REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa pendudukan Jepang di Tanah Air relatif singkat dibandingkan kolonialisme Belanda. Namun, pada fase itulah sejarah nasional mengalami dinamika yang krusial.

Nippon berupaya untuk menggalang kekuatan pemimpin dan rakyat Indonesia agar mendukungnya dalam kancah Perang Dunia II. Umat Islam pun turut menjadi sasaran.

Pada November 1943, Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia alias Masyumi terbentuk. Menurut Remy Madinier dalam Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism (2015), komposisi Masyumi pada zaman Jepang diisi ulama dan politikus.

Kalangan yang pertama itu terutama berasal dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam besar, semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Sementara, kalangan politikus Muslim kebanyakan datang dari golongan Sarekat Islam (SI).

Cara Jepang memandang dunia Islam sudah tampak sebelum pecah Perang Dunia II. Madinier menjelaskan, sejak awal abad ke-20 Nippon mulai mengirimkan mahasiswa ke Mesir untuk mempelajari kaum Muslimin.

Bahkan, pada 1939 Tokyo menjadi tuan rumah konferensi pan-Islamisme. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) tercatat sebagai salah satu tamu undangannya. Saat mengonsolidasi kekuasaan di Indonesia, Nippon mendirikan Kantor Urusan Agama (Shumubu) dan Persiapan Persatuan Oemmat Islam.

Namun, kaum Muslimin umumnya tak terbujuk propaganda Jepang. Apalagi, Nippon secara serampangan mendesak umat untuk ikut dalam sejumlah ritual yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, seperti seikerei (membungkuk ke arah timur sebagai penghormatan pada kaisar Jepang sebagai “titisan dewa matahari”).

Ulama-ulama terkemuka, umpamanya KH Hasyim Asyarie dan Kiai Mahfudz, bahkan sempat dipenjara Jepang lantaran menolak seikerei.

Maka, pembentukan Masyumi diharapkan Jepang dapat membuka babak baru hubungan dengan kaum Muslim. Nippon membuka pendaftaran Masyumi bagi dua pihak, yakni ormas dan kalangan ulama atau kiai.

Sejak awal 1945, Jepang kian membuka lebar jalan bagi Masyumi untuk menyebarkan pengaruh di tengah publik sampai ke pelosok-pelosok. Alhasil, jaringan organisasi keislaman ini melampaui yang dahulu dicapai MIAI.

Pada Maret 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dibentuk beberapa bulan setelah Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia “tak lama lagi.” Walaupun Masyumi berada di luar kegiatan politik praktis saat itu, jaringan yang dibangunnya hingga daerah-daerah menjadi modal besar untuknya kelak bertransformasi menjadi partai politik.

Masyumi bukan kolaborator Jepang ....

Masyumi yang terbentuk pada 1943 bukanlah kolaborator Jepang. Sebab, Partai Masyumi yang lahir setelah Indonesia merdeka justru memberi ruang pada para pemuka Masyumi 1943 untuk tampil.

Sebagai contoh, empat dari lima tokoh utama Masyumi 1943—KH Hasyim Asy’arie, Ki Bagus Hadikusumo, KH A Wahid Hasyim, dan KH Abdul Wahab—terdaftar dalam posisi terkemuka di Partai Masyumi.

Adapun lainnya, yakni KH Mas Mansur, pada masa revolusi sempat ditangkap tentara Belanda dan mengidap sakit setelah keluar dari penjara. Tidak sertanya tokoh Muhammadiyah yang wafat pada 25 April 1946 itu di Partai Masyumi lebih karena alasan kesehatan.

Bukti lainnya juga dapat terbaca dari riwayat Abu Hanifah. Sosok yang dahulu terlibat banyak dalam pendirian Baitul Mal MIAI itu memang menolak bergabung dalam Masyumi bentukan Jepang.

Suatu kali, satu artikelnya dimuat dalam Suara Muslimin Indonesia, majalah terbitan Masyumi 1943. Isinya mengajak para pemimpin organisasi itu untuk membuat suatu perhimpunan baru agar lepas dari hegemoni Jepang. Belakangan, ketika Partai Masyumi berdiri pada 1945—sesudah proklamasi kemerdekaan RI—nama Abu Hanifah masuk dalam jajaran komite eksekutif partai tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) menyusul dua ormas keagamaan lain, Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama, menerima izin tambang dari pemerintah. "Kami sudah terima sejak awal," kata Wakil Ketua Umum PP Persis, Atip Latipulhayat, dalam keterangannya, Selasa, 30 Juli 2024.

Atip mengatakan Persis berkewajiban untuk ikut mengelola sumber daya alam agar sesuai dengan konstitusi, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persis juga harus berkontribusi dan memberi contoh pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan.

Menurut Atip, Persis melihat selama ini pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara kurang fair hanya menguntungkan pihak tertentu. Karena itu, tawaran pemerintah merupakan tawaran untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut.

Ia menyatakan organisasinya akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan. Dalam waktu dekat, Persis akan segera mengajukan usulan perolehan izin usaha pertambangan tersebut.

Profil PP Persis

Dilansir dari laman persis.or.id, Persis merupakan organisasi masyarakat keagamaan yang telah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda. Sebagai ormas keagamaan, Persis saat ini memiliki kantor pusat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 2, Bandung, Jawa Barat.

Persis saat ini dipimpin oleh Jeje Zaenudin dari 2022 hingga 2027. Sejak awal pendiriannya, Persis lebih menitikberatkan perjuangannya pada penyebaran penyiaran paham al-Qur’an dan As-Sunnah kepada masyarakat Islam dan bukan untuk memperbesar dan memperluas jumlah anggota dalam organisasi.

Organisasi ini berusaha keras untuk mengembalikan kaum muslimin kepada al-Quran dan Hadis, menghidupkan jihad dan ijtihad, membasmi bid’ah, khurafat, takhayul, taklid dan syirik, memperluas tablig dan dakwah kepada segenap masyarakat, dan mendirikan pesantren dan sekolah untuk mendidik kader Islam.

Organisasi ini mendapat bentuknya yang jelas setelah masuknya Ahmad Hassan pada 1926 dan Mohammad Natsir pada 1927. Menurut Dadan Wildan dalam Sejarah Perjuangan Persis, sejak masuknya Ahmad Hassan, Persatuan Islam memiliki guru utama dalam menyampaikan ajaran Islamnya.

Pada 8 November 1945, Persis turut mempelopori lahirnya Partai Masyumi di Yogyakarta, sebagai wadah politik umat Islam di Indonesia. Persis menjadi anggota istimewa di dalam Masyumi di samping Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

HENDRIK YAPUTRA