Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia alias Gamma takut para investor asing tidak berminat menanamkan modalnya ke Tanah Air usai pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia. Kini, investor asing akan ditambahkan beban pajak minimum global 15%.

"Kita tahu pemerintah sedang bebenah dalam hal perizinan ini, walaupun di lapangan masih sering terjadi terkendala dengan perizinan dan kebijakan masing-masing sektor atau kementerian/lembaga," jelas Dadang kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif termasuk pengurangan pajak korporasi atau tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024.

Kendari demikian, Dadang juga meminta pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat tax holiday, tak hanya menyasar ke industri pionir, sehingga manfaatnya semakin terasa ke perekonomian secara keseluruhan.

"[Contohnya] industri yang berkontribusi, yang memberikan efek domino besar terhadap pertumbuhan industri, dan/atau menjawab masalah tentang rantai pasok bahan baku yang menopang industri hilir berikutnya," jelas Dadang.

Dia beralasan, jika bahan baku logam tetap tidak ada di dalam negeri maka insentif tax holiday tidak akan terlalu berpengaruh ke industri pengerjaan logam. Oleh sebab itu, industri yang memuluskan rantai pasok bahan baku juga perlu diberi insentif tax holiday.

Apalagi, sambungnya, beberapa mesin impor malah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sehingga selama ini tercipta arena bertarung yang tidak seimbang.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

Rosan mengaku pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," katanya usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Kementerian Keuangan memberi sinyal Indonesia akan menerapkan pajak perusahaan minimum global sebesar 15%. Tarif tersebut merupakan Global Minimum Tax (GMT) atau Pajak Minimum Global yang disepakati oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

"Untuk GMT ini lagi proses, nanti sedang kita siapkan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Proses Indonesia akan menjadi anggota OECD dalam tahap menyusun memorandum yang ditargetkan selesai Desember 2024. OECD sendiri merupakan organisasi intergovernmental atau antarpemerintah negara-negara di dunia yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.

Negara-negara OECD mewakili sekitar 80% perdagangan dan investasi dunia. Dominan merupakan negara-negara maju. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hartarto Airlangga Hartarto mengatakan jika Indonesia masuk anggota OECD, maka status Indonesia akan setara dengan negara-negara maju.

"Dengan semangat tentunya untuk memperkuat perekonomian secara nasional sehingga Indonesia mempunyai public service, mempunyai standar yang setara dengan negara-negara yang sudah pendapatan per kapita-nya di atas US$ 20.000. Ini diharapkan, ini merupakan salah satu benchmarking kita agar kita bisa mencapai itu sebelum tahun 2045," jelasnya.

Saat ini Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang mendaftar. Statusnya aksesi Indonesia telah diterima dan saat ini beberapa persyaratan tengah dipenuhi oleh pemerintah.

"Jadi, di belakang kita Thailand akan segera masuk, sudah juga mengajukan permohonan untuk ikut aksesi dan sedang berproses di OECD. Oleh karena itu, seluruh stakeholder tadi dikumpulkan baik secara daring maupun secara offline. Kami berharap bahwa proses awal ini bisa terus kita jaga," terangnya.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peran Kementerian Keuangan sendiri dalam OECD, ada enam yakni dari sisi perpajakan, anggaran, komite yang berhubungan dengan sektor finansial, dana pensiun, asuransi, lingkungan hidup maupun untuk dukungan kepada tata kelola kepada UMKM.

"Ini semuanya masuk di dalam langsung yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan, baik sebagai Menteri Keuangan, Pengelola Keuangan Negara, maupun sebagai Ketua KSSK. Kami juga tentu mendukung dari banyak sekali komitmen Kementerian Lembaga," terangnya.

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, Pajak Global Minimum sebesar 15% berlaku untuk grup Perusahaan Multinasional (PMN). Perusahaan-perusahaan itu perlu yang memiliki setidaknya satu entitas atau bentuk usaha tetap yang tidak berlokasi di yurisdiksi entitas induk utama.

Perusahaan itu juga memiliki peredaran usaha sebesar EUR 750 juta atau lebih dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama, setidaknya dalam dua dari empat tahun fiskal sebelum tahun pajak yang diuji.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana segera menerapkan global minimum tax atau pajak minimum global. GMT itu diusulkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan tarif efektif minimum 15%.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan penerapan pajak minimum global di Indonesia itu dapat menambah pendapatan atau penerimaan negara sebesar Rp 3,8 triliun sampai dengan Rp 8,8 triliun.

"Berdasarkan analisis yang dilakukan pemerintah, implementasi global minimum tax dapat menghasilkan penerimaan sekitar Rp 3,8 hingga Rp 8,8 triliun," kata Thomas dalam acara International Tax Forum 2024, dikutip Rabu (25/9).

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti bahaya apabila Indonesia menerapkan kebijakan pajak minimum global tanpa diikuti oleh negara-negara lain.

Yusuf menjelaskan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merumuskan tarif pajak minimum global karena selama ini banyak negara yang memberi insentif pajak untuk menarik investasi asing. Masalahnya, insentif pajak tersebut membuat perang tarif antar negara.

Jika negara-negara bersaing menurunkan tarif pajak maka negara berkembang akan selalu kalah dari negara maju. Oleh sebab itu, kebijakan pajak minimum global diharapkan dapat mengakhiri perang pajak tersebut.

"Tentu hal ini dengan asumsi negara-negara yang disinyalir sebagai surga pajak juga ikut menerapkan kebijakan ini, karena kebijakan ini sangat dipengaruhi seberapa besar atau banyak negara yang terlibat," jelas Yusuf kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Dalam konteks Indonesia, sambungnya, pemerintah harus melakukan penyesuaian aturan teknis apabila ingin menerapkan kebijakan pajak minimum global.

Dia menjelaskan, OECD menawarkan tiga skema utama dalam penerapan pajak minimum global yaitu income inclusion rule (aturan penyertaan pendapatan), undertaxed payment rule (aturan pembayaran yang dikenakan pajak rendah), dan cold fight domestic minimum top up tax (pajak tambahan minimum domestik).

"Tentu Indonesia perlu melakukan atau melihat, apakah tiga skema ini bisa diterapkan dengan kebijakan ataupun aturan regulasi pajak saat ini," ujarnya.

Selain itu, Yusuf mengusulkan agar pemerintah juga harus mencari pemikat lain agar investor asing mau masuk ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah bisa memberikan jaminan kepada calon investor lewat kepastian hukum dan prospek perekonomian dalam jangka panjang.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan penerapan pajak minimum global di Indonesia berpotensi menambah penerimaan pajak bagi negara sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun.

Thomas menyampaikan potensi pajak tersebut akan berasal dari pengenaan top-up tax dari peraturan pajak minimum global yang sebesar 15%. Di mana apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, otoritas pajak setempat akan mengenakan top-up tax.

"Berdasarkan analisis dampak Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun, terutama melalui top-up tax," ujarnya dalam The 2nd International Tax Forum, Selasa (24/9/2024).

Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut menyampaikan, jika Indonesia tidak menerapkan pajak minimum global sebesar 15% itu maka potensi pajak akan diambil negara lain. Menurutnya, langkah tersebut sama dengan Indonesia memberikan subsidi kepada negara lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan penerapan pajak minimum global di Indonesia berpotensi menambah penerimaan pajak bagi negara sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun.

Thomas menyampaikan potensi pajak tersebut akan berasal dari pengenaan top-up tax dari peraturan pajak minimum global yang sebesar 15%. Di mana apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, otoritas pajak setempat akan mengenakan top-up tax.

"Berdasarkan analisis dampak Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun, terutama melalui top-up tax," ujarnya dalam The 2nd International Tax Forum, Selasa (24/9/2024).

Pada dasarnya, inisiatif Pilar 2 muncul sebagai respons terhadap perlombaan ke bawah (race to the bottom) yang mendorong OECD untuk mengusulkan pajak minimum global sebesar 15%.

Pasalnya, saat ini banyak perusahaan multinasional yang menempatkan keuntungannya dinegara-negara dengan tarif pajak rendah.

Keponakan dari presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut menyampaikan, bila Indonesia tidak menerapkan pilar 2, maka potensi pajak akan diambil negara lain. Hal ini sama saja dengan Indonesia memberikan subsidi kepada negara lain.

Menurut penilaian dampak ekonomi OECD berdasarkan data 2017 hingga 2022, pajak minimum global Pilar 2 diperkirakan dapat mengurangi global low-tax profit sekitar 80% dari sekitar 36% dari seluruh laba, menjadi sekitar 7% secara global.

Keuntungan pendapatan global diperkirakan antara US$155 miliar hingga US$192 miliar per tahun.

Meski demikian, sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan kebijakan pajak minumun global yang tercantum dalam pilar kedua kesepakatan Dua Pilar Pajak Internasional akan berdampak pada kurang efektinya insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance.

Untuk diketahui, tax holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing (foreign direct investment/FDI).

Tax holiday sendiri berbentuk pembebasan beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (PPh Badan) atau dapat berupa pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

Untuk itu, pihaknya berencana untuk mendesain ulang aturan peraturan perpajakan tersebut.