Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan kapan akan mulai memberlakukan pajak karbon di Indonesia.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa pungutan pajak karbon bisa menjadi salah satu solusi untuk memperluas ruang fiskal pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam aspek lingkungan yang bisa lebih diterima oleh masyarakat.

"Bagi saya, pungutan pajak karbon bisa menjadi salah satu solusi dari kebutuhan perluasan ruang fiskal pemerintahan Prabowo," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Secara politik, Ia menyebut, pungutan pajak karbon bisa lebih diterima masyarakat karena ada aspek lingkungan di dalamnya, bukan hanya semata-mata untuk mencari penerimaan negara.

Fajry menambahkan bahwa pajak karbon tidak akan langsung membebani masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, yang sering kali terpapar polusi udara.

"Terlebih agi warga Jakarta yang setiap hari berhadapan dengan polusi udara yang buruk, pungutan pajak karbon ini bisa menjadi harapan untuk kualitas udara yang lebih baik," jelasnya.

Namun, Fajry juga mengingatkan bahwa implementasi pajak karbon harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jika dianggap memberatkan, ia menyarankan agar pemerintah dapat memulai penerapannya dengan penyesuaian administrasi terlebih dahulu.

"Jika dipandang terlalu berat bagi kondisi ekonomi, mungkin bisa mengimplementasikannya dari sisi administrasi lebih dahulu," tambahnya.

Lebih lanjut, Fajry menyoroti soal skema pemungutan pajak karbon. Ia berpendapat bahwa penerapan skema cap-and-trade tax yang menggabungkan sistem perdagangan emisi dan pajak karbon akan menghasilkan potensi penerimaan yang lebih kecil dibandingkan dengan hanya mengenakan pajak karbon semata.

"Dengan skema cap-trade-tax, potensi penerimaan dari adanya pajak karbon akan lebih kecil dibandingkan skema pajak karbon saja," tandas Fajry.

Sebenarnya, pemerintah telah memberikan sinyal percepatan pemberlakuan pajak karbon pada tahun depan sebagai bagian dari strategi pendanaan non APBN dalam upaya melakukan transisi energi. Hal ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025.

Sementara, dalam aturan yang baru saja diterbitkan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, juga memerinci jenis-jenis SPT yang digunakan untuk pelaksanaan pajak karbon.

Merujuk pada Pasal 164 beleid tersebut, terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) pajak karbon, yaitu SPT Tahunan Pajak Karbon dan SPT Masa Pajak Karbon.

SPT Tahunan Pajak Karbon memuat data mengenai perhitungan pajak karbon terutang, perhitungan pengurang pajak karbon dan pajak karbon yang harus dibayar.

Sementara, SPT Masa Pajak Karbon memuat data nilai penjualan barang mengandung karbon, dasar pengenaan pajak karbon, serta pajak karbon yang dipungut dan disetor.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Hingga saat ini masih belum jelas kapan pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pajak karbon di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa kebijakan tersebut masih belum bisa dijalankan lantaran belum ada aturan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kita masih belum ada PMK-nya," ujar Susi kepada awak media di Jakarta, Jumat (9/8).

Susi menyebut, kebijakan pajak karbon bisa saja diterapkan pada tahun 2025 apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat penyusunan regulasinya.

"Nanti tergantung (bisa di 2025) kalau Kemenkeu mempercepat regulasi. Harus ada regulasinya," katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, pajak karbon akan diterapkan pertama kali atas subsektor pembangkit listrik atau dalam hal ini adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Pada tahap awal RPP peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada," ujar Elen dalam Webinar, Selasa (23/7).

Sementara pada tahap kedua, implementasi pajak karbon rencananya akan dikenakan terhadap bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan.

Elen menyebut, pengenaan pajak karbon atas sektor pembangkit listrik dan transportasi sudah mencakup 39% dari total emisi karbon di Indonesia.

"Pengenaan atas kedua sektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71% jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48% dari pembangkit dan 23% dari transportasi. Ini sekitar 39% dari total emisi Indonesia," kata Elen.

Asal tahu saja, aturan terkait implementasi pajak karbon diperkuat melalui pengesehan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun tujuan pengenaan pajak karbon ini bukan hanya menambah penerimaan negara semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

Sejatinya dengan adanya UU HPP tersebut, pemerintah bisa menerapkan pajak karbon atas PLTU batubara pada 1 April 2022. Sementara tarif pajak karbon yang diatur dalam UU HPP adalah senilai Rp 30 per kilogram CO2 ekuivalen.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengungkapkan bahwa aturan pengenaan pajak karbon sudah disiapkan sehingga implementasinya bisa dilakukan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penerapan pajak karbon tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau di Indonesia, terlebih lagi sektor pembangkit listrik merupakan salah satu sektor terbesar dalam menghasilkan emisi karbon.

Namun demikian, menurut Josua, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum menerapkan pajak karbon tersebut, termasuk nilai ekonomi karbon dan waktu pelaksanaan dari aturan tersebut.

Terkait dengan nilai ekonomi karbon, saat ini belum semua sektor mampu untuk menghitung emisi karbon yang dihasilkan dengan efisien dan akurat. Dirinya menyebut, hanya beberapa sektor yang sudah dapat menghitung jumlah emisi yang dihasilkan dengan akurat, salah satunya sektor pembangkit listrik.

Masih adanya perbedaan kemampuan penghitungan emisi untuk seluruh sektor ekonomi Indonesia menjadikan masih ada asymmetric information dan menjadi tantangan dalam penghitungan Nilai Ekonomi Karbon Indonesia yang kemudian dapat mempengaruhi keefektifan dari pajak karbon itu sendiri," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (24/7).

Selain terkait dengan penghitungan Nilai Ekonomi Karbon, timing dari pelaksanaan aturan tersebut juga harus diperhatikan dengan baik.

"Saat ini, kami melihat terdapat beberapa risiko bagi perekonomian domestik misalnya masih tingginya suku bunga, perlambatan ekonomi China, masih adanya tensi geopolitik, dan penerapan beberapa cukai (seperti cukai plastik dan minuman manis berkemasan)," katanya.

Tidak hanya itu, penerapan pajak karbon di sektor pembangkit listrik, juga dapat berpotensi untuk menaikkan harga produksi listrik dan dapat di transfer kepada konsumen. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan timing penerapan pajak karbon tersebut.

Terkait dengan pajak karbon di kendaraan konvensional (BBM), Josua menilai hal tersebut dapat menjadi salah satu pendorong penetrasi pasar EV lebih lanjut. Namun demikian, hal tersebut juga harus diiringi dengan kehadiran produk-produk EV yang lebih beragam dan terjangkau oleh masyarakat.

"Melihat faktor tersebut, penerapan pajak karbon memang merupakan hal yang harus dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau lebih lanjut, namun diperlukan pertimbangan yang matang dalam penerapan," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan menerapkan pajak karbon. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan pungutan pajak karbon paling lambat di 2025.

Hal ini dikarenakan pungutan pajak karbon sudah memiliki payung hukum dan diamanatkan dalam Undang-Undang Harminosasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Tahun ini seharusnya berjalan, tapi tahun depan paling lambat harus di adopsi apalagi UU HPP sudah mengamanatkan pajak karbon," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (24/7).

Menurutnya, penerapan pajak karbon cukup urgen dilakukan di Indonesia. Apalagi, hasil dari pungutan pajak karbon misalnya di PLTU batubara bisa digunakan untuk mempercepat transisi energi bersih.

"Jadi anggapan bahwa pajak karbon ke PLTU batubara justru menambah beban ke konsumen dan subsidi listrik bisa dibantah," jelasya.

Bhima menjelaskan, pajak karbon mengusung konsep polluter pay principle, yakni penghasil emisi harus membayar dampak eksternalitas negatif ke lingkungan dan kesehatan.

Selain itu, pajak karbon secara tidak langsung juga membantu mengurangi beban BPJS Kesehatan lantaran emisi diharapkan bisa turun yang selama ini menjadi penyebab penyakit yang berkaitan dengan polusi udara.

"Sekarang yang perlu disiapkan adalah apakah hasil dana pajak karbon bisa membuat energi bersih yang bisa kurangi beban subsidi energi serta tidak timbulkan penyesuaian tarif listrik di masyarakat," katanya.

"Kalau skema earmarking pajak karbon belum clear maka pajak karbon akan selalu disalahkan karena bisa sebabkan inflasi," imbuh Bhima.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah bersiap mengimplementasikan pungutan pajak karbon di Indonesia mengingat aturannya sudah ada.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam acara Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon 2024, Selasa (23/7).

Sayangnya, Dadan tidak mengungkapkan secara detail kapan implementasi pajak karbon akan dilakukan.

"Ini pun (pajak karbon) secara undang-undang sudah siap untuk dilaksanakan," kata Dadan.

Namun, diberitakan sebelumnya, pemerintah rencananya pengenaan pajak karbon akan dilaksanakan pada 2025 mendatang. Sementara payung hukum dari pengenaan pajak karbon adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisas Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dadan menjelaskan, nilai ekonomi karbon ini merupakan mekanik pasar yang memberikan beban atas emisi yang dihasilkan kepada penghasil emisi. Untuk itu, nilai ekonomi karbon dikatakan dapat memberikan insentif bagi kegiatan yang mengurasi emisi gas rumah kaca.

"Memang nanti akan ada dua sisi, yang pertama nilai ekonomi karbon kalau kita mengurangi dan sisi yang lain. Dan berlaku sebaliknya, kalau kita memang mengeluarkan emisi dikenal dengan istilah pajak karbon," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa aturan untuk mengenakan pajak karbon sudah disiapkan.

Meski aturan sudah siap, dirinya tidak mengiyakan apakah implementasi pajak karbon akan diimplementasikan pada pemerintahan Prabowo Subianto yakni di 2025 mendatang.

"Ya nanti kita lihat (implementasinya). Itu kan di Bursa Karbon. Sudah disiapkan (aturannya). Cek saja disana," kata Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (24/7).

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, pajak karbon akan diterapkan pertama kali atas subsektor pembangkit listrik atau dalam hal ini adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Pada tahap awal RPP peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada," ujar Elen.

Sementara pada tahap kedua, implementasi pajak karbon rencananya akan dikenakan terhadap bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan.

Elen menyebut, pengenaan pajak karbon atas sektor pembangkit listrik dan transportasi sudah mencakup 39% dari total emisi karbon di Indonesia.

"Pengenaan atas kedua sektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71% jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48% dari pembangkit dan 23% dari transportasi. Ini sekitar 39% dari total emisi Indonesia," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian membeberkan mengenai rencana penerapan pajak karbon di Indonesia.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, pajak karbon akan diterapkan pertama kali atas subsektor pembangkit listrik atau dalam hal ini adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Pada tahap awal RPP peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada," ujar Elen dalam Webinar, Selasa (23/7).

Sementara pada tahap kedua, implementasi pajak karbon rencananya akan dikenakan terhadap bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan.

Elen menyebut, pengenaan pajak karbon atas sektor pembangkit listrik dan transportasi sudah mencakup 39% dari total emisi karbon di Indonesia.

"Pengenaan atas kedua sektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71% jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48% dari pembangkit dan 23% dari transportasi. Ini sekitar 39% dari total emisi Indonesia," kata Elen.

Asal tahu saja, aturan terkait implementasi pajak karbon diperkuat melalui pengesehan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun tujuan pengenaan pajak karbon ini bukan hanya menambah penerimaan negara semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

Sejatinya dengan adanya UU HPP tersebut, pemerintah bisa menerapkan pajak karbon atas PLTU batubara pada 1 April 2022. Sementara tarif pajak karbon yang diatur dalam UU HPP adalah senilai Rp 30 per kilogram CO2 ekuivalen.