Jakarta -

Indonesia resmi menjadi salah satu negara mitra blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Blok ekonomi ini disebut-sebut menyumbang sekitar seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara (termasuk Indonesia) baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Lantas keuntungan seperti apa yang bisa didapat RI dengan bergabung sebagai mitra dengan blok ekonomi tersebut?

Pendiri lembaga penelitian dan pelatihan Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan dengan bergabung sebagai mitra BRICS, Indonesia dapat ikut terlibat dalam skema perdagangan global khususnya dengan negara-negara berkembang.

Sebab selama ini, sejumlah organisasi atau lembaga internasional yang menjadi penghubung perdagangan antara Indonesia dengan negara lain seperti G77 dan WTO belum banyak memberikan hasil. Sehingga penting bagi Indonesia untuk membuka peluang kerja sama baru melalui blok ekonomi ini.

"Keuntungannya adalah bahwa Indonesia terlibat dalam skema kerja sama antar negara-negara selatan yang baru dibentuk. Kita tahu bahwa saat ini fungsi pertemuan PBB misalnya G77 untuk negara-negara berkembang, negara-negara global south itu kurang efektif. Demikian pula nggak ada hasil yang menggembirakan bahkan sudah 20 tahunan lebih," kata Dinna kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Kemudian dari segi kerja sama dengan WTO, juga negara berkembang dalam posisi yang sulit. Cukup banyak produk-produk negara berkembang yang memang tidak bisa difasilitasi kebutuhannya untuk tetap produksi, kemudian bisa masuk penetrasi ke pasar negara-negara maju, itu sangat sulit dicapai," sambungnya.

Belum lagi menurutnya negara-negara anggota utama BRICS seperti China dan Rusia sering kali dalam posisi yang sulit untuk masuk dalam perdagangan internasional. Semisal terkena embargo atau sanksi khususnya dari negara-negara Barat. Sehingga peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan anggota BRICS jadi semakin besar terealisasi.

"Sehingga mereka butuh betul jalur alternatif untuk tetap bisa berproduksi, berdagang, dan punya valuta asing untuk eksistensi mereka di tingkat ekonomi, makanya ada BRICS. Tapi mereka juga tahu bahwa nggak mungkin mereka dapat kerja sama pasar dari negara lain, kalau nggak dengan menggalang kerja sama yang lebih luas," papar Dinna.

Kemudian ada juga keuntungan dari model kerja sama dalam BRICS ini berbeda dengan sistem yang sudah dibangun oleh negara-negara barat lainnya. Semisal untuk transaksi antar negara, BRICS mengandalkan sistem SWAP daripada SWIFT code.

"Jadi harapannya itu kalau di negara barat, soalnya Indonesia kan relatif sudah nggak dihitung lagi sebagai negara low income, makanya kita kalau pinjam uang pun, berutang, bunganya sudah tinggi," ungkapnya.

Di luar itu, Dinna berpendapat dengan menjadi mitra geng Rusia-China ini akan membuat negara-negara barat dapat memberikan rasa hormat atau pandangan lebih kepada Indonesia. Sebab mereka jadi paham betul bahwa negara-negara barat bukanlah satu-satunya mitra dagang yang bisa diandalkan Indonesia.

"Jadi bukan melulu soal ekonominya, tetapi dengan kehadiran di sana negara-negara barat pasti otomatis punya pandangan yang berbeda dan mungkin juga lebih respectful juga terhadap negara kita dibandingkan kalau kita hanya berdiam diri saja mengandalkan kerja sama dengan negara barat," terang Dinna lagi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"China kan adalah mitra dagang kita yang terbesar, yang terutama dan kita masih punya potensi untuk mengembangkan itu dengan misalnya dengan Rusia, dengan Brazil, India ya. Itu potensi perdagangan kita dengan mereka sebenarnya besar," katanya.

Untuk itu ia menyarankan kepada pemerintah lebih fokus membangun kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota BRICS yang selama ini belum cukup dijajaki seperti Rusia dan Brazil.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Perlu diketahui BRICS sendiri merupakan blok ekonomi yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun sejak Agustus 2023 kemarin kelompok dagang ini telah memperluas pengaruhnya secara global.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Tidak lama setelah itu, blok ekonomi 'anti Barat' tersebut sebelumnya sudah setuju untuk menerima Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kini aliansi BRICS telah menambahkan 13 negara baru sebagai mitra.

Negara-negara yang baru ditambahkan tersebut, meliputi Indonesia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Indonesia masuk ke dalam 13 negara yang diakui sebagai negara mitra baru BRICS. Adapun nama kelompok ini merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Kelompok ini pada awalnya hanya beranggotakan lima negara tersebut. Namun BRICS telah berkembang pesat hingga akhirnya kini telah mencakup negara-negara lainnya seperti Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Berdasarkan akun X resmi @BRICSinfo, BRICS mengumumkan secara resmi penambahan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra. Namun negara mitra ini belum masuk ke dalam keanggotaan penuh.

Berikut daftar 13 negara yang resmi menjadi mitra baru BRICS:

1. Indonesia
2. Malaysia
3. Vietnam
4. Thailand
5. Aljazair
6. Belarus
7. Bolivia
8. Kuba
9. Kazakhstan
10. Nigeria
11. Turki
12. Uganda
13. Uzbekistan

Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik seiring blok tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Menyangkut hal ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS ini merupakan suatu perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," tegas Sugiono, dikutip dari detikNews, Jumat (25/10/2024).

(shc/kil)

Jakarta -

Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra baru BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain Indonesia, negara-negara yang baru ditambahkan tersebut meliputi Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Ke-13 negara itu kini bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, meskipun belum menjadi anggota penuh.

Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik seiring blok tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Dilansir media Bernama, kemitraan ini membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan penyelarasan politik.

Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi BRICS untuk mendiversifikasi pengaruhnya di luar lima anggota aslinya dan untuk menciptakan kerangka ekonomi global yang lebih inklusif.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

"Ekspansi ini menandai babak baru bagi BRICS seiring upaya kita untuk terus membangun tatanan global yang lebih inklusif dan representatif," kata Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT BRICS tersebut.

"Dengan bergabungnya negara-negara mitra baru ini, kita menegaskan kembali komitmen kita untuk menciptakan dunia multipolar yang tidak hanya menguntungkan Barat tetapi juga semua kawasan," tambahnya.

(aid/ara)

Berdasarkan pengumuman resmi dari pemerintah Kazakhstan, Telegram secara resmi akan membuka kantor perwakilan di negara ini.

Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Telegram untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan memastikan kontrol lebih baik terhadap konten ilegal di negara tersebut.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan keamanan digital dan regulasi yang lebih ketat di Kazakhstan, langkah ini dipandang sebagai perkembangan yang signifikan, terutama bagi ekosistem kripto, khususnya token-token di jaringan TON.

Kontrol Konten yang Lebih Ketat di Kazakhstan

Keputusan Telegram untuk membangun kantor di Kazakhstan datang setelah pemerintah setempat memperketat aturan bagi platform digital.

Berdasarkan undang-undang baru, setiap platform internet seperti Telegram, WhatsApp dan TikTok, diwajibkan memiliki perwakilan lokal di negara tersebut.

“Kami secara aktif bekerja sama dengan Telegram untuk segera menghapus konten ilegal dan memblokir saluran terlarang. Sesuai dengan undang-undang kami, platform internet seperti Telegram, WhatsApp, dan TikTok kini diharuskan memiliki perwakilan di Kazakhstan,” ungkap Menteri Kazakhstan Zhaslan Madiyev.

Perwakilan ini diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan platform untuk menghapus konten-konten ilegal serta memblokir kanal-kanal yang dianggap melanggar hukum.

“12,5 juta dari 20 juta warga Kazakh menggunakan Telegram setiap bulan, meningkat 25 persen dari tahun lalu. Kami bangga dapat menjadi platform komunikasi utama bagi masyarakat Kazakh dan berharap dapat terus menjadi alat yang mempercepat transformasi ekonomi dan digital yang pesat,” ujar CEO Telegram, Pavel Durov, di kanal pribadinya.

Dampak Terhadap Ekosistem Kripto dan Jaringan TON

Seiring dengan pembukaan kantor di Kazakhstan, Telegram juga menghadapi pengawasan lebih ketat terkait operasinya, terutama menyangkut ruang kripto.

Sebagai platform yang dikenal ramah terhadap kripto, Telegram telah menjadi pusat aktivitas bagi komunitas kripto global, termasuk jaringan TON (Telegram Open Network).

Langkah Telegram untuk menyesuaikan diri dengan regulasi lokal dapat berdampak signifikan terhadap penggunaan TON dan token-token terkait di jaringan tersebut.

Dalam konteks ini, investor kripto di jaringan TON perlu memantau perkembangan ini secara saksama. Penegakan regulasi yang lebih ketat di Kazakhstan bisa berujung pada pembatasan konten atau kanal yang berhubungan dengan aktivitas kripto ilegal.

Namun, di sisi lain, peningkatan kepatuhan juga dapat memberikan rasa aman lebih bagi investor, mengingat Telegram semakin berkomitmen untuk memerangi aktivitas ilegal di platformnya.

Kerja Sama Global Melawan Aktivitas Ilegal

Kazakhstan sendiri telah berkolaborasi dengan perusahaan teknologi global seperti Meta dan Apple untuk menangani masalah penipuan dan akun palsu.

Dalam upaya ini, Meta melaporkan telah memblokir lebih dari 1,2 milyar akun palsu secara global, sebagian besar dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).

Bagi pengguna Telegram di Kazakhstan, ini menandakan bahwa mereka akan semakin dilindungi dari potensi bahaya di ruang digital, seperti penipuan yang sering terjadi di ruang kripto.

Upaya kolaboratif ini juga mencerminkan langkah Kazakhstan untuk memastikan keamanan digital bagi warga negaranya. Pemerintah telah menjalin kemitraan internasional untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di dunia maya, termasuk aktivitas yang terkait dengan kripto.

Tantangan Telegram di Tengah Pengawasan Global

Keputusan Telegram untuk membuka kantor di Kazakhstan juga tidak lepas dari tantangan global yang dihadapi Pendirinya, Pavel Durov. Di tengah penyelidikan yang dilakukan otoritas Prancis terhadap aktivitas ilegal di platform tersebut, Telegram telah memperketat kebijakan untuk menangani konten bermasalah.

Durov bahkan menyatakan bahwa Telegram telah berbagi alamat IP dan nomor telepon pengguna yang melanggar aturan, jika diminta oleh pihak berwenang.

Selain itu, Telegram juga melakukan pembaruan pada mesin pencari internalnya untuk menghapus konten ilegal dari hasil pencarian dan menggunakan AI untuk mengidentifikasi konten yang bermasalah.

Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin serius dalam menjaga platform-nya tetap aman dari aktivitas yang melanggar hukum, yang berpotensi menguntungkan ruang kripto dalam jangka panjang. [st]

Bisnis.com, JAKARTA – Warga negara penambang uranium terbesar di dunia, Kazakhstan, mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dalam referendum pada Minggu (6/10/2024) waktu setempat.

Mengutip Bloomberg pada Senin (7/10/2024) komisi pemilihan umum pusat Kazakhstan mengatakan sebanyak 71% pemilih mendukung rencana pemerintah untuk membangun reaktor baru. Jumlah pemilih yang hadir sekitar 64%, jauh di atas ambang batas yang diperlukan agar hasil pemilu sah, kata komisi tersebut, mengutip perhitungan awal.

Produsen minyak terbesar di Asia Tengah belum menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir sejak tahun 1999. Kazakhstan tengah bergulat dengan kekurangan listrik yang sebagian disebabkan oleh pertumbuhan industri kripto yang intensif energi dan penutupan darurat di pabrik-pabrik tua.

Negara ini berupaya memperluas pembangkit listrik secara signifikan pada tahun 2035 dengan menggunakan sumber daya nuklir sebagai bagiannya, menurut Kementerian Energi. Kementerian mengatakan perkiraan awal biaya pembangkit listrik tenaga nuklir adalah sekitar US$10 miliar - US$12 miliar.

Dukungan Kazakhstan terhadap energi atom menggarisbawahi meningkatnya minat global terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir yang stabil dan beroperasi sepanjang waktu. Hal ini seiring dengan upaya negara-negara tersebut untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat pesat sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk mengurangi emisi.

Menurut presentasi dari Kementerian Energi, China National Nuclear Corp, Korea Hydro & Nuclear Power Co., Rosatom Corp dari Rusia, dan Electricite de France SA menjadi beberapa calon kontraktor proyek pembangkit listrik tenaga nuklir di Kazakhstan.

“Pendapat pribadi saya adalah bahwa sebuah konsorsium internasional, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan global dengan teknologi tercanggih, harus bekerja di Kazakhstan,” kata Presiden Kassym-Jomart Tokayev setelah dia memberikan suaranya pada hari Minggu, menurut kantor persnya.

Adapun, Tokayev menyebut referendum tersebut bertujuan untuk menunjukkan dukungan publik terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir.

Pemerintah telah mewaspadai adanya tanda-tanda konflik setelah kerusuhan mematikan mengguncang negara itu pada awal 2022. Hal ini mendorongnya untuk mengadakan satu-satunya referendum nasional sejak dia menerima kursi kepresidenan dari penguasa lama Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev pada 2019,

Referendum nasional ini dipandang sebagai langkah Tokayev untuk membongkaran bagian dari warisan pendahulunya.

“Mengadakan referendum ini adalah cara pemerintahan Tokayev untuk melegitimasi keputusan untuk membangun referendum yang tampaknya sudah diambil,” kata George Voloshin, analis ACAMS, sebuah badan anti-kejahatan keuangan yang berbasis di Paris.

Proyek ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pemilih bahwa hal itu dapat meningkatkan ketergantungan pada Rusia atau China, yang sama-sama membangun reaktor dan bekerja sama dengan Kazakhstan dalam proyek nuklir lainnya.

Kekhawatiran mengenai potensi dampak korupsi terhadap standar konstruksi dan risiko kerusakan lingkungan juga muncul di negara terbesar di dunia yang tidak memiliki daratan, yang merupakan lokasi uji coba bom nuklir selama era Soviet.

Kazakhstan berupaya memperluas pembangkit listrik sebesar 26,5 gigawatt sebelum tahun 2035, termasuk 2,4 gigawatt dari sumber nuklir, menurut data email dari Kementerian Energi. Negara berpenduduk sekitar 20 juta orang ini memiliki kapasitas listrik sebesar 20,4 gigawatt pada 1 Januari, kata kementerian tersebut.

Tokayev mendesak dukungan untuk proyek tersebut, yang menurutnya akan menjadi yang terbesar di negara itu sejak Uni Soviet, dalam pidatonya di depan anggota parlemen regional pada hari Kamis.

“Ini akan memastikan kemajuan berkelanjutan bagi negara kita selama beberapa dekade mendatang,” katanya.

Jakarta -

Hasil pemungutan suara dari referendum, masyarakat Kazakhstan telah memberikan suara mengenai rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di negara itu.

Kemudian hasil yang keluar menunjukkan sebagian besar masyarakat mendukung gagasan yang dipromosikan oleh kabinet Presiden Kassym-Jomart Tokayev. Pembangunan PLTN itu sebagai cara untuk menghentikan PLT batu bara yang mencemari lingkungan.

Komisi Pemilihan Umum Pusat menyebut hampir 64% pemilih terdaftar memberikan suara mereka pada pukul 8 malam waktu setempat. Sementara Lembaga survei lokal SOCIS-A dari sekitar 284.000 pemilih menunjukkan 69,8% dari mereka memberikan suara mendukung rencana pembangunan PLTN.

Kazakhstan sendiri sudah mengimpor listrik, sebagian besar dari Rusia. Importasi dilakukan karena fasilitas sendiri banyak sudah tua, sehingga kesulitan memenuhi permintaan domestik. Sementara batu bara dianggap sebagai sumber energi yang paling berpolusi.

Pemerintah mengatakan pasokan energi yang andal diperlukan untuk melengkapi sumber terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

Karena Kazakhstan adalah salah satu produsen uranium terbesar di dunia, tenaga nuklir adalah pilihan yang logis. Kebutuhan biaya pembangunan PLTN itu diperkirakan akan menelan biaya US$ 10 miliar- US$ 12 miliar

Namun, rencana tersebut juga telah menghadapi kritik publik karena kekhawatiran tentang bahaya pengujian nuklir dan dicurigai Rusia akan terlibat dalam proyek tersebut.

"Saya telah sampai pada kesimpulan bahwa keputusan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, dan membangunnya dengan (perusahaan nuklir negara Rusia) Rosatom, telah dibuat di (kantor Tokayev) dan masyarakat Kazakhstan diundang ke tempat pemungutan suara sebagai 'notaris' untuk mengesahkan keputusan ini dengan suara mereka," tulis blogger populer Vadim Boreiko.

(ada/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Astana, ibu kota Kazakhstan, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kazakhstan.

Kunjungan yang dipimpin I Wayan Sudirta ini tidak hanya berfokus pada diplomasi parlemen, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting yang berpotensi meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Berikut serba-serbi pembahasan penting dalam kunjungan ini.

1. Pembahasan Bebas Visa dan Penerbangan Langsung

Dalam dialog antara Delegasi GKSB DPR RI dan Wakil Menteri Perdagangan Kazakhstan, Kairat Torebayev, disepakati pentingnya kebijakan bebas visa bagi warga negara Kazakhstan yang berkunjung ke Indonesia serta pembukaan penerbangan langsung antara kedua negara. Langkah ini dipandang vital dalam meningkatkan arus perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Penerapan kebijakan bebas visa diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan Kazakhstan, yang telah mencapai lebih dari 11 ribu orang selama Januari hingga Juli 2024. Selain itu, penerbangan langsung dinilai akan memperlancar akses perjalanan dan memperkuat kerja sama ekonomi di berbagai sektor, termasuk minyak bumi, pengembangan kilang, dan pariwisata medis.

2. Peningkatan Kerjasama di Sektor Perdagangan dan Investasi

Selain pariwisata, Delegasi GKSB DPR RI juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama di sektor perdagangan dan investasi. Pada tahun 2023, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Kazakhstan hampir mencapai USD 350 juta, menandakan hubungan ekonomi yang semakin kokoh.

Sementara itu, investasi dari Kazakhstan ke Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2024 telah mencapai USD 2 juta. Kedua pihak juga membahas potensi besar di sektor minyak bumi, pengembangan kilang (refinery), dan pariwisata medis, yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara serta memperluas peluang investasi.

3. Pembahasan Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi

Selama kunjungan, Delegasi DPR RI mengadakan dialog dengan mitra parlemen mereka di Mazhilis, majelis rendah parlemen Kazakhstan. Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah mempercepat finalisasi dan penandatanganan sejumlah perjanjian bilateral.

Perjanjian-perjanjian yang dibahas termasuk perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EEU), perjanjian promosi dan perlindungan investasi, serta perjanjian penghindaran pajak berganda.

Ketua Delegasi, I Wayan Sudirta, menekankan bahwa perjanjian-perjanjian ini memiliki peran strategis untuk mendukung para pelaku usaha di kedua negara. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas dan perlindungan investasi, diharapkan akan semakin banyak pengusaha Indonesia yang dapat berdagang dan berinvestasi di Kazakhstan, serta sebaliknya.

4. Diskusi dengan Para WNI di Astana Kazakhstan

Selain menjalankan agenda formal, Delegasi GKSB DPR RI juga meluangkan waktu untuk bertemu dengan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Astana. Pertemuan ini berlangsung di Wisma Duta Besar RI, di mana para anggota delegasi berdiskusi dengan WNI dari berbagai latar belakang, seperti spa therapist, pengajar, mahasiswa, tenaga kerja di sektor pertambangan, serta ibu rumah tangga. Dalam pertemuan ini, delegasi mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan dari para WNI, sekaligus membahas sejumlah isu yang mereka hadapi selama tinggal di Kazakhstan.

5. Kunjungan ke Industri Strategis Kazakhstan
Sebagai bagian dari kunjungan, Delegasi GKSB DPR RI juga mengunjungi Astana Hub, sebuah pusat inovasi digital yang memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem digital dan startup di Kazakhstan. Dalam kunjungan tersebut, CEO Astana Hub, Magzhan Madiyev, mempresentasikan visi dan misi Hub serta menjelaskan bagaimana mereka mendukung pertumbuhan industri digital di negara tersebut.

ASTANA - Kazakhstan bersumpah untuk mengutamakan kepentingan ekonomi nasional mereka sendiri, dibandingkan harus secara membabi buta mengikuti sanksi anti-Rusia . Hal ini ditegaskan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan, Serik Zhumangarin kepada Bloomberg.

Pejabat negara tersebut menyoroti bahwa Kazakhstan sudah memilih untuk tidak menerapkan larangan ekspor ball bearings ke Rusia, meski termasuk di antara apa yang disebut bahan dan komponen penggunaan ganda. Disebutkan bahwa ball bearings bisa juga digunakan untuk tujuan militer dan sipil.

"Kami tidak akan membiarkan produsen kami sendiri dilarang dari perdagangan," kata Zhumangarin.

Ia juga menambahkan, ada pabrik lokal asal Kazakhstan yang memproduksi ball bearings dengan spesifikasi yang biasanya hanya digunakan di Eropa timur dan negara-negara bekas Soviet.

Di sisi lain Kazakhstan disebutkan tetap mematuhi sebagian besar pembatasan dalam sanksi Barat . Alasannya karena negara bekas republik Soviet itu tidak akan tahan menjadi sasaran sanksi sekunder.

Zhumangarin juga mengungkapkan, bahwa perusahaan di negara itu yang masuk daftar hitam Departemen Keuangan AS saat ini sudah ditutup.

Ditekankan oleh pejabat tinggi itu bahwa beberapa sanksi yang bertujuan memotong akses Rusia ke produk 'penggunaan ganda' telah merugikan Kazakhstan secara tidak proporsional. Sementara pemerintah Barat tidak berbuat banyak untuk memberi kompensasi kepada negara Asia Tengah, yang berbagi perbatasan terpanjang kedua di dunia dengan Rusia.

Menurut menteri perdagangan, Eurasian Resources Group yang 40% dimiliki oleh Kazakhstan, telah mengalami kerugian besar sejak sanksi memaksa perusahaan berhenti menjual bijih besi ke Rusia dan beralih ke pasar domestik.

Dengan tidak adanya pembatasan, "keuntungan akan tetap berada di Kazakhstan," kata Zhumangarin.

Kazakhstan belum menerapkan sanksi internasional yang diperkenalkan terhadap Rusia oleh AS dan sekutunya menyusul eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022. Namun, Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev secara berulang kali mengatakan, Astana akan mematuhi pembatasan perdagangan terkait Rusia.

Mulai bulan April, Kazakhstan mulai memantau barang-barang yang melewati negara tersebut untuk diekspor kembali, melacaknya hingga mencapai tujuan akhir. FT telah melaporkan bahwa langkah tersebut diadopsi untuk mencegah perusahaan dan individu asing membantu Rusia menghindari sanksi.

Tahun lalu, Rusia menyandang label sebagai mitra dagang terbesar kedua Kazakhstan setelah China, menurut kementerian perdagangan negara Asia Tengah itu. Bahkan sebelum konflik, Rusia bertengger di posisi teratas.

BEIJING - Presiden China , Xi Jinping memberikan dukungan kepada Kazakhstan untuk bergabung dengan blok negara-negara berkembang, BRICS seperti dilaporkan media pemerintah China. Ekspansi lanjutan terus dilakukan oleh BRICS yang digadang-gadang sebagai lawan buat dominasi Barat.

Berbicara kepada pers bersama Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev setelah pertemuan di Ibukota negara Asia Tengah itu, Xi mendorong Kazakhstan untuk "memainkan peran kekuatan menengah di panggung internasional dan memberikan kontribusinya terhadap pemerintahan global", sambil mendukung aksesi Astana.

China dan Rusia melanjutkan perluasan kelompok BRICS, yang juga mencakup Brasil, India dan Afrika Selatan, sebagai upaya untuk melawan dominasi ekonomi Barat.

Awal akronim BRICS dipopulerkan oleh kepala ekonom Goldman Sachs, Jim O'Neill pada tahun 2001, setelah blok kumpulan negara-negara berkembang ini didirikan sebagai klub empat negara informal pada tahun 2009. Selanjutnya setahun kemudian, Afrika Selatan bergabung menjadi anggota baru.

Terbaru pada Agustus 2023, blok BRICS membuka pintu buat Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Namun, Arab Saudi hingga kini belum memutuskan apakah bakal bergabung atau menolak dengan kelompok tersebut.

Sementara itu Argentina yang sebelumnya sepakat bergabung bersama BRICS, namun Presiden Javier Milei menarik negaranya segera setelah menjabat pada bulan Desember, tahun lalu.

Xi sebelumnya berada di Kazakhstan untuk menghadiri pertemuan kepala negara Organisasi Kerjasama Shanghai dari 3-4 Juli.

Selama pertemuannya dengan Tokayev, China dan Kazakhstan juga sepakat untuk meningkatkan perdagangan dua arah mereka sesegera mungkin dan memperdalam kerja sama dalam eksplorasi, ekstraksi, dan pemrosesan minyak dan gas, tambah laporan itu.

Minyak mentah dan gas minyak bumi merupakan bagian terbesar dari ekspor Kazakhstan ke China tahun lalu, menurut data COMTRADE PBB, yang masing-masing senilai USD3,8 miliar dan USD1,5 miliar.

Dengan demikian, Xi dan Tokayev sepakat mengambil langkah-langkah untuk memastikan operasi jangka panjang, aman dan stabil dari pipa minyak mentah antara masing-masing negara. Ditambah serta bagian Kazakhstan dari pipa gas alam China-Asia Tengah yang membentang dari wilayah Xinjiang China ke Turkmenistan, kata laporan itu.

Kedua pemimpin juga berjanji untuk memperkuat kerja sama di sektor energi bersih, termasuk tenaga angin, matahari dan nuklir. Dimana perusahaan-perusahaan China mulai melangkah masuk untuk membantu meningkatkan jaringan energi dan pembangkit listrik Kazakhstan.

Perusahaan-perusahaan China telah menginvestasikan USD9,5 miliar di Kazakhstan sejak Xi pertama kali mengusulkan Belt and Road Initiative yang menjadi andalannya selama kunjungan kenegaraan pada tahun 2013. Menurut data dari think tank American Enterprise Institute menunjukkan, hampir semuanya berada di industri minyak bumi atau energi nuklir.