Jakarta: Menjawab kebutuhan konstruksi modern dengan kualitas tinggi, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memperluas portofolio bisnis melalui Warna Jaya Paint. Produk ini merupakan
bagian dari langkah strategis perusahaan dalam bisnis properti.

“Peluncuran Warna Jaya Paint merupakan langkah strategis yang kami ambil untuk memperluas diversifikasi bisnis kami di sektor properti," kata Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra di Jakarta, Rabu, 25 September 2024.

Dirinya berharap, Warna Jaya Paint dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat misi Jakarta menuju kota global, sesuai dengan visi besar Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang terus mendukung pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota.
"Produk ini tidak hanya memberikan kualitas terbaik, tetapi juga dilengkapi dengan inovasi teknologi terkini yang sesuai dengan standar global. Kami berharap akan menjadi solusi unggulan untuk berbagai proyek konstruksi di Jakarta dan seluruh Indonesia," jelas dia.

Andira menambahkan sektor properti memiliki sekitar 185 industri ikutan yang menjadi bisnis turunannya. Oleh karena itu, Sarana Jaya terus berinovasi dan melakukan diversifikasi usaha ke bisnis turunan properti, salah satunya produk cat.

"Kenapa masuk ke bisnis produk cat? Karena kebutuhan cat ini masih sangat tinggi terlebih pemerintah baru mendatang telah menginisiasi program pembangunan 3 juta rumah yang pasti butuh produk cat berkualitas," ujar dia.

Dia berkeyakinan produk cat ini dapat bersaing dengan merek cat lainnya yang sudah lebih dulu hadir di semua segmen produk termasuk untuk rumah bersubsidi. Andira Reoputra juga berharap produk ini dapat dijual tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia.

"Ini momentum yang pas, dan kami sudah siap produk khusus untuk rumah bersubsidi dengan merek Beauty. Selain itu, posisi Sarana Jaya sebagai BUMD juga lebih memudahkan kami untuk menangkap pasar di Jakarta, bahkan saat ini beberapa BUMD DKI lainnya sudah memesan untuk menggunakan Warna Jaya Paint," ungkap dia.

Baca juga: Manfaat, Jenis hingga Penggunaan Cat Anti Jamur

Untuk strategi bisnis, Andira Reoputra menyebutkan pihaknya yakin memiliki kapasitas untuk bersaing dengan top merek cat yang ada. Di samping itu Sarana Jaya akan menjalin kerjasama juga dengan mitra-mitra usaha dan asosiasi di bidang properti dan konstruksi.

"Saat ini kapasitas produksi kami mencapai 500 ton dan akan terus ditingkatkan. Tahun depan ditargetkan kapasitas sudah bisa mencapai 800 ton. Selain itu saat ini juga sudah ada 5 distributor yang bekerjasama dengan kami untuk memasarkan cat Warna Jaya Paint," jelas dia.

Pemilihan nama Warna Jaya juga memiliki filosofi. Dalam bahasa Sansekerta, warna berarti kebahagiaan dan kesejahteraan. Diharapkan cat ini membawa warna-warna hidup penuh kebahagiaan bagi pemakainya. Sedangkan nama Jaya berasal dari singkatan Jakarta Raya

Warna Jaya Paint dilengkapi dengan teknologi Silver Ion Anti Bacterial yang memberikan
perlindungan maksimal terhadap bakteri dan jamur, menjadikannya solusi ideal untuk
berbagai jenis bangunan, baik hunian maupun komersial.

Selain itu, Warna Jaya Paint juga mudah dibersihkan dan tetap tampak baru meskipun sering
dibersihkan. Tak hanya itu, perlindungan maksimal terhadap jamur yang sering muncul di
lingkungan lembap, memberikan hasil akhir yang halus, segar, dan estetis. Dan menutupi retakan halus pada permukaan dinding.

Produk ini ditawarkan dalam tiga kategori Luxury, Premiere, dan Beauty, untuk memberikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran berbagai segmen pelanggan, mulai dari proyek besar hingga renovasi rumah. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara 2019-2020. Korupsi pengadaan lahan oleh BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp223 miliar.

Salah satu dari tersangka yang ditetapkan KPK yaitu mantan Direktur Utama (Direktur) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan, yang juga terseret dalam kasus korupsi lahan di Munjul dan Pulo Gebang. Yoory kini sudah mendekam di penjara sebagai terpidana kasus di Munjul.

Empat tersangka lainnya, yaitu Direktur Pengembangan Sarana Jaya Indra S. Arharrys (ISA), Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Tbk. atau TEP Donald Sihombing (DNS), Komisaris PT TEP Saut Irianto Rajagukguk (SIR), serta Direktur Keuangan PT TEP Eko Wardoyo (EKW).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Kronologi Korupsi Pembelian Lahan Rorotan

Berdasarkan konstruksi perkaranya, PT TEP awalnya berencana membeli enam bidang tanah dari PT Nusa Kirana Real Estate (NKRE) di Rorotan, Jakarta Utara, pada sekitar Februari 2019. Lahan seluas 11,7 hektare (ha) itu dipatok dengan harga Rp950.000 per meter persegi (m2), yang berlokasi di Jalan Rorotan Marunda, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Untuk diketahui, pembayaran tanah itu akan diperhitungkan sebagai pembayaran utang PT NKRE kepada PT TEP dengan nilai transaksi total Rp117 miliar.

Kemudian, PT TEP menawarkan lahan di Rorotan itu ke PPSJ seharga Rp3,2 juta per m2 menggunakan skema kerja sama operasional (KSO). Skemanya yakni pengelolaan tanah bersama antara PT TEP dan PPSJ. Yoory, yang menjabat Dirut Sarana Jaya saat itu, menyatakan minatnya terhadap penawaran tanah tersebut.

Pada Maret 2019, tersangka Yoory dan Donald melakukan rapat dan menyepakati besaran harga lahan Rorotan itu sebesar Rp3 juta per m2. Meski demikian, PPSJ saat itu belum menunjuk Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP) serta mengkaji secara internal atas lahan yang ditawarkan PT TEP.

KPK pun menduga Yoory dan Indra mengetahui bahwa harga wajar tanah yang ditawarkan pihak PT TEP berada di bawah Rp2 juta per m2. Dia juga diduga mengarahkan agar tidak perlu menunjuk KJPP independen untuk penilaian harga wajar tanah. Hal itu bertentangan dengan sejumlah peraturan pemerintah daerah.

Adapun, PPSJ dan PT TEP lalu menandatangani Perjanjian Pendahuluan tentang Perjanjian KSO Proyek Tanah Rorotan pada 6 Maret 2019. PT TEP mengaku sebagai pemilik sah enam bidang tanah seluas 11,7 ha itu, kendati SHGB atas tanah tersebut masih atas nama PT NKRE.

Transaksi tersebut empat tertunda lantara Dewan Pengawas PPSJ tidak memberikan persetujuan atas pembayaran uang muka sebesar Rp30 miliar. Transaksi lalu diubah dari skema KSO menjadi beli putus tanah.

Pembayaran yang dilakukan pun dilakukan dalam beberapa tahap. Uang muka dibayarkan PPSJ ke PT TEP, yakni Rp150 miliar pada akhir Maret 2019, lalu dilanjutkan dengan Rp201 miliar pada periode April-September 2019. Pembayaran diterima PT TEP kendati perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu belum melunasi kewajiban pembayaran tanah ke PT NKRE.

Alhasil, total pembayaran untuk tanah seluas 11,7 Ha dari PPSJ kepada PT TEP adalah Rp351 Miliar. Keseluruhan uang yang dibayarkan itu belum termasuk pada 22 Februari 2021, ketika PPSJ melunasi penambahan luas tanah Rorotan seluas 0,6 ha senilai Rp14 miliar.

"Dengan demikian, total uang pembayaran yang telah dikeluarkan PPSJ kepada PT TEP untuk pembelian tanah Rorotan seluas 12,3 Ha (11,7 Ha luas awal ditambah 0,6 Ha penambahan luas pasca pengukuran ulang) adalah Rp370 Miliar," terang Asep.

Tidak Ada Kajian Komprehensif

Dalam proses pengadaan itu, lembaga antirasuah menduga pembelian lahan tidak didahului kajian teknis komprehensif. Kondisi lahan disebut berawa, membutuhkan biaya pematangan lahan yang cukup besar serta tidak memenuhi kriteria teknis lahan Rumah Susun Sederhana (Rusuna) sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Jakarta No.27/2009.

Selain itu, memo intern penyampaikan laporan penilaian atas penawaran lokasi lahan seluas 11,7 ha itu dibuat bertanggal mundur (backdate) oleh pegawai PPSJ sesuai perintah Yoory. Backdate itu diduga untuk menjustifikasi keputusan sepihak dan subyektif Yoory dalam pembelian tanah dan mengesankan seolah-olah proses pengadaan berjalan sesuai prosedur.

KPK lalu menduga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp223 miliar akibat penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ itu.

"Nilai kerugian negara/daerah tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 371 miliar dikurangi harga transaksi riil PT Totalindo Eka Persada dengan pemilik tanah awal [PT Nusa Kirana Real Estate/ PT NKRE] setelah memperhitungkan biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB dan biaya notaris sebesar total Rp147 Milyar," jelas Asep.

Selain itu, Yoory diduga menerima fasilitas dari PT TEP berupa valas berdenominasi dolar Singapura setara dengan Rp3 miliar. Dia juga diduga mendapatkan kemudahan dalam penjualan aset milik pribadi yang segera dibeli oleh pegawai PT TEP berupa satu rumah dan satu unit apartemen.

"Pembelian aset Sdr. YCP [Yoory] berupa satu rumah dan satu unit apartemen oleh pegawai PT TEP tersebut atas instruksi Sdr. EKW (Direktur Keuangan PT TEP) dan sumber dananya berasal dari kas perusahaan dalam bentuk pinjaman lunak kepada pegawai yang membeli aset tersebut," terang Asep.

Untuk itu, kelima tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perumda Pembangunan Sarana Jaya terus melakukan perbaikan proses bisnis dengan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan.

Untuk itu, Sarana Jaya meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta untuk pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah.

Nota kesepahaman tersebut menandai dimulainya kerja sama dan asistensi yang lebih erat dalam menangani berbagai isu pertanahan yang kerap menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek strategis di wilayah DKI Jakarta.

Andira Reoputra Direktur Utama Sarana Jaya mengatakan, penandatangan nota kesepahaman itu merupkan langkah penting bagi Sarana Jaya dalam memastikan semua proses pertanahan dilakukan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.

“Melalui MoU ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap langkah.” kata dia dalam keterangan resminya, Jumat (11/7).

Dengan adanya asistensi dari BPN DKI Jakarta, ia berharap dapat mengurangi hambatan birokrasi dan dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan sebagai upaya membangun Jakarta dan penugasan Sarana Jaya terkait penyediaan hunian terjangkau. Perusahaan juga telah melakukan sertifikasi ISO 55001:2014 guna mengamankan aset dan memastikan keberhasilan bisnis.

Asistensi pengadaan tanah merupakan salah satu fokus utama dalam MoU ini. Hal ini mencakup pemberian panduan teknis dan legal dari BPN kepada Sarana Jaya dalam proses akuisisi lahan yang dibutuhkan untuk berbagai proyek pembangunan.

Selain itu, asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah akan membantu Sarana Jaya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi sengketa atau konflik pertanahan sebelum menjadi lebih kompleks, sekaligus menginventarisir bersama tanah-tanah yang dimiliki Sarana Jaya yang nantinya akan dimasukkan kedalam sistem sehingga terintegrasi antara BPN dan Pemerintah Daerah.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra, menyatakan, berharap sinergi tersebut dapat membantu Sarana Jaya dalam mencapai target-target pengembangan mereka serta memberikan dampak positif bagi pembangunan di Jakarta.

“BPN DKI Jakarta siap memberikan dukungan penuh dalam bentuk tenaga ahli, konsultasi, dan layanan teknis lainnya untuk memastikan setiap proyek yang dijalankan Sarana Jaya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan cegah ke luar negeri untuk seorang Warga Negara Asing (WNA) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan, Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihak WNA dimaksud berinisial SHJB. Pengajuan cegah itu sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). WNA dimaksud juga dikonfirmasi tengah berada di Indonesia.

"Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhadap satu orang berkewarganegaraan asing dengan inisial SHJB," ujarnya kepada wartawan melalui rekaman video, Rabu (10/7/2024).

Tessa tidak memerinci lebih lanjut identitas maupun keterkaitan SHJB dalam perkara lahan Rorotan. Namun, dia memastikan pihak WNA itu dibutuhkan dalam proses penyelesaian penyidikan tersebut.

"Pencekalan dimaksud terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ," terang juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu.

Untuk kasus di Rorotan, lembaga antirasuah menduga kerugian keuangan negaranya mencapai sekitar Rp400 miliar.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara pada kasus Rorotan berasal dari perbedaan harga antara yang diberikan oleh pembeli tanah serta pihak yang diduga makelar.

"Perbedaan dari harga yang diberikan si pembeli kepada si makelar, dengan harga awal. Jadi si makelar membeli kepada si pemilik tanah awal," ungkap Asep.

Pada pengembangan perkara itu, penyidik KPK sebelumnya telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk 10 orang. Cegah itu berlaku untuk enam bulan pertama.

Pihak-pihak yang dicegah yakni ZA (Swasta); MA (Karyawan Swasta); FA (Wiraswasta); NK (Karyawan Swasta); DBA (Manager PT CIP dan PT KI); PS (Manager PT CIP dan PT KI); JBT (Notaris); SSG (Advokat); LS (Wiraswasta); dan M (Wiraswasta).

Untuk diketahui, kasus lahan Rorotan itu merupakan pengembangan dari sejumlah perkara korupsi di lingkungan Sarana Jaya terkait dengan pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0. Sebelumnya, KPK telah mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan terkait di wilayah Munjul dan Pulo Gebang.

Pada perkara sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas terdakwa mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ke pengadilan.

Yoory selaku bekas Dirut Sarana Jaya sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus Munjul, dan dijatuhkan pidana penjara selama 6,5 tahun. Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Sementara itu, Yoory juga kini masih disidang terkait dengan kasus lahan di Pulogebang. Persidangan kasus tersebut masih berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.