Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun hingga 31 Juli 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, Rp26,7 triliun tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE senilai Rp21,47 triliun.

Lalu, pajak kripto Rp838,56 miliar, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending Rp2,27 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,18 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga telah menunjuk 174 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN sampai dengan Juli 2024. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan empat pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 163 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp21,47 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp4,57 triliun setoran tahun 2024," ujar Dwi Astuti, Kamis (8/8/2024).

Dia menyatakan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital," lanjut Dwi.

Dia juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, hingga pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Dari total pajak kripto yang mencapai Rp798,84 miliar, Indodax menyumbang sekitar 45 persen atau hampir Rp350 miliar

Jakarta (ANTARA) - CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan pihaknya telah menyerahkan pajak kripto sebesar Rp350 miliar, berkontribusi sebesar 45 persen ke penerimaan negara dari sektor pajak ini.

“Dari total pajak kripto yang mencapai Rp798,84 miliar, Indodax menyumbang sekitar 45 persen atau hampir Rp350 miliar,” kata Oscar di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan kepatuhan Indodax dalam menyetor pajak menunjukkan bahwa sektor kripto dapat beroperasi secara transparan dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Meski peraturan pajak di industri kripto masih sering menjadi bahan diskusi, lanjut dia, Indodax tetap berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang ada.

“Penyetoran pajak ini merupakan bentuk konkret dukungan kami terhadap upaya pemerintah dalam memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain setoran pajak kripto, Oscar menyebut perusahaan juga telah menyetorkan pajak korporasi sebesar Rp234 miliar.

Di samping itu, saat ini perusahaan memimpin volume perdagangan kripto terbesar di Indonesia, dengan total mencapai 15 juta dolar AS.

Oscar melihat peluang industri kripto di Indonesia ke depannya akan makin berkembang dan mampu memberikan kontribusi lebih tinggi dalam pembangunan ekonomi dalam negeri.

“Besarnya pajak yang dihasilkan oleh industri kripto, dan juga volume perdagangan yang besar, mencerminkan potensi besar sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara,” tutur Oscar.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan industri kripto memberikan sumbangsih pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital sebesar Rp798,84 miliar per Juni 2024.

Angka itu terdiri atas Rp376,13 miliar hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp422,71 miliar dari hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (DN) atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024