Bisnis.com, JAKARTA - Perceraian artis dan pasangan yang menikah muda menjadi buah bibir masyarakat di Indonesia.

Akhir-akhir ini, muncul perceraian Baim Wong-Paula, sebelumna sempat isu perceraian beberapa artis lain. Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian di rumah tangga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi lebih dari 440.000 perceraian pada 2022 dalam kurun waktu satu tahun. Namun apakah sebab dibalik terjadinya perceraian?

Simak faktor penyebab perceraian di Indonesia:

1. Perselisihan dan Pertengkaran

Adanya perbedaan budaya, kritik satu sama lain yang melewati batas, dan perbedaan pola asuh serta yang lainnya kadang menjadi pemicu dari perselisihan pasangan.

2. Masalah Keuangan

Masalah finansial juga menempati urutan kedua sebagai faktor penyumbang perceraian terbesar, data BPS menunjukkan 110.939 kasus perceraian di Indonesia terjadi pada 2022. Kurangnya persiapan mental saat menikah, dan ketidakberuntungan dalam karier maupun bisnis menyebabkan pemasukan yang tidak seimbang dengan pengeluaran. Masalah warisan juga kerap kali menghatui pasangan sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung cerai.

3. Meninggalkan Pasangan

Ketidaksetiaan suami dan istri juga turut menyumbang angka perceraian sampai 39.359 kasus. Hal ini kerap terjadi dari adanya fenomena perselingkuhan dalam rumah tangga.

Tren pejabat publik sampai publik figur yang melakukan perselingkuhan menjadi gambaran situasi rumah tangga pasangan Indonesia. Fenomena ini juga tergambar dalam beberapa film series maupun layar lebar, sebut saja seperti “Layangan Putus, Selesai, dan Wedding Agreement”.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perceraian dalam kasus yang ekstrim terjadi dalam fenomena KDRT, data BPS menunjukkan 4.869 kasus pada 2023. KDRT juga dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Walaupun seperti itu, KDRT sampai saat ini masih banyak ditemukan di lintas golongan, baik publik figur sampai dengan masyarakat sipil.

5. Mabuk

Ketidakdewasaan pasangan yang sering didapati sedang mabuk minuman keras juga menyumbang lebih dari 1.500 kasus perceraian pada 2023. Hal ini juga kerap kali menjadi indikator dari adanya KDRT dan Masalah Ekonomi yang terjadi dalam sebuah keluarga.

Mabuk juga dapat dijadikan alasan perceraian karena berpotensi menimbulkan kekejaman ataupun kekerasan terhadap pasangan. Sejatinya faktor-faktor seperti ini memberanikan wanita untuk menggugat cerai suaminya, Data BPS pada 2022 sebanyak 388.358 kasus perceraian merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri

6. Judi dan Judi Online/ Judol

Judi online saat ini lagi marak di Indonesia. Faktor yang turut menyumbang perceraian lebih dari 1.400 kasus dalam satu tahun adalah judi. Memang saat ini pemerintah juga sedang gencar-gencarnya melawan praktik judi online (judol) yang terjadi di Indonesia.

Ternyata hal ini juga menjadi faktor besar karamnya bahtera rumah tangga, dalam jurnal study yang dilakukan oleh Universitas Islam Nusantara dikatakan bahwa pemberian nafkah yang tidak halal dan membuat suami lupa dengan nafkah keluarga serta menimbulkan pisah rumah antara suami isteri dalam batas waktu yang patut untuk diajukan perceraian.

Tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia menimbulkan pertanyaan, apakah perceraian tidak lagi menjadi hal yang tabu? Namun, pemerintah juga telah mengambil langkah dengan mengkampanyekan dan mensosialisasikan kewajiban bimbingan pra nikah. Oleh karena itu, persiapkan dengan matang pernikahan yang akan anda jalani ya! (Enrich Samuel)

Bandung -

Jumlah harta Bill Gates dilaporkan menurun pasca perceraian. Hal itu membuatnya terlempar dari deretan 10 orang paling tajir di dunia, sejak 1991.

(yum/yum)

Sumber: Fox Business | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft, kini tidak lagi berada di antara sepuluh orang terkaya di dunia, menurut peringkat terbaru yang dirilis oleh Forbes. Kekayaan bersih Gates saat ini diperkirakan mencapai US$107 miliar, menjadikannya orang terkaya kesembilan di Amerika Serikat dan yang ke-12 di dunia.

Ini merupakan pertama kalinya dalam 30 tahun Gates keluar dari 10 besar kekayaan global, dengan penurunan tiga peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut laporan Forbes, penurunan posisi Gates sebagian disebabkan oleh perceraian dan upaya filantropinya yang besar. Gates dan Melinda French Gates mengakhiri pernikahan mereka pada tahun 2021, di mana French Gates menerima bagian dari harta kekayaan mereka sebagai bagian dari penyelesaian perceraian.

Mereka berdua mendirikan Bill & Melinda Gates Foundation lebih dari dua dekade lalu, organisasi yang kini menjadi salah satu lembaga filantropi terbesar di dunia.

Sejak pembentukan yayasan tersebut, Gates telah menyumbangkan lebih dari US$59 miliar untuk kegiatan amal. Philanthropy ini turut berkontribusi pada penurunan peringkat kekayaannya. Selain itu, mantan istrinya, Melinda, memilih untuk keluar dari yayasan tersebut pada musim panas tahun ini untuk memulai proyek filantropi pribadinya.

Gates juga dikenal sebagai salah satu pendiri Giving Pledge, sebuah inisiatif yang diusulkan bersama Melinda French Gates dan CEO lama Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Program ini mengajak lebih dari 240 miliarder di dunia untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka untuk tujuan amal.

Dalam sebuah episode serial Netflix-nya, "What’s Next? The Future with Bill Gates", Gates menyebut bahwa memiliki kekayaan sebesar miliaran hingga ratusan miliar dolar adalah sesuatu yang aneh, dan dia menyatakan bahwa dunia akan lebih baik jika para miliarder secara sukarela menyumbangkan lebih banyak kekayaan mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan tingginya angka perceraian akibat adiksi masyarakat terhadap judi online.

Angka tersebut berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaporkan pada 2024 ini.

Dari data yang ada, tingginya angka perceraian akibat judi online sudah terpantau sejak 2019.

"Meningkatnya adiksi judi online dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi seperti naiknya angka perceraian didasari oleh permasalahan adiksi judi online. Karena di tahun 2019 terdapat 1.947 kasus perceraian karena judi online," ujar Budi Arie dalam paparannya di sarasehan dengan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

"(Angka perceraian) Sempat menurun di tahun 2020 (648 kasus), tapi angka tersebut naik kembali secara signifikan di tahun 2023, (menjadi) 1.572 angka perceraian," ungkapnya.

Budi melanjutkan, dampak judi online juga sudah merambah ke anak-anak.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024, sebanyak 197.054 anak usia 11-19 tahun telah melakukan deposit judi online senilai Rp 293 miliar dengan total 2,2 juta transaksi.

Selain itu, PPATK mencatat transaksi judi online pada kuartal I tahun 2024 mencapai Rp 600 triliun.

"Jumlah penduduk yang terlibat judi online bahkan telah mencapai 4 juta orang yang didominasi kelompok usia 30-50 tahun," kata Budi.

"Karena itu jangan judi online lebih baik jualan online. Itu motivasi ke UMKM (usaha kecil, mikro dan menengah). Daripada judi online, mendingan jualan online. Buat UMKM," tegasnya.

JAKARTA - Indonesia mencatatkan 1.572 kasus perceraian akibat judi online di 2023. Angka ini melonjak naik dibandingkan tahun 2022.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan, jumlah kasus perceraian rumah tangga akibat judi online di 2022 sempat menurun bila disandingkan di 2019 yang menyentuh 1.947 kasus. Namun, jumlah terkerek naik di 2023.

"Sempat menurun di tahun 2020, tapi angka tersebut naik kembali di tahun 2023, 1.572 angka perceraian," ujar Budi Arie saat Sarasehan bersama Kadin, di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Tidak hanya berdampak buruk bagi pasangan suami istri, judi online juga berdampak pada anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setidaknya ada 197.054 kasus kecelakaan yang didorong oleh judi online di kalangan anak-anak.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia menyentuh 4 juta orang. Di mana, rata-rata kelompok usia antara 30-50 tahun. Budi menyebut, 4 juta penduduk Indonesia yang terlibat judi online mencatatkan nilai transaksi hingga kuartal I-2024 mencapai Rp600 triliun. Persentase jumlah penduduk dan nilai transaksi judi online pun menjadi ancaman terbesar bagi Indonesia saat ini.

"Daripada judi online, mendingan jualan online. Buat UMKM, meningkatnya, bisnis judi online dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi," paparnya.

Baca Juga: 7 Negara dengan Angka Perceraian Tertinggi, Banyak dari Benua Eropa

Pertumbuhan pemain judi berbasis digital itu mengikuti peningkatan jumlah pemain secara global yang diprediksi mencapai 290 juta jiwa di 2029. Di mana di Asia Tenggara (ASEAN), sejumlah negara yang disinyalir menjadi markas terbesar bagi operator judi online ilegal, yaitu Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Laos.

Sehingga, perkembangan judi online yang besar juga menjadi ancaman bagi Indonesia. Budi memastikan, pemerintah terus mengantisipasi ancaman atau dampak buruk dari perkembangan ekonomi digital, salah satunya judi online.

Sebaliknya, otoritas terus mendorong efek positif dari digitalisasi terhadap makro perekonomian Indonesia. Lantaran mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang baik.

"Di era ini kita tidak hanya diminta untuk mengantisipasi peluang dari ekonomi digital, tapi juga ancamannya. Seperti industri lain, bisnis perjudian juga turut berkembang dan bertransformasi kerana digital," ucap dia.

Sumsel masuk peringkat ke 10 daerah kasus perceraian yang terbanyak di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto menyebutkan data kasus perceraian di 2023 Sumsel menyentuh angkat 574 dengan satu faktor yang memicu perceraian itu adalah himpitan ekonomi.  "Data tahunan di 2023 Sumsel di angka 574 kasus (perceraian) dan kebanyakan karena ekonomi," kata dia, Kamis 12 September 2024. Apalagi pada 2023 banyak pegawai dan karyawan mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, faktor kekerasan dalam rumah tangga pun termasuk penyebab perceraian.  "Berdasarkan laporan yang tercatat di BPS Sumsel, kasus perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Palembang. Sementara untuk data terbaru, Januari-Juni 2024, ada 91 kasus perceraian di Sumsel, " kata dia. Berikut sepuluh provinsi di Tanah Air dengan jumlah perceraian tertinggi secara nasional pada 2023: 1. Jawa Barat 37,38 ribu kasus 2. Jawa Timur 33,57 ribu kasus 3. Jawa Tengah 23,18 ribu kasus 4. Banten 3.327 kasus 5. Lampung 2.838 kasus 6. DKI Jakarta 2.452 kasus 7. Kalimantan Timur 766 kasus 8. Sumut 665 kasus 9. DI Yogyakarta 583 kasus 10. Sumsel 574 kasus Secara total, ada 108,49 ribu kasus perceraian di seluruh Indonesia, berdasarkan data BPS 2023. Jika dibandingkan tahun 2022, kasus perceraian di 2023 bertambah. Sebagai pembanding, pada 2022, angka perceraian seluruh Indonesia mencapai 35.408 kasus.

JAKARTA - Menteri Kehakiman Maroko, Abdellatif Ouahbi memicu kontroversi setelah menyarankan agar para wanita yang bekerja dengan berpenghasilan tinggi diwajibkan membayar tunjangan kepada mantan suami.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran 2M, Ouahbi menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum keluarga dan sikapnya terhadap pembayaran tunjangan setelah perceraian.

Baca Juga: 159 Negara Siap Ceraikan Dolar AS, Gabung Sistem Pembayaran BRICS

"Agar seorang wanita mendapatkan semua haknya, kita harus mengetahui apa yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh pria, dan apa yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh wanita, karena tanggung jawab keuangan dibagi bersama," kata dia, dilansir dari Middle East Monitor, Kamis (12/9/2024).

Dia menjelaskan, "Jika pendapatan wanita melebihi pendapatan pria, dia akan diminta untuk membayar tunjangan karena dia berkontribusi dalam proses keuangan."

Baca Juga: Kisah Cinta Jenderal Hoegeng, Tolak Dimakamkan di Makam Pahlawan demi Bisa Bersanding dengan Sang Istri

Persoalan tersebut sedang dalam pembahasan, dan harus ada semacam keseimbangan dan keadilan dalam masalah tunjangan. Pernyataan menteri tersebut memicu perdebatan dengan banyak pihak, yang menyoroti bahwa di bawah hukum Islam pria membayar tunjangan setelah perceraian, dan wanita muslim yang sudah menikah tidak diwajibkan untuk membelanjakan uang dari pendapatan atau hartanya untuk suami atau rumah tangganya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Agama Islam sesungguhnya tidak melarang perceraian, tapi melakukan cerai sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwa talak atau cerai adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

أَبْغَضُ الْحَلاَ لِ إِ لَي اللهِ الطَّلاَقِ

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Abghdhul halaali ilallahi ath thalaaqu (Sesuatu yang halal tetapi paling Allah benci adalah cerai).” (HR Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW tersebut, dapat dipahami bahwa talak atau cerai adalah jalan alternatif terakhir atau sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh jika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Maka pada saat-saat seperti itu, agama Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh.

Peristiwa perceraian di Indonesia cukup banyak terjadi, kebanyakan karena faktor ekonomi. Sebagai contoh kasus perceraian di Kabupaten Indramayu tercatat sangat tinggi. Alasan ekonomi menjadi faktor dominan penyebab perpisahan di antara pasangan suami istri di daerah tersebut.

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu, sepanjang 2023 lalu, tercatat ada 8.869 permohonan perceraian. Dari jumlah itu, sebanyak 7.931 perkara yang diputus atau dikabulkan hakim untuk bercerai.

Humas PA Kabupaten Indramayu, Dindin Syarief Nurwahyudin, menyebutkan, perkara perceraian yang telah diputus tersebut terdiri dari 5.785 perkara cerai gugat dan 2.146 perkara adalah cerai talak.

"Jadi yang paling banyak mengajukan perceraian itu dari pihak istri," kata Dindin, Jumat (7/6/2024).

Dindin mengatakan, perkara perceraian yang diajukan selama 2023 itu meningkat sedikit dibandingkan pada 2022. Dia menyebutkan, sepanjang 2022, tercatat ada 7.771 perkara perceraian yang diputus.

Dindin menjelaskan, mayoritas alasan perceraian yang disampaikan oleh pemohon adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang rendah akhirnya memicu perselisihan di antara suami dan istri hingga berujung perceraian.

"Ekonomi yang rendah juga mendorong salah satu pasangan, terutama istri, untuk bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI)," jelas Dindin.

Dindin menegaskan, meski secara ekonomi bisa menjadi solusi, namun keberangkatan istri ke luar negeri untuk bekerja dalam waktu lama akhirnya mengganggu ketahanan rumah tangga mereka.

Dindin menambahkan, selain faktor ekonomi, penyebab terjadinya perceraian di antaranya juga karena kurang matangnya emosi suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Salah satu penyebabnya, karena usia mereka masih di bawah umur saat menjalani pernikahan.

"Tahun lalu saya pernah menangani perkara, umur 16 tahun sudah cerai," ujar Dindin.

Dindin menyebutkan, secara keseluruhan, pasangan yang mengajukan perceraian didominasi umur 22 sampai 30 tahun. Banyak yang mengajukan perceraian, yang asalnya dari dispensasi kawin. Salah satu dampak negatif perkawinan di bawah umur adalah timbulnya perceraian,.

Dindin mengungkapkan, pihaknya tidak langsung mengabulkan begitu saja permohonan cerai. Pihaknya mengupayakan untuk mencegah perceraian dengan mengadakan mediasi di antara suami dan istri yang hendak bercerai.

"Dari PA upayakan mediasi. Tapi paling sepuluh persen (pasangan suami istri) yang datang untuk mediasi. Dari jumlah itu, yang berhasil paling dua persen. Tapi ya itulah upaya kami di muara, yang efektif (mencegah perceraian) harusnya upayanya dari hulu," kata Dindin.

Dindin mengatakan, dibutuhkan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya perceraian. Termasuk peran tokoh agama, tokoh masyarakat, guru di sekolah, orang tua dan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah SWT dan Rasul-Nya.

Sidoarjo: Majelis hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya membebaskan oknum anggota TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan pemalsuan surat izin cerai, Kamis, 8 Agustus 2024.

Oknum TNI yang menjadi terdakwa adalah Koptu Bah Adi Purnomo Wijaya, 42, yang berdinas di Lantamal V Surabaya. Dia berperkara dengan mantan istrinya Djauharatul Insijah.

Majelis hakim yang diketuai Letkol (Kum) Jonarku tersebut, menilai dakwaan terhadap oknum TNI itu tidak terbukti sehingga membebaskannya dari dakwaan oditur militer.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Koptu Bah Adi Purnomo Wijaya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana," kata Letkol (Kum) Jonarku saat membacakan putusan.

Koptu Bah Adi Purnomo Wijaya sebelumnya dilaporkan atas dugaan pemalsuan surat izin cerai oleh mantan istrinya. Dia didakwa pasal 263 (2) KUHP Militer. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dituntut oditur militer Kapten Putri Dewi Ayu Amarylis hukuman 10 bulan penjara.

Terdakwa sebelumnya sudah pernah divonis bersalah dua kali atas kasus lain. Yaitu vonis 11 bulan penjara kasus KDRT tahun 2020, dan 8 bulan penjara kasus nikah ganda tahun 2021 di pengadilan yang sama.

Hendrayanto, kuasa hukum korban Djauharatul Insijah mengaku kecewa, meskipun tetap menghormati putusan majelis hakim itu. Hendrayanto akan melakukan upaya-upaya hukum dan mengirim surat ke Panglima TNI dan KSAL.

"Secara aturan dan ketentuan sebenarnya sudah jelas, ada apa dengan TNI ini, kalau TNI tidak bisa tegas pada anggotanya, bagaimana dengan orang lain," kata Hendrayanto.

Mantan istri terdakwa, Djauharatul Insijah sangat kecewa dengan putusan majelis hakim itu. Djauharatul mengaku heran, padahal terdakwa sudah jelas terbukti memakai surat izin cerai palsu.

"Secara kedinasan, maaf, apakah TNI seperti itu, bisa sampai lolos (surat izin cerai) tidak ada nomor, profesionalitasnya dimana," kata Djauharatul.

Djauharatul akan berkoordinasi dengan pihak oditur dan penasihat hukumnya untuk banding. Oditur militer Kapten Putri Dewi Ayu Amarylis, sebelumnya sudah menyatakan kepada majelis hakim akan melakukan kasasi. MI/Heri Susetyo

(WWD)

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON - Pengadilan Agama (PA) Cirebon, Jawa Barat menyebut bahwa salah satu penyebab perceraian di daerah itu adalah karena permasalahan judi online. Suami yang kecanduan judi online memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

Ketua PA Cirebon Achmad Cholil mengatakan, setiap tahunnya banyak istri menggugat cerai karena suaminya terlibat judi daring yang mengakibatkan adanya keretakan hubungan rumah tangga serta berkurangnya nafkah keluarga. Meski demikian, kata dia, judi online yang sering menjadi akar masalah itu tidak selalu ditulis dalam surat gugatan cerai dari pihak pemohon.

"Seringkali penyebab ini tidak tertulis dalam gugatan, mungkin karena malu. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa suami yang kecanduan judi online menjadi penyebab perceraian,” katanya, di Cirebon, Jumat (2/8/2024).

Achmad mengungkapkan, perceraian di Kota Cirebon mencapai 1.021 kasus pada 2023. Jumlah tersebut terdiri atas 669 gugatan cerai serta 208 cerai talak. Menurut dia, fenomena ini cukup mengkhawatirkan walaupun tidak ada data pasti mengenai persentase gugatan perceraian yang disebabkan oleh judi online.

Melihat situasi ini, pihaknya berharap ada kesadaran dari masyarakat terhadap dampak negatif judi online pada keharmonisan rumah tangga serta upaya untuk menjaga keutuhan keluarga. “Perceraian karena judi daring, saya tidak bisa bilang persentase atau rincian pastinya. Saya kira fenomena ini lumayan mengkhawatirkan,” katanya.

Lebih lanjut, Achmad menyampaikan, sejauh ini PA Cirebon selalu berupaya memfasilitasi dan memediasi pasangan yang mengajukan perceraian. Ia mengemukakan terdapat dua kategori keberhasilan dalam mediasi, yaitu berhasil seluruhnya dan berhasil sebagian.

Dia menegaskan pentingnya ruang mediasi ini dalam membantu pasangan menyelesaikan masalah mereka, meskipun pada akhirnya banyak kasus yang hanya berhasil sebagian. "Keberhasilan seluruhnya berarti pasangan batal bercerai, sedangkan keberhasilan sebagian berarti perceraian tetap terjadi, tetapi permasalahan setelahnya, seperti hak asuh anak dan pembagian harta, dapat diselesaikan dengan baik," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Mahkamah Syar'iyah (MS) Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) telah menangani sebanyak 72 perkara perceraian dalam enam bulan terakhir. Pemicu kasus perceraian tersebut didominasi oleh judi online (judol).

"Sejak Januari sampai Juli 2024 ini Mahkamah Syar’iyah Blangpidie telah memutuskan 72 perkara cerai,” kata Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Muhammad Nawawi di Blangpidie, Jumat (26/7/2024).

Nawawi menjelaskan, dari 72 perkara yang telah diputuskan, sebanyak 55 perkara atau sekitar 76 persen terkait dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dipicu oleh judi online.

"Sisanya adalah kasus dimana salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa diketahui alamatnya. Dan ada juga karena faktor ekonomi dan terlilit utang di bank," katanya.

Nawawi menambahkan, dari 72 perkara yang telah ditangani tersebut terdapat sembilan perkara cerai yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) perempuan. "Dari sembilan perkara tersebut, delapan di antaranya merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh ASN perempuan," katanya.

Penyebabnya, lanjut dia, ASN perempuan yang menggugat cerai karena menghadapi masalah ekonomi, seperti utang di bank akibat suami yang pengangguran. "Kasus perceraian juga terjadi karena suami yang selingkuh dan kebanyakan terlibat dalam perjudian online," katanya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 Jo PP nomor 45 tahun 1990, kata dia, izin perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dengan ketat. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat.

Selain itu, surat pemberitahuan atau surat gugatan perceraian harus mencantumkan alasan yang mendasarinya dengan jelas. Selama ini, kata Nawawi, sebelum Mahkamah Syar’iyah memutuskan perkara, hakim terlebih dahulu melakukan mediasi dengan memberikan nasihat dan mendorong pasangan untuk mempertahankan rumah tangga mereka.

"Semua pasangan kami upayakan mediasi dulu. Terkadang, mediasi yang kami lakukan berhasil mengurungkan niat mereka untuk bercerai," katanya.