Bisnis.com, JAKARTA – Warga negara penambang uranium terbesar di dunia, Kazakhstan, mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dalam referendum pada Minggu (6/10/2024) waktu setempat.

Mengutip Bloomberg pada Senin (7/10/2024) komisi pemilihan umum pusat Kazakhstan mengatakan sebanyak 71% pemilih mendukung rencana pemerintah untuk membangun reaktor baru. Jumlah pemilih yang hadir sekitar 64%, jauh di atas ambang batas yang diperlukan agar hasil pemilu sah, kata komisi tersebut, mengutip perhitungan awal.

Produsen minyak terbesar di Asia Tengah belum menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir sejak tahun 1999. Kazakhstan tengah bergulat dengan kekurangan listrik yang sebagian disebabkan oleh pertumbuhan industri kripto yang intensif energi dan penutupan darurat di pabrik-pabrik tua.

Negara ini berupaya memperluas pembangkit listrik secara signifikan pada tahun 2035 dengan menggunakan sumber daya nuklir sebagai bagiannya, menurut Kementerian Energi. Kementerian mengatakan perkiraan awal biaya pembangkit listrik tenaga nuklir adalah sekitar US$10 miliar - US$12 miliar.

Dukungan Kazakhstan terhadap energi atom menggarisbawahi meningkatnya minat global terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir yang stabil dan beroperasi sepanjang waktu. Hal ini seiring dengan upaya negara-negara tersebut untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat pesat sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk mengurangi emisi.

Menurut presentasi dari Kementerian Energi, China National Nuclear Corp, Korea Hydro & Nuclear Power Co., Rosatom Corp dari Rusia, dan Electricite de France SA menjadi beberapa calon kontraktor proyek pembangkit listrik tenaga nuklir di Kazakhstan.

“Pendapat pribadi saya adalah bahwa sebuah konsorsium internasional, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan global dengan teknologi tercanggih, harus bekerja di Kazakhstan,” kata Presiden Kassym-Jomart Tokayev setelah dia memberikan suaranya pada hari Minggu, menurut kantor persnya.

Adapun, Tokayev menyebut referendum tersebut bertujuan untuk menunjukkan dukungan publik terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir.

Pemerintah telah mewaspadai adanya tanda-tanda konflik setelah kerusuhan mematikan mengguncang negara itu pada awal 2022. Hal ini mendorongnya untuk mengadakan satu-satunya referendum nasional sejak dia menerima kursi kepresidenan dari penguasa lama Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev pada 2019,

Referendum nasional ini dipandang sebagai langkah Tokayev untuk membongkaran bagian dari warisan pendahulunya.

“Mengadakan referendum ini adalah cara pemerintahan Tokayev untuk melegitimasi keputusan untuk membangun referendum yang tampaknya sudah diambil,” kata George Voloshin, analis ACAMS, sebuah badan anti-kejahatan keuangan yang berbasis di Paris.

Proyek ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pemilih bahwa hal itu dapat meningkatkan ketergantungan pada Rusia atau China, yang sama-sama membangun reaktor dan bekerja sama dengan Kazakhstan dalam proyek nuklir lainnya.

Kekhawatiran mengenai potensi dampak korupsi terhadap standar konstruksi dan risiko kerusakan lingkungan juga muncul di negara terbesar di dunia yang tidak memiliki daratan, yang merupakan lokasi uji coba bom nuklir selama era Soviet.

Kazakhstan berupaya memperluas pembangkit listrik sebesar 26,5 gigawatt sebelum tahun 2035, termasuk 2,4 gigawatt dari sumber nuklir, menurut data email dari Kementerian Energi. Negara berpenduduk sekitar 20 juta orang ini memiliki kapasitas listrik sebesar 20,4 gigawatt pada 1 Januari, kata kementerian tersebut.

Tokayev mendesak dukungan untuk proyek tersebut, yang menurutnya akan menjadi yang terbesar di negara itu sejak Uni Soviet, dalam pidatonya di depan anggota parlemen regional pada hari Kamis.

“Ini akan memastikan kemajuan berkelanjutan bagi negara kita selama beberapa dekade mendatang,” katanya.