Jakarta: Mahkamah Agung (MA) RI dinilai tidak mempunyai perspektif antikorupsi yang kuat usai mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming. MA seharusnya dapat memperberat hukuman sebab korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah Castro menyoroti langkah MA yang mengabulkan PK terpidana korupsi Mardani. Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan PK, namun tetap menyatakan Mardani bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

“Kalau MA punya perspektif anti korupsi yang kuat, dan menganggap korupsi adalah extraordinary crime, harusnya diperberat agar dapat memberikan efek jera (kepada Mardani H Maming),” kata dia, Selasa, 5 November 2024.
Castro mengakui MA telah kehilangan semangat pemberantasan antikorupsi terlebih sejak mendiang hakim Agung Artidjo Alkostar tiada. MA, lanjut Castro, tidak sesangar atau semenakutkan seperti pada masa Artidjo Alkostar karena banyaknya putusan kasasi dan PK yang justru lebih rendah dan cenderung menguntungkan koruptor.

“Banyak putusan kasasi dan PK justru lebih rendah. Terlebih sejak Artidjo sudah tidak di MA sudah tidak sesangar dulu. Jadi tidak heran bahkan putusan pengadilan juga cenderung menguntungkan para koruptor,” ungkap Castro.

Baca juga: Pakar Minta Pengawasan Proses PK Mardani Maming Agar Sesuai Aturan

Terpisah Pakar Hukum Untirta Banten Agus Prihartono menilai seyogyanya peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani H Maming dapat ditolak. Menurutnya, hukuman bagi terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani H Maming seharusnya dapat diperberat seperti saat kasasi.

“Mahkamah Agung (MA) ini memang sudah ada track record (menolak kasasi Mardani H Maming). Dari kasasinya tersebut harusnya itu kan bisa suatu dijadikan dasar dan alasan,” jelas Agus.

Agus menegaskan, dikabulkannya PK Mardani H Maming seharusnya dapat didasari oleh adanya novum baru. Menurut Agus, hal tersebut merupakan syarat dikabulkan atau diterimanya PK. “Yang pasti kalau kita PK itu harus ada novum baru. Dan dalam PK itu harus ada dasar dua alat bukti juga,” tegas dia.

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusan terhadap permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. MA mengabulkan permohonan PK, namun tetap menyatakan Mardani H Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H Maming tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tersebut," demikian putusan PK tersebut seperti dikutip dari situs kepaniteraan MA, Selasa, 5 November 2024.

Sementara itu, putusan MA soal PK Mardani H Maming berbanding terbalik dengan saat kasasi yang kala itu menolak kasasi terdakwa. Mardani H Maming mengajukan kasasi lantaran hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengklaim Kejaksaan Agung sudah menyiapkan lahan 1.000 hektare lahan sitaan dari koruptor di Banten untuk membangun perumahan rakyat. Setelah aset sitaan itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Ara berharap urusan birokrasi bisa dipermudah. Dengan begitu, lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan.

“Tanah koruptor disita, ya kasih sama rakyat, lah,” kata Ara dalam acara groundbreaking pembangunan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, Jumat, 1 Oktober 2024. “Saya pikir, tanah (seribu) hektare di Banten ini akan sangat bermanfaaat bagi rakyat yang membutuhkan.”

Ara merupakan politikus Partai Gerindra yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan program 3 juta rumah gratis. Program tersebut merupakan program yang dijanjikan Prabowo saat kampanye dalam Pilpres 2024.

Untuk merealisasikan program ini, ia diberi anggaran Rp5 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut lebih rendah ketimbang anggaran 2024 sebesar Rp14 triliun. Karena itu, selain mengharapkan lahan sitaan Kejaksaan Agung, ia mengajak para pengusaha membantu merealisasikan program 3 juta rumah. Salah satunya, Pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, yang membangun 250 rumah di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten.

Selain Aguan, ia menggandeng Prajogo Pangestu bos Barito Pasifif, Boy Thohir dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk, Franky Widjaja dari Sinar Mas Group, serta Lawrence Barki dari Grup Harum Energy.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengklaim Kejaksaan Agung sudah menyiapkan lahan 1.000 hektare lahan sitaan dari koruptor di Banten untuk membangun perumahan rakyat. Setelah aset sitaan itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Ara berharap urusan birokrasi bisa dipermudah. Dengan begitu, lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan.

“Tanah koruptor disita, ya kasih sama rakyat, lah,” kata Ara dalam acara groundbreaking pembangunan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, Jumat, 1 Oktober 2024. “Saya pikir, tanah (seribu) hektare di Banten ini akan sangat bermanfaaat bagi rakyat yang membutuhkan.”

Ara merupakan politikus Partai Gerindra yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan program 3 juta rumah gratis. Program tersebut merupakan program yang dijanjikan Prabowo saat kampanye dalam Pilpres 2024.

Untuk merealisasikan program ini, ia diberi anggaran Rp5 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut lebih rendah ketimbang anggaran 2024 sebesar Rp14 triliun. Karena itu, selain mengharapkan lahan sitaan Kejaksaan Agung, ia mengajak para pengusaha membantu merealisasikan program 3 juta rumah. Salah satunya, Pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, yang membangun 250 rumah di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten.

Selain Aguan, ia menggandeng Prajogo Pangestu bos Barito Pasifif, Boy Thohir dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk, Franky Widjaja dari Sinar Mas Group, serta Lawrence Barki dari Grup Harum Energy.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada Kamis, 31 Agustus 2024. Pertemuan tersebut membahas soal legalitas tanah untuk membangun program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang kerap disapa Ara ini bermaksud untuk memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor yang saat ini dipegang oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Menurutnya, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk perumahan guru, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah dan ASN yang bergaji rendah yang belum memiliki rumah.

"Kalau Pak Jokowi kemarin di mana-mana bagi sertifikat tanah, saya mau Pak Presiden Prabowo Subianto bagi-bagi rumah. Caranya gitu, tanah-tanah sitaan dari koruptor dikembalikan buat rakyat. Tapi itu diagunkan, jaminannya adalah tanahnya, dan juga kalau dia personel TNI-Polri, pegawai ASN, dia punya slip gaji, kita kasih (tenor) 20 tahun atau 30 tahun sehingga cicilannya tidak mahal," ujarnya dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Selanjutnya, pertemuan Ara dengan Ateh ini juga bertujuan agar tanah sitaan tersebut dapat menjadi pembahasan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sehingga menurutnya dapat disetujui dan dilegalkan sebelum dibangun menjadi rumah.

"Saya sudah bicara dengan Kepala BPKP supaya aman. Karena ini nggak menggunakan uang negara, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Dan diserahkan nanti kita lihat bagaimana kepada rakyat," katanya saat ditemui sebelum melakukan rapat kerja bersama Komisi V DPR RI dalam rangka perkenalan dan penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Selain itu, Ara juga ingin melakukan efisiensi pengeluaran anggaran di kementeriannya untuk realisasi program 3 juta rumah. Salah satunya dengan menawarkan sistem belanja yang terpusat. Jadi kementeriannya langsung memesan bahan baku, khususnya untuk pembuatan rumah, langsung ke pabriknya, baik itu pabrik semen, besi, dan lain sebagainya.

"Kalau kita deal sama pabrik semen dan minta diskon Akan murah harga jual untuk rakyat karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun. Saya mau minta Pak Ateh kepala BPKP untuk mengizinkan itu. Jadi kita bukan hanya mengamankan uang negara tapi juga membuat efisien uang negara," imbuh Ara.

Sebagai informasi, dana untuk membangun rumah di tahun 2024 hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Menurutnya, angka tersebut merupakan dana yang kecil untuk membangun program 3 juta rumah. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, anggaran untuk perumahan sebanyak Rp 14,681 triliun. Menurut Ara, dengan anggaran tersebut, realisasi pembangunan perumahan hanya sekitar 200 ribuan unit.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait pada Selasa (22/10) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Pertemuan itu membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat.

Dalam keterangannya, Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar lima juta unit rumah bagi masyarakat.

Oleh karenanya, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

"Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya," kata Burhanuddin.

Dia mengatakan, Kejaksaan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman per hari ini telah memulai proses pengadaan lahan tersebut. Ditargetkan, tidak lama lagi sudah ada kejelasan mengenai jumlah luas yang dapat diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dipergunakan.

Burhanuddin menyampaikan, bahwa Kejaksaan siap untuk memenuhi permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan pendampingan terhadap pengadaan barang dan jasa di Kementerian tersebut, khususnya terhadap pembuatan peraturan guna mewujudkan pembangunan yang sah dan legal sesuai payung hukum.

Pada kesempatan yang sama, Maruarar Sirait berterima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, program ini merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal.

"Kita harus bergerak cepat dan mencari solusi untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor yang dapat dipergunakan oleh rakyat sebagai tempat tinggal. Lahan-lahan tersebut banyak yang berada di wilayah strategis seperti Jabodetabek," imbuhnya.

Dia menuturkan bahwa upaya ini dalam rangka mewujudkan 100 Hari Program Presiden Prabowo Subianto dengan bergotong royong dalam membangun perumahan untuk rakyat.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis usia koruptor termuda dan tertua sepanjang 2023. Hal ini terungkap dalam laporan pemantauan proses persidangan dan perkara korupsi yang dilakukan ICW dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan, koruptor termuda berusia 22 tahun, sedangkan yang tertua berusia 75 tahun.

"Pelaku paling muda berusia 22 tahun atas nama Rici Sadian Putra. Akibat perbuatannya, negara rugi Rp389 juta," kata Kurnia di Cikini Lima, Jakarta Pusat, pada Senin (14/10/2024).

"Sedangkan yang paling tua bernama Fazwar Bujang, 75 tahun, yang berprofesi sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007-2012. Ia melakukan praktik korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp6,7 triliun," sambungnya.

Kurnia juga menjelaskan, sepanjang 2023 terdapat sebanyak 1.649 perkara dengan 1.718 terdakwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan 2022, yang mencatat 2.056 perkara dan 2.249 terdakwa.

"Angkanya menurun dari 2022. Namun, pada 2022 ke bawah, kita masih menggabungkan jumlah terdakwa pengadilan tingkat pertama dan banding, serta kasasi dan peninjauan kembali. Sekarang, kami hanya mencatat tingkat pertama saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Kurnia menambahkan bahwa laporan tersebut juga memuat latar belakang atau pekerjaan para terdakwa.

Terdakwa terbanyak berasal dari kalangan swasta (252), pegawai pemda (207), kepala desa (139), perangkat desa (51), pegawai (49), pegawai BUMN (43), pegawai BUMD (26), dan lainnya.

"Perangkat desa dan kepala desa jumlahnya cukup signifikan, dan ini selalu menjadi temuan ICW. Perangkat desa dan kepala desa sering kali menjadi lima besar pelaku korupsi," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Laporan ICW: Koruptor Termuda 22 Tahun, Tertua 75 Tahun", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/16294381/laporan-icw-koruptor-termuda-22-tahun-tertua-75-tahun.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2023 ada puluhan terdakwa korupsi yang divonis bebas dan lepas oleh pengadilan tingkat pertama. Jumlah tersebut berdasarkan pemantauan terhadap 866 perkara yang disidangkan di pengadilan dengan jumlah terdakwa 898 orang.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, jumlah terdakwa korupsi yang divonis bebas dan lepas itu sebanyak 59 orang. Mereka merupakan gabungan dari perkara yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung.

"Vonis bebas dan lepas, tahun 2023 jumlahnya ada 59 orang, 48 [orang] diputus bebas, 11 [orang] diputus lepas," kata Kurnia dalam diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Tren Vonis Korupsi 2023' di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Dalam pemaparannya, Kurnia juga mengungkapkan pengadilan mana saja yang sering menjatuhkan vonis bebas dan lepas terhadap terdakwa korupsi. Terbanyak yakni Pengadilan Tipikor Makassar, dengan total 16 terdakwa bebas atau lepas.

"Pengadilan yang paling sering memutus lepas, Pengadilan Tipikor Makassar ada 16 terdakwa bebas tahun 2023 atau lepas," kata dia.

Pengadilan lainnya yang juga sering memvonis bebas atau lepas adalah Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap sembilan orang; Pengadilan Negeri Pontianak terhadap delapan orang; Pengadilan Negeri Medan terhadap enam orang; dan Pengadilan Negeri Jayapura terhadap tiga orang.

Jika dibandingkan dengan tren vonis pada tahun 2022, Kurnia menyebut jumlah itu mengalami penurunan. Pada tahun 2022, jumlah vonis bebas atau lepas yakni sebanyak 134 orang.

"Tren vonis bebas dan lepas, ada pengurangan dari 2022, yang berjumlah mencapai 134 orang. Sementara, 2023 [sebanyak] 59 terdakwa," ucap Kurnia.

Tren itu juga sekaligus penurunan dari tahun 2021 dan 2020. Pada 2021, jumlah vonis bebas atau lepas yakni sebanyak 107 orang. Kemudian, pada 2020, jumlah vonis bebas atau lepas yaitu sebanyak 66 orang.

Dalam laporan yang sama, ICW juga mengungkapkan rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi sepanjang 2023, yakni hanya 3 tahun 4 bulan penjara.

Kemudian, pemantauan ini juga turut melihat bagaimana majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa. Dari total 830 persidangan dengan pemidanaan yang mengakomodir hukuman denda, pemantauan ini menemukan bahwa total penjatuhan pidana denda tersebut sebesar Rp 149.310.000.000.

Dalam temuan ICW, angka itu mengalami penurunan, setidaknya jika dibandingkan tahun 2021, dengan total pidana denda mencapai Rp 202 miliar.

Selain itu, ICW juga memantau terkait pidana uang pengganti yang dijatuhkan terhadap terdakwa korupsi. Dalam Pasal 17 UU Tipikor, pengenaan uang pengganti tidak hanya bisa dijatuhkan pada delik korupsi kerugian keuangan negara saja, namun dapat dikenakan pada setiap perbuatan. Salah satunya termasuk suap-menyuap.

Dari hasil pemantauan ICW, jumlah total kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa korupsi sepanjang 2023 mencapai Rp 56.075.087.787.308.

Namun, Kurnia menyebut, jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa justru hanya sebesar Rp 7,3 triliun. Bahkan, kata dia, jumlah tersebut belum tentu bisa kembali kepada negara.

"Kenapa? Ada dua persoalan. Satu, problem eksekusi putusan yang seringkali tidak mudah. Kedua, soal switch hukuman ke pidana penjara pengganti," ucap kurnia.

"Jadi, angka ini belum tentu bisa dieksekusi langsung dan belum tentu Rp 7,3 triliun. Tapi, jumlah kerugian negara tidak mungkin berkurang, pasti Rp 56 triliun," papar dia.

Jumlah kerugian negara itu terbilang meningkat dibandingkan tahun 2022, dengan jumlah kerugian negara mencapai sebesar Rp 48,7 triliun.

Sedangkan untuk tindak pidana korupsi lainnya, seperti suap-menyuap sebesar Rp 288.167.391.772 atau Rp 288,1 miliar. Kemudian, jumlah penerimaan gratifikasi yang tergolong sebagai suap sebesar Rp 124.346.839.098 atau Rp 124,3 miliar. Terakhir, untuk pemerasan yakni sebesar Rp 1.994.978.709 atau Rp 1,9 miliar.

Dalam laporannya, ICW mengungkapkan bahwa pasal terkait kerugian negara di dalam UU Tipikor menjadi yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku korupsi.

Sementara itu, untuk putusan menggunakan UU Anti Pencucian uang, ICW mengungkapkan bahwa majelis hakim hanya mengenakan pasal tersebut untuk 13 terdakwa. Padahal, terdapat 17 terdakwa yang dituntut oleh penuntut umum menggunakan delik tersebut.

Instrumen pidana tambahan juga turut menjadi perhatian ICW dalam pemantauan tren vonis tersebut. Salah satunya, yakni terkait pencabutan hak tertentu, lebih spesifik hak politik bagi terdakwa dengan latar belakang pejabat publik.

Kurnia menjelaskan, bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan, setidaknya ditemukan ada 13 vonis dengan substansi pidana tambahan pencabutan hak tertentu.

Dari jumlah itu, lanjutnya, di antaranya terdapat 11 vonis yang dijatuhi pencabutan hak untuk dipilih, sementara sisanya dicabut hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah.

Adapun laporan tren vonis tersebut mengambil rentang waktu pencarian dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. ICW menggunakan sumber primer yakni rujukan data di kanal direktori putusan MA.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa rata-rata vonis koruptor pada 2023 hanya 3 tahun 4 bulan penjara saja. Angka tersebut merupakan hasil pemantauan tren vonis korupsi yang dilakukan oleh ICW sepanjang tahun kemarin.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengungkapkan, rata-rata tersebut berdasarkan pemantauan terhadap 866 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah terdakwa 898 orang.

Jumlah tersebut merupakan gabungan dari perkara yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung.

"Rata-rata hukuman penjara, berdasarkan data yang ICW pantau, rata-rata hukuman penjara pelaku korupsi dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 hanya 3 tahun 4 bulan penjara," ujar Kurnia dalam diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Tren Vonis Korupsi 2023', di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Berkaca dari hasil itu, Kurnia menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi masih menjadi masalah bagi aparat penegak hukum.

"Jadi, omong kosong kalau ada yang mengatakan kalau kita sudah serius dalam menindak pelaku korupsi," kata dia.

"Proses penyidikannya bermasalah, temuan tren dari penindakan, ternyata vonisnya pun tidak menggambarkan pemberian efek jera," imbuhnya.

Rata-rata vonis 2023 itu juga sama dengan tren pada 2022. Pada tahun 2022, rata-rata vonis 40 bulan alias 3 tahun dan 4 bulan penjara.

"Tren hukuman penjara 2022, 40 bulan penjara. Jadi sebenarnya sama dengan tahun 2023. Itu yang kita lihat," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kurnia membeberkan jumlah denda yang dijatuhkan pada 2023. Dari total 830 persidangan dengan pemidanaan yang mengakomodir hukuman denda, hasil pemantauan menunjukkan bahwa total penjatuhan pidana pokok tersebut sebesar Rp 149.310.000.000

"Bila dirata-ratakan, maka pengenaan denda pada setiap terdakwa sebesar Rp 180 juta," kata Kurnia.

Kemudian Kurnia juga membeberkan total vonis pidana tambahan uang pengganti sepanjang tahun 2023 adalah Rp 7,3 triliun.

Adapun kasus-kasus yang ditangani oleh penegak hukum sepanjang 2023, yang terkait dengan kerugian keuangan negara mencapai sebesar Rp 56 triliun; sedangkan perkara suap Rp 228 miliar; lalu gratifikasi sebanyak Rp 124 miliar.

"Untuk pemerasan sebesar Rp 1,9 miliar," kata Kurnia.

Kurnia membeberkan, pemantauan ini dibagi menjadi tiga penilaian vonis. Yakni kategori ringan di bawah 4 tahun; kategori sedang yakni 4 sampai 10 tahun; dan kategori berat di atas 10 tahun. Pada 2023, menurut Kurnia, 615 putusan kategori ringan; 206 kategori sedang; dan hanya 10 kategori berat.

"Pengadilan masih lebih sering mengganjar terdakwa dengan vonis ringan. Sedangkan tahun 2023, untuk vonis berat hanya dikenakan kepada 10 terdakwa," kata dia.

"Tren semacam ini praktis tidak pernah berubah, setidaknya sejak tahun 2020 lalu. Artinya, kesimpulan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman masih permisif terhadap praktik korupsi besar kemungkinan benar adanya," sambungnya.

Dalam pemantauan tahun 2023, ICW menggunakan sumber primer yakni data di dalam kanal Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA).

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) mengamankan buronan korupsi, Khuslaini (52) di Batam pada Selasa (1/10/2024).

Khuslaini merupakan terpidana kasus korupsi yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Solok.

"Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Satgas SIRI Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Batam sekitar pukul 15.15 WIB," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar dalam keterangan resmi, Selasa (1/10/2024).

Khuslaini terlibat dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi Balai Pemuda di Kabupaten Solok pada tahun 2013.

Wanita kelahiran Padang ini terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1148 K/Pid.Sus/2016 yang dikeluarkan pada 18 Agustus 2016.

Khuslaini divonis dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta.

Selain itu, Khuslaini juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 101,5 juta.

Penangkapan terhadap Khuslaini berjalan lancar tanpa perlawanan, dan terpidana bersikap kooperatif selama proses penahanan.

"Saat ini, Khuslaini dititipkan di Kejaksaan Negeri Batam untuk kemudian diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor dari Kejaksaan Negeri Solok guna menjalani eksekusi hukuman," lanjut dia.

Penangkapan ini merupakan bagian dari program Tabur Kejaksaan. Jaksa Agung sendiri terus menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memonitor dan menangkap buronan yang masih berkeliaran.

"Tidak ada tempat yang aman bagi buronan. Kami mengimbau agar mereka segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Harli.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango ragu Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa menjalankan program prioritas untuk memburu koruptor. Hal itu menurut Nawawi lantaran terkendala dengan anggaran.

Bahkan, ia mengatakan baru mengetahui bahwa rencana Prabowo itu membutuhkan anggaran khusus untuk menangkap koruptor sekaligus memberantas korupsi di Indonesia. “Saya baru dengar malah itu," kata Nawawi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Nawawi ia pesimistis lantaran merasa terdapat perbedaan kesepahaman dalam pendanaan untuk KPK. Ia mencontohkan sikap DPR yang menolak permintaan penambahan anggaran yang diajukan KPK.

"Kami belum bicara yang ke depannya. Yang kami hadapkan tadi saja kita sedikit kecewa. Bahwa anggaran yang kami mohonkan penambahan itu untuk pembayaran gaji pegawai saja itu tidak terpenuhi," kata dia.

Sebelumnya KPK mengajukan penambahan anggaran untuk komisi antirasuah itu pada pembahasan RAPBN 2025. Namun usul itu ditolak dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam rapat itu, Ketua Komisi III Bambang Wuryanto menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak karena kondisi fiskal negara sangat mepet. "Cekaknya anggaran hari ini, bapak ibu terutama para ketua sekalian paham kondisi keuangan negara kita, begitu mepetnya fiskal kita," kata Bambang.

Adapun, KPK sedianya memiliki pagu indikatif sebesar Rp 1,12 triliun. Tambahan anggaran yang diajukan untuk tahun ini sebesar Rp 117,12 miliar.

"Usulan tambahan anggaran KPK tersebut tidak disetujui oleh lobi kita disini," kata Bambang.

Sebelumnya, saat menutup Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra pada Sabtu (31/8) Prabowo menyampaikan komitmennya memberantas korupsi yang dianggapnya telah menjadi masalah serius di Indonesia. Ia pun mengatakan akan menyisihkan dana khusus untuk pemberantasan serta pengejaran koruptor.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga berkomitmen akan memaksimalkan perburuan koruptor yang lari ke luar negeri. Ia bahkan mengatakan akan mengirimkan pasukan khusus untuk mengejar koruptor ke luar negeri.

"Walaupun mereka (koruptor) lari ke Antartika, saya akan mengirim pasukan khusus untuk mencarinya di sana," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto menyiapkan pasukan khusus untuk mengejar para koruptor, bahkan jika pelaku kejahatan yang masuk kategori luar biasa tersebut sembunyi ke Antartika.

Tak tanggung-tanggung Prabowo bahkan akan menyiapkan anggaran khusus untuk memberantas korupsi.

"Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," ujar Prabowo dalam keterangannya, dikutip Senin (2/9/2024).

Dia menambahkan, salah satu bentuk penggunaan anggarannya itu akan dialokasikan untuk mengejar koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

"Kalaupun dia [koruptor] lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," imbuhnya.

Adapun, Ketua Umum Gerindra ini juga menyebutkan bahwa korupsi merupakan indikator yang membuat suatu negara berada dalam keterpurukan.

Oleh sebab itu, Prabowo menekankan bahwa dirinya tidak akan segan-segan dan pandang bulu untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Semua indikator menunjukkan kita di ambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau bisa, kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan, kurangi, kurangi dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi," pungkas Prabowo

Berdasarkan catatan Bisnis, Prabowo juga sempat mengungkapkan salah satu cara untuk memberantas korupsi di Indonesia yaitu dengan menutup semua lubang yang bisa dikorupsi oleh oknum tertentu.

Selain itu, dia juga bakal memberikan sanksi terhadap penyelenggara negara jika tidak jujur dalam melaporkan kekayaan lewat LHKPN ke KPK.

Sebab, menurutnya, LHKPN KPK bisa menjadi salah satu instrumen untuk mencegah seluruh penyelenggara negara melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

"Saya dukung LHKPN ditegakkan dan para penyelenggara negara harus diberi sanksi jika melaporkan LHKPN tidak jujur. Ini tuh namanya pendekatan secara realis," tutur Prabowo di Gedung KPK Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Selain itu, Prabowo juga bakal mendorong kesejahteraan aparat penegak hukum di Indonesia. Menurutnya, aparat penegak hukum akan melakukan tugasnya dengan baik selama kesejahteraannya terjamin.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mempertegas komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya, bakal menyediakan anggaran untuk memburu koruptor.

KPK pun angkat bicara terkait komitmen Presiden terpilih tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut bahwa anggaran KPK selama ini masih memadai.

"Anggaran KPK sampai dengan saat ini masih memadai. Dan bila ada kekurangan di tahun berjalan, selalu dipenuhi oleh Kementerian Keuangan," ujar Tessa saat dikonfirmasi, Minggu (1/9).

Ia pun menegaskan selama ini anggaran tak menjadi kendala bagi komisi antirasuah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

"Tidak [ada kendala anggaran]," imbuh dia.

Sebelumnya, komitmen Prabowo itu disampaikan saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra, di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8) kemarin.

Dia mengungkapkan bahwa akan menyediakan anggaran khusus untuk mengejar para koruptor di mana pun mereka berada.

"Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," kata Prabowo di penutupan Rapimnas Gerindra, Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

"Kalaupun dia [koruptor] lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," tegas dia.

Bagi Prabowo, korupsi adalah ganjalan utama kebangkitan bangsa. Maka, untuk mewujudkan kebangkitan Indonesia, sebisa mungkin ia harus menekan korupsi dalam waktu singkat.

"Kalau bisa, kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan, kurangi, kurangi dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi," katanya.

Selaras dengan komitmennya untuk memberantas korupsi, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melawan dan memberantas penyelundupan serta permasalahan narkoba.

"Kita juga harus bersama-sama memberantas penyelundupan, apalagi menyelundupkan dan menjual narkoba. Saya bertekad memimpin perang memberantas narkoba," pungkas Prabowo.