Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran untuk ketahanan pangan sudah mencapai Rp 91,1 triliun hingga akhir Oktober 2024, atau 79,1% dari pagu.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 71% bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 53,3 triliun.

“Realisasi ini utamanya untuk dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian serta bantuan pangan,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Adapun realisasi belanja ketahanan pangan ini disalurkan oleh beberapa kementerian dengan menggunakan anggaran kementerian dan Lembaga (K/L).

Di antaranya, Kementerian PUPR sebesar 11,9 triliun utamanya untuk pembangunan bendungan yang progresnya sudah mencapai 55,7%, serta pembangunan jalan irigasi yang prosesnya sudah 63,2%.

Kemudian disalurkan Kementerian Pertanian Rp 10,1 triliun untuk pengembangan kawasan padi dan jagung sebanyak 437 hektare, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 1.082 unit.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk bantuan benih sebanyak 54,7 juta ekor dan bantuan alat penangkap ikan sebanyak 4,4 ribu unit. Oleh Bapanas Rp 17,9 triliun untuk bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.

Adapun program ketahanan pangan juga disalurkan melalui belanja non K/L untuk subsidi pupuk yang sudah tersalurkan Rp 22,9 triliun.

Terakhir melalui transfer ke daerah (TKD) Rp 22,8 triliun antara lain, untuk dana desa program ketahanan pangan dan hewani, dana pangan dan pertanian kepada 1.820 kelompok masyarakat.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sudah mencapai Rp 122 triliun hingga Oktober 2024, atau 81,1% dari pagu. Realisasi ini juga meningkat 4,5% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Adapun peningkatan realisasi bansos secara tahunan ini utamanya dipengaruhi adanya peningkatan indeks dan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP).

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan, realisasi ini disalurkan oleh beberapa kementerian. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kemudian, Kementerian Kesehatan memberikan bantuan iuran PBI JKN bagi 96,76 juta peserta.

“Di Kemendikbud Ristek ini juga ada bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 15,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar kuliah bagi 789.000 mahasiswa,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Selanjutnya, disalurkan oleh Kementerian Agama untuk bantuan PIP bagi 2,2 juta siswa dan KIP bagi 99.860 mahasiswa. Terakhir, disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka tanggap darurat bencana.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp 327 triliun hingga Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 11,3% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 293,8 triliun.

“Pembayaran subsidi dan kompensasi telah dibayarkan Rp 327 triliun,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Realisasi subsidi dan kompensasi ini terdiri dari, realisasi subsidi energi Rp 139,6 triliun, subsidi non energi Rp 73,3 triliun, dan pembayaran kompensasi Rp 115,1 triliun.

Ia menyebut, untuk penyaluran BBM disalurkan sebanyak 13,4 juta kiloliter, LPG 3 kg sebanyak 6,13 juta kg, listrik bersubsidi kepada 41,3 juta pelanggan.

Kemudian, penyaluran subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini sebesar Rp 246,6 triliun, dengan debitur KUR sebesar 4,3 juta orang, terakhir subsidi pupuk sebanyak 69 juta ton.

“Keseluruhan pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi, dimaksudkan agar harga listrik dan BBM dapat dijaga dan masyarakat bisa terus menjalankan ekonomi, dan mendukung perekonomian dengan harga listrik dan BBM yang terkendali,” ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penarikan utang baru ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memastikan penerapan pajak minimum global sebesar 15% akan berlaku pada 2025.

Pajak minimum global merupakan konsensus Pilar 2 Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, Pilar 2 OECD tersebut akan segera diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Kami siapkan bagaimana pengaturannya secara rinci bersama Pak Suryo di DJP [Direktorat Jenderal Pajak] agar memberikan kepastian di pelaku usaha dan investor ini," jelas Febrio dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan, secara implisit penerapan pajak minimum global tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024. PMK itu sendiri mengatur tentang pengurangan dan/atau pembebasan pajak korporasi alias tax holidayyang akan berlaku hingga 31 Desember 2025.

Karena penerapan pajak minimum global juga akan diberlakukan pada tahun depan, harus ada penyesuaian dengan aturantax holiday. Nantinya, perusahaan multinasional tidak akan menerima pembebasan pajak secara maksimal karena pemberlakuan pajak minimum global 15%.

Meski demikian, Febrio menyatakan pemerintah masih merancang berbagai macam insentif lain agar perusahaan-perusahaan asing tetap mau berinvestasi di Indonesia.

"Kami sudah kolaborasi erat terutama dengan Kementerian Investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) takut para investor asing tidak berminat menanamkan modalnya ke Tanah Air usai pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia. Kini, investor asing akan ditambahkan beban pajak minimum global 15%.

"Kita tahu pemerintah sedang berbenah dalam hal perizinan ini, walaupun di lapangan masih sering terjadi terkendala dengan perizinan dan kebijakan masing-masing sektor atau kementerian/lembaga," jelas Dadang kepadaBisnis, Senin (4/11/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif termasuk pengurangan pajak korporasi atau tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui PMK No. 69/2024.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan aturan khusus tindakan pengamanan perdagangan (TPP) guna membatasi arus impor pakaian jadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya bersama antar-kementerian yang bertujuan melindungi industri pakaian jadi lokal dari persaingan produk impor yang semakin deras.

“Ini sedang kita kerja sama dengan cepat dengan berbagai K/L, khususnya tadi disebut oleh Bu Menteri Keuangan, ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sehingga kita siap-siap bersama melakukan pembahasan dan harapannya kita bisa langsung cepat rumuskan agar industri lokal kita, khususnya pakaian jadi ini, bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi,” kata Febrio saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Febrio menjelaskan, rencana ini merupakan respons dari adanya notifikasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada Kamis (7/11) yang telah memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Komoditas yang dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Menurut Febrio, sektor pakaian jadi termasuk salah satu industri penting yang menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mulai dari proses produksi hulu hingga hilir. Oleh karena itu, penerapan tindakan perlindungan perdagangan seperti tarif bea masuk dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri ini.

"Ini salah satu sektor yang sangat penting bagi kita, memperkerjakan jutaan orang, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, untuk yang terkait dengan ini, kita sudah melakukan sebenarnya banyak sekali, baik safeguard maupun anti-dumping, baik itu produk tekstil yang dari hulu sampai ke hilirnya," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah persaingan global yang semakin ketat, terutama dengan membanjirnya produk murah dari negara seperti China. Kondisi ini kian mempersulit daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

Adapun melalui siaran pers pada Kamis (7/11), Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan TPP didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API).

API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya China sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -YERUSALEM. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menunjuk Yechiel Leiter, seorang pejabat kelahiran AS yang pernah menjabat sebagai kepala staf di Kementerian Keuangan, sebagai duta besar Israel berikutnya untuk Amerika Serikat.

"Yechiel Leiter adalah diplomat yang sangat cakap, fasih berbicara, dan memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan politik Amerika," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Penunjukan Leiter disambut positif oleh Yisrael Ganz, ketua Dewan Yesha, organisasi payung yang mewakili dewan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, wilayah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan.

Ganz menyebut Leiter, yang tinggal di daerah pemukiman Gush Etzion, sebagai “mitra kunci dalam advokasi berbahasa Inggris untuk Yudea dan Samaria”, nama yang digunakan banyak warga Israel untuk Tepi Barat, wilayah yang dikuasai Israel sejak perang Timur Tengah 1967.

Pengangkatan Leiter ini terjadi tiga hari setelah terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden AS, yang disambut baik oleh banyak warga Israel karena dukungannya yang kuat terhadap Israel.

Selain pernah bertugas di Kementerian Keuangan, Leiter juga memegang posisi sebagai wakil direktur jenderal di Kementerian Pendidikan dan ketua sementara Perusahaan Pelabuhan Israel.

Anak laki-laki Leiter meninggal tahun lalu dalam perang di Gaza melawan kelompok Hamas saat bertugas bersama militer Israel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

SHUTTERSTOCK/WULANDARI WULANDARI Ilustrasi Kementerian Keuangan RI.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

SHUTTERSTOCK/WULANDARI WULANDARI Ilustrasi Kementerian Keuangan RI.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

Adapun penambahan dua ditjen tersebu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid ini menggantikan aturan sebelumnya yang tertuang dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain dua ditjen, terdapat pula penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Sri Mulyani menyebut penambahan badan ini untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kemenkeu.

"Intelijen keuangan ini tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras namun juga software, dan terutama untuk intelijen, data analitik, serta kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," tutup Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

SHUTTERSTOCK/WULANDARI WULANDARI Ilustrasi Kementerian Keuangan RI.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp438,1 triliun dari APBN sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, pemerintah menargetkan Rp648,1 triliun untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman.

"Kinerja pembiayaan ini tetapon trackdan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, realisasi Rp438,1 triliun tersebut berasal untuk dua sumber utang yaitu SBN (neto) sebesar Rp394,9 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp43,2 triliun.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp202,3 triliun.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2024.

Penarikan utang untuk tahun anggaran 2024, sambungnya, mempertimbangkanoutlookdefisit APBN, likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

"Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijagaon trackdengancost of fundyang efisien dan risiko yang terkendali," jelas Thomas.

Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Rp139,6 triliun untuk subsidi energi per 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, subsidi BBM Cs tersebut menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran negara itu diklaim justru dinikmati orang kaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, subsidi energi diberlakukan agar harga listrik hingga BBM bisa tetap terkendali agar tidak membebankan masyarakat banyak.

"[Sehingga] masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, anggaran untuk subsidi energi tersebut diperuntukkan untuk BBM sebesar 13.476,6 ribu kiloliter. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Lalu, LPG 3 kg senilai 6.131,6 juta kilogram. Angka tersebut naik 1,3% secara YoY.

Terakhir, listrik bersubsidi sebanyak 41,3 juta pelanggan. Angka tersebut juga naik 4,3% secara YoY.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu. Data itu, sambungnya, didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%–30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.