Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan kapan akan mulai memberlakukan pajak karbon di Indonesia.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa pungutan pajak karbon bisa menjadi salah satu solusi untuk memperluas ruang fiskal pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam aspek lingkungan yang bisa lebih diterima oleh masyarakat.

"Bagi saya, pungutan pajak karbon bisa menjadi salah satu solusi dari kebutuhan perluasan ruang fiskal pemerintahan Prabowo," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Secara politik, Ia menyebut, pungutan pajak karbon bisa lebih diterima masyarakat karena ada aspek lingkungan di dalamnya, bukan hanya semata-mata untuk mencari penerimaan negara.

Fajry menambahkan bahwa pajak karbon tidak akan langsung membebani masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, yang sering kali terpapar polusi udara.

"Terlebih agi warga Jakarta yang setiap hari berhadapan dengan polusi udara yang buruk, pungutan pajak karbon ini bisa menjadi harapan untuk kualitas udara yang lebih baik," jelasnya.

Namun, Fajry juga mengingatkan bahwa implementasi pajak karbon harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jika dianggap memberatkan, ia menyarankan agar pemerintah dapat memulai penerapannya dengan penyesuaian administrasi terlebih dahulu.

"Jika dipandang terlalu berat bagi kondisi ekonomi, mungkin bisa mengimplementasikannya dari sisi administrasi lebih dahulu," tambahnya.

Lebih lanjut, Fajry menyoroti soal skema pemungutan pajak karbon. Ia berpendapat bahwa penerapan skema cap-and-trade tax yang menggabungkan sistem perdagangan emisi dan pajak karbon akan menghasilkan potensi penerimaan yang lebih kecil dibandingkan dengan hanya mengenakan pajak karbon semata.

"Dengan skema cap-trade-tax, potensi penerimaan dari adanya pajak karbon akan lebih kecil dibandingkan skema pajak karbon saja," tandas Fajry.

Sebenarnya, pemerintah telah memberikan sinyal percepatan pemberlakuan pajak karbon pada tahun depan sebagai bagian dari strategi pendanaan non APBN dalam upaya melakukan transisi energi. Hal ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025.

Sementara, dalam aturan yang baru saja diterbitkan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, juga memerinci jenis-jenis SPT yang digunakan untuk pelaksanaan pajak karbon.

Merujuk pada Pasal 164 beleid tersebut, terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) pajak karbon, yaitu SPT Tahunan Pajak Karbon dan SPT Masa Pajak Karbon.

SPT Tahunan Pajak Karbon memuat data mengenai perhitungan pajak karbon terutang, perhitungan pengurang pajak karbon dan pajak karbon yang harus dibayar.

Sementara, SPT Masa Pajak Karbon memuat data nilai penjualan barang mengandung karbon, dasar pengenaan pajak karbon, serta pajak karbon yang dipungut dan disetor.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menargetkan studi ihwal proyek hilirisasi batu bara rampung tahun depan.

Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Rio Supin mengatakan perseroannya belakangan tengah mengkaji potensi hilirisasi batu bara dengan produk akhir antara metanol dan amonia.

“Target di 2025 kami harus sudah menyelesaikan studinya,” kata Rio dalam Rakornas REPNAS di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Kendati demikian, Rio mengatakan, perseroannya masih menantikan aturan teknis turunan dari amanat royalti 0% bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi dan IUPK kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

Beleid itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.

“Regulasi 0% sampai saat ini belum ada aturan pelaksanannya jadi saat kami berbicara dengan partnerinvestors mereka menanyakan kesiapan regulasi-regulasi ini,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, perseronnya turut menantikan kebijakan pajak karbon untuk diterapkan. Kerangka kebijakan karbon itu, menurut dia, bakal berdampak serius pada keekonomian proyek hilirisasi yang bakal dijalankan BUMI.

“Hilirisasi batu bara dalam prosesnya gasifikasi batu bara suka atau tidak suka akan melepas Co2 cukup signifikan,” kata dia.

Sebelumnya, BUMI menggandeng perusahaan energi asal Amerika Serikat (AS) Air Products untuk menggarap hilirisasi batu bara menjadi metanol.

Kendati demikian, proyek itu mesti ditarik lantaran Air Products mundur dari investasi hilirisasi batu bara di Indonesia.

Belakangan, BUMI menandatangani perjanjian strategis dengan perusahaan asal China tahun lalu untuk menjajaki kemungkinan hilirisasi batu bara menjadi metanol atau amonia.

“Kita sudah tandatangan dari tahun lalu strategicagreement sebagai pengganti Air Products,” kata dia.

Menilik laporan keuangan, laba bersih BUMI tercatat sebesar US$84,91 juta atau sekitar Rp1,38 triliun (kurs jisdor Rp16.294 per dolar AS). Laba itu naik 3,76% secara year-on-year (YoY) dibandingkan semester I/2023 sebesar US$81,82 juta atau sekitar Rp1,33 triliun.

Kendati demikian, pendapatan perseroan justru turun 32,76% YoY menjadi US$595,84 juta, atau sekitar Rp9,70 triliun pada 6 bulan pertama 2024, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar US$886,27 juta atau sekitar Rp14,44 triliun.

Sejalan dengan turunnya pendapatan, beban pokok BUMI ikut terpangkas 30,3% menjadi US$542,1 juta dibandingkan periode sama 2023 sebesar US$777,61 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti ketidakjelasan pemerintah dalam pengimplementasian peraturan pemungutan pajak.

Pemerintah di satu sisi ngotot ingin menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun depan, namun di sisi lain bersedia menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya berlaku pada 2022.

Fajry menjelaskan, kenaikan PPN dan penerapan pajak karbon tersebut sama-sama diamanatkan oleh Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah seakan pilih-pilih dalam menerapkan amanat dalam UU HPP tersebut.

"Keduanya sudah ada time frame waktu implementasi sebenarnya [dalam UU HPP]. Baik keduanya punya hambatan politik yang sama beratnya ketika legislasi," ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Dalam UU HPP, diatur bahwa pajak karbon harus diterapkan pada 1 April 2022. Kemudian, pemerintah memutuskan untuk mengundurnya ke 1 Juli 2022. Kendati demikian, hingga kini pemerintah juga tidak menerapkan pajak karbon tersebut.

Berbeda, penundaan tersebut seakan tidak berlaku untuk kenakan tarif PPN. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak menjadi 12% akan tetap diterapkan 1 Januari 2025 sesuai yang diamanatkan UU HPP.

Fajry melihat, sikap yang tidak konsisten dari pemerintah tersebut menunjukkan kurangnya political will alias kemauan politik. Dia pun mewanti-wanti dampak negatif ke sistem perpajakan ke depan.

"Dampaknya akan spesifik ke pungutan pajak karbon, kebijakan ini menjadi tidak kredibel lagi. Terlebih dalam APBN 2025 tidak ada pos penerimaan pajak karbon," katanya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan mengikuti amanat UU HPP ihwal penyesuaian tarif PPN. Artinya, tarif PPN akan naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025," kata Dwi kepada Bisnis, dikutip Kamis (10/10/2024).

Sementara itu, ihwal pajak karbon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah masih menyiapkan aturan teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum akhirnya pajak karbon dapat diterapkan di Indonesia. Pemerintah, sambungnya, juga harus memerhatikan kesiapan industri.

“Kita siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan saat ini sudah saatnya Indonesia menerapkan pajak karbon.

Hal itu sejalan dengan desakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan zero carbon emission sudah semakin sering disuarakan.

Raden mengatakan isu lingkungan hidup dan gas emisi sudah semakin banyak dibicarakan, serta desakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan zero carbon emission sudah semakin sering disuarakan. Hal itu mendorong kebijakan pajak karbon harus segera diimplementasikan.

“Sekarang sudah saatnya diterapkan, alasan dibuatkannya pajak karbon sebenarnya dalam rangka mendukung zero carbon emission,” jelas Raden kepada Kontan, Minggu (6/10).

Hingga saat ini, Menteri Keuangan belum menerbitkan tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon. Berdasarkan Undang-Undang HPP, tata cara penghitungan pajak karbon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Raden menjelaskan pemerintah sudah membentuk bursa karbon (IDX Carbon). Bursa karbon diperlukan karena Undang-Undang Pajak Karbon mengatur bahwa pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan karbon.

“Tapi belum diimplementasikannya pajak karbon mungkin masih banyak desakan dari pengusaha untuk menunda pengenaan pajak karbon,” ungkapnya.

Adapun, aturan terkait implementasi pajak karbon diperkuat melalui pengesehan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tujuan pengenaan pajak karbon ini bukan hanya menambah penerimaan negara semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

Dengan adanya UU HPP tersebut, pemerintah bisa menerapkan pajak karbon atas PLTU batubara pada 1 April 2022. Sementara tarif pajak karbon yang diatur dalam UU HPP adalah senilai Rp 30 per kilogram CO2 ekuivalen.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan era Prabowo Subianto memastikan bahwa kebijakan pajak karbon akan berjalan efektif. Hal itu karena pajak karbon dinilai sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan pajak karbon sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan koordinasi.

Menurutnya pemerintahan Prabowo akan fokus memastikan kebijakan ini berjalan secara efektif. “Terutama dengan dukungan regulasi yang lebih jelas dan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor yang terdampak,” jelas Anggawira kepada Kontan, Minggu (6/10).

Anggawira menjelaskan pemerintah saat ini sedang dalam tahap finalisasi berbagai kebijakan yang mendukung penerapan pajak karbon. Termasuk di dalamnya adalah integrasi pajak karbon dengan mekanisme bursa karbon yang telah berjalan.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi pelaku industri untuk mengurangi emisi karbon, sembari memastikan kebijakan pajak karbon tidak memberatkan perekonomian. “Pemerintah juga tengah melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan sektor-sektor industri yang berpotensi terdampak besar, sehingga implementasinya dapat berjalan lancar dan inklusif,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Anggawira hitungan untuk penerimaan pajak karbon masih dalam proses evaluasi. Ia mengatakan potensi pajak karbon di Indonesia cukup besar, terutama dari sektor energi, manufaktur, dan transportasi yang merupakan penyumbang emisi terbesar.

Berdasarkan perhitungan awal, pajak karbon diperkirakan dapat menghasilkan penerimaan negara yang signifikan, sekaligus menurunkan tingkat emisi karbon. Pemerintah tengah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan tarif pajak karbon yang diterapkan proporsional dan tidak merugikan daya saing industri domestik.

“Dengan demikian, kebijakan pajak karbon dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap berkomitmen pada pengendalian perubahan iklim, sembari menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengenakan pajak karbon (carbon tax). Tanggapan ini dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno tentang kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah itu.

“Carbon tax itu sesuatu yang sudah given (terberi), tapi dari Kemenperin tugas kami adalah carbon tax jangan sampai merugikan sektor industri,” kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024, yang dipantau Tempo secara daring.

Agus menjelaskan, pajak karbon pasti akan berkaitan dengan produk-produk hijau dan jehak karbon. Namun fokus dia adalah menjaga daya saing industru tidak boleh terlalu cepat terganggu. “Saya pakai istilah terlalu cepat ya,” kata Agus.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan regulasi pajak karbon sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia. "(Penerapan pajak karbon, sedang) kami siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya," kata Sri Mulyani di sela menghadiri Indonesia Net-Zero Summit (INZS) di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa persiapan untuk pajak karbon mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri sehingga apabila kebijakan itu diterapkan dapat berjalan secara efektif. "Persiapan mengenai, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya," ujarnya.

Dia juga menyoroti bahwa mekanisme pasar karbon yang sudah ada saat ini merupakan langkah awal penting dalam mengontrol emisi. Sistem itu sebagai alat untuk menilai dan membatasi emisi karbon, yang akan mendukung komitmen pengurangan emisi di masa depan. "Tapi kan sekarang sudah ada karbon market melakukan cap and trade. Saya rasa itu juga merupakan mekanisme yang bisa terus diakselerasi untuk bisa menciptakan komitmen terhadap berapa emisi yang harus tetap dikontrol," ucap Menkeu.

Walaupun demikian, Menteri Keuangan tidak memberikan rincian pasti mengenai kapan pajak karbon akan diterapkan secara resmi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara ihwal rencana penerapan pajak karbon yang sedianya dijadwalkan mulai berlaku pada April 2022.

Bendahara Negara itu menyebut bahwa pemerintah terus menyiapkan payung hukum hingga kesiapan industri sebelum akhirnya pajak karbon dapat diterapkan di Indonesia.

“Kita siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).

Meski belum diterapkan, Sri Mulyani menyebut bahwa Indonesia telah memiliki pasar karbon yang dapat melakukan cap and trade. Menurutnya, kehadiran pasar karbon merupakan mekanisme yang dapat terus diakselerasi untuk mengontrol emisi yang dihasilkan.

Untuk diketahui, pajak karbon merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan fiskal itu mulanya dijadwalkan berlaku pada 1 April 2022, lalu mundur menjadi 1 Juli 2022, bahkan hingga kini masih belum berlaku.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat membeberkan alasan pemerintah belum memberlakukan pajak karbon.

Dia mengatakan, belum berlakunya pajak karbon karena pemerintah masih mengkaji regulasi penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yakni instrumen yang dikenakan terhadap produk impor di Uni Eropa apabila proses produksi di negara asalnya dianggap menimbulkan emisi karbon.

Penerapan CBAM dinilai akan memberikan peluang bagi banyak negara, termasuk Indonesia yang berambisi tinggi dalam transisi energi, jika instrumen tersebut memberikan keleluasaan bagi negara berkembang untuk bisa menyesuaikan diri sekaligus menggali potensi mereka di bidang energi terbarukan.

Alhasil, Airlangga menjelaskan saat ini penerapan pajak karbon masih dalam proses, sebab masih ada regulasi yang harus dilengkapi juga skema perhitungannya.

“Regulasinya [pajak karbon] akan dilengkapi, karena salah satunya eropa akan menerapkan CBAM pada 2026 dan pada 2024 mereka akan sosialisasi,” ujar Airlangga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tengah mempersiapkan regulasi pajak karbon. Hal ini sebagai upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

"(Penerapan pajak karbon, sedang) kami siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya," kata Sri Mulyani di sela menghadiri Indonesia Net-Zero Summit (INZS) di Jakarta, Sabtu (24/8).

Sri Mulyani menjelaskan persiapan untuk pajak karbon mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri sehingga apabila kebijakan itu diterapkan dapat berjalan secara efektif.

Dia juga menyoroti bahwa mekanisme pasar karbon yang sudah ada saat ini merupakan langkah awal penting dalam mengontrol emisi. Sistem itu sebagai alat untuk menilai dan membatasi emisi karbon, yang akan mendukung komitmen pengurangan emisi di masa depan.

"Tapi kan sekarang sudah ada karbon market melakukan cap and trade. Saya rasa itu juga merupakan mekanisme yang bisa terus diakselerasi untuk bisa menciptakan komitmen terhadap berapa emisi yang harus tetap dikontrol," ucap Menkeu.

Walaupun demikian, Menteri Keuangan tidak memberikan rincian pasti mengenai kapan pajak karbon akan diterapkan secara resmi.

Tahap Awal untuk Pembangkit Listrik

Sebelumnya, Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, nantinya terdapat dua fase penerapan pajak karbon sesuai dengan rancangan peta jalan (roadmap). Untuk fase pertama, pajak karbon diusulkan hanya untuk subsektor pembangkit listrik.

“Pemerintah melaksanakan pembahasan peta jalan pajak karbon di mana pada tahap awal peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada,” kata Elen saat menyampaikan sambutan dalam webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon di Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa (23/7).

Kemudian untuk fase kedua, Elen menjelaskan ,akan terdapat penambahan untuk pengenaan pajak karbon bagi subsektor transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Namun Elen juga tidak menjelaskan kapan pajak karbon tersebut diberlakukan.

Dia mengatakan dua subsektor ini diperkirakan mencakup sekitar 71 persen jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48 persen dari pembangkit (listrik) dan 23 persen dari transportasi. Jumlah itu sama dengan sekitar 39 persen dari total emisi Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Pemerintah saat ini sedang menyiapkan peta jalan kebijakan pajak karbon sebagai komitmen dalam menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) pada 2060.

Menurut Elen, penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level rata-rata 6,2 persen hingga 2045. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga dinilai dapat mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO2 ekuivalen hingga menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.

“Kerja-kerja Pemerintah ini akan mencapai hasil yang lebih baik jika mendapat dukungan dari sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil serta media,” ucap Elen.

Adapun pada 26 September lalu, Pemerintah telah meresmikan bursa karbon sebagai strategi lain mencapai target emisi nol karbon. Nilai transaksi bursa karbon di Indonesia tercatat mencapai Rp36,7 miliar sejak awal peluncurannya sampai dengan 30 Juni 2024. Volume transaksi perdagangan di bursa karbon juga tercatat sebanyak 608 ribu ton CO2 ekuivalen.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Hingga saat ini masih belum jelas kapan pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pajak karbon di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa kebijakan tersebut masih belum bisa dijalankan lantaran belum ada aturan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kita masih belum ada PMK-nya," ujar Susi kepada awak media di Jakarta, Jumat (9/8).

Susi menyebut, kebijakan pajak karbon bisa saja diterapkan pada tahun 2025 apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat penyusunan regulasinya.

"Nanti tergantung (bisa di 2025) kalau Kemenkeu mempercepat regulasi. Harus ada regulasinya," katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, pajak karbon akan diterapkan pertama kali atas subsektor pembangkit listrik atau dalam hal ini adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Pada tahap awal RPP peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada," ujar Elen dalam Webinar, Selasa (23/7).

Sementara pada tahap kedua, implementasi pajak karbon rencananya akan dikenakan terhadap bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan.

Elen menyebut, pengenaan pajak karbon atas sektor pembangkit listrik dan transportasi sudah mencakup 39% dari total emisi karbon di Indonesia.

"Pengenaan atas kedua sektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71% jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48% dari pembangkit dan 23% dari transportasi. Ini sekitar 39% dari total emisi Indonesia," kata Elen.

Asal tahu saja, aturan terkait implementasi pajak karbon diperkuat melalui pengesehan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun tujuan pengenaan pajak karbon ini bukan hanya menambah penerimaan negara semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

Sejatinya dengan adanya UU HPP tersebut, pemerintah bisa menerapkan pajak karbon atas PLTU batubara pada 1 April 2022. Sementara tarif pajak karbon yang diatur dalam UU HPP adalah senilai Rp 30 per kilogram CO2 ekuivalen.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengungkapkan bahwa aturan pengenaan pajak karbon sudah disiapkan sehingga implementasinya bisa dilakukan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penerapan pajak karbon tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau di Indonesia, terlebih lagi sektor pembangkit listrik merupakan salah satu sektor terbesar dalam menghasilkan emisi karbon.

Namun demikian, menurut Josua, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum menerapkan pajak karbon tersebut, termasuk nilai ekonomi karbon dan waktu pelaksanaan dari aturan tersebut.

Terkait dengan nilai ekonomi karbon, saat ini belum semua sektor mampu untuk menghitung emisi karbon yang dihasilkan dengan efisien dan akurat. Dirinya menyebut, hanya beberapa sektor yang sudah dapat menghitung jumlah emisi yang dihasilkan dengan akurat, salah satunya sektor pembangkit listrik.

Masih adanya perbedaan kemampuan penghitungan emisi untuk seluruh sektor ekonomi Indonesia menjadikan masih ada asymmetric information dan menjadi tantangan dalam penghitungan Nilai Ekonomi Karbon Indonesia yang kemudian dapat mempengaruhi keefektifan dari pajak karbon itu sendiri," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (24/7).

Selain terkait dengan penghitungan Nilai Ekonomi Karbon, timing dari pelaksanaan aturan tersebut juga harus diperhatikan dengan baik.

"Saat ini, kami melihat terdapat beberapa risiko bagi perekonomian domestik misalnya masih tingginya suku bunga, perlambatan ekonomi China, masih adanya tensi geopolitik, dan penerapan beberapa cukai (seperti cukai plastik dan minuman manis berkemasan)," katanya.

Tidak hanya itu, penerapan pajak karbon di sektor pembangkit listrik, juga dapat berpotensi untuk menaikkan harga produksi listrik dan dapat di transfer kepada konsumen. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan timing penerapan pajak karbon tersebut.

Terkait dengan pajak karbon di kendaraan konvensional (BBM), Josua menilai hal tersebut dapat menjadi salah satu pendorong penetrasi pasar EV lebih lanjut. Namun demikian, hal tersebut juga harus diiringi dengan kehadiran produk-produk EV yang lebih beragam dan terjangkau oleh masyarakat.

"Melihat faktor tersebut, penerapan pajak karbon memang merupakan hal yang harus dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau lebih lanjut, namun diperlukan pertimbangan yang matang dalam penerapan," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan menerapkan pajak karbon. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan pungutan pajak karbon paling lambat di 2025.

Hal ini dikarenakan pungutan pajak karbon sudah memiliki payung hukum dan diamanatkan dalam Undang-Undang Harminosasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Tahun ini seharusnya berjalan, tapi tahun depan paling lambat harus di adopsi apalagi UU HPP sudah mengamanatkan pajak karbon," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (24/7).

Menurutnya, penerapan pajak karbon cukup urgen dilakukan di Indonesia. Apalagi, hasil dari pungutan pajak karbon misalnya di PLTU batubara bisa digunakan untuk mempercepat transisi energi bersih.

"Jadi anggapan bahwa pajak karbon ke PLTU batubara justru menambah beban ke konsumen dan subsidi listrik bisa dibantah," jelasya.

Bhima menjelaskan, pajak karbon mengusung konsep polluter pay principle, yakni penghasil emisi harus membayar dampak eksternalitas negatif ke lingkungan dan kesehatan.

Selain itu, pajak karbon secara tidak langsung juga membantu mengurangi beban BPJS Kesehatan lantaran emisi diharapkan bisa turun yang selama ini menjadi penyebab penyakit yang berkaitan dengan polusi udara.

"Sekarang yang perlu disiapkan adalah apakah hasil dana pajak karbon bisa membuat energi bersih yang bisa kurangi beban subsidi energi serta tidak timbulkan penyesuaian tarif listrik di masyarakat," katanya.

"Kalau skema earmarking pajak karbon belum clear maka pajak karbon akan selalu disalahkan karena bisa sebabkan inflasi," imbuh Bhima.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah bersiap mengimplementasikan pungutan pajak karbon di Indonesia mengingat aturannya sudah ada.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam acara Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon 2024, Selasa (23/7).

Sayangnya, Dadan tidak mengungkapkan secara detail kapan implementasi pajak karbon akan dilakukan.

"Ini pun (pajak karbon) secara undang-undang sudah siap untuk dilaksanakan," kata Dadan.

Namun, diberitakan sebelumnya, pemerintah rencananya pengenaan pajak karbon akan dilaksanakan pada 2025 mendatang. Sementara payung hukum dari pengenaan pajak karbon adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisas Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dadan menjelaskan, nilai ekonomi karbon ini merupakan mekanik pasar yang memberikan beban atas emisi yang dihasilkan kepada penghasil emisi. Untuk itu, nilai ekonomi karbon dikatakan dapat memberikan insentif bagi kegiatan yang mengurasi emisi gas rumah kaca.

"Memang nanti akan ada dua sisi, yang pertama nilai ekonomi karbon kalau kita mengurangi dan sisi yang lain. Dan berlaku sebaliknya, kalau kita memang mengeluarkan emisi dikenal dengan istilah pajak karbon," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa aturan untuk mengenakan pajak karbon sudah disiapkan.

Meski aturan sudah siap, dirinya tidak mengiyakan apakah implementasi pajak karbon akan diimplementasikan pada pemerintahan Prabowo Subianto yakni di 2025 mendatang.

"Ya nanti kita lihat (implementasinya). Itu kan di Bursa Karbon. Sudah disiapkan (aturannya). Cek saja disana," kata Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (24/7).

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, pajak karbon akan diterapkan pertama kali atas subsektor pembangkit listrik atau dalam hal ini adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Pada tahap awal RPP peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada," ujar Elen.

Sementara pada tahap kedua, implementasi pajak karbon rencananya akan dikenakan terhadap bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan.

Elen menyebut, pengenaan pajak karbon atas sektor pembangkit listrik dan transportasi sudah mencakup 39% dari total emisi karbon di Indonesia.

"Pengenaan atas kedua sektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71% jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48% dari pembangkit dan 23% dari transportasi. Ini sekitar 39% dari total emisi Indonesia," katanya.