Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan nomor urut dua Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana telah tiba di Beach International Stadium (BCIS) untuk mengikuti debat kedua KPU DKI Jakarta pada Minggu (27/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, pasangan Dharma-Kun tiba di lokasi sekitar pukul 18.08 WIB. Mereka kompak menggunakan baju kemeja putih.

Adapun, pasangan nomor urut dua ini menjadi yang pertama tiba di lokasi debat, mendahului pasangan Ridwan Kamil (RK) - Suswono dan Pramono Anung - Rano Karno (Si Doel).

Sebagai informasi, debat kedua KPU DKI Jakarta kali ini mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Tema tersebut akan diangkat menjadi enam sub-tema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima; pendidikan dan kesehatan; penanganan ketimpangan sosial; pembangunan ekonomi digital dan UMKM; pariwisata dan ekonomi kreatif; serta penanganan inflasi bahan pokok.

Tak hanya itu, dalam debat kali ini KPU DKI Jakarta akan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam memberikan pertanyaan kepada tiga pasangan.

Dalam survei LSI, Paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardhana mendapat dukungan 6,6%. Sisanya 14,4% adalah massa mengambang.

Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengungkapkan bahwa terdapat tujuh kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan pertanyaan ini.

“Kemarin kita mengundang tujuh [kelompok masyarakat],” tutur Astri di KPU Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Astri mengatakan bahwa tujuh kelompok tersebut meliputi seperti nelayan, masyarakat miskin Jakarta, UMKM, hingga ibu-ibu. Para kelompok tersebut kemudian menjadi perwakilan masyarakat dalam penyusunan pertanyaan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang penetapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Senin (19/8/2024). Jumlah dukungan terhadap Dharma-Kun diketahui berubah dibandingkan berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua terhadap pasangan itu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta dalam rapat pleno penetapan pemenuhan syarat dukungan calon persorangan pada Senin (19/8/2024). Masukan itu tak lain terkait pencatutan KTP warga menjadi pendukung Dharma-Kun.

"Dalam rapat pleno ini, kami menerima saran perbaikan dari Bawaslu DKI Jakarta," kata dia di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024) dini hari.

Ia menyebutkan, Bawaslu menerima total 401 pengaduan pencatutan KTP menjadi data dukungan kepada Dharma-Kun. Dari total 401 data itu, sebanyak 167 di antaranya sudah berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual yang telah dilakukan. Sementara itu, terdapat 234 data yang statusnya memenuhi syarat (MS).

Di luar itu, berdasarkan pengaduan yang diterima Help Desk KPU Provinsi DKI Jakarta, terdapat 249 data yang masuk terkait pencatutan KTP. Dari data itu, sebanyak 80 data sudah berstatus TMS dan 169 data berstatus MS.

Dody mengatakan, total ada 650 warga yang memberikan pengaduan, baik ke Bawaslu maupun KPU, terkait dengan pencatutan KTP menjadi pendukung Dharma-Kun. Dari total data itu, 247 data berstatus TMS dan 403 data berstatus MS.

KPU Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan perbaikan terhadap 403 data yang semula berstatus MS menjadi TMS. Alhasil, dilakukan pengurangan dari total data pendukung Dharma-Kun yang sudah ditetapkan dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua sebanyak 677.468 dukungan menjadi 677.065 dukungan.

Dody menjelaskan, pada verifikasi faktual pertama, sebangak 183.001 dukungan terhadap Dharma-Kun hasil verifikasi administrasi dinyatakan MS dan 538.220 tidak MS. Sementara pada hasi verifikasi faktual kedua yang telah dikoreksi terdapat 494.064 dukungan MS dan 332.702 dukungan TMS.

"Sehingga total data yang memenuhi syarat 677.065 dan data yang tidak memenuhi syarat 870.922," kata Dody.

Dengan dukungan yang diperoleh itu, Dharma-Kun tetap mendaftar sebagai pasangan calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, syarat untuk maju melalui jalur perseorangan di Pilgub DKI Jakarta adalah mengumpulkan dukungan sebanyak 618.968 KTP warga.

Sementara itu, bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengaku bersyukur bisa memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu merupakan rencana Tuhan untuknya dan warga DKI Jakarta.

"Puji syukur, alhamdulillah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami boleh sampai ke titik ini, semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang sedang bekerja untuk rakyat Jakarta," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan surat keputusan (SK) tentang penetapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada Senin (19/8/2024). Dengan SK itu, Dharma-Kun bisa mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pihaknya telah melakukan penetapan pemenuhan syarat dukungan calon persorangan untuk Dharma-Kun melalui rapat pleno. Dalam rapat pleno itu, KPU juga mengakomodasi saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, sehingga ada perbedaan jumlah dukungan yang dikumpulkan Dharma-Kun dalam berita acara yang dibuat pada Jumat (16/8/2024).

"Maka bisa dipastikan, Senin pukul 23.25, kami mengeluarkan surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Kami tetapkan tadi pukul 23.25 tadi," kata dia di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Menurut Wahyu, pihaknya sangat membuka ruang terhadap masukan dan tanggapan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam rapat pleno tersebut. Bahkan, rapat pleno itu sempat mengalami tiga kali skors.

Berdasarkan pantauan Republika, rapat pleno yang digelar di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta itu dimulai sejak pukul 16.00 WIB. Namun, rapat pleno baru selesai menjelang tengah malam.

Dalam rapat pleno itu, KPU mengurangi jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) terhadap Dharma-Kun dibandingkan data pada berita acara. Total, ada sekitar 400-an data dukungan terhadap Dharma-Kun yang semula dinyatakan MS diperbaiki menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) karena adanya aduan warga yang merasa dicatut KTP-nya kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

"Nah nanti ke depannya efek dari itu kami juga mengubah berita acara ya," kata dia.

Kendati demikian, Dharma-Kun tetap dapat mendaftar sebagai pasangan calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, perbaikan data itu tak membuat dukungan terhadap pasangan itu kurang dari batas minimal dukungan.

Sebelumnya, dari hasil rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua terhadap pasangan calon perseorangan pada Kamis (15/8/2024), Dharma-Kun dinyatakan MS untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub DKI Jakarta. Pasangan itu dapat mengumpulkan dukungan sebanyak 677.468 KTP warga DKI Jakarta atau melebihi syarat dukungan minimal 618.968 KTP.

Namun, belakangan banyak warga yang merasa dicatut datanya untuk menjadi pendukung Dharma-Kun. Karena itu, KPU melakukan perbaikan setelah menerima surat dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Lewat SK dari KPU, Dharma-Kun memiliki syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon pada 27-29 Agustus 2024. Artinya, pasangan itu akan melawan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara soal banyaknya data warga yang dicatut menjadi pendukung pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim telah melakukan proses verifikasi sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, KPU telah melakukan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data pendukung yang diserahkan oleh Dharma-Kun untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan atau independen. Dari hasil verifikasi itu, Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Jadi pada prinsipnya terkait dengan proses verifikasi, baik administrasi dan faktual, tahapannya kemarin sudah selesai, dengan penetapan hasil verifikasi faktual yang kami lakukan Kamis kemarin," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Ihwal adanya dugaan pencatutan data pendukung pasangan calon tersebut, Doddy mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan. Ia mencontohkan, pengecekan dilakukan terhadap data dua anak Anies Baswedan yang datanya dicatut menjadi pendukung Dharma-Kun.

Menurut dia, data dua anak Anies Baswedan itu memang masuk sebagai pendukung Dharma-Kun. Data itu juga dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta. Namun, data tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual.

"Kami cek memang yang bersangkutan (dua anak Anies) dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat. Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS," ujar Dody.

Ihwal data warga yang masih muncul dalam situs infopemilu.kpu.go.id sebagai pendukung pasangan Dharma-Kun, Dody menjelaskan, hal itu dikarenakan data dalam situs tersebut masih tergabung. Artinya, data yang memenuhi syarat verifikasi administrasi masih tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun. Padahal, KPU telah melakukan verifikasi faktual, sehingga data yang tidak memenuhi syarat seharusnya tidak lagi muncul di situs itu.

Dody mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU RI untuk melakukan pembaruan data di situs infopemilu.kpu.go.id. Dengan begitu, data yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tidak lagi muncul sebagai pendukung Dharma-Kun.

"Kami sudah lakukan verifikasi faktual untuk putranya Pak Anies dan statusnya tidak memenuhi syarat. Nah seharusnya sudah tidak muncul dalam infopemilu. Nah informasinya sudah dilakukan updating data dan mudah-mudahan datanya sudah menjadi data yang lebih baik lagi," ujar Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyoroti kasus pencatutan KTP warga untuk memenuhi syarat dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pencatutan itu disebut buka saja tidak sesuai prinsip pemilu, melainkan juga melanggar pidana.

Dwi mengatakan, pihaknya juga akan melakukan kroscek ke lapangan untuk memastikan informasi terkait pencatutan data tersebut. Pihaknya juga akan memberikan pemahaman kepada warga melakukan pengecekan terhadap datanya, mengantisipasi data mereka ikut dicatut sebagai dukungan untuk Dharma-Kun.

"Kebetulan saya dan beberapa staf saya juga mengalami kejadian pencatutan ini, padahal tidak pernah merasa mendukung pasangan calon independen mana pun," kata dia, Jumat (16/8/2024).

Ia menegaskan, pihaknya menolak apabila ada rekayasa politik yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Menurut dia, hal itu sama saja membuat kemunduran dalam praktik demokrasi.

Dwi juga mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Apalagi, apabila terjadi pencatutan data warga.

Menurut dia, pencatutan data itu tidak hanya tak sesuai dengan prinsip pemilu. Lebih dari itu, pencatutan data juga telah melanggar undang-undang.

"Menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan pribadi yang bersangkutan merupakan perbuatan tindak pindana," kata Dwi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta membuka posko pengaduan untuk warga yang merasa datanya dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Warga disebut bisa melaporkan kasus pencatutan itu kepada Bawaslu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, Dharma-Kun telah dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta melalui jalur independen. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta menyatakan syarat dukungan yang diperoleh Dharma-Kun telah melebihi batas minimal.

"Andai kata ada masyarakat merasa dicatut namanya, padahal tidak memberikan dukungan, silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Benny, Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menggelar rapat pleno hasil rekapitulasi verifikasi faktual kedua terhadap pasangan calon perseorangan atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Kamis (15/8/2024). Berdasarkan hasil rapat pleno, Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

"Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Di saat KPU mengesahkan calon independen, muncul persoalan fundamental. Warga Jakarta ramai-ramai mengaku namanya dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun. Bahkan, Anies mengumumkan jika KTP dua anaknya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

Hanya saja, sebagian pihak meragukan keabsahan verifikasi KTP dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. Malahan, sebagian warganet mengunggah tangkapan layar jika KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

Anies pun tidak ketinggalan mempermasalahkan dukungan KTP tersebut. Dua anaknya, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan juga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Pun saudara dan rekannya juga ada yang masuk dalam daftar dukungan untuk Dharma-Kun.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," ujarnya melalui akun X @aniesbaswedan dikutip Republikadi Jakarta, Jumat (16/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) Jakarta yang terancam gagal maju, Anies Rasyid Baswedan mengumumkan jika kartu tanda penduduk (KTP) dua anaknya dicatut untuk mendukung pasangan Komjen (Purn) Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto. KPU Provinsi Jakarta mengumumkan jika pasangan independen tersebut lolos verifikasi faktual tahap dua sehingga dipastikan ikut kontestasi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Hanya saja, sebagian pihak meragukan keabsahan verifikasi KTP dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. Malahan, sebagian warganet mengunggah tangkapan layar jika KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

Anies pun tidak ketinggalan mempermasalahkan dukungan KTP tersebut. Dua anaknya, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan juga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Pun saudara dan rekannya juga ada yang masuk dalam daftar dukungan untuk Dharma-Kun.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," ujarnya melalui akun X @aniesbaswedan dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

KPU Provinsi Jakarta meloloskan pasangan Dharma-Kun setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 677.468 dukungan KTP untuk menjadi pasangan cagub dan cawagub melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta. Jumlah itu melebihi syarat minimal dukungan yaitu 618.968 KTP.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan, pihaknya bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia memastikan, prosedur yang dilakukan dalam setiap tahapan telah sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dia menjelaskan, proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta. Tak hanya itu, proses rekapitulasi hasil verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"Kami diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu juga ada teman-teman pemantau," kata Dody menegaskan.

Lolos verifikasi faktual...

Sebelumnya, KPU Jakarta Utara menetapkan 105.895 dukungan untuk pasangan Dharma-Kun yang memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tahap dua calon perseorangan. "Kami sudah melakukan rapat pleno penetapan verifikasi faktual tahap dua hari ini dan hasil ini akan diberikan ke KPU DKI Jakarta," kata Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia menyebutkan dukungan untuk pasangan Dharma-Kun di Jakarta Utara sebanyak 183.820 KTP. Bahder menetapkan 105.895 KTP dinyatakan memenuhi syarat dan 77.925 KTP dinyatakan tidak memenuhi syarat.