JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter Zukifli menilai rencana penggantian diksi perampasan menjadi pemulihan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa menghilangkan esensi dan mengurangi semangat pemberantasan korupsi.

Hal ini ia sampaikan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia, yang mengusulkan agar diksi perampasan diubah menjadi pemulihan.

Pieter menegaskan, perampasan aset ilegal bukan sekadar soal pemulihan atau pengembalian aset kepada negara, melainkan bagian integral dari upaya memberantas akar korupsi di Indonesia.

"Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah perubahan kata ini hanyalah soal linguistik atau justru memengaruhi esensi dari RUU tersebut?" ucap Pieter dilansir Antara, Sabtu (9/11/2024).

Maka dari itu, ia berharap DPR tidak hanya berfokus pada istilah, lantaran berbagai pasal yang mengatur tentang pembatasan penggunaan uang kartal dan penyitaan aset tidak wajar merupakan langkah konkret yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Mantan politikus Partai Demokrat ini pun menyinggung sikap parlemen yang tak sejalan dengan pemerintah terkait penggantian diksi dari RUU tersebut.

Sebab, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan hingga sekarang belum ada kajian komprehensif mengenai alasan penggantian diksi itu.

Ia juga mengingatkan, rencana perubahan diksi tersebut mendapat kritik tajam dari sejumlah kalangan, misalnya mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Novel menganggap pergantian diksi bisa mengurangi roh perjuangan RUU dalam memberantas korupsi.

Oleh karena itu, Pieter menekankan bahwa RUU Perampasan Aset bukan sekadar masalah terminologi, tetapi juga mencerminkan strategi optimal dalam pemberantasan korupsi.

Urgensi perampasan aset, sambung dia, bukan sekadar masalah kepentingan dalam konteks penegakan hukum, seperti penyitaan perampasan, tetapi lebih kepada strategi pemberantasan korupsi yang optimal.

Dia mengatakan, bagi masyarakat, RUU itu diharapkan menjadi alat efektif untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.

Publik juga berharap agar RUU Perampasan Aset segera disahkan tanpa lagi terjebak dalam polemik diksi semata.

"Sebab apa pun istilahnya, yang terpenting keberanian dan komitmen nyata untuk menindak korupsi hingga ke akar-akarnya demi Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia meminta masyarakat yang mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset memberikan masukan atau alasan kepada Baleg mengenai nama RUU tersebut.

Pasalnya, menurut Doli, diksi Perampasan masih menjadi pertanyaan apakah mengarah ke yang baik atau tidak.

Mulanya, Doli mengungkit diksi yang dibenarkan justru pemulihan, bukan perampasan.

"Nah saya cari tahu ternyata rupanya di dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) itu bahasa ininya adalah stolen asset recovery. Kalau recovery itu ya pemulihan," kata Doli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg, Kamis (31/10/2024).

"Lantas kenapa kita memilih kata perampasan dibandingkan pemulihan yang tertera di UNCAC itu," lanjutnya.

Doli kemudian juga mengajak para ahli hukum untuk melihat diksi Perampasan.

Ia bertanya apa pandangan para ahli hukum mengenai berbagai tindakan yang menggunakan diksi perampasan.

"Nah dan sebenarnya saya perlu tanya dengan teman-teman hukum, kira-kira kalau lihat lucu-lucunya saja deh, gitu ya, UU Perampasan Aset, apakah diksi perampasan itu baik untuk negara ini?" ungkap politikus Partai Golkar ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya penting bagi lembaga antirasuah itu, melainkan bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan menutup celah kebocoran anggaran.

Oleh karena itu, kata Tessa, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi penting karena mendukung visi misi Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

"(RUU Perampasan Aset) penting bagi Indonesia, tidak hanya KPK saja. Penting bagi Indonesia, penting bagi penegakan hukum," kata Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Tessa mengatakan, pihaknya pun mengapresiasi komitmen Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

Ia menyebut, KPK akan melakukan tindakan apa pun yang dinilai bisa membantu proses pengesahan RUU Perampasan Aset.

"Jadi KPK mengapresiasi itu dan akan turut serta membantu apa pun yang KPK bisa lakukan, agar RUU perampasan aset maupun pembatasan uang kartal tersebut dapat segera dibahas di DPR. Jadi kita tunggu saja prosesnya," ujar Tessa.

Komitmen Yusril itu disampaikan ketika disambangi Ketua KPK Nawawi Pomolango serta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak di kantornya pada Kamis (7/11/2024).

"Kalau (RUU Perampasaan Aset) sudah disampaikan (ke DPR) maka pemerintah tidak akan menarik," kata Menko Yusril, Kamis.

Yusril mengaku telah mengkaji RUU itu dan menyadari peralpasan aset berbeda dengan tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan di tahap penyidikan.

Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset harus dilakukan secara cermat dan memperhatikan aspek hak asasi manusia.

"Selama ini kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu," tutur Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kamis, (7/11/2024).

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango bertandang ke kantor Yusril didampingi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Nawawi menyampaikan, kedatangannya bersama pimpinan KPK lainnya untuk bersilaturahmi sekaligus mengucapkan selamat atas dilantiknya Yusril sebagai menko di kabinet Prabowo.

Dalam pertemuan itu, pimpinan KPK mendiskusikan beberapa isu. Salah satunya RUU Perampasan Aset yang pembahasannya terus tertunda di DPR sejak periode lalu.

KPK dan Yusril juga membahas masalah penegakan hukum, hingga keluhan warga negara asing soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Menanggapi RUU Perampasan Aset, Menko Yusril mengatakan, pemerintah sudah menyampaikan surat presiden kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan maka pemerintah tidak akan menarik," kata Menko Yusril.

Yusril mengatakan, sebagai Menteri Koordinator, ia akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Kemenko yang mengoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Terkait lamanya permohonan KITAS yang dikeluhkan WNA, Menko Yusril beralasan, proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja atau izin kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Disnaker mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa.

Menko Yusril berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan layanan.

"Jika perlu adanya pelayanan satu pintu, dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online. Agar masyarakat dapat dilayani secara cepat tepat akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak mempersoalkan adanya usulan perubahan diksi perampasan dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) menjadi pemulihan.

Asalkan, kata Mahfud, perubahan diksi itu tidak mengubah substansi UU yang bertujuan untuk memberantas korupsi.

Ini ia sampaikan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia yang mengusulkan agar diksi perampasan diubah menjadi pemulihan.

"Ya terserah saja lah. Pokoknya pemberantasan korupsi," kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, Mahfud berharap usulan itu tetap didiskusikan terlebih dulu dengan pihak terkait pemberantasan korupsi.

Menurutnya, harus ada kesepakatan jika ingin mengubah diksi perampasan itu.

"Paling tidak nanti bisa didiskusikan agar sepakat," imbuhnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku enggan berkomentar lebih jauh ketika ditanya apakah usulan mengubah diksi perampasan dilakukan untuk menghambat pengesahan RUU Perampasan Aset.

Sebab ia belum membaca tentang usulan mengubah diksi perampasan dalam RUU Perampasan Aset.

"Saya enggak komentar itu, karena saya belum baca beritanya ya. Maksudnya apa begitu. Kalau enggak tahu maksudnya tapi berkomentar nanti keliru lagi," ujar Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Ahmad Doli Kurnia meminta masyarakat yang mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset memberikan masukan atau alasan kepada Baleg mengenai nama RUU tersebut.

Pasalnya, menurut Doli, diksi Perampasan masih menjadi pertanyaan apakah mengarah ke yang baik atau tidak.

Mulanya, Doli mengungkit diksi yang dibenarkan justru pemulihan, bukan perampasan.

"Nah saya cari tahu ternyata rupanya di dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) itu bahasa ininya adalah stolen asset recovery. Kalau recovery itu ya pemulihan," kata Doli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg, Kamis (31/10/2024).

"Lantas kenapa kita memilih kata perampasan dibandingkan pemulihan yang tertera di UNCAC itu," lanjutnya.

Doli kemudian juga mengajak para ahli hukum untuk melihat diksi Perampasan.

Ia bertanya apa pandangan para ahli hukum mengenai berbagai tindakan yang menggunakan diksi perampasan.

"Nah dan sebenarnya saya perlu tanya dengan teman-teman hukum, kira-kira kalau lihat lucu-lucunya saja deh, gitu ya, UU Perampasan Aset, apakah diksi perampasan itu baik untuk negara ini?" ungkap politikus Partai Golkar ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku masih menunggu undangan rapat kerja terkait masuk atau tidaknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

"Kami belum bahas terkait prolegnas, bahwa sekarang ini kan kami menunggu undangan dari badan legislasi karena yang akan menyelenggarakan rapat kerja kan Badan Legislasi," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

Ia juga mengaku belum dapat bicara banyak mengenai pelbagai dinamika politik di DPR yang menyertai wacana masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam prolegnas.

Termasuk, kata dia, soal wacana perubahan diksi "perampasan" menjadi "pemulihan" aset.

Hal itu sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang mendasarkan pada konsep "stolen asset recovery".

Supratman mengaku masih menunggu kajian resmi.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," kata politikus Gerindra itu.