JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan mantan Direktur Umum Pertamina, Luhur Budi Djatmiko (LBD), sebagai tersangka korupsi dugaan pembelian tanah di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, menjadi sorotan pembaca.

Pertamina menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Masih dari dunia hukum, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai bentuk kriminalisasi politik.

1. Bareskrim Tetapkan Eks Direktur Umum Pertamina Tersangka Pembelian Tanah Rasuna Epicentrum

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko (LBD), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian 4,8 hektare tanah yang terdiri atas 23 bidang, di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil gelar perkara pada Selasa (5/11/2024) kemarin, Luhur diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proses pembelian tanah tersebut.

"Kepolisian menetapkan tersangka LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina (Persero) tahun 2012 sampai dengan 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah oleh PT Pertamina (Persero) di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan," kata Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa dalam keterangan resmi, Rabu (6/1/2024).

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima Bareskrim pada 19 Februari 2018 yang tercatat dengan Nomor Laporan LP/250/II/2018/Bareskrim.

Saat itu dilaporkan bahwa perusahaan energi pelat merah itu menyusun anggaran pembelian tanah senilai Rp 2,07 triliun di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina Tahun 2013, yang tujuannya untuk membangun Pertamina Energy Tower (PET).

Akan tetapi, dalam proses pembelian tanah seluas 48.279 meter persegi yang berlangsung antara Juni 2013 hingga Februari 2014, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 348,6 miliar.

Nilai kerugian negara ini berdasarkan surat Ketua dan Wakil Ketua BPK RI Nomor: 13/ST/II/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, dan Surat Tugas Tortama Investigasi BPK RI Nomor: 28/ST/XXI/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024, telah dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigatif Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPK RI tertanggal 15 Oktober 2024, kepada Dittipidkor Bareskrim Polri.

Arief mengatakan, penyimpangan tersebut dikaitkan dengan harga pembelian yang dinilai terlalu tinggi dan aset jalan milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya tidak diperjualbelikan.

"Ini didasari atas terjadinya pemahalan harga (pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya) dan pengeluaran atau pembayaran yang tidak seharusnya," tegas dia.

Selain itu, pihak Bareskrim Polri menemukan adanya pelanggaran terhadap berbagai aturan, termasuk Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman internal Pertamina mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.

2. Mahfud Anggap Wajar Kasus Tom Lembong Dianggap Kriminalisasi Politik, Ini Alasannya

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, adalah bentuk kriminalisasi politik.

Sebab, kebijakan impor gula juga dilakukan oleh Mendag sesudah Tom Lembong, bahkan lebih masif.

"Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartiasto Lukito, ada Agus Suparmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan," kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Itu kan mestinya kan mulai dari sini, dari yang terdekat. Kenapa mulai dari jauh (Mendag lama)? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja," tambah dia.

Oleh sebab itu, menurut dia, akan lebih baik jika Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau dugaan masyarakat.

"Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dong, tolong dijawab itu, itu kata masyarakat," ucap mantan Ketua MK ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak mempersoalkan adanya usulan perubahan diksi perampasan dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) menjadi pemulihan.

Asalkan, kata Mahfud, perubahan diksi itu tidak mengubah substansi UU yang bertujuan untuk memberantas korupsi.

Ini ia sampaikan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia yang mengusulkan agar diksi perampasan diubah menjadi pemulihan.

"Ya terserah saja lah. Pokoknya pemberantasan korupsi," kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, Mahfud berharap usulan itu tetap didiskusikan terlebih dulu dengan pihak terkait pemberantasan korupsi.

Menurutnya, harus ada kesepakatan jika ingin mengubah diksi perampasan itu.

"Paling tidak nanti bisa didiskusikan agar sepakat," imbuhnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku enggan berkomentar lebih jauh ketika ditanya apakah usulan mengubah diksi perampasan dilakukan untuk menghambat pengesahan RUU Perampasan Aset.

Sebab ia belum membaca tentang usulan mengubah diksi perampasan dalam RUU Perampasan Aset.

"Saya enggak komentar itu, karena saya belum baca beritanya ya. Maksudnya apa begitu. Kalau enggak tahu maksudnya tapi berkomentar nanti keliru lagi," ujar Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Ahmad Doli Kurnia meminta masyarakat yang mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset memberikan masukan atau alasan kepada Baleg mengenai nama RUU tersebut.

Pasalnya, menurut Doli, diksi Perampasan masih menjadi pertanyaan apakah mengarah ke yang baik atau tidak.

Mulanya, Doli mengungkit diksi yang dibenarkan justru pemulihan, bukan perampasan.

"Nah saya cari tahu ternyata rupanya di dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) itu bahasa ininya adalah stolen asset recovery. Kalau recovery itu ya pemulihan," kata Doli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg, Kamis (31/10/2024).

"Lantas kenapa kita memilih kata perampasan dibandingkan pemulihan yang tertera di UNCAC itu," lanjutnya.

Doli kemudian juga mengajak para ahli hukum untuk melihat diksi Perampasan.

Ia bertanya apa pandangan para ahli hukum mengenai berbagai tindakan yang menggunakan diksi perampasan.

"Nah dan sebenarnya saya perlu tanya dengan teman-teman hukum, kira-kira kalau lihat lucu-lucunya saja deh, gitu ya, UU Perampasan Aset, apakah diksi perampasan itu baik untuk negara ini?" ungkap politikus Partai Golkar ini.

Jakarta -

Basuki Hadimuljono resmi dilantik di hari ulang tahunnya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Selasa (5/11/2024) oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Basuki telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Basuki Hadimuljono lahir di Surakarta, dan genap berusia 70 tahun tepat di hari ini. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Basuki menjalankan tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan Presiden Jokowi dan telah purna dari tugasnya.

Basuki yang juga kerap disebut Bapak Daendels Indonesia ini merupakan lulusan Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada Angkatan 1979, dan telah menyelesaikan pendidikan Master of Science di Civil Engineering Colorado StateUniversity, Amerika Serikat, 1989 serta Doctor of Philosophy, Civil and Engineering di universitas yang sama pada 1992.

Pada 2004 hingga 2005, Basuki pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja SDA Rehabilitasi Pasca Tsunami NAD. Tahun berikutnya, Basuki pernah menjabat sebagai Ketua Tim Independen Penanggulangan Kerusakan Jalan Tol Purbaleunyi dan anggota Tim Nasional Penanggulangan Kerawanan Pangan Yahukimo-Papua. Basuki juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dari 2006-2007.

Kiprah Basuki teruh merangkak naik, dan menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) di usianya yang ke-49. Lalu, ia berganti jabatan sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU. Pada 2007 hingga 2013, Basuki dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PU. Setelah itu, ia berganti jabatan sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU sampai 2014.

Tiba di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR, mulai dari 2014 hingga 2019. Jokowi lalu menjadikan Basuki sebagai petahana di periode selanjutnya, 2019 sampai 2024 hingga genap sepuluh tahun.

Basuki yang kerap dikenal sebagai sosok yang humoris dan gemar fotografi, pernah tergusur rumahnya karena terdampak proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Hal ini terungkap dari media sosial Mahfud MD kala itu, yang memuji Basuki karena keikhlasannya mengorbankan rumahnya untuk proyek jalan tol.

"Baru kali ini dalam sejarah rumah menteri mau digusur, tapi saya bilang (jalur tolnya) jangan dibelokkan, biar saja. Biar saya tunggu ganti ruginya," kata Basuki beberapa waktu silam.

Rumah Basuki sendiri diketahui berlokasi di Perumahan Pengairan Rawa Semut, Bekasi Timur. Rumah tersebut kemungkinan dilalui proyek tol Becakayu yang diperpanjang hingga ke Tambun Selatan, Bekasi.

Saat tiba momen purna tugasnya dari Kementerian PUPR, Basuki yang juga identik pakai ponsel jaman dulu (jadul), terpantau menangis saat akan meninggalkan gedung. Dirinya mengatakan, momen itu adalah momen yang berat lantaran hampir separuh hidupnya ia dedikasikan bekerja di Kementerian PUPR.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya. Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," kata Basuki.

Saat hendak pulang dari kantornya di malam hari kemarin, Basuki akhirnya menangis. Malam itu adalah malam terakhirnya menghabiskan waktu di tempat yang disebutnya sebagai rumah. "PU ini rumah saya, bukan kantor. Saya jadi, saya meninggalkan rumah," kata Basuki, saat berpamitan.

Basuki menyempatkan diri menyalami dan memeluk jajaran karyawan di Kementerian PUPR. Tangisnya mulai pecah saat ia menuju pintu lobby. Basuki melambaikan tangan ke para anak buahnya. Ia juga menyempatkan diri untuk menundukkan badan dan memberikan penghormatan. Tangisnya semakin pecah saat dia mulai memasuki mobil. Mukanya semakin memerah, diiringi dengan suara isak tangis.

"I love you semua," ujar Basuki sambil melambaikan perpisahan.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, kunjungan kerja pejabat ke luar negeri kerap dikeluhkan oleh pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara.

Mahfud menyebutkan, kunjungan kerja ke luar negeri itu melelahkan bagi para pegawai KBRI karena mereka harus melayani para pejabat dari Indonesia selama berkunjung di negara lain.

"Dulu, kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri," kata Mahfud dikutip dari akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (3/11/2024).

"Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler," ujar Mahfud melanjutkan.

Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip pernyataan Mahfud tersebut.

Mahfud menyebutkan, hal itu menjadi masalah karena hak untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri diatur melalui aturan resmi, meski kunjungan itu tidak urgen.

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa setiap instansi punya jatah untuk melakukan studi banding ke luar negeri meski tidak ada urgensinya.

"Hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada," kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para pejabat untuk tidak sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Menurut Mahfud, pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunjungan kerja ini secara ketat, meski Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah mengatur hal tersebut.

"Tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih tidak banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bepergian ke luar negeri maupun studi banding.

Hal ini dikatakan Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara deklarasi Gerakan Solidaris Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

"Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar ngeri, pakai uang sendiri, boleh," kata Prabowo.

Ia menuturkan, jajarannya harus mengurangi seminar atau bahkan studi banding ke luar negeri karena para mereka sebenarnya sudah mengetahui permasalahan tanpa perlu studi banding yang hanya menghabiskan anggaran.

"Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi itu kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu lho? Kalian sudah tahu masalahnya apa, jangan terlalu banyak studi-studi," ujar Prabowo.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mendukung pernyataan sikap Presiden Prabowo Subianto yang melarang pejabat untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan hasil yang tak pasti.

Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

"Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” kata Mahfud dalam keterangan resmi di sosial media instagram pribadinya, Minggu (3/11).

Masalahnya, tambah Mahfud, hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan aturan resmi.

Bahkan, beberapa panitia khusus (pansus) untuk sebuah rancangan undang-undang (RUU) juga diberikan hak istimewa ini. Padahal, Mahfud menilai, kunjungan dan studi banding itu tidak memiliki urgensi khusus.

View this post on Instagram

A post shared by Mahfud MD (@mohmahfudmd)

Untuk itu, Mahfud berharap Prabowo ke depan bisa mengatur kembali hak dalam melakukan kunker ini secara ketat untuk memastikan tak ada kebocoran anggaran negara.

"Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran," jelas Mahfud

"Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri.

Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

"Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak," ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11).

Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

"Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara," tandas Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyarankan perlu adanya pengaturan arus kunjungan ke luar negeri dari pejabat Tanah Air.

Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

“Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” ujarnya dikutip melalui akun X atau twitter @mohmahfudmd, Minggu (3/11/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan.

Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa teranyar pidato Presiden Ke-8 RI itu dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024) agar pejabat tidak banyak studi banding memang perlu terus disoroti.

Dia menilai bahwa pejabat termasuk DPR/DPRD yang selama ini giat melakukan studi banding merupakan salah satu permasalahan atau pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

“Masalahnya hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada. Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh,” tuturnya.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunjungan kerja (kunker) ini secara ketat.

“Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha mengatur ini tetapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkas Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri. Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

"Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak," ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

"Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara," tandas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Apresiasi mengalir untuk Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap dalam kasus pembebasan Ronald Tannur.

Salah satu apresiasi datang dari eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud menyatakan, penangkapan tersebut membuktikan kecurigaan publik mengenai dugaan suap.

"Bravo untuk Kejaksaan Agung yang telah menangkap tiga hakim di PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan keji terhadap kekasihnya," ujar Mahfud MD, melalui cuitan di X, Kamis (24/10/2024).

Mahfud menjelaskan, keputusan hakim yang membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti (DSA) sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak pihak yang mempertanyakan integritas putusan tersebut.

“Waktu itu masyarakat curiga bahwa hakim bermain suap di ruang gelap, karena bukti yang diajukan jaksa sudah sangat kuat,” ujarnya.

“Namun, majelis hakim berlindung di balik 'kebebasan' dan 'keyakinan' hakim untuk memutus bebas Ronald Tannur," katanya.

Kecurigaan ini semakin diperkuat dengan tindakan Komisi Yudisial (KY) yang turut memeriksa kasus tersebut.

Kejaksaan Agung kemudian melanjutkan penyelidikan yang berujung pada OTT terhadap ketiga hakim.

"Waktu itu Ketua PN Surabaya juga membela mati-matian bahwa putusan atas Tannur itu sudah benar," lanjut Mahfud.

Menurutnya, Ketua PN Surabaya bahkan sempat memuji ketua majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut sebagai sosok yang patriotik.

Namun, dengan terungkapnya kasus suap ini, Mahfud menilai penilaian tersebut keliru.

"Waktu itu Ketua PN Surabaya juga membela mati-matian bahwa putusan atas Tannur itu sudah benar," tegasnya.

Apresiasi dan Harapan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Kejagung atas peristiwa ini.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penangkapan tiga hakim tersebut bentuk keprihatinan bahwa dari sisi yudikatif terjadi intervensi para koruptor yang mengganggu objektivitas hakim dalam memutuskan perkara.

Ia mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim-hakim yang berada di bawahnnya untuk menutup celah tindak pidana korupsi.

"Harapan kita, walaupun kenaikan gaji ini memang tidak serta merta dapat menghilangkan perilaku koruptif, tapi, harapan kita setidaknya dapat meminimalisir upaya-upaya tersebut," ujarnya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

MA Berjanji Tindak Tegas Terkait Dugaan Suap

Pimpinan Mahkamah Agung (MA) berjanji akan mengambil sikap jika ada laporan resmi terkait jatah uang untuk hakim agung yang menyidangkan kasasi perkara pidana Gregorius Ronald Tannur.

Ronald Tannur merupakan terdakwa penganiayaan yang divonis bebas oleh hakim PN Surabaya.

Perkara ini berlanjut hingga MA setelah jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi.

"Tentunya kalau memang ada laporan resmi, pimpinan akan mengambil sikap," kata Juru Bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dugaan jatah uang untuk majelis kasasi terungkap dalam rekaman video penyidik Kejaksaan Agung saat menggeledah sebuah ruangan terkait perkara suap vonis bebas Ronald Tannur.

Dalam video tersebut, penyidik menemukan puluhan gepok uang dalam pecahan valuta asing (Valas), beberapa di antaranya disimpan dalam goody bag dan kotak.

Yanto menyebutkan, pihaknya baru mendengar informasi terkait uang dan catatan untuk kasasi.

"Saya baru mendengar ini. Nanti kita sampaikan ke pimpinan," tuturnya.

Ia juga menyatakan, MA merasa kecewa dengan perbuatan tiga hakim PN Surabaya yang diduga menerima suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

Perbuatan mereka dinilai mencederai kebahagiaan hakim seluruh Indonesia yang saat ini mendapat perhatian pemerintah berupa kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

"Terhadap peristiwa tersebut MA merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa ini telah menciderai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia," ujar Yanto.

Tindakan Pemecatan Bakal Diambil

Mahkamah Agung juga berjanji akan memecat ketiga hakim tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi sebelumnya dari Komisi Yudisial (KY) yang telah merekomendasikan MA untuk memecat mereka.

"Peristiwa OTT ini akan menjadi bahan tambahan bagi KY untuk menguatkan proses pemberhentian," kata Juru Bicara KY Mukti Fajar dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Ketiga hakim yang terlibat adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo.

Mukti menambahkan, MA belum melaksanakan rekomendasi pemecatan tersebut karena masih menunggu putusan kasasi Ronald Tannur.

Setelah proses kasasi selesai, MA bersama KY akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

MKH juga akan memberikan ruang bagi hakim terkait untuk membela diri.

Meskipun demikian, KY menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Agung yang melakukan OTT terhadap ketiga hakim tersebut.

"KY mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan hukum kasus dugaan suap. Hal ini tentu semakin mencederai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim,” tutup Mukti.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap pandangannya terkait para menteri Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terindikasi terkait kasus dugaan korupsi.

Mahfud MD memberi tanggapan dalam Podcast yang diunggah di akun YouTube pribadinya. Dalam podcast tersebut, disebutkan beberapa nama di di pemerintahan baru, yang pernah muncul dalam dugaan korupsi.

Mantan Menteri Pertahanan era KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu mengemukakan meski secara legal formal pejabat tersebut boleh diangkat, namun dari segi moral dan persepsi publik, pengangkatan tersebut dinilai kurang positif.

“Tapi itu terserah Pak Prabowo saja kan.Masyarakat sudah tahu, siapa yang terlibat kasus apa. Siapa yang nampak direkayasa, siapa yang nampak memaksa untuk bebas, dan sebagainya. Itu masyarakat sudah tahu, terutama pegiat-pegiat hukumnya sudah,” tutur Mahfud, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Meski demikian, Mahfud menduga bahwa Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang menyenangkan atau memuaskan kebutuhan rakyat. Akan ada tata politik dan tata hukum yang benar pada saatnya.

“Kan sekarang dia masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan ya. Untuk keseimbangan, untuk political trade-off. Saya kira tidak bisa dihindari,” terangnya.

Kemudian, menurut pandangannya, perlu untuk melihat lebih dulu kinerja dari para Kabinet Merah Putih yang baru dibentuk tersebut.

“Tetapi menurut saya kita tunggu saja. Saya kira 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang diperlukan, mana wamin-wamin yang diperlukan, gitu ya. Dari begitu banyak itu. Nanti biar mereka bekerja semuanya, 100 hari memberi kontribusi apa tidak?,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal status hukum Tragedi 1998 menjadi sorotan para pembaca.

Mahfud menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah menetapkan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat.

Dia menyampaikan pernyataan itu menanggapi sikap Menteri Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa "Tragedi 1998" tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Selain itu, daftar pimpinan 13 komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru disahkan juga menarik perhatian para pembaca.

1. Mahfud MD: Tragedi 1998 Sudah Ditetapkan Komnas HAM Pelanggaran HAM Berat, Akui Saja...

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak mengakui bahwa peristiwa kekerasan, kerusuhan dan penghilangan paksa pada tahun 1998 termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Ini disampaikan Mahfud untuk mengoreksi pernyataan Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa "Tragedi 1998" tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

"(Tragedi 1998) Sudah ditetapkan oleh Komnas HAM (sebagai pelanggaran HAM berat). Diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun," kata Mahfud ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (22/10/2024) usai menghadiri Sertijab Menhan.

Mahfud juga mengingatkan bahwa pihak yang boleh menyatakan atau menilai sebuah peristiwa termasuk kategori pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM.

"Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM, menurut Undang-undang," imbuhnya.

Lebih jauh, Mahfud menjelaskan jika ada kekeliruan ketika menyimpulkan suatu peristiwa sebagai kategori pelanggaran HAM berat, maka hal itu juga harus dikoreksi oleh Komnas HAM.

"Kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan, itu nanti perlu dikomunikasikan oleh Komnas HAM," tutur Mahfud.

Mahfud lalu juga bercerita bagaimana dirinya ketika menjabat Menko Polhukam, mengikuti apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, yakni 12 peristiwa yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat.

Sebab 12 peristiwa itu pun sudah diakui oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kategori pelanggaran HAM berat. Di mana, salah satu dari 12 peristiwa itu adalah "Tragedi 1998".

"Sebab itu, waktu saya dulu, karena menurut Undang-undang, yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, saya laksanakan," katanya.

"Seperti yang ada 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut Undang-undang berwenang untuk menetapkan," sambung dia.

2. Ini Daftar Pimpinan 13 Komisi di DPR RI 2024-2029

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyusun komposisi pimpinan komisi untuk periode 2024-2029.

Susunan 11 komisi telah resmi ditetapkan pada Selasa (22/10/2024) hari ini, sedangkan dua komisi lainnya yakni Komisi XII dan XIII akan ditetapkan pada Rabu (23/10/2024) besok.

"Ya Alhamdulliah sudah selesai rapat nama-nama pimpinan dan anggota fraksi setiap komisi, 13 komisi beserta seluruh AKD dan badan. Jadi sekarang pimpinan DPR akan maraton menetapkan 11 komisi karena komisi 12 dan 13 insya Allah akan ditetapkan besok," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Meski pimpinan Komisi XII dan Komisi XIII akan disakan besok namun nama calon ketua dan wakil ketua sudah disepakati oleh pimpinan fraksi di DPR RI.

"Pimpinan-pimpinan komisinya dari setiap fraksi yang sudah ditetapkan secara musyawarah dengan mufakat dan disetujui dalam rapat konsultasi, rapat pimpinan dan rapat konsultasi sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," ujar Puan.

Adapun Komisi di DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan menjadi mitra pemerintah.

Mereka akan menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi terhadap mitra-mitranya.

Kunjungi tautan ini untuk melihat berita selengkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum genap tiga hari menjabat, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto telah menciptakan kontroversi.

Ia menandatangani surat undangan untuk acara peringatan haul kedua almarhumah ibunya, Hj Biasmawati, dengan menggunakan kop dan stempel resmi dari Kemendes PDT.

Surat undangan tersebut juga mencakup perayaan Hari Santri dan Tasyakuran, dan ditujukan kepada para kepala desa hingga RT.

Kontroversi ini mencuat setelah eks Menko Polhukam Mahfud MD memviralkannya ke publik, menilai tindakan Yandri sebagai pelanggaran etika birokrasi.

"Saya tidak tahu apakah (surat undangan yang viral) itu betul, tapi kalau betul, makanya saya bilang, kalau benar, itu salah, melanggar etika birokrasi," kata Mahfud saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) usai mengikuti Sertijab Menhan RI, Selasa (22/10/2024).

Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2. pic.twitter.com/2J7U8LsjOx

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 21, 2024

Mahfud menegaskan, urusan pribadi atau keluarga tidak boleh dikaitkan dengan kementerian, termasuk dalam pembuatan surat undangan.

"Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu, lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian," papar Mahfud.

Yandri Susanto mengakui kesalahan tersebut.

Ia menyatakan, surat undangan untuk acara peringatan haul, Hari Santri, dan tasyakuran itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

"Itu bisa kita koreksi nanti, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," kata Yandri kepada wartawan usai acara di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten.

Yandri juga mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD atas kritik dan peringatan yang diberikan.

Ia menegaskan tidak akan mengulangi kesalahan serupa.

"Kami terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah kita tidak akan ulangi lagi," ujarnya.

DPR Mengingatkan Pentingnya Memisahkan Urusan Pribadi dan Jabatan

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta Yandri untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mencampuri urusan pribadi dengan jabatan.

"Saya harap memang para pejabat khususnya di pemerintahan maupun di DPR untuk lebih hati-hati, bisa menempatkan posisi mana dalam rangka kepentingan tugas sebagai pejabat negara," ungkap Saan kepada wartawan.

Senada, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga menekankan pentingnya memisahkan kepentingan jabatan dari keperluan pribadi.

"Hendaknya kita pejabat menempatkan diri di posisi yang tidak membuat kontroversi di tengah masyarakat," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Saya belum dengar ya tetapi hendaknya kita menjaga lah, kalau menurut saya sih, mungkin dari sisi politisi saja, kita menjaga lah suasana politik, bermasyarakat dan seterusnya lah, untuk menggunakan posisi-posisi kita yang tidak menyimpang," tambahnya.

Lasarus menegaskan, pihaknya akan memberi peringatan kepada mitra kerja yang menyimpang dari etika.

"Kalau menyimpang pasti kita ingatkan. Kalau diingatkan enggak (diindahkan) ya kita tegakkan aturannya," sambungnya.

"Di sini ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan terutama terkait dengan fungsi pengawasan, bisa mungkin kita, disini ada mekanisme panja, pansus, dan seterusnya lah. Tapi saya rasa enggak seserius itu lah soal ini ya, hanya soal etika kalau saya lihat," tambah politikus PDI-P itu.

Serang: Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menggelar Haul (peringatan hari wafat) ke-2 ibu nya di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun Serang. Yandri mengundang kepala desa dengan menggunakan kop surat resmi kementerian.

Perwakilan Tim Advokasi Masyarakat Pendukung Demokrasi (Tampung Demokrasi), Riki, mengatakan acara itu dinilai rawan muatan politis lantaran istri Yandri, Ratu Zakiyah berkapasitas sebagai calon Bupati Serang.

"Saya berharap Bawaslu Kabupaten Serang dapat menghentikan atau setidak-tidaknya mengawasi kegiatan tersebut," kata Riki dalam keterangan pers, Selasa, 22 Oktober 2024.

Baca; Mahfud MD Semprot Yandri Susanto yang Pakai Kop Kementerian untuk Acara Pribadi

Dalam surat tersebut, Yandri mengundang sejumlah kepala desa, sekretaris desa, ketua RT/RW, hingga kader PKK dan Posyandu di wilayah Kramat Watu, Kabupaten Serang.
Acara ini sekaligus menjadi syukuran Hari Santri yang dirangkai dalam satu peringatan.

Surat resmi ini menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, lengkap dengan tanda tangan resmi Yandri dan stempel kementerian. Narasi di dalamnya menunjukkan kehadiran para undangan dalam kapasitas formal, meski acara tersebut jelas bersifat pribadi dan keluarga.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegur keras tindakan tersebut.

"Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kepada saya bahwa ada seorang Menteri baru yang mengundang acara Haul (peringatan hari wafat) ibunya yang kedua sekaligus syukuran di Ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian," kata Mahfud lewat akun instagramnya.

Mahfud menggarisbawahi bahwa jika benar surat itu dikeluarkan untuk acara pribadi, maka tindakan tersebut keliru. Ia menegaskan hal tersebut sebagai pelanggaran atau kesalahan pejabat publik.

"Kalau benar ada surat itu maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan," tegas Mahfud.

Teguran dari Mahfud ini mencerminkan pentingnya integritas dalam penggunaan simbol-simbol negara. Meskipun acara tersebut penting secara pribadi bagi Yandri, penggunaan kop surat resmi kementerian untuk urusan pribadi dianggap mencederai etika birokrasi dan mengaburkan batas antara kepentingan publik dan pribadi.

Yandri dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin 21 Oktober 2024. Kemudian pada hari yang sama, Yandri langsung menggunakan surat kementerian untuk kepentingan pribadi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta: Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegur keras Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, terkait penggunaan kop surat resmi kementerian untuk keperluan pribadi. Surat tersebut, yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2024, berisikan undangan acara Haul (peringatan hari wafat) ke-2 ibu Yandri Susanto di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, yang akan diselenggarakan pada 22 Oktober 2024.

Baca juga: Mendadak Jenguk Ibu, Mahfud MD Tak Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran

Dalam surat tersebut, Yandri mengundang sejumlah pejabat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, ketua RT/RW, hingga kader PKK dan Posyandu di wilayah Kramat Watu, Kabupaten Serang, untuk menghadiri acara tersebut. Acara ini sekaligus menjadi syukuran Hari Santri yang dirangkai dalam satu peringatan.
Surat resmi ini menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, lengkap dengan tanda tangan resmi Yandri dan stempel kementerian. Narasi di dalamnya menunjukkan kehadiran para undangan dalam kapasitas formal, meski acara tersebut jelas bersifat pribadi dan keluarga.

Mahfud MD pun tak tinggal diam. Ia juga mengunggah foto surat kontroversial tersebut di media sosial.

"Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kepada saya bahwa ada seorang Menteri baru yang mengundang acara Haul (peringatan hari wafat) ibunya yang kedua sekaligus syukuran di Ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian," kata Mahfud lewat akun instagramnya, Selasa 22 Oktober 2024.

Mahfud menggarisbawahi bahwa jika benar surat itu dikeluarkan untuk acara pribadi, maka tindakan tersebut keliru. Ia menegaskan hal tersebut sebagai pelanggaran atau kesalahan pejabat publik.

"Kalau benar ada surat itu maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan," tegas Mahfud.

Teguran dari Mahfud ini mencerminkan pentingnya integritas dalam penggunaan simbol-simbol negara. Meskipun acara tersebut penting secara pribadi bagi Yandri, penggunaan kop surat resmi kementerian untuk urusan pribadi dianggap mencederai etika birokrasi dan mengaburkan batas antara kepentingan publik dan pribadi.

Yandri dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin 21 Oktober 2024. Kemudian pada hari yang sama, Yandri langsung menggunakan surat kementerian untuk kepentingan pribadi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)