Solo: Ribuan pedagang Pasar Jongke dijadwalkan boyong atau pindahan dari pasar darurat ke bangunan baru pasar Jumat, 26 Juli 2024. Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Pasar Jongke pada Sabtu, 27 Juli 2024.

"Jumat besok ada boyongan. Persiapannya dari jam 2 siang, mungkin mulainya agak sore. Nanti ada kirab boyongannya juga,” ujar Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Agus Santoso, di Solo, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia berharap pasar yang baru dapat memberi berkah para pedagang yang menghuninya. Sebelumnya, sebanyak 1.216 pedagang menghuni pasar darurat di Lapangan Jegon, Pajang, Solo.
“Harapannya pasar baru ini bisa laris dan ramai pembeli. Jadi Jumat ada boyongan pedagang dulu setelah sebelumnya juga ada umbul donga. Lalu Sabtunya diresmikan Presiden Jokowi,” imbuhnya.

Baca juga: Pedagang Pasar Baru Kota Bandung Protes Kenaikan Harga Sewa Lapak

Diketahui, revitalisasi Pasar Jongke dilakukan dengan pembangunan ulang dan perluasan area pasar. Revitalisasi dimulai sejak pertengahan 2023 dengan anggaran dari Kementerian PUPR senilai Rp138 miliar.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI memastikan beberapa proyek di Solo diselesaikan pembangunanya tahun ini. Beberapa diantaranya Taman Balekambang yang telah diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis, 25 Juli 2024, dan Pasar Jongke yang akan diresmikan Presiden Jokowi, Sabtu besok.

"Ya kalau PUPR sebenarnya masih banyak yang di Solo. Yang diresmikan Pak Presiden Sabtu besok ada Pasar Jongke. Underpass Simpang Joglo insya Allah bisa segera berfungsi, insyaallah tahun ini. Alun-alun Keraton insyaallah juga tahun ini," ungkap Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

(MEL)

Yogyakarta: Para pedagang yang tergabung dalam kelompok pedagang kaki lima (PKL) di Teras Malioboro 2 Yogyakarta meminta pemerintah setempat mengakomodasi suara seluruh pedagang. Kelompok yang mengatasnamakan Koperasi Paguyuban Tri Dharma ini meminta pemerintah tak hanya menampung suara minoritas pedagang yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

Ketua Koperasi Paguyuban Tri Dharma, Arif Usman, mengatakan kelompoknya butuh ruang dialog terkait rencana relokasi para pedagang ke lokasi baru direalisasikan pada 2025.

"Bukan hanya sosialisasi bahwa anda ditempatkan di sini, posisinya seperti ini harus menerima, bukan itu, karena kami sebagai subjek bukan objek," kata Arif di area Teras Malioboro 2 Yogyakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Arif mengatakan para pedagang di dalam kelompok koperasi tidak menolak rencana relokasi pemerintah. Menurut dia rencana itu semestinya dilakukan perbincangan dengan para pihak terdampak langsung.
Ia menyatakan perlu adanya pembahasan jalan tengah berkaitan kemauan pemerintah dan masa depan kehidupan para pedagang. Sejauh inikebijakan pemerintah merelokasi para pedagang di kawasan Ketandan dan Beskalan, Kota Yogyakarta itu tak melibatkan pedagang di kelompok koperasi itu.

Ia mengungkapkan kabar relokasi para pedagang dari Teras Malioboro 2 didapat media sosial. "Yang dilibatkan adalah orang-orang tertentu, bukan dari kami," jelas Arif.

Sementara Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, meminta pemerintah transparan dengan segala kebijakan yang akan dilakukan, termasuk untuk merelokasi para pedagang tersebut. Tak hanya transparan, kebijakan pemerintah juga harus partisipatif, transparan, dan bisa menyejahterakan.

"Jadi harus ada komunikasi dua arah. Terlebih ada 1.041 orang pedagang terdampak di Teras Malioboro 2," ungkap Supriyati.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wisnu Hermawan, mengklaim sudah melibatkan perwakilan pedagang terkait rencana Teras Malioboro 2 diubah menjadi Jogja Planning Gallery (JPG). Menurutnya Pemerintah DIY menyiapkan dua tempat baru relokasi, yakmi di eks Toko Makmur Jaya di Ketandan dan di samping parkir Beskalan, kawasan Malioboro.

"Teman-teman Pemkot (Yogyakarta) coba kami hubungi dan sudah berkomitmen proses sosialisasi ini terus dilakukan secara bertahap," kata Wisnu.

(DEN)

Yogyakarta: Pemerintah di Yogyakarta dituding tak melibatkan pedagang Teras Malioboro 2 terkait rencana relokasi. Namun, Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Beny Suharsono membantah hal itu.

"Semuanya dilibatkan. Pelibatannya tak seluruhnya, kan ada perwakilan-perwakilan," kata Beny dihubungi pada Selasa, 16 Juli 2024.

Pengelolaan Teras Malioboro merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Beny mengatakan upaya yang dilakukan apabila terjadi persoalan harus ditempuh dengan dialog.
"Saya berikan kewenangan sepenuhnya manajemen ke Pemkot (Yogyakarta) dialog-dialog supaya kondusif," kata dia.

Baca juga: PKL Teras Malioboro 2 Protes Penanganan Kasar Aparat

Ia meminta Pemkot Yogyakarta menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan para pedagang Teras Malioboro 2. Ia berharap masalah yang sempat muncul bisa segera teratasi.

Para pedagang di Teras Malioboro 2 sebelumnya memprotes rencana relokasi. Menurut pedagang, keputusan itu semakin menyusahkan. Bukan hanya terancam kembali digusur, namun tempat relokasi seperti Teras Malioboro 2 sangat tak memadai.

Para pedagang menilai pemerintah semestinya bisa berdialog dengan para PKL. Pasalnya, rencana relokasi para pedagang dari Teras Malioboro 2 dinilaii tak transparan.

"Selama proses (ada) dialog, yang diinginkan para pedagang adalah penundaan proses relokasi. Ini yang perlu dicatat," ucap Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Muhammad Raka Ramadhan, selaku pendamping hukum para PKL.

(MEL)

Yogyakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dituding tak memiliki kepedulian pada pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Setelah sempat direlokasi ke Teras Malioboro 2, para pedagang kini akan kembali direlokasi.

Kondisi itu membuat para pedagang kian susah. Bukan hanya terancam kembali digusur, namun tempat relokasi seperti Teras Malioboro 2 sangat tak memadai.

Salah seorang pedagang, Supriyati mengatakan sejumlah hal yang membuat pedagang mengeluh di Teras Malioboro 2, salah satunya sepi dan tidak meratanya pengunjung. Situasi itu berimbas pada pendapatan para pedagang.
"Ada hal-hal lain yang membuat, termasuk akhir-akhir ini lampu beberapa kali mati," kata dia.

Situasi itulah yang memicu protes para pedagang, termasuk dengan menjajakan barang dagangan di kawasan pedestrian Malioboro. Selain itu, protes yang berujung bersitegang juga terjadi pada Sabtu malam, 13 Juli 2024.

Para pedagang sempat terkurung di area Teras Malioboro 2 dan terdapat aparat, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kondisi itu memicu protes lebih keras para pedagang

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta sebagai pedamping hukum menyayangkan terjadinya hal itu. LBH Yogyakarta menuding Pemkot Yogyakarta tak mampu membaca situasi dan mencoba mencari solusi yang baik dengan para pedagang.

"Posisi pintunya (Teras Malioboro 2) ditutup, lalu teman-teman pedagang mau keluar jelas tidak bisa. Pengunjung mau masuk juga tidak bisa. Terjadilah dorong-dorongan. Itu yang kami sayangkan," kata Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Muhammad Raka Ramadhan.

Penutupan pintu gerbang terjadi selepas petang hari. Kondisi itu praktis membuat para pedagang terkurung di area itu.

Ia mengatakan pemerintah semestinya bisa berdialog dengan bagi bersama para pedagang. Poin penting yang ia soroti yakni relokasi para pedagang dari Teras Malioboro 2 tak transparan sehingga memicu protes.

Raka mengatakan relokasi merupakan tindakan yang berimbas pada banyak hal, termasuk perekonomian para pedagang. Semestinya, kata dia, para pedagang harus dilibatkan sejak awal.

"Selama proses (ada) dialog, yang diinginkan para pedagang adalah penundaan proses relokasi. Ini yang perlu dicatat," ujarnya.

Sementara, Kepala UPT Malioboro Ekwanto mengatakan penutupan pintu Teras Malioboro 2 dilakukan karena para pedagang berjualan di kawasan pedestrian. Ia mengatakan tindakan PKL berjualan di kawasan pedestrian Malioboro menyalahan aturan.

Ia mengklaim pemerintah sudah berupaya memberikan fasilitas lokasi berdagang. Bahkan, kata dia, fasilitas air hingga listrik tak dipungut biaya. "Semua gratis," ucapnya.

Hingga kini, rencana relokasi kedua pedagang Teras Malioboro 2 masih jadi persoalan. Belum ada titik temu ataupun solusi yang disepakati antara pemerintah setempat dan para pedagang.

(WHS)