Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 332.590 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 26.881 pengaduan, sejak 1 Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan dari 26.881 pengaduan tersebut, sebanyak 9.412 berasal dari sektor perbankan, 10.215 berasal dari industri financial technology, 5.731 berasal dari industri perusahaan pembiayaan.

"Selain itu, 1.162 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Friderica menambahkan bahwa OJK telah menerima pengaduan entitas ilegal sebanyak 13.860 sampai 28 Oktober 2024.

"Pengaduan itu meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 13.020 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 840," ujarnya.

Friderica juga menerangkan sejak 2017 hingga Oktober 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir total entitas ilegal sebanyak 10.891. Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 9.180, disusul investasi ilegal sebanyak 1.460.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan fintech peer to peer lending hingga Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut sanksi itu diberikan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi terkait iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

"Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK telah mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Friderica menerangkan OJK telah mengenakan sanksi denda kepada 6 PUJK per Oktober 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk atau layanan.

IDXChannel - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Sukmaningsih berharap Pemerintah juga menyiapkan Kementerian khusus yang bergerak di sektor perlindungan konsumen.

Menurutnya, pembentukan kementerian tersebut sangat penting mengingat sampai saat ini masih banyak produk makanan dan minuman ilegal di pasaran yang lolos uji keamanan.

Dirinya berharap agar nantinya Kementerian Perlindungan Konsumen bisa memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar.

"Kami berharap ada Kementerian khusus perlindungan konsumen," kata Indah dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu (23/10/2024).

Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang mengawasi dan mengontrol, serta pembuat standar untuk produk-produk yang beredar.

"Tetapi baru sebatas mengontrol. Pemerintah harus lebih memperketat pengawasan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas) Yuli Supriati menyebut bahwa regulasi keamanan pangan di Indonesia masih terbilang rendah.

Berangkat dari hal ini, dirinya juga meminta Pemerintah untuk mengambil langkah edukasi dengan menerapkan aturan Nutri Grade seperti Singapura.

Yuli mengatakan Singapura memiliki regulasi Nutri Grade yang berguna untuk mengelompokkan makanan dan minuman sehat. Dengan regulasi tersebut, masyarakat bisa lebih peduli dengan asupan yang mereka konsumsi.

"Singapura dia punya regulasi Nutri Grade yang mengelompokkan makanan dan minuman sehat. Jadi masyarakat tahu mana makanan dan minuman yang harus dibatasi konsumsinya. Singapura juga melakukan penarikan impor makanan dan minuman yang terdeteksi ilegal. Saya mau ini juga ada di Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, Yuli menyatakan regulasi ini menjadi penting. Terlebih Pemerintahan baru memiliki program Makan Bergizi Gratis yang diharapkan bisa mengurangi kecenderungan anak untuk mengkonsumsi makanan malnutrisi.

"Harapan kepada pemerintah baru, mereka punya program makan Bergizi Gratis. Saya berharap mudah-mudahan dengan program ini bisa mengurangi kecenderungan anak untuk jajan di sekolah karena kita harus mengakui banyak anak diberi uang saku dan mereka jajan. Ini yang sangat kita waspadai apakah jajanannya sehat," kata Yuli.

(NIA DEVIYANA)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI proaktif melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk di lingkungan sivitas akademika, terkait pentingnya perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi aktivitas keuangan ilegal.

Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI dan beberapa lembaga keuangan mengadakan aktivitas edukasi literasi keuangan di lingkungan sivitas akademika Fakultas Ekonomi Trisakti.

Direktur Network and Services BNI Ronny Venir mengungkapkan, perubahan perilaku masyarakat yang saat ini serba digital menjadi tantangan tersendiri dalam memerangi berbagai modus kejahatan berkedok penipuan yang sering kali terjadi.

“Modus penipuan banyak sekali, tidak melihat status mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga, banyak yang terkena dan kebobolan, data yang bersifat pribadi harus dilindungi seperti OTP, User ID, Password, PIN, CVC/CVV dan jangan lupa mengganti PIN secara berkala serta mengaktifkan fitur notifikasi transaksi keuangan,” ucap Ronny saat mengisi seminar Literasi Keuangan di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Rabu, 16 Oktober 2024.

Sivitas akademika juga diajak untuk berkontribusi dalam memerangi kejahatan finansial agar tidak mudah diiming-imingi keuntungan fantastis yang tidak wajar dalam berinvestasi, apalagi bila tidak terdaftar di OJK. Tak kalah penting, mahasiswa juga harus proaktif untuk menjaga data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain.

Saat ini, melalui implementasi perlindungan konsumen, BNI secara aktif dan berkala selalu memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat untuk berhati-hati dan sadar terhadap ancaman berbagai modus penipuan.

Ronny menjelaskan bahwa BNI fokus terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU Nomor 27 Tahun 2022) yang segera diimplementasikan secara penuh pada 17 Oktober 2024.

Selanjutnya: Melalui penerapan aturan tersebut, para oknum tidak bisa lagi mengakses data....

<!--more-->

Melalui penerapan aturan tersebut, para oknum tidak bisa lagi mengakses data nasabah untuk menawarkan produk keuangan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

“Setelah undang-undang ini diberlakukan, kebocoran data bisa diminimalisir,” ujar Ronny

Ronny menjelaskan, BNI terus memberikan edukasi secara masif baik di dalam maupun luar negeri, melalui keberadaan kantor perwakilan di luar negeri, agar masyarakat Indonesia dapat terhindar dari kejahatan cyber yang kini semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Di lingkungan kampus, BNI menghadirkan BNI Digital Banking Cafe sebagai salah satu channel edukasi dan ruang diskusi bagi segenap sivitas akademika dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan.

Di Universitas Trisakti Kampus A, BNI Digital Banking Cafe hadir sebagai bagian dari konsep Outlet Thematic yang menyediakan akses free wifi dan coffee shop dengan desain ruangan yang berbeda sehingga Nasabah dapat bertransaksi perbankan dengan aman, cepat dan nyaman.

"Saat ini, keberadaan banking hall sebagai layanan sudah digantikan dengan mesin, sehingga keberadaan petugas di Outlet dapat dioptimalisasi untuk area bisnis lainnya,” papar Ronny.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi turut berkunjung langsung ke BNI Banking Cafe yang ada di Universitas Trisakti Kampus A.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk proaktif melakukan edukasi kepada masyarakat termasuk di lingkungan sivitas akademika terkait pentingnya perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen.

Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi aktivitas keuangan ilegal.

Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI dan beberapa lembaga keuangan mengadakan aktivitas edukasi literasi keuangan di lingkungan sivitas akademika Fakultas Ekonomi Trisakti.

SHUTTERSTOCK/POPTIKA Ilustrasi perbankan, transaksi perbankan.

Direktur Network and Services BNI Ronny Venir mengungkapkan, perubahan perilaku masyarakat yang saat ini serba digital menjadi tantangan tersendiri dalam memerangi berbagai modus kejahatan berkedok penipuan yang sering kali terjadi.

“Modus penipuan banyak sekali, tidak melihat status mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga, banyak yang terkena dan kebobolan, data yang bersifat pribadi harus dilindungi seperti OTP, User ID, Password, PIN, CVC/CVV dan jangan lupa mengganti PIN secara berkala serta mengaktifkan fitur notifikasi transaksi keuangan,” ucap Ronny dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Sivitas akademika juga diajak untuk berkontribusi dalam memerangi kejahatan finansial agar tidak mudah diiming-imingi keuntungan fantastis yang tidak wajar dalam berinvestasi, apalagi bila tidak terdaftar di OJK.

Tak kalah penting, mahasiswa juga harus proaktif untuk menjaga data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain.

Saat ini melalui Implementasi Perlindungan Konsumen, BNI secara aktif dan berkala selalu memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat untuk berhati-hati dan sadar terhadap ancaman berbagai modus penipuan.

IDXChannel- Berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengaduan konsumen, sejak Januari sampai dengan Juni 2024 ditemukan sebanyak 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya terkait Perilaku Petugas Penagihan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," kata Friderica dalam rilis Sabtu (13/7/2024).

OJK senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen namun bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK diantaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih diluar waktu yang ditentukan oleh ketentuan (lebih dari jam 20.00 malam) dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman.

"Hal ini telah menjadi perhatian OJK dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal," katanya.

Melalui pengenaan sanksi ini, OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagi PUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023 dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan

"Kami mengharapkan agar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK," tutur Friderica.

(SAN)

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sejumlah langkah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen di sektor perasuransian.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan OJK telah mengenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha pada Perusahaan Penjaminan, yaitu PT Jamkrida Babel (Perseroda) karena tidak memenuhi ketentuan batas minimum ekuitas sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (POJK Nomor 2/2017).

"Kedua, terkait kewajiban seluruh perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris, per 30 Juni 2024 terdapat 9 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan," kata Ogi dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (8/7).

OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Ketiga, pada Juni 2024, OJK melakukan pengenaan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 140 sanksi, yang terdiri dari 104 sanksi peringatan/teguran dan 32 sanksi denda.

Keempat, sejalan dengan upaya pengembangan sektor PPDP, pada Juni 2024 OJK juga melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan melalui pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

Kemudian, terdapat Dana Pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus dengan 2 Dana Pensiun dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK.

"Kelima, pada Juni 2024, OJK menyetujui penetapan pembubaran atas 6 Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, yaitu 2 Dana Pensiun yang sebelumnya masuk ke dalam pengawasan khusus dan 4 Dana Pensiun yang pendirinya mengajukan pembubaran," tuturnya.

Selain itu, pembubaran tersebut karena pendiri dana pensiun tidak mampu untuk menghadapi ketidakpastian atas pendanaan dana pensiun pada program pensiun manfaat pasti, khususnya atas timbulnya iuran tambahan. Peserta dari Dana Pensiun yang dibubarkan akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan Program Pensiun Iuran Pasti.

Keenam, OJK menghormati keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven. Terkait putusan OJK yang mencabut izin usaha Kresna Life juga dikatakan sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk melindungi konsumen.

"OJK telah memberikan beberapa kesempatan sesuai prosedur yang berlaku agar Pemegang Saham menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), namun tidak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan Pernyataan Kasasi ke Mahkamah Agung," tandas Ogi.