Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto menyiapkan pasukan khusus untuk mengejar para koruptor, bahkan jika pelaku kejahatan yang masuk kategori luar biasa tersebut sembunyi ke Antartika.

Tak tanggung-tanggung Prabowo bahkan akan menyiapkan anggaran khusus untuk memberantas korupsi.

"Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," ujar Prabowo dalam keterangannya, dikutip Senin (2/9/2024).

Dia menambahkan, salah satu bentuk penggunaan anggarannya itu akan dialokasikan untuk mengejar koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

"Kalaupun dia [koruptor] lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," imbuhnya.

Adapun, Ketua Umum Gerindra ini juga menyebutkan bahwa korupsi merupakan indikator yang membuat suatu negara berada dalam keterpurukan.

Oleh sebab itu, Prabowo menekankan bahwa dirinya tidak akan segan-segan dan pandang bulu untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Semua indikator menunjukkan kita di ambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau bisa, kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan, kurangi, kurangi dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi," pungkas Prabowo

Berdasarkan catatan Bisnis, Prabowo juga sempat mengungkapkan salah satu cara untuk memberantas korupsi di Indonesia yaitu dengan menutup semua lubang yang bisa dikorupsi oleh oknum tertentu.

Selain itu, dia juga bakal memberikan sanksi terhadap penyelenggara negara jika tidak jujur dalam melaporkan kekayaan lewat LHKPN ke KPK.

Sebab, menurutnya, LHKPN KPK bisa menjadi salah satu instrumen untuk mencegah seluruh penyelenggara negara melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

"Saya dukung LHKPN ditegakkan dan para penyelenggara negara harus diberi sanksi jika melaporkan LHKPN tidak jujur. Ini tuh namanya pendekatan secara realis," tutur Prabowo di Gedung KPK Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Selain itu, Prabowo juga bakal mendorong kesejahteraan aparat penegak hukum di Indonesia. Menurutnya, aparat penegak hukum akan melakukan tugasnya dengan baik selama kesejahteraannya terjamin.