TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki cara khusus agar pedagang pasar tradisional terutama yang sudah lanjut usia (Lansia) mulai terbiasa menggunakan layanan pembayaran retribusi secara digital.

Kota Yogyakarta awal November ini meluncurkan layanan khusus pembayaran retibusi pasar digital Quick Response Indonesian Standard Dinamis (Qrisna) Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat. Layanan ini bakal diterapkan ke seluruh pasar tradisional di Yogyakarta mulai 11 November 2024 mendatang.

"Pedagang pasar tradisional banyak yang sudah berusia lanjut, jadi kami akan memberikan fasilitas bagi mereka yang kesulitan mengakses layanan pembayaran retribusi digital ini," kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani Selasa 5 November 2024.

Ambar menjelaskan, layanan retibusi digital ini dapat diakses melalui aplikasi layanan terpadu pemerintah Kota Yogyakarta yang disebut Aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Untuk mendapatkan QR Code pembayaran retribusi itu bisa diakses di dalam aplikasi JSS ini.

Nah, bagi pedagang lansia, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta juga sudah membentuk tim khusus namanya Laskar Gercep Penagihan. Para petugas inilah yang akan berkeliling dan membawa aplikasi serta print sehingga pedagang yang disambangi dapat membayar langsung dan menerima print out bukti pembayarannya saat itu juga.

Ambar mengatakan layanan ini menjadi upaya pemerintah membiasakan pembayaran retribusi secara digital sekaligus meningkatkan pendapatan daerah secara efektif.

"Target retribusi daerah tahun ini Rp 20 miliar dan tahun depan targetnya Rp 24 miliar," ujarnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto. Sugeng menuturkan layanan retribusi digital ini sebenarnya untuk menjaga asas transpransi dalam setiap transaksi dan memudahkan para pedagang dalam membayar retribusi.

"Karena layanan ini transaksi dapat dilakukan secara real-time dan terintegrasi langsung dengan sistem milik pemerintah," ujarnya.

Sugeng menuturkan target pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta secara keseluruhan pada tahun 2024 ini sebesar Rp 1 triliun. Sehingga perlu akselerasi salah satunya peningkatan retribusi pasar di Kota Yogyakarta.

Jakarta -

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak sejumlah pasal terkait aturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Salah satunya aturan mengenai penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

Sebab selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Dia (pedagang) selama ini menikmati dari jualan rokok seperti biasanya kemudian ada peralihan itu (pindah ke rokok ilegal) ya kan itu mengurangi pendapatan," ucap Mujiburrohman.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya lagi.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) berencana akan mengguyurkan dana Rp 300 miliar untuk membantu permodalan UMKM. Hal ini termasuk dengan para pedagang Pasar Tanah Abang.

Rencana itu disampaikan Cagub Nomor Urut 3 Pramono Anung dalam menjawab pertanyaan terkait penurunan omset para pedagang pasar tradisional di DKI Jakarta beberapa Waktu terakhir. Menurutnya, hal yang membuat pengunjung sepi bukan kualitas, melainkan masyarakat lebih memilih belanja online.

"Persoalan yang utama orang membeli melalui online, mereka harganya lebih murah. Untuk itu harus ada keterlibatan dari pemerintah Jakarta. Apa yang akan kami lakukan pertama kali adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berbelanja maupun yang berjualan di Tanah Abang," kata Pramono, dalam Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Pramono mengatakan, nantinya Tanah Abang perlu ditata agar lebih rapi. Selain itu, pemerintah DKi Jakarta Bersama manajemen Tanah Abang juga perlu membantu dalam hal permodalan. Dalam hal ini, pihaknya akan menyiapkan Rp 300 miliar untuk membantu para UMKM ini.

"Kami telah membuat, menyiapkan Rp 300 miliar untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang, terutama untuk pedagang menengah ke Bawah," ujarnya.

Menurutnya, yang tidak kalah penting ialah memastikan keadilan di antara para pedagang yang berjualan langsung di Tanah Abang dengan para pedagang took online. Pihaknya akan mengatur hal ini demi menjaga fairness, di mana Tanah Abang akan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah DKI Jakarta.

Di samping itu, pihaknya juga akan membuka lapangan kerja di Jakarta sejumlah 500.000 pekerjaan. Hal ini termasuk juga kemudahan bagi para UMKM untuk bisa masuk dan berjualan di Pasar Tanah Abang.

"Saya pribadi melihat persoalan paling pokok adalah di Tanah Abang perlu dibantu promosi, permodalan, kemudahan untuk masuk, dan yang lebih penting lagi adalah membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir internasional nomor satu di Asia Tenggara," kata dia.

"Itu akan kami lakukan dan kami sudah berdialog berbicara dengan mereka dari hati ke hati dan kami akan melakukan apa yang akan kami lakukan di Tanah Abang," sambungnya.

(shc/rrd)

JAKARTA - Harga beras pada akhir pekan ini terpantau mengalami kenaikan. Hal ini dikeluhkan para pedagang di pasar tradisional lantaran penjualannya mengalami penurunan drastis dibanding sebelumnya.

Dampak kenaikan harga beras tersebut dirasakan oleh Fahri, salah satu pedagang beras di pasar Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Fahri mengaku penjualan berasnya dalam beberapa waktu terakhir.

"Penjualan berkurang drastis, biasa orang beli 10-15 liter sekarang paling 5-7 liter, enggak bisa di atas 10 (liter) lagi. Itu kenaikannya sebenarnya sudah lama. Dan kalau naik itu enggak bisa turun lagi harganya," ujarnya, Sabtu (5/10/2024).

Fahri menyebut, kenaikan harga beras berlaku hampir di setiap produk beras, baik premium, medium, hingga beras murah. Namun kenaikan tertinggi terjadi untuk beras pera, yang menjadi bahan utama untuk hidangan ketupat.

"Yang naik terutama beras pera, beras khusus ketupat. Kenaikan separuh harga lebih, sekitar Rp50.000 per liter. Untuk yang lain naik cuma 20.000-30.000 per karung," paparnya.

Fahri mengaku tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan kenaikan harga beras belakangan ini. Namun, dirinya hanya bisa berharap agar harga beras segera turun kembali. "Harapan saya supaya harga jangan tinggi-tinggi, jualnya susah!" cetusnya.

Hal senada juga dikatakan agen beras bernama Amel yang berlokasi di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Amel menyebut kenaikan harga sudah terjadi sejak awal pekan lalu, dan meski sempat turun tetapi kembali naik di akhir pekan ini. Kenaikan harga paling drastis menurutnya memang terjadi untuk beras pera.

"Beras kualitas standar per karung Rp600.000 sekarang. Naik turun sih harganya. Tapi yang paling naik itu beras pera. Sempat turun penjualan di minggu lalu tapi sekarang sudah naik lagi, mungkin karena habis gajian," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium naik 4,26% menjadi Rp16.170 per kg. Begitu pun beras medium naik 4,34% menjadi Rp14.170 per kg. Harga beras SPHP juga terpantau mengalami menaikan 3,18% menjadi Rp12.960 per kg.

Jakarta -

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menolak pasal-pasal pengaturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Salah satu yang disoroti adalah zonasi penjualan rokok 200 meter dari tempat pendidikan dan taman bermain anak.

Ketua Umum APARSI Suhendro menjelaskan aturan itu mengancam keberlangsungan mata pencaharian pedagang. RPMK tersebut diketahui memuat ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek untuk diberlakukan.

Dia pun menyerahkan permohonan perlindungan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (26/9) yang secara simbolis diterima oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Moga Simatupang yang dalam kesempatan Musyawarah Nasional tersebut hadir mewakili Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Kami menitipkan petisi permohonan perlindungan dan surat rekomendasi kepada pemerintah. Bahwa ada 10 juta anggota Aparsi yang terdiri dari 10.000 pasar tradisional, yang tentu di dalamnya menjual produk tembakau akan terimbas pelarangan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan. Selain tergerus pendapatannya, keberadaan usaha pedagang pasar juga terancam hilang,"terang Hendro, dikutip dari keterangannya, Senin (30/9/2024).

Permohonan tersebut menyatakan tiga hal, yang pertama yaitu komitmen penuh dalam mendukung program Pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah akses pembelian produk tembakau dan rokok elektronik kepada masyarakat dengan usia di bawah 21 tahun.

Kedua, pernyataan terkait Pasal 434 ayat (d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28) untuk tidak diimplementasikan karena setiap lokasi usaha memiliki karateristik yang berbeda-beda.

Disebutkan dalam pernyataan tersebut bahwa produk tembakau dan rokok elektronik hanya boleh diletakkan di area yang dapat dijangkau oleh penjaga toko dengan tujuan agar pembelian tidak dilakukan secara swalayan oleh pelanggan, khususnya mencegah pembelian oleh kalangan di bawah umur.

"Praktik yang berlaku saat ini di mana produk diletakkan di area belakang kasir akan tetap dijalankan, sehingga pelanggan harus terlebih dahulu meminta kepada penjaga toko untuk membeli produk tembakau atau rokok elektronik," jelasnya.

Ketiga, Pasal 434 Ayat (e) (PP 28) yang melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tidak berlaku surut, sehingga semua toko atau usaha ritel yang sudah berdiri tetap dapat menjual produk tembakau dan rokok elektronik demi keadilan berusaha.

Dokumen pernyataan tersebut juga mencakup penolakan sektor ritel terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan turunan PP 28 yang memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau dan rokok elektronik, karena merugikan sektor ritel nasional.

"APARSI dan asosiasi sektor ritel maupun pasar memohon perlindungan pemerintah, melalui hal ini Kemendag sebagai pembina sektor kami, agar pasal-pasal di dalam PP No 28 Tahun 2024 dan pembahasan aturan teknisnya yang ada di RPMK dihentikan, agar tidak celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik-praktik yang merugikan pedagang kecil di lapangan,"sambungnya.

Sebagai penjelasan Pasal 434, ayat 1 huruf (d) dan (e) tidak dapat diimplementasikan, pertama, terkait definisi dan ruang lingkup "satuan pendidikan" dan "tempat bermain anak" serta cara dan metode pengukuran 200-meter tidak dijelaskan secara detil dan bersifat multi-tafsir.

Kedua, terkait larangan penjualan rokok 200-meter dari tempat satuan pendidikan dan tempat bermain anak merupakan bentuk diskriminatif terhadap pedagang dan peritel yang telah berada di lokasi tersebut terlebih dahulu sebelum PP No. 28 Tahun 2024 disahkan.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat saat ini, Suhendro berharap pemerintah dapat melindungi para pelaku ekonomi kerakyatan dengan peraturan yang juga pro rakyat kecil.

Hendro menyebut selama ini produk tembakau dan rokok elektronik adalah barang legal yang berkontribusi terhadap pendapatan pedagang dan penerimaan negara. Oleh sebab itu pengaturan yang berkaitan dengan sektor perdagangan, baik PP maupun RPMK diharapkan dapat melibatkan pedagang dan kementerian pembina sektor.

"Harapan kami pedagang dapat menjual produk tembakau dan rokok elektronik demi keadilan berusaha. Kami siap berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan langkah preventif menekan angka perokok pemula dan mencari jalan tengah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari regulasi yang ada seperti dampak larangan zonasi 200 meter. Kami siap berkolaborasi untuk terus menurunkan angka prevalensi perokok anak" tegasnya.

Adapun Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan bahwa angka prevalensi perokok anak sudah turun dari 9,1% pada tahun 2018 menjadi 7,4% di tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,7%.

Menanggapi permohonan perlindungan tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag Moga Simatupang menuturkan bahwa PP No 28 tahun 2024 yang memang dibuat dengan konsep Omnibus Law, tersebut menggabungkan semua pengaturan termasuk pengamanan zat adiktif yang di dalamnya terkait zonasi penjualan dengan radius 200 m.

"Kami sudah menerima banyak pengaduan dari beberapa sektor bukan hanya ritel dan beberapa kementerian juga tengah membahas kondisi tersebut. Silakan disampaikan pada Kemenko Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut, karena ini kan inisiatornya Kemenkes," tandas Moga.

(ada/rrd)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) dan Perusahaan digital PT Trans Digital Cemerlang (TDC) melihat sosialisasi dan edukasi gencar perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan transaksi digital di kalangan pedagang pasar.

Ketua Umum Asparindo Y. Joko Setiyanto melihat sosialisasi saat ini belum efektif sampai ke kalangan masyarakat bawah. Karena itu, menurut Joko, penggunaan transaksi digital misal QRIS di kelompok pedagang pasar masih sedikit.

"Kalau menyasar masyarakat bawah harus disosialisasikan lebih detail. Di Jabodetabek saja yang menggunakan baru berapa," ujar Joko dalam keterangannya, Selasa (17/9).

Dari amatan Asparindo, penggunaan transaksi digital di pedagang tradisional memiliki sejumlah kendala. Misalnya, mereka masih awam dalam penggunaan teknologi, sehingga sosialisasi dan edukasi jadi salah satu hal yang krusial.

"Pemerintah jangan terlalu elitis cara penyampaiannya. Sosialisasi secara terus menerus perlu dilakukan. Kalau pedagang melihat QRIS kan' kayak gambar kumpulan cacing," tutur Joko.

Joko berujar, komunikasi yang disampaikan harus tepat dengan penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh kalangan pedagang pasar.

Menurutnya, asosiasi atau organisasi juga perlu dilibatkan sehingga kelompok-kelompok tertentu mau mendengarkan pesan yang disampaikan.

"Pelu digaungkan terus penggunaan transaksi digital. Asparindo siap mendukung supaya masyarakat memahami penggunaan transaksi digital maupun QRIS," tambah Joko.

Direktur Utama PT TDC Indra menyakini, sosialisasi dan edukasi terus dilakukan oleh seluruh stakeholder seperti Bank Indonesia, ASPI, Fintech dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang digital.

“Sosialisasi itu jalan terus dari semua stakeholder, termasuk kami saat sosialisasi Poskulite sebagai penyedia QRIS. Persoalan yang muncul saat sosialisasi itu pasti ada seperti gagap teknologi, kekwatiran penipuan dan lainya, tapi bertahap persoalan itu selesai setelah mendapatkan penjelasan yang detail,” ujar Indra.

Indra juga sepakat komunikasi yang dilakukan harus dengan pengunaan kata kata yang mudah dipahami para pedagang.

Ia menegaskan berhasilnya sebuah kebijakan atau produk itu saat masyarakat mampu menyerap seluruh informasi secara utuh dan mengelolanya dengan benar.

Artinya, pada saat menjalankan atau mengunakan produk, tidak terjadi kesalahan yang bisa berakibat hasil yang tidak maksimal.

“Yah memang harus mengunakan bahasa pasar, dan benar itu, melibatkan organisasi yang konsen perkembangan para pedagang. Saat sosialisasi Poskulite sebagai penyedia QRIS kami libatkan Tamado grup di Sumut, dan kerjasama dengan IKAPPI di Bali” ujarnya.

Menurutnya, Posku Lite ingin menghapuskan pandangan mengenai penggunaan aplikasi kasir yang sulit dan harga yang terlalu tinggi terutama untuk pebisnis pemula. Indra mengakui masih minimnya wawasan dan literasi yang ada, membuat masyarakat, khususnya pelaku usaha masih takut menggunakan aplikasi digital tersebut.

Padahal, kata dia aplikasi kasir digital memiliki banyak manfaat, salah satunya pencatatan transaksi, arus keluar masuk barang atau uang dalam menjalankan bisnis lebih aman dan terpercaya.

Dalam kesempatan ini, Indra menyarankan perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi

Jakarta -

Pedagang pasar menolak terkait rencana pemerintah menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Kebijakan kemasan rokok polos itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan pasal-pasal tersebut dapat menekan keberlangsungan hidup pedagang pasar. Untuk itu, dia meminta kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan beberapa hal. Pertama, revisi PP kesehatan yang memuat larangan berjualan produk tembakau dengan radius 200 meter.

"Poin penting yang dilakukan pemerintah baru. Satu, kita minta revisi PP kesehatan," kata Suhendro dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Kemudian dia meminta Prabowo untuk menghapus aturan rokok kemasan polos. Ketiga, dia menekankan paling penting adalah untuk memperbanyak edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan begitu, banyak generasi muda yang peduli tentang rokok memiliki kaitan dengan kesehatan.

"Ini yang paling penting dilakukan memperbanyak edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga generasi muda berpikir rokok berkaitan dengan kesehatan. Kita siap menjadi tempat media promosi lewat spanduk, dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan edukasi juga dapat dilakukan dari keluarga dan pendidikan. Di keluarga, dia menilai edukasi bisa dilakukan sedini mungkin. Ini lah yang seharusnya didorong oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, Kemenkes mempunyai banyak cara agar menekan prevalensi rokok pada anak-anak.

"Jadi saya pikir ini yang penting, Kemenkes punya banyak cara gandeng universitas segala macem itu bisa digunakan. Hal-hal itu yang harus diperbaiki, diperkuat. Bukannya hal-hal lain-lain," jelasnya.

(das/das)

Jakarta -

Pedagang pasar menolak terkait rencana pemerintah menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Kebijakan kemasan rokok polos itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan pasal-pasal tersebut dapat menekan keberlangsungan hidup pedagang pasar. Untuk itu, dia meminta kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan beberapa hal. Pertama, revisi PP kesehatan yang memuat larangan berjualan produk tembakau dengan radius 200 meter.

"Poin penting yang dilakukan pemerintah baru. Satu, kita minta revisi PP kesehatan," kata Suhendro dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Kemudian dia meminta Prabowo untuk menghapus aturan rokok kemasan polos. Ketiga, dia menekankan paling penting adalah untuk memperbanyak edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan begitu, banyak generasi muda yang peduli tentang rokok memiliki kaitan dengan kesehatan.

"Ini yang paling penting dilakukan memperbanyak edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga generasi muda berpikir rokok berkaitan dengan kesehatan. Kita siap menjadi tempat media promosi lewat spanduk, dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan edukasi juga dapat dilakukan dari keluarga dan pendidikan. Di keluarga, dia menilai edukasi bisa dilakukan sedini mungkin. Ini lah yang seharusnya didorong oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, Kemenkes mempunyai banyak cara agar menekan prevalensi rokok pada anak-anak.

"Jadi saya pikir ini yang penting, Kemenkes punya banyak cara gandeng universitas segala macem itu bisa digunakan. Hal-hal itu yang harus diperbaiki, diperkuat. Bukannya hal-hal lain-lain," jelasnya.

(das/das)

Jakarta -

Sebanyak 12,5 juta pedagang pasar perlu dibekali pemahaman digital. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) ingin mendorong penggunaan QRIS sebagai pilihan transaksi.

"12,5 juta pedagang pasar di Indonesia itu harus dibekali soal pemahaman digital. Sebagian sudah efektif seperti menggunakan QRIS seperti di sektor nonpangan, tapi sebagian masih perlu didorong, seperti sektor pangan," ujar Kabid Infokom IKAPPI Reynaldi Sarijowan dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).

Reynald mengatakan QRIS menjadi media pembayaran di pasar tradisional yang paling efektif dan efisien dari sisi waktu bagi sektor nonpangan seperti Pasar Tanah Abang. Namun, masalah hari ini adalah penggunaan QRIS untuk pasar pangan di pasar tradisional, misalnya penjual ikan, sayur, dan daging.

Budaya tawar menawar atau interaksi antara pedagang dan pembeli menjadi kearifan lokal yang masih berjalan saat ini. Reynald menilai budaya tawar menawar agak sulit di aplikasi QRIS yang tentu ada persentase beban biaya yang dibebankan kepada penjual.

"Ini yang sulit belum ada titik temu, karena belum ketemu fomulanya yang pas, tapi kita yakin transaksi digital di pasar tradisional ini sebuah keniscayaan, kita akan terus berupaya agar pedagang pasar bisa melek digital," ujarnya.

Reynald mengakui pasca Covid-19 para pedagang terbiasa branding melalui aplikasi WhatsApp. Pedagang sayur, pedagang ikan, dan pedagang pangan lainnya sudah mulai biasa menunggah status di WhatsApp. Namun, ia meyakini dari sisi literasi digital, kemampuan para pedagang harus terus dikembangkan lebih maju dan perlu ada peran pemerintah dalam membina.

Reynald mengatakan hampir semua Anggota IKKAPI seperti pedagang tekstil Pasar Tanah Abang dan di Purwakarta sudah menggunakan QRIS dalam transaksi perdagangan. Walaupun ada beberapa kendala seperti menarik saldonya maksimal satu hari, namun ia meyakini hal itu akan terbiasa bagi pedagang.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan yang bergerak di bidang teknologi keuangan digital mendukung penuh peningkatan literasi digital kepada UMKM, termasuk pedagang sektor non pangan.

"Digitalisasi transaksi keuangan itu suatu keniscayaan yang wajib dimiliki para pedagang termasuk pedagang ikan, sayur daging dan lainnya, saya sepakat pernyataan IKAPPI," ujar Indra.

Indra mengatakan perusahaannya juga terus melakukan inovasi salah satunya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM dengan memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

Menurut Indra, masih minimnya wawasan dan literasi yang ada membuat pelaku usaha masih takut menggunakan aplikasi digital. Padahal, aplikasi kasir digital memiliki banyak manfaat, seperti pencatatan transaksi, arus keluar masuk barang atau uang dalam menjalankan bisnis lebih aman dan terpercaya.

Indra juga sepakat pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang sistem keamanan Informasi.

"Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data," tambahnya.

Simak Video: Menilik Fitur QRIS TUNTAS yang Segera Bisa Diakses Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

(ily/ara)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berdialog dengan para pedagang Pasar Godean Sleman, Yogyakarta saat meresmikan revitalisasi pasar legendaris tersebut. Dengan penuh senyuman dia melemparkan beberapa pertanyaan dan juga pesan kepada para pedagang.

Pertama dia bertanya kepada para pedagang dengan menggunakan bahasa Jawa, apakah setelah direvitalisasi dengan dana Rp 89 miliar, Pasar Godean jadi bagus atau tidak.

"Saeh mboten nggih peken e, saeh mboten? (Bagus atau tidak pasarnya, bagus tidak?)" tanya Jokowi diikuti para pedagang yang menjawab, "Saeh." Video peresmian tersebut ditayangkan secara virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (28/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta para pedagang agar merawat dan memelihara pasar yang sudah dipercantik itu.

"Nyuwun tulung nggeh dirawat (minta tolong untuk dirawat), dipelihara kebersihannya, melayani pembeli yang baik, pakai senyum," sebut Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu juga berseloroh soal keuntungan para pedagang. Dia mengatakan bila keuntungan yang didapatkan sedikit tidak apa-apa, yang penting keuntungan itu tetap didapatkan dan tidak berubah setiap hari.

"Bathine sitik rapopo ning ajeg. Leres mboten? (Keuntungannya sedikit tidak apa-apa yang penting tetap, benar tidak?)," tutur Jokowi.

Pasar Godean Sleman sendiri memiliki luas lahan 12.359 meter persegi ini akan memiliki daya tampung kios 186 unit, los 1.164 unit, los belut 31 unit, tlasaran 456 unit, serta total 1.837 orang pedagang.

Lihat juga Video: Pramono Anung Ungkap Jokowi Tertawa Saat Izin Maju Pilgub Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

(hal/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan Pemeirntah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelakanaan UU Kesehatan.

Wakil Sekretaris Jenderal APSSI Herninta Defayanti menjelaskan, beleid yang salah satunya memuat tentang larangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Herninta bilang rokok merupakan salah satu komoditas atau produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama omzet mereka.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 pesen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurt kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menurut dia meskipun pemerintah fokus pada isu kesehatan, namun hal yang juga perlu difikirkan adalah mengenai perdagangannya.

Apalagi, kata dia, total pedagang pasar yang tergabung di APPSI dan ikut merasakan penurun omzet mencapai lebih dari 2.570 pedagang pasar tradisional.

Herninta juga berharap, agar di era pemerintahan yang baru, khususnya di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto yang pernah menjadi Ketua Umum APPSI, bisa lebih mementingkan kesejahteraan para pedagang pasar.

“Beliau pernah menjadi Ketua Umum APPSI harapannya kepentingan kesejahteraan pedagang pasar ini bisa diutamakan sehingga di momentum ini kami ingin ditinjau kembali kebijakan ini,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Repulik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut terdapat pelarangan penjualan rokok eceran per batang, kecuali rokok elektrik.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C.

Jakarta -

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menilai sejumlah pasal terkait pelarangan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar.

Ketua Umum APARSI, Suhendro, secara tegas menyatakan penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia. Salah satu pasal yang akan diberlakukan yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain serta larangan menjual rokok secara eceran yang dinilai masih sangat rancu untuk diberlakukan.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ungkap, Suhendro dalam keterangannya, Minggu (4/8/2024).

Dengan kondisi tersebut, Suhendro memaparkan, larangan terhadap produk tembakau yang ditegaskan dalam PP Kesehatan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang sampai saat ini masih baru bertumbuh dari imbas pandemi beberapa tahun sebelumnya.

"Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20%-30%, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," tegasnya.

Sebelumnya, Suhendro telah menyuarakan penolakannya bersama dengan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) yang meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Namun melihat pasal tersebut justru disahkan dalam PP Kesehatan, APARSI turut menyesalkan tidak terakomodirnya suara rakyat pada peraturan yang melibatkan mereka di dalamnya.

"Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," katanya.

(rrd/rir)