JAMBI, iNews.id - Dinar Candy memenuhi pemanggilan Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jambi, Rabu (31/7/2024). Dia dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa dalam kasus hukum kekasihnya Affandi Susilo alias Ko Apex

Kuasa hukum Dinar Candy, Bagus Rahman mengatakan, kliennya tidak terlibat dalam kasus Ko Apex.

"Klien kami, Bu Dinar tidak ada kaitan sama sekali, apa pun dalam perkara yang diusut penyidik Ditreskrimum Polda Jambi," ujarnya saat mendampingi Dinar Candy di Mapolda Jambi, Kamis (1/8/2024).

Dia menjelaskan, kedatangan kliennya ke Polda Jambi untuk memenuhi panggilan penyidik.

"Untuk memenuhi surat panggilan yang pertama. Di mana ditentukan hari Rabu tanggal 31 Juli 2024," katanya.

Sementara Dinar Candy mengungkapkan, semua pertanyaan penyidik sudah diberi tanggapan dan disertai alat bukti dalam keterangannya. Dia mengaku baru kenal kekasihnya tersebut belum genap 1 tahun.

"Aku tidak terlibat dengan kasus ini, kalau terus mengincar aku terlibat, seharusnya yang sebelumnya bos. Iya kan. Jangan terus mentang-mentang," katanya.

Sebelumnya Dinar Candy mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik dalam pemeriksaan selama 6 jam di Polda Jambi. Materi pemeriksaan terkait kedekatan dengan Ko Apex.

Ko Apex saat ini masih mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolda Jambi atas kasus pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan di PT Sinar Bintang Samudera (SBS).

Editor: Donald Karouw

JAMBI, iNews.id - Dinar Candy kekasih Affandi Susilo alias Ko Apex diperiksa penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jambi, Rabu (31/7/2024). Disc Jockey (DJ) terkenal diperiksa sebagai dalam kapasitas sebagai saksi terkait kasus hukum yang mendera Ko Apex.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira saat dikonfirmasi tak menampik adanya pemeriksaan tersebut.

"Iya benar saat ini sedang dalam pemeriksaan petugas di Mapolda Jambi," ujarnya, Rabu (31/7/2024). 

Menurutnya Dinar Candy dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa.

"Pemeriksaan ada kaitannya dengan kapal dan tugboat yang diduga digelapkan serta dipalsukan Ko Apex," kata Andri.

Diketahui, Ko Apex saat ini masih mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolda Jambi atas kasus pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan di PT Sinar Bintang Samudera (SBS).

Dia ditangkap tim Subdit I Kamneg dan Resmob Ditreskrimum Polda Jambi di Tangerang, Jakarta tanggal 12 Juni 2024. Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan pemanggilan terhadap Dinar Candy pada Selasa (30/7/2024).

Editor: Donald Karouw

Sidoarjo: Seorang oknum anggota TNI AL dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh oditur militer karena nekat memalsukan surat izin cerai. Sebelumnya oknum TNI ini juga sudah dua kali divonis bersalah atas kasus KDRT dan nikah ganda, di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Koptu Bah Adi Purnomo Wijaya,42, yang berdinas di Lantamal V Surabaya itu kembali menghadapi sidang kasus ketiga di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Senin, 22 Juli 2024. Terdakwa sebelumnya sudah divonis 11 bulan penjara kasus KDRT tahun 2020, dan 8 bulan penjara kasus nikah ganda tahun 2021 di pengadilan yang sama.

Kasus ketiga yang dihadapi Koptu Bah Adi Purnomo Wijaya adalah pemalsuan surat izin cerai. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh oditur militer Kapten Putri Dewi Ayu Amarylis.

"Terdakwa Koptu BAPW didakwa Pasal 263 (2) KUHPM, akibat pemalsuan dokumen surat izin cerai dimaksud menimbulkan kerugian atas korban," kata Kapten Putri Dewi.

Hendrayanto, kuasa hukum korban Djauharatul Insijah mengatakan, tuntutan oditur militer itu sangat ringan. Padahal anggota TNI yang sudah dijatuhi pidana lebih dari dua kali oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat dari kedinasan.

"Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI di pasal 53 dijelaskan bahwa prajurit TNI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari kedinasan, karena alasan mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, dan dijatuhi pidana lebih dari dua kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Hendrayanto.

Hendrayanto juga kecewa dengan hal yang meringankan terdakwa karena ada surat permohonan dari kesatuannya berdinas. Padahal perbuatan terdakwa sesuai fakta pengadilan jelas-jelas mencoreng institusi TNI AL.

Korban Djauharatul Insijah juga mengaku tidak terima dengan tuntutan oditur militer. Dia berharap proses hukum pada terdakwa bisa berjalan objektif dan berkeadilan.

"Terdakwa ini kan sudah berulang kali melakukan kesalahan dan itu fatal semua, tapi kok kesannya masih dilindungi terus, mohon maaf saya orang awam masalah hukum, kok dari kedinasan terkesan menutup-nutupi," kata Djauharatul Insijah. MI/Heri Susetyo

(CDE)