BOGOR, KOMPAS.com – J (28), seorang preman yang menjadi dalang pungutan liar (pungli) di pasar tumpah di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, kerap mengancam akan membacok para pedagang jika tidak memberikan uang pungutan yang dimintanya.

J diketahui menggunakan senjata tajam jenis golok dan peluru gotri untuk menakuti pedagang.

"Kalau tidak memberikan sejumlah uang, maka mereka ditakut-takuti, diteror akan dibacok dan sebagainya," ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

Menurut Bismo, J telah menjalankan praktik pungli ini sejak 2020.

Setiap harinya, ia meminta uang antara Rp 5.000 hingga Rp 10.000 dari sekitar 100 pedagang di pasar tumpah tersebut.

"Ada 100 pedagang yang dimintai uang, dan uangnya langsung ke tersangka, tidak ke pihak lain," ujarnya.

Saat penangkapan, J dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil tes urine.

"Yang bersangkutan kita cek urine-nya, dan positif metamfetamin, menggunakan sabu," tutur Bismo.

Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti berupa golok dan peluru gotri di kediaman J, yang diduga digunakan untuk menakut-nakuti pedagang yang menolak membayar pungutan.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho, menambahkan bahwa awalnya J membentuk sebuah paguyuban untuk mengelola kebersihan pasar dan memenuhi kebutuhan para pedagang.

Namun, dalam praktiknya, paguyuban tersebut justru mengalami penyimpangan hingga berubah menjadi ajang pungli yang meresahkan para pedagang.

"Dalam pelaksanaannya, makin ke sini terjadi penyimpangan," ungkap Aji.

Atas perbuatannya, J dijerat Undang-Undang tentang Kepemilikan Senjata Tanpa Izin dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, J juga dijerat Pasal 368 KUHP terkait aksi premanisme dan pemerasan.

BOGOR, KOMPAS.com - Polisi menangkap J (28), seorang dalang preman pasar yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pedagang pasar tumpah di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

“Kita berhasil menangkap tadi malam tersangka premanisme atas nama J. J ini sudah berada, beroperasi di Pasar Merdeka sejak tahun 2020, hingga terakhir kemarin kami tangkap,” ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

Saat ditangkap, J positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Saat penggeledahan, polisi juga menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis golok dan peluru gotri dari tempat tinggal J.

“Yang bersangkutan kita cek urinenya, dan positif metamphetamin menggunakan sabu,” ungkap Bismo.

Golok dan peluru ini digunakan oleh tersangka untuk menakuti para pedagang yang enggan membayar pungutan. J mengancam akan membacok jika pedagang tidak memberikan uang.

Polisi menyebutkan bahwa J telah beroperasi di Pasar Merdeka sejak 2020 dengan dalih membantu para pedagang.

Namun, seiring berjalannya waktu, ia justru menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta sejumlah uang dari pedagang.

“Tersangka ini juga residivis narkoba. Pada Februari 2023, ia juga pernah ditangkap oleh Polresta Bogor Kota atas kepemilikan sabu-sabu dan dihukum penjara di Lapas Paledang selama 8 bulan," ungkap Bismo.

Atas perbuatannya, J dikenakan Pasal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, ia juga dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait aksi premanisme dan pemerasan.

BOGOR, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari mengaku tidak tahu soal aliran dana pungutan liar (pungli) terhadap para pedagang pasar tumpah di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Saat ditanya mengenai hal tersebut, Hery hanya menjawab sekenanya.

“Meneketehe (mana aku tahu?). Yang pasti ke oknum-oknum,” ucap Hery saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/9/2024).

Dugaan pungli terhadap para pedagang pasar tumpah tidak hanya menyeret oknum preman, tetapi juga juga melibatkan oknum dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor.

Mengetahui hal itu, Hery akan menindak tegas oknum DLH yang terbukti terlibat dalam pungli.

“Soal oknum Pemkot mah sudah jelas mekanismenya, pasti ada tindakan dari saya. Saya tidak akan menoleransi jika terbukti,” tutur Hery.

Ia menyebut ada mekanisme penanganan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat pungli dan bisa diproses secara hukum.

“Kalau ASN ada mekanismenya. Bisa juga diproses hukum. Kalau bukan ASN pasti kita hukum disiplin sampai diberhentikan,” ujarnya.

Namun, Hery mengakui pemberantasan pungli yang melibatkan oknum preman, terutama yang berasal dari luar Kota Bogor, lebih sulit ditangani.

“Nah yang sulit kekuatan informal begitu apalagi bukan dari Kota Bogor. Pers harus bantu menekan yang begini,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Bogor Kota tengah mendalami kasus dugaan pungli terhadap para pedagang pasar tumpah.

Dari penyelidikan awal, polisi menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum DLH Kota Bogor.

Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Riznaldi Nugroho mengatakan, informasi ini diperoleh dari pengakuan anggota salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang telah ditangkap.

“Menurut keterangan pelaku pemalakan (pungli), uang yang dikutip dari para pedagang dikumpulkan dan kemudian dibagi hasil ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor," ungkap Aji dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bogor Kota menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) di pasar tumpah Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

“Kami akan memperdalam lidik pada orang-orang yang memungut uang pedagang pinggir jalan atau kaki lima,” ungkap Aji saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (17/9/2024).

Ada dua orang yang disebut kerap melakukan pungli, yakni J dan E, yang dikenal sebagai preman pasar.

Keduanya tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat (ormas).

“Target operasi saudara J dan E. Saat ini lagi menyusun strategi buat ngejaring manusia itu,” kata Aji.

Menurut Aji, pungli dilakukan dengan cara terorganisir.

Beberapa orang secara bergantian mendatangi lapak pedagang untuk memungut uang.

Pedagang dipaksa membayar pungli hingga tiga kali dalam sehari, dengan jumlah antara Rp 80.000 hingga Rp 100.000.

Pungli ini dilakukan kepada 340 pedagang yang mayoritas berasal dari Kabupaten Bogor yang berjualan di sepanjang Jalan Merdeka.

Tidak hanya memaksa pungutan, pedagang juga dipaksa membeli minuman mineral yang dijual dengan harga di atas normal.

“Adapun cara pungli lain dilakukan dengan menjual minuman mineral, (minuman) dijual di atas harga normal,” ungkap Aji.