo Asrul Rose menyatakan bahwa penilaian CSI menjadi faktor penting bagi InJourney Airports untuk terus meningkatkan standar layanan.

“Skor hasil penilaian CSI di bandara InJourney Airports tidak hanya sekadar angka, tetapi merupakan indikator bagi kami untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan serta stakeholder terkait. Hal ini menjadi salah satu variabel penting bagi kami untuk terus melakukan improvisasi pada sektor pelayanan,” ungkap Wendo.

“Saat ini InJourney Airports tengah fokus dalam upaya peningkatan standar pelayanan secara berkelanjutan dengan menghadirkan infrastruktur dan sarana pendukung yang berfokus pada customerexperience (Premises), didukung melalui kolaborasi erat antar instansi dalam ekosistem aviasi (Process), melalui SDM di sektor pelayanan yang memiliki kompetensi berbasis customer centric dan berstandar global (People), serta didukung dengan implementasi teknologi sebagai Enabler,” lanjut Faik Fahmi.

“Tentunya penghargaan ini menjadi pelecut bagi kami untuk terus menepati komitmen pelayanan, serta secara berkelanjutan meningkatkan standar pelayanan demi terciptanya customer experience yang berkesan bagi seluruh pengguna jasa di bandara yang kami kelola,” pungkas Faik Fahmi.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyebut industri penerbangan Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Sebab sektor usaha yang satu ini tengah berhadapan dengan banyak tekanan baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan untuk tantangan dari dalam negeri ada persoalan terkait biaya-biaya operasional penerbangan masih tinggi serta adanya pungutan seperti bea masuk dan pajak yang turut membebani maskapai dan penumpang.

Di luar negeri, situasi geopolitik dunia yang mengalami krisis sehingga mempengaruhi banyak hal terkait penerbangan. Misalnya avtur yang tinggi, nilai tukar mata uang yang selalu bergejolak, sulitnya pengadaan pesawat dan spareparts, hingga rute penerbangan yang terganggu.

"Bisnis penerbangan seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Karena belum selesai 100% pemulihan akibat terdampak pandemi Covid-19 dari tahun 2020-2022, dan sekarang terdampak krisis geopolitik global," kata Denon dalam keterangan resminya, Jumat (18/10/2024).

Padahal menurut Denon maskapai nasional telah berupaya menambah produksi untuk menambah penghasilan, namun masih juga terkendala biaya yang sangat besar. Belum lagi dengan melemahnya daya beli masyarakat mengakibatkan hasil akhir upaya ini tidak begitu menggembirakan.

Untuk menghadapi hal tersebut, ia mengatakan perlu dilakukan kolaborasi yang lebih baik antar berbagai stakeholder penerbangan. Bukan hanya kerja sama antar maskapai, tapi juga dengan otoritas penerbangan, pengelola bandara, penyuplai avtur, jasa groundhandling, MRO, akademisi, media massa hingga dengan penumpang.

"Berbagai problem yang menghantam industri penerbangan menyadarkan kita bahwa jika ingin survive, kita harus melakukan kerjasama, kolaborasi antar semua stakeholder. This is collaboration era, not competition era! Tantangannya terlalu besar untuk kita hadapi sendiri-sendiri," terangnya.

Sejalan dengan itu Denon mengatakan INACA selama ini telah melakukan pendekatan kepada berbagai stakeholder dan berupaya menjadi teman diskusi yang serius dalam upaya pengembangan industri penerbangan nasional.

Semisal menginisiasi penerbitan aturan terkait impor spareparts pesawat hingga penundaan penerapan penggunaan Rupiah untuk transaksi jasa sewa angkutan udara (charter flight) dengan menggunakan kuotasi valuta asing dan pembayaran Rupiah.

INACA juga telah membuat kajian dan mengirim surat kepada Menteri Perhubungan terkait permintaan pemberlakuan bea masuk 0% untuksparepart pesawat.

Simak Video: Di Atas Rata-rata, Kualitas Penerbangan RI Dapat Nilai 88,5% dari ICAO

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel- Asosiasi Penerbangan, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan.

Sebab banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

"Saat ini memang masih bervariasi jumlah pajaknya, harus kita follow up agar pajak berganda yang saat ini masih terjadi bisa menjadi perhatian Pemerintah dalam menurunkan harga tiket," kata Denon saat usai acara Rapat Umum Anggota (RUA) INACA di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

PPN avtur sendiri sebetulnya berkaitan dengan PPN tiket. Namun demikian, PPN avtur masuk dalam kategori pajak pengeluaran yang dibayar maskapai ketika membeli avtur. Sedangkan PPN tiket, masuk dalam kategori pajak masuk, yang didapatkan maskapai lewat pembelian tiket oleh penumpang.

Pada akhir tahun, pajak-pajak tersebut diakumulasikan untuk disetorkan kepada Pemerintah.

Akan tetapi, jumlah yang disetorkan merupakan hasil dari pengumpulan pajak masukan dikurangi pajak keluaran. Alias pajak PPN tiket dikurangi dengan PPN avtur. Jika nilainya defisit, atau pajak PPN tiket lebih rendah dari PPN avtur, maka sisanya maskapai yang menanggung.

"Jadi masukan untuk yang akan kita diskusikan dengan Pemerintah nanti, kaitannya dengan pajak beli avtur, PPN, dan lain lain," ujar Denon.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan sangat potensial untuk pengembangan industri penerbangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun dengan catatan, biaya atau ongkos transportasi bisa lebih kompetitif.

"Kita berharap bisa berdiskusi dengan kita sebagai pelaku industri, bisa memberikan ruang untuk menyampaikan masukan secara konstruktif. Sehingga pertumbuhan industri penerbangan untuk mendukung industri lainnya bisa berbiaya rendah," kata Denon.

"Karena konsepnya tidak hanya masalah penumpang, tapi kegiatan logistik dalam mendorong UMKM atau komoditas lokal, yang mana setiap daerah punya komoditas yang berbeda. Sebab kita ini negara kepulauan," tutur dia.

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional Gatot Rahardjo memperkirakan jika PPN Penumpang dihapus, maka sudah tentu bisa berkontribusi menurunkan harga tiket pesawat sebesar 11 persen.

"Kalau mau turun, PPN tiket dihapus, itukan ada hubungannya dengan PPN avtur. Kalau dihapus itu sudah turun 11 persen, tinggal PPN avtur mau seperti apa, itukan keluaran. Kalau PPN avtur dihapus juga bisa lebih turun tuh harga tiket," kata Gatot saat dihubungi IDXChannel.com, Kamis (17/10).

Menurut Gatot, kedua pajak tersebut sebetulnya tidak berpengaruh terhadap maskapai, sebab ada PPN pengeluaran dan PPN masukan. Akan tetapi, kedua PPN inilah yang justru dibebankan kepada penumpang.

"PPN tiket dan avtur itu buat maskapai tidak terlalu berat, tapi bagi penumpang, itu yang menjadi pajak berganda, karena semua dibayar penumpang," ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan industri penerbangan nasional saat ini masih banyak mendapatkan tekanan baik dari dalam negeri maupun dalam negeri.

Misalnya, dari dalam negeri biaya-biaya operasional penerbangan masih tinggi serta adanya pungutan seperti bea masuk dan pajak yang turut membebani maskapai dan penumpang.

Sedangkan tantangan dari luar negeri, Denon mengatakan situasi geopolitik dunia yang mengalami krisis sehingga mempengaruhi banyak hal terkait penerbangan. Misalnya harga minyak (avtur) yang tinggi, nilai tukar mata uang yang selalu bergejolak, sulitnya pengadaan pesawat dan spareparts, hingga rute penerbangan yang terganggu.

"Bisnis penerbangan seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Karena belum selesai 100 persen pemulihan akibat terdampak pandemi Covid-19 dari tahun 2020-2022, dan sekarang terdampak krisis geopolitik global," kata Denon usai acara Rapat Umum Anggota (RUA) INACA di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurut Denon, maskapai nasional telah berusaha menambah produksi untuk menambah penghasilan, namun maskapai juga terkendala biaya yang sangat besar. Serta ditambah dengan daya beli masyarakat yang melemah sehingga hasil akhirnya tidak begitu menggembirakan.

"Berbagai problem yang menghantam industri penerbangan menyadarkan kita bahwa jika ingin survive, kita harus melakukan kerjasama, kolaborasi antar semua stakeholder. This is collaboration era, not competition era! Tantangannya terlalu besar untuk kita hadapi sendiri-sendiri," tutur Denon.

Sebagai asosiasi maskapai penerbangan nasional, Denon mengaku INACA selama telah melakukan pendekatan kepada berbagai stakeholder untuk berdiskusi dalam upaya pengembangan industri penerbangan nasional.

Beberapa hal yang telah dilakukan INACA misalnya menginisiasi penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no 3 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan Kebijakan Bank Indonesia perihal persetujuan penundaan penerapan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi jasa sewa angkutan udara (charter flight) dengan menggunakan kuotasi valuta asing dan pembayaran Rupiah.

"INACA juga telah membuat kajian dan mengirim surat kepada Menteri Perhubungan terkait permintaan pemberlakuan bea masuk 0 persen untuk sparepart pesawat," ujar Denon.

(kunthifahmarsandy)

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya gangguan penerbangan disebut berisiko meningkatkan biaya operasional maskapai hingga bengkak dan menyebabkan kerugian finansial.

Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyebut masalah terkait manajemen operasional dan awak pesawat serta penanganan penumpang, menjadi lebih rentan terhadap gangguan seiring dengan perkembangan teknologi.

Wakil Ketua I INACA, Arif Wibowo mengatakan industri penerbangan makin bergantung pada teknologi canggih untuk mengefisienkan operasional dan meningkatkan keselamatan. Namun, maskapai penerbangan sering menghadapi gangguan yang kompleks dalam operasional mereka.

"Hal ini dapat menciptakan efek domino, yaitu menyebabkan inefisiensi dan kerugian finansial yang signifikan bagi maskapai penerbangan," kata Arif dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Menurutnya, untuk mengurangi tantangan ini, maskapai harus mengadopsi strategi proaktif yang memanfaatkan inovasi teknologi terbaru untuk mendapatkan solusi yang efektif.

Dengan demikian, lanjutnya, dapat meminimalkan dampak gangguan, meningkatkan keandalan operasional, dan meningkatkan penanganan gangguan pada penumpang dan awak pesawat.

INACA menggandeng IBS Software untuk membantu proses pemulihan dalam industri penerbangan Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pasca pendemi Covid-19.

Dia berpendapat sektor penerbangan Indonesia masih perlu bekerja keras untuk memulihkan industrinya yang terdampak signifikan dari pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 2022.

Adapun, upaya-upaya yang sedang dilaksanakan, termasuk diskusi seperti Focus Group Discussion (FGD) tentang Penanganan Gangguan dalam Operasional Penerbangan, sangat penting untuk merevitalisasi industri dan meningkatkan ekonomi nasional.

"Saya mendorong para anggota untuk memanfaatkan wawasan yang diperoleh dan menerapkannya pada operasional sehari-hari mereka," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melakukan evaluasi tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perhubungan udara seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan inflasi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan pihaknya telah melakukan uji publik revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenhub. Ia menegaskan pentingnya acara ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

JAKARTA, investor.id – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penumpang udara domestik pada periode Januari hingga Juni 2024 naik tipis dengan persentase 0,71% atau sebanyak 30,4 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 30,2 juta orang.

Adapun jumlah penumpang terbesar tercatat masih berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Tangerang) mencapai 8,8 juta penumpang atau 29,03% dari total jumlah penumpang domestik. Sedangkan Bandara Juanda (Surabaya) mengangkut sebanyak 2,6 juta orang atau 8,43% dari keseluruhan jumlah penumpang domestik.

Traveler mengeluhkan harga tiket pesawat yang meroket tinggi dan tak kunjung turun. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan penyebabnya.

Dikutip dari detikfinance, Sabtu (20/7/2024) saat ini Kemenhub melakukan evaluasi dan kajian terhadap aspek pembentukan tiket pesawat. Mulai dari komponen harga hingga penataan rute.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati langkah itu dilakukan setelah ada koordinasi pada Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

"Saat ini sesuai hasil rakor, kami tengah melakukan evaluasi dan kajian terhadap berbagai aspek terkait aviasi termasuk komponen harga tiket, penataan rute, dan lain-lain," ujar Adita.

Adita mengatakan soal tarif penerbangan harus dibahas lintas sektoral antara kementerian dan lembaga terkait, karena komponen harga meliputi berbagai aspek di luar ranah Kementerian Perhubungan.

"Yang paling penting, satgas dan koordinasi yang dilakukan dapat menghasilkan langkah solutif dan win win untuk semua pihak termasuk operator dan masyarakat pengguna," ujar Adita.

Jawaban maskapai

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) mengatakan sebetulnya bisnis penerbangan sedang lesu dan merugi. Tarif yang diatur pemerintah dinilai terlalu rendah, sedangkan biaya untuk terbang terus meningkat.

Imbasnya, tiket pesawat yang harus dibayarkan oleh penumpang pun tinggi.

Denon Prawiraatmadja, ketua umum INACA, mengatakan saat ini pengusaha maskapai dibayangi kerugian karena biaya terbang yang tinggi namun tarif ditahan tidak naik sejak 2019.

Untuk penerbangan ekonomi pemerintah memang mengatur tarif batas atas dan bawah bagi maskapai, aturan ini mengatur penentuan harga tiket pesawat bagi masyarakat. Terakhir tarif batas disesuaikan pada 2019 silam, atau sekitar lima tahun lalu.

"Saat ini biaya-biaya penerbangan sangat tinggi, melebihi tarif tiket yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Akibatnya maskapai rugi dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usahanya," ujar Denon dalam keterangannya.

Denon memaparkan beberapa biaya-biaya tinggi yang menekan maskapai. Mulai dari yang berasal dari operasional maupun non operasional penerbangan. Biaya tinggi dari operasional penerbangan misalnya adalah harga avtur yang nilainya saat ini lebih tinggi dibanding negara tetangga.

Kemudian adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat, semakin lama pesawat menunggu maka potensi bahan bakar yang boros terbuang pun makin besar. Belum lagi ada biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Adapun, biaya tinggi dari non operasional penerbangan misalnya adalah adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda. Denon menjelaskan hanya di Indonesia ada pajak untuk avtur, pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya.

Untuk sparepart saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk dibayarkan PPN dan PPNBM-nya. PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," kata Denon.

Denon juga menyoroti adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/ PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket.

Tambahan komponen itu membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi. Tetapi, selama ini hanya maskapai yang disalahkan karena naiknya tiket pesawat. Padahal, PSC yang menetapkan dan memungutnya adalah pengelola bandara.

Menko Marves Luhut Tawarkan Solusi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendengar keluhan soal tiket pesawat. Jurus baru untuk turunkan harga sudah ada.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut dikutip dari Instagramnya, Kamis (12/7/2024).

Luhut menerangkan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Menurutnya, perlu strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

"Selain itu, kami juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan dimana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, dia bilang, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Luhut menambahkan, peran pendapatan kargo pada maskapai kerap kali luput dari perhatian. Menurutnya, pendapatan kargo bisa menjadi pertimbangan dalam hal menentukan tarif batas atas. Sejalan dengan itu, pihaknya juga mengkaji insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.

Kemenparekraf Koordinasi dengan Kemenko Marves Bahas Tiket Pesawat Mahal

Kemenparekraf Koordinasi dengan Kemenko Marves Bahas Tiket Pesawat Mahal

Bisnis.com, JAKARTA - Industri penerbangan Indonesia seakan sedang tidak baik-baik saja. Belum selesai dari masalah harga tiket pesawat mahal, kini muncul adanya dugaan monopoli.

Bola liar dugaan monopoli ini muncul dari asosiasi maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia National Air Carier Association (INACA) mengatakan kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax harus sesuai dengan perbaikan pelayanan dan fungsi bandara-bandara di Indonesia.

"Mestinya setiap kanaikan passenger service charge(PSC) diikuti dengan perbaikan pelayanan sesuai fungsi pelayanan bandara bukan fancy atau untuk kemewahan," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) INACA, Bayu Sutanto saat dihubungi Kontan, Rabu (17/07).

Semestinya, kenaikan airport tax yang akan ditanggung oleh konsumen dalam bentuk PSC disesuaikan dengan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat.Kalau TBA tidak direvisi sebaiknya jangan disetujui kenaikan PSC dan biaya lainnya.

Bayu mengingatkan, kenaikan airport tax ini nantinya juga akan berpengaruh padakenaikan harga tiket. Pada akhirnya bisa berpengaruh padapenurunan jumlah konsumen yang melakukan perjalanan dengan pesawat.

"Mungkin akan berpengaruh bagi segmen travellerdanbagi yang mengunjungi keluarga. Tetapi, bagi segmen koroprasi dangovernmenttidak akan berpengaruh,"imbuhnya

Asal tahu saja, selama ini kenaikan pajak bandara diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax.Sesuai peraturan Kemenhub, besar biaya-biaya bandara termasuk PJP2U atau PSC bisa dinaikkan setiap 2 tahun. Sementarauntuk harga tiket dan TBAhanya akan ditinjau ulang setiap 6 bulan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pegusaha Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mengungkap ada praktik monopoli di industri penerbangan, sehingga terjadi pengaturan harga oleh satu pihak.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja menilai monopoli ini telah membuat iklim usaha penerbangan tidak sehat. Pasalnya monopoli terjadi diberbagai lini mulai dari penyediaan avtur di bandara, pegelolaan bandara melalui BUMN maupun BLU dan UPBU Kementerian Perhubungan, hingga monopoli operasinal penerbangan dari maskapai atau grup maskapai tertentu.

"Agar tercipta iklim usaha dan persaingan usaha yang sehat, monopoli tersebut harus diminimalisir atau dihilangkan," ujarnya dalam keterangan Rabu (17/7).

Dia mengungkapkan, salah satu upaya meminimalisir monopoli operasional penerbangan adalah pengelolaan slot penerbangan yang lebih baik.

Misalnya, pengelolaan slot harus berdasarkan azas keadilan bagi maskapai dan kekuatan pasar. Jarak waktu slot antar maskapai harus diperhatikan agar terjadi persaingan yang sehat.

Selain itu, pengelola slot juga perlu menjalankan aturan dengan tegas sehingga maskapai mematuhi aturan yang berlaku.

"Kemudian slot yang tidak terpakai dalam jangka tertentu harus segera ditarik dan diisi oleh maskapai lain," tambahnya.

Namun demikian, pemerintah juga harus memperhatikan maskapai yang menerbangi rute yang sebelumnya tidak ada penerbangan (virgin route) yakni dengan memberikan proteksi pada maskapai yang pertama menerbanginya.

Ia penambahan penerbangan oleh maskapai lain baru bisa dilaksanakan bila pasarnya sudah kuat dan maskapai pertama sudah mendapatkan keuntungan.

"Dengan demikian terjadi persaingan bisnis yang sehat dan di sisi lain penumpang juga mendapatkan layanan yang lebih baik," tuturnya.