Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp28,91 triliun hingga September 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti merincikan, total penerimaan pajak tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE senilai Rp23,04 triliun.

Lalu, pajak kripto Rp914,2 miliar, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending Rp2,57 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,38 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga telah menunjuk 178 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN sampai dengan September 2024. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE baru yaitu Optimise Media (sea) Pte. Ltd. dan DFENG LIMITED.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 168 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp23,04 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp6,14 triliun setoran tahun 2024,” jelas Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, Senin (7/10/2024).

Dia menyatakan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital," lanjut Dwi.

Dia juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, hingga pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan setoran pajak digital hingga akhir kuartal III-2024 mencapai Rp8,47 triliun. Setoran terbesar berasal dari segmen Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp6,14 triliun atau 72 persen dari total setoran.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, pemerintah telah menunjuk 178 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di antaranya Netflix, Google, Amazon, Facebook, dan lain-lain.

"Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE. Penunjukan di bulan September 2024 yaitu Optimise Media (sea) Pte. Ltd. dan DFENG LIMITED," katanya lewat keterangan resmi, Senin (7/10/2024).

Selain PMSE, DJP juga memperoleh setoran pajak dari segmen fintech alias P2P Lending sebesar Rp1,02 triliun. Setoran dari fintech terbesar kedua yang kemudian diikuti pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp836,6 miliar, dan terakhir pajak kripto Rp446,9 miliar.

Jika dihitung sejak 2020 atau sejak aturan pertama kali terbit, setoran pajak dari PMSE mencapa Rp23,04 triliun dari 168 PMSE yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN. Rinciannya pada 2020 sebesar Rp731,4 miliar, 2021 Rp3,9 triliun, 2022 Rp5,51 triliun, dan 2023 Rp6,76 triliun. Sementara untuk 2024 hingga September sudah tembus Rp6,14 triliun.

Sementara untuk pajak fintech sejak 2022-2024 terkumpul Rp2,57 triliun dengan rincian 2022 Rp446,39 miliar dan 2023 Rp1,11 triliun, dan 2024 Rp1,02 triliun per September. Setoran ini berasal dari PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WP Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) Rp776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WP Luar Negeri Rp428 miliar, dan PPN Dalam Negeri atas setora masa Rp1,37 triliun.

Untuk pajak usaha ekonomi digital dari SIPP dalam kurun waktu 2022-2024 mencapai Rp2,38 triliun dengan rincian Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, dan Rp863,6 miliar pada 2024 per September. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp162,2 miliar dan PPN sebesar Rp2,22 triliun.

Terakhir pajak kripto, kata Dwi, sejauh ini sudah mencapai Rp914,2 miliar. Pajak ini dipungut baru pada 2022 dengan besaran Rp246,45 miliar dan 2023 Rp220,83 miliar. Namun, untuk 2024 sudah mencapai Rp446,92 miliar sepanjang Januari-September 2024.

Dwi mengatakan, penerapan pajak digital dilakukan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital. Oleh karena itu, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp27,85 triliun sejak 2020 hingga 31 Agustus 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, setoran itu berasal dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp22,3 triliun, pajak fintech (P2P lending) Rp2,43 triliun,, pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) Rp2,25 triliun, dan pajak kripto Rp875,4 miliar,

Dwi menambahkan, sampai Agustus 2024, pemerintah telah menunjuk 176 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di antaranya Netflix, Amazon, Google, Apple, Facebook, Shopee, hingga Spotify.

"Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan satu pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE. Penunjukan di bulan Agustus 2024 yaitu THE World Universities Insights Limited dan Cloudkeeper (Singapore) PTE. LTD. Pembetulan di bulan Agustus 2024 yaitu Freepik Company, S.L," katanya lewat keterangan resmi, Kamis (11/9/2024).

Untuk 176 PMSE , kata Dwi, berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp5,39 triliun setoran tahun 2024.

Pajak fintech (P2P lending) juga menyumbang penerimaan pajak Rp2,43 triliun. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar tahun 2022, Rp1,11 triliun tahun 2023, dan Rp872,23 miliar tahun 2024. Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman Rp765,27 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman Rp354,2 miliar, dan PPN DN atas setoran masa Rp1,31 triliun.

Sementara itu untuk penerimaan dari pajak SIPP Rp 2,25 triliun berasal dari Rp402,38 miliar tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun tahun 2023, dan Rp726,41 miliar tahun 2024. "Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp152,74 miliar dan PPN sebesar Rp2,09 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut Dwi menyebutkan, penerimaan pajak kripto juga telah terkumpul Rp875,44 miliar sampai Agustus 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar tahun 2022, Rp220,83 miliar tahun 2023, dan Rp408,16 miliar 2024.

"Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp411,12 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp464,32 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger," katanya.

Dwi menerangkan, pengenaan pajak digital untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital. DJP juga masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp27,85 triliun hingga Agustus 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti merincikan, total penerimaan pajak tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE senilai Rp22,3 triliun.

Lalu, pajak kripto Rp875,44 miliar, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending Rp2,43 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,25 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga telah menunjuk 176 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN sampai dengan Agustus 2024. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan satu pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 166 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp22,3 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp5,39 triliun setoran tahun 2024,” jelas Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, Kamis (12/9/2024).

Dia menyatakan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital," lanjut Dwi.

Dia juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, hingga pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mentransformasi sistem perpajakan menjadi terbuka alias open system sebagai upaya migrasi ke ekosistem digital.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP Iwan Djuniardi menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga konsep transformasi yang diterapkan otoritas. Dalam ekosistem digital, lanjutnya, yang paling utama merupakan data.

"Kalau bicara digital, bicara data. Kemudian yang kedua, ini yang tadi kerja sama, kita membuat open system, open and integrated system. Ketiga adalah bagaimana membuat otomasi, artinya auto regulated ecosystem," jelas Iwan seperti yang disiarkan kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (22/8/2024).

Dia mengakui, dengan sistem terbuka tersebut maka muncul potensi kebocoran data pribadi para wajib pajak. Kendati demikian, Iwan menekankan bahwa sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 34 UU HPP yang melindungi data pribadi warga dan melarang DJP sebarkan data wajib pajak.

Tak sampai situ, dia menyatakan DJP juga memakai teknologi enkripsi, two factory authentication (autentikasi dia faktor), dan digital certificate (sertifikasi digital) untuk meminimalisir data wajib pajak tidak bocor. Terakhir, Iwan mengklaim DJP juga sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001 yang menjadi standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi.

"Alhamdulilah dua kali di-assess [dinilai] ternyata dari sisi tata kelola dan teknologi DJP sudah dianggap mampu mengelola data sebanyak itu," katanya.

Lebih lanjut, dia menyatakan DJP akan mempunyai Core Tax Administration System (CTAS) alias Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dijadwalkan rilis pada akhir 2024.

Apa Itu Core Tax System Pajak?

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa core tax adalah reformasi sistem teknologi informasi serta manajemen data dan proses bisnis. Setidaknya, terdapat sembilan tujuan dari implementasi core tax sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018.

"[Pertama], melakukan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, pertukaran informasi," tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, Kamis (1/8/2024).

Tujuan kedua, meningkatkan data analytics berupa kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, business intelligence, pengelolaan akun wajib pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, dan potential revenue monitoring.

Ketiga, menciptakan transparansi akun wajib pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Keempat, perbaikan layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh wajib pajak.

Kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak. Keenam, menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.

Ketujuh, menciptakan knowledge management for better decision dan menjadikan DJP sebagai data and knowledge driven organization. Terakhir, laporan keuangan DJP yang hati-hati dan akuntabel (Revenue Accounting System).

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mempersiapkan penyesuaian pajak baru untuk transaksi aset kripto. Hal ini merupakan bagian dari salah satu rencana pengalihan pengawasan atas aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK pada awal 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK Hasan Fawzi menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk penerapan pajak baru kripto.

Adapun saat ini, pajak kripto sebesar 0,1 persen diatur dalam Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022, termasuk dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Final.

Dengan pengawasan yang beralih ke OJK, pajak aset kripto diprediksi akan berubah karena aset tersebut akan diklasifikasikan ulang sebagai aset keuangan digital bukan sebagai komoditas. Perubahan ini akan mencakup redefinisi kategori aset, beralih dari peraturan komoditas ke aset keuangan digital.

CEO Indondax Oscar Darmawan menatap optimisme sekaligus kehati-hatian soal rencana penyesuaian pajak kripto yang tengah digodok OJK bersama Kemenkeu tersebut. Sebagai pelaku industri, ia memahami regulasi merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan pertumbuhan pasar kripto.

"Kami menyambut baik inisiatif OJK untuk menciptakan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika industri aset digital," ujar Oscar dikutip dari pernyataan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Oscar menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan kebijakan baru. "Kami berharap regulasi baru ini tidak hanya fokus pada aspek pengenaan pajak,
tetapi juga mempertimbangkan potensi industri kripto sebagai pendorong ekonomi digital di Indonesia," tutur dia.

Sebab, lanjut Oscar, regulasi yang terlalu ketat atau memberatkan bisa berisiko menghambat inovasi dan pertumbuhan industri," tambahnya.

Perlu dialog terbuka pemerintah-stakeholders

Oscar juga menggarisbawahi perlunya dialog yang terbuka antara pemerintah dan para stakeholders untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

"Kami siap untuk terus berkolaborasi dengan pihak regulator dalam memastikan kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan industri kripto sekaligus melindungi kepentingan investor," papar dia.

"Kami percaya dengan regulasi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global," tegas Oscar.

Dengan perkembangan ini, Indodax sebagai platform perdagangan kripto terbesar di Indonesia akan terus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Baca juga: Pasar Kripto Masih Lesu, Kapan Bisa Bangkit Lagi?

Pajak kripto saat ini

Diketahui, pajak untuk transaksi aset kripto di exchange yang terdaftar di Bappebti, saat ini 0,11 persen dari nilai transaksi. Namun apabila transaksi tersebut dilakukan di crypto exchange yang tidak terdaftar di Bappebti, maka tarif pajaknya meningkat menjadi 0,22 persen.

Di sisi lain, transaksi aset kripto juga dikenakan PPh senilai 0,1 persen untuk transaksi yang berlangsung di exchange yang terdaftar di Bappebti. Sebaliknya, jika dilakukan di exchange yang tidak terdaftar, maka tarif PPh naik menjadi 0,2 persen.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya mengungkapkan, pihaknya berencana mengajukan usulan untuk menurunkan pajak setengah dari tarif yang berlaku saat ini.

Adapun, industri kripto telah berkontribusi sebesar Rp798 miliar dalam bentuk pajak hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, Indodax sendiri telah menyumbang sekitar 45 persen atau hampir Rp350 miliar.

Selain itu, Indodax juga membayar pajak korporasi sebesar Rp234 miliar, belum termasuk PPh Pribadi dari hampir 500 karyawan.

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun hingga 31 Juli 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, Rp26,7 triliun tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE senilai Rp21,47 triliun.

Lalu, pajak kripto Rp838,56 miliar, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending Rp2,27 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,18 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga telah menunjuk 174 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN sampai dengan Juli 2024. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan empat pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 163 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp21,47 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp4,57 triliun setoran tahun 2024," ujar Dwi Astuti, Kamis (8/8/2024).

Dia menyatakan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital," lanjut Dwi.

Dia juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, hingga pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun hingga 31 Juli 2024. Pajak kripto menyumbang sebesar Rp838,56 miliar, sedangkan pajak fintech ( P2P lending ) mencapai Rp2,27 triliun.

Jumlah tersebut juga berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp21,47 triliun. Lalu pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,18 triliun.

Sementara itu, sampai dengan Juli 2024 pemerintah telah menunjuk 174 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan empat pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

"Penunjukan di bulan Juli 2024 yaitu PT Final Impian Niaga dan Niantic International Ltd. Pembetulan di bulan Juli 2024 yaitu Elsevier B.V, Lexisnexis Risk Solutions FL Inc., EZVIZ International Limited, dan DeepL SE," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti dalam keterangan resminya, Kamis (8/8/2024).

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 163 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp21,47 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp4,57 triliun setoran tahun 2024," ungkap Dwi.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp838,56 miliar sampai dengan Juli 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp371,28 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp394,19 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp444,37 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,27 triliun sampai dengan Juli 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp712,53 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp747,93 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp281,28 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,24triliun.

Ditambahkan Dwi, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Juli 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,18 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp656,37 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp149,7 miliar dan PPN sebesar Rp2,03 triliun.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," tutur Dwi.

Terakhir Dwi memastikan, pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Jakarta -

Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 26,75 triliun hingga 31 Juli 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech (P2P lending) dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP).

"PPN PMSE sebesar Rp 21,47 triliun, pajak kripto sebesar Rp 838,56 miliar, pajak fintech sebesar Rp 2,27 triliun, dan pajak SIPP sebesar Rp 2,18 triliun," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).

Khusus PMSE, sampai Juli 2024 pemerintah telah menunjuk 174 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan empat pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

Penunjukan pada Juli 2024 yaitu PT Final Impian Niaga dan Niantic International Ltd. Sementara pembetulan kepada Elsevier B.V, Lexisnexis Risk Solutions FL Inc., EZVIZ International Limited, dan DeepL SE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 163 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 21,47 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran di 2021, Rp 5,51 triliun setoran di 2022, Rp 6,76 triliun setoran di 2023 dan Rp 4,57 triliun setoran 2024.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," ujar Dwi.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto yang terkumpul Rp 838,56 miliar sampai Juli 2024 berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan 2023 dan Rp 371,28 miliar penerimaan 2024. Penerimaan tersebut terdiri dari Rp 394,19 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 444,37 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pajak fintech yang telah menyumbang penerimaan pajak Rp 2,27 triliun sampai Juli 2024 berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023 dan Rp 712,53 miliar penerimaan tahun 2024. Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 747,93 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 281,28 miliar dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,24 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Juli 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,18 triliun yang berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023 dan Rp 656,37 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Rp 149,7 miliar dan PPN sebesar Rp 2,03 triliun.

"Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah," ucapnya.

(aid/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Data terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp 25,88
triliun.

Industri kripto memberikan sumbangsih sebesar Rp 798,84 miliar atau sekitar 3 persen
dengan pertumbuhan 48 persen dibanding Maret 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 376,13 miliar merupakan hasil dari PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan
Rp 422,71 miliar dari hasil PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Dari total pajak kripto yang mencapai Rp 798,84 miliar, platform jual beli aset kriptoIndodax menyumbang sekitar 45 persen atau hampir Rp 350 miliar.

Selain itu, Indodax juga menyetorkan pajak korporasi sebesar Rp 234 miliar, belum termasuk pajak penghasilan pribadi (PPh) dari hampir 500 karyawan Indodax.

Hal ini membuktikan industri kripto tidak hanya berperan penting dalam inovasi teknologi
dan keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan negara.

CEO Indodax Oscar Darmawan menjelaskan, meskipun peraturan pajak di industri kripto masih sering menjadi bahan diskusi, Indodax tetap berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang ada.

"Sebagai entitas yang bertanggung jawab, Indodax berkomitmen untuk memenuhi
kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penyetoran pajak ini merupakan bentuk konkret dukungan kami terhadap upaya pemerintah dalam memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Oscar dalam siaran pers, Selasa (30/7/2024).

Oscar menyatakan, Indodax dalam kepatuhan pajak menunjukkan bahwa sektor kripto dapat beroperasi secara transparan dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan, " tuturnya.

Tidak hanya itu, Saat ini, Indodax memimpin volume perdagangan kripto terbesar di
Indonesia, dengan total volume mencapai 15 juta dollar AS.

Menurut Oscar, ke depannya Industri kripto di Indonesia akan semakin berkembang, dan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan ke dalam pembangunan ekonomi dalam negeri.

"Besarnya pajak yang dihasilkan oleh industri kripto, dan juga volume perdagangan yang besar, mencerminkan potensi besar sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara," sebut Oscar.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan fokus menggali potensi pajak dari aktivitas ekonomi digital pada tahun depan.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan mengatakan saat ini aktivitas ekonomi banyak yang beralih ke digital sehingga hal tersebut bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan negara.

"Kemudian juga memperkuat perpajakan digital karena sekarang ini aktivitas ekonomi banyak yang semakin digital," ujar Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/7).

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu telah menghimpun dana dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektoronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun. Lalu, pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Tidak hanya itu, Rofyanto mengatakan, pemerintah akan menjalankan efektivitas reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penguatan core tax system, CEISA, dan Simbara untuk peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak.

Peningkatan pendapatan negara juga akan diikuti dengan peningkatan tax ratio alias rasio pajak serta reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN).

"Ini akan dioptimalkan termasuk insentif fiskal untuk mendorong investasi," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brasil.

Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait update perekonomian global.

Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan perekonomian dunia.

"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).

Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.

Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.

Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.

Selain itu, Brasil sebagai presidensi G20 mengajukan wacana pengenaan pajak berdasarkan kekayaan terhadap orang superkaya dunia. Ini diajukan dengan melihat semakin tingginya kesenjangan sosial di sejumlah negara, termasuk Brasil.

"Di mana banyak masyarakat melihat ini menjadi salah satu potensi ancaman stabilitas sosial," kata Sri Mulyani.

Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi multilateral development banks (MDBs), FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework atau CAF) yang lebih besar, baik, dan efektif.

Oleh karenanya, Sri Mulyani mendorong dan mendukung koordinasi dan integrasi kebijakan dan proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan.

MDBs juga harus meningkatkan representasi negara-negara berkembang termasuk dalam hal keterwakilan staf yang akan berperan penting untuk implementasi proyek yang lebih efektif dan memberikan wawasan tentang konteks dan budaya lokal.

Secara keseluruhan, pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brasil disebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan negara-negara G20 dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan menjadi bagian penting untuk mengawal isu yang relevan dengan prioritas nasional ke depan.