Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -MUMBAI. Sunil Kumar, 30 tahun, menghabiskan 9 tahun terakhir hidupnya untuk mengejar pekerjaan di pemerintahan India.

Mengutip Reuters, Minggu (21/7), berkumpul bersama sejumlah siswa lainnya di ruang kelas darurat di bawah atap seng dengan penerangan dan udara yang minim, Kumar menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengikuti berbagai ujian, termasuk ujian pegawai negeri sipil bergengsi yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai birokrat pemerintah federal.

Ia juga pernah mencoba untuk menduduki jabatan pegawai negeri sipil provinsi dan dua tes lainnya untuk posisi pemerintahan di tingkat yang lebih rendah.

Dia telah gagal 13 kali dalam upaya untuk mendapatkan pekerjaan.

Kumar, penduduk Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India mengatakan dia akan terus mencoba mendapatkan pekerjaan di pemerintahan sampai dia berusia 32 tahun, tiga tahun sebelum batas waktu baginya untuk mengikuti ujian pegawai negeri.

“Ada lebih banyak keamanan dalam pekerjaan pemerintah,” kata Kumar.

“Jika itu terjadi dalam 2-3 tahun, perjuangan 10 tahun tidak akan sia-sia.”

Menurut angka pemerintah, 220 juta orang melamar pekerjaan federal antara tahun 2014-2022, dan 722.000 di antaranya terpilih.

Banyak dari upaya tersebut merupakan upaya yang berulang, namun tetap saja, puluhan juta anak muda India mengejar pekerjaan di pemerintahan setiap tahun meskipun perekonomian sedang berkembang pesat dan sektor swasta berkembang.

Tren ini menggarisbawahi kegelisahan budaya dan ekonomi yang dihadapi banyak orang India. Meskipun hidup di negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, banyak orang yang bergulat dengan pasar kerja yang tidak menentu di mana peluang kerja, apalagi keamanan kerja, sulit didapat.

Banyak yang melihat pekerjaan di pemerintahan lebih aman dibandingkan pekerjaan di sektor swasta di negara dengan populasi terbesar di dunia.

“Jika salah satu anggota keluarga mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, maka keluarga tersebut yakin bahwa mereka akan mendapat pekerjaan seumur hidup,” kata Zafar Baksh, yang menjalankan lembaga pelatihan bagi mereka yang mengikuti tes untuk pekerjaan tersebut.

Di negara tetangga Bangladesh, protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan pemerintah menewaskan lebih dari 100 orang minggu lalu.

Sejak tahun 2014, PDB India telah tumbuh dari $ 2 triliun menjadi mendekati $ 3,5 triliun pada tahun fiskal 2023-24 (April-Maret) dan diperkirakan akan meningkat sebesar 7,2% pada tahun berjalan.

Para calon pekerja migran mengatakan pemerintah menawarkan jaminan seumur hidup, tunjangan kesehatan, dana pensiun dan perumahan, yang mungkin tidak mereka dapatkan jika bekerja di sektor swasta. Hanya sedikit orang yang mengakuinya, namun banyak pekerjaan di pemerintahan juga menawarkan prospek mendapatkan uang.

Meningkatnya permintaan akan kelas sekolah yang menjejali telah menarik pemain besar dan pembelajaran juga telah beralih ke online, kata Baksh, yang melihatnya sebagai bisnis yang menguntungkan dan abadi.

“Akan selalu ada permintaan.”

Pekerjaan yang Baik Tidak Cukup

Para analis mengatakan, ketidakpuasan terhadap peluang kerja menjadi alasan utama mengapa partai Perdana Menteri Narendra Modi gagal memenangkan mayoritas pada pemilu April-Mei, dan kembali berkuasa hanya dengan dukungan sekutu.

Data pemerintah yang dirilis bulan ini menunjukkan 20 juta peluang kerja baru tercipta di India setiap tahunnya sejak 2017/2018. Namun para ekonom swasta mengatakan sebagian besar dari peluang kerja tersebut adalah wirausaha dan pekerja sementara di sektor pertanian, bukan posisi formal dengan upah tetap.

Pemerintah, yang mengajukan anggaran pertama sejak pemilu minggu depan, kemungkinan akan mendorong penciptaan lapangan kerja dengan memberikan insentif pajak untuk fasilitas manufaktur baru serta dengan mendorong pengadaan lokal di berbagai sektor seperti pertahanan, kata Nomura dalam sebuah catatan bulan ini. Namun hal ini memerlukan waktu untuk menghasilkan lapangan kerja.

“Bukan hanya karena kurangnya lapangan pekerjaan di luar sana, namun juga karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang memberikan gaji yang baik dan memberikan jaminan kepemilikan serta tunjangan lainnya,” kata Rosa Abraham, asisten profesor di Pusat Ketenagakerjaan Berkelanjutan di Azim. Universitas Premji di kota Bengaluru.

Bagi Pradeep Gupta, 22 tahun, yang berharap mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, bekerja di sektor swasta adalah pilihan terakhir.

“Ada kehormatan, keamanan kerja, dan lebih sedikit tekanan” dalam pekerjaan di pemerintahan, katanya, berbicara di kota Prayagraj, Uttar Pradesh, yang merupakan pusat sekolah asrama yang berkembang pesat.

Hampir 5 juta siswa melamar 60.000 lowongan di kepolisian Uttar Pradesh awal tahun ini dan ujian untuk jabatan polisi di badan keamanan pemerintah pusat menghasilkan 4,7 juta pelamar untuk 26.000 posisi.

Program lain yang memberikan kesempatan kepada pelamar untuk menduduki berbagai posisi seperti office boy dan supir di departemen pemerintah, menarik hampir 2,6 juta pelamar pada tahun 2023 untuk sekitar 7.500 pekerjaan.

Di semua tingkat pemerintahan, termasuk angkatan bersenjata, sekolah, layanan kesehatan dan militer, hampir 6 juta lapangan pekerjaan masih belum terisi, demikian perkiraan partai oposisi utama India, Kongres Nasional India.

Email ke pemerintah federal yang meminta data tentang pekerjaan dan lowongan pemerintah tidak dijawab.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan akan ada penyesuaian gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu seperti yang tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

“Kalau penyesuaian kan ke atas. Iya, disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Mengenai persentase kenaikan gaji PNS tersebut, Airlangga mengaku, pihaknya masih belum ada pembahasan.

Dia juga enggan memastikan kapan pembahasan terkait gaji PNS akan dilakukan.

“Belum ada ya (pembahasan soal gaji PNS),” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan KEM-PPKF 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Mei 2024.

Dalam dokumen tersebut dibeberkan berbagai indikator ekonomi makro yang akan digunakan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sri Mulyani mengatakan, KEM-PPKF 2025 disiapkan pada masa transisi, yang nantinya bakal dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, KEM-PPKF 2025 secara umum mengatur kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas.

Beberapa hal yang menjadi fokus yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.

Kemudian, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil (PNS), dan menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menko Airlangga Sebut Gaji PNS Akan Naik"