Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan terdapat 2.719 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri.

Adapun OJK mewajibkan PUJK menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk Laporan Penilaian Sendiri tahun 2024 sampai 28 Oktober 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan sebanyak 2.620 PUJK atau 96,36% telah menyampaikan laporan tepat waktu.

"Lebih lanjut, sebanyak 60 PUJK atau 2,21% terlambat dan sebanyak 39 PUJK atau 1,43% belum menyampaikan laporan," kata dia dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Terhadap Laporan Penilaian Sendiri tahun 2024, Friderica menyebut PUJK belum dikenakan sanksi mengingat masih dalam batas waktu pelaporan hingga akhir Oktober 2024.

Untuk Laporan Penilaian Sendiri tahun 2023, Friderica menerangkan OJK telah mengenakan sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK.

Sanksi tersebut terdiri dari sanksi administratif berupa denda kepada 55 PUJK dan Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 16 PUJK.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan fintech peer to peer lending hingga Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut sanksi itu diberikan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi terkait iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

"Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK telah mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Friderica menerangkan OJK telah mengenakan sanksi denda kepada 6 PUJK per Oktober 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk atau layanan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sejak Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024, terdapat 202 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan.

"Adapun total penggantian sebesar Rp 193,29 miliar," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi RDK OJK, Jumat (1/11).

Friderica menyebut sanksi penggantian kerugian konsumen itu dalam rangka penegakkan ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Selain itu, Friderica menyampaikan pada periode Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah memberikan sanksi berupa 238 Surat Peringatan Tertulis kepada 165 PUJK, 6 Surat Perintah kepada 6 PUJK, dan 47 Sanksi Denda kepada 47 PUJK.

Sementara itu, Friderica menyebut OJK telah mengenakan sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK per September 2024. Secara rinci, Friderica menerangkan dari 71 PUJK, OJK telah memberikan sanksi administratif berupa denda terhadap 55 PUJK dan peringatan tertulis terhadap 16 PUJK.