JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat penyusunan komposisi dan anggota pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), komisi, dan badan-badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta masa jabatan 2024-2029 mencapai kesepakatan.

Sebanyak lima partai politik yang mendapatkan suara tertinggi pada Pemilu Legislatif (Pileg) Provinsi Jakarta 2024 memimpin lima komisi DPRD Jakarta.

Kelimanya, yakni, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasdem.

"Semuanya berlapang dada capai kesepakatan berdasarkan jumlah suara. Komisi A itu dipimpin Partai Gerindra, Komisi B itu dipimpin Nasdem, Komisi C itu Golkar, Komisi D dari PDI-P, dan Komisi E dari PKS," ujar Ketua DPRD Jakarta Khoirudin saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Khoirudin menuturkan, ketua dari setiap komisi, AKD, dan badan DPRD juga telah ditentukan. Namun, ia belum mengungkapkan detailnya.

"Sudah ada (nama-nama) semuanya, sudah selesai. (AKD, Bamus, Bapenda) sudah semua. Sesuai aturan, kami bagi-bagi," ucapnya.

Khoirudin menyebut, nama-nama pimpinan komisi, AKD, dan badan DPRD akan diungkapkan dalam rapat paripurna.

"Nanti ada rapat paripurna, besok kita rapat komisi untuk menyempurnakan, di rapat paripurna akan langsung dibacakan," imbuh dia.

Sebagai informasi, ada lima partai politik atau fraksi yang menempati kursi pimpinan DPRD Jakarta yakni PKS, PDI-P, Gerindra, Nasdem, dan Golkar.

Khoirudin dari PKS menjadi Ketua DPRD masa jabatan 2024-2029. Wakilnya, ada Ima Mahdiah dari PDI-P, Rani Mauliani dari Partai Gerindra, Wibi Andrino dari Partai Nasdem, dan Basri Baco dari Partai Golkar.

PKS yang unggul dengan perolehan 1.012.028 suara memperoleh 18 kursi DPRD Jakarta periode 2024-2029, bertambah 2 kursi dibandingkan periode 2019-2024.

Sementara, PDI-P di posisi kedua dengan perolehan 850.174 suara mendapat 15 kursi.

Gerindra di posisi ketiga dengan perolehan 728.297 suara mengantongi 14 kursi. Jumlah ini turun dibandingkan 2019, yakni 19 kursi.

Posisi keempat ditempati oleh Nasdem yang mengantongi 545.235 suara dan mendapatkan 10 kursi.

Lalu, posisi kelima diduduki oleh Golkar dengan 517.819 suara dan 10 kursi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menjelaskan proses penyerahan anggaran tambahan yang dijanjikan untuk rukun warga (RW) di Jakarta.

Pria yang akrab disapa RK ini mengemukakan bahwa anggaran akan dititipkan ke setiap kelurahan di Jakarta.

"Seluruh penjuru Jakarta tak bisa diselesaikan dari Balai Kota. Itulah kami percaya teori desentralisasi ujung dari ASN adalah kelurahan. Dana RW itu tak dipegang cash-nya oleh pak RW, tetapi dipegang oleh kelurahan," ujar RK saat debat perdana Pilkada Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Tercatat saat ini ada 2.708 RW yang tersebar di Jakarta. RK menyadari, dengan jumlah ribuan RW itu, proses pemberian tambahan anggaran akan menjadi perdebatan.

Dengan begitu, upaya itu diyakini akan menjadi efektif. Para ketua RW yang ingin memanfaatkan tambahan anggaran itu dapat mengajukan proposal kepada kelurahan masing-masing.

"Ada perdebatan di kalangan 2.708 (RW) itu duit buat apa. (Wilayah) ini masih kumuh, silakan bereskan kekumuhannya. Ini kurang bersih, silakan untuk kebersihannya. Tetangga kurang modal, silakan pakai," kata RK.

Sebelumnya diberitakan, RK berjanji akan memberikan tambahan anggaran kepada rukun warga (RW) di Jakarta. Jumlah anggarannya sebesar Rp 100 hingga Rp 200 juta per RW.

“Jakarta itu harus berkeadilan. Tadi Bang Eki (Ketua Dewan Adat Bamus Betawi) mengatakan, maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal Rp 100 juta sampai 200 juta,” ujar RK dalam acara deklarasi Selayang Pandang di sebuah pendopo samping kantor Bamus Betawi di Jalan Bekasi Timur IX, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024).

Berkaca dari pengalamannya sewaktu menjadi Gubernur Jawa Barat, dia menilai hal ini sangat mungkin dilakukan.

“Masa Bandung bisa, Jakarta enggak? Apa yang terjadi? RW-RW, warganya, ikut memikirkan, mendesain sendiri wilayahnya,” lanjut RK.

Menurut dia, jika setiap RW punya anggaran yang cukup, permasalahan di lingkungan akan lebih cepat diselesaikan.

RK mencontohkan beberapa persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat RW tanpa campur tangan gubernur.

“Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya? Silakan. Jadi, enggak semua urusan, perintilan-perintilan harus semua diputuskan Balai Kota,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku bangga dengan Ima Mahdiah yang dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta periode 2024-2029.

Ahok mengenang masa ketika Ima Mahdiah magang di Balai Kota Jakarta. Saat itu, Ahok masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

"Ima Mahdiah ini dari dulu kan, dulu ikut saya magang di Balai Kota. Lima tahun lalu masuk dewan, sekarang jadi pimpinan," ucap Ahok saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Ahok mengaku mengenal Ima sejak ia masih menjadi mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Paramadina.

Oleh karena sejarah hubungan yang panjang, politikus PDI Perjuangan itu hadir dalam pelantikan Ima sebagai pimpinan DPRD pada hari ini.

"Ibu Ima ini belajar dari saya masih di DPR, dia ikut saya. Masih mahasiswa sudah ikut saya, makanya saya hadir," ujarnya.

Ahok menyebut, proses yang dilalui Ima ini menunjukkan berjalannya sistem meritokrasi di tubuh PDI-P.

"Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P) sendiri mengatakan yang jadi pimpinan harus Ibu Ima, karena dia melakukan banyak bonding kepada masyarakat," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ima Mahdiah dari Fraksi PDI-P dan Basri Baco dari Fraksi Golkar resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta untuk masa jabatan 2024-2029, Jumat (4/10/2024).

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jakarta, Augustinus, membacakan surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 100.2.1.4-4162 Tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Jakarta.

"Menetapkan Ima Mahdiah (PDI-P) sebagai wakil ketua, Rany Mauliani (Gerindra) sebagai wakil ketua, Wibi Andrino (Nasdem) sebagai wakil ketua, Basri Baco (Golkar) masa jabatan 2024-2029," ujar Augustinus di Gedung DPRD Kebon Sirih, Jumat (4/10/2024).