Pemerintah berencana melakukan subsidi tepat sasaran pada pembelian BBM subsidi. Sejauh ini BBM subsidi yang dijual Pertamina adalah Pertalite dan Biosolar.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu pemerintah soal pemberlakuan pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Kita tunggu pemerintah," kata Nicke ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Seperti diketahui, pembatasan pembelian BBM subsidi sendiri masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 yang akan mengatur kriteria pembeli Pertalite. Sejauh ini Kementerian ESDM bilang pembahasan revisi regulasi itu sudah selesai di tingkat menteri.

Artinya, rencana pemerintah untuk mengatur pembelian BBM jenis Pertalite kini ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang kalau di pembahasan di level saya, di eselon I sudah selesai. Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri sudah selesai di Menko, sekarang lagi di presiden," kata Dadan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024) yang lalu.

Terkait revisi aturan tersebut, Dadan mengatakan, pemerintah berupaya untuk menerapkan bahan bakar yang bersih. Kemudian, pihaknya ingin memastikan jika bahan bakar yang disubsidi itu tepat sasaran.

Revisi Perpres 191 sebenarnya sudah lama dibahas. Dia mengatakan, revisi ini berlangsung lama karena pembahasan untuk pembeli BBM tersebut banyak pertimbangan.

"Iya, tapi ini kan kita memutuskan yang berhaknya siapa,yang tidak berhaknya siapa. Itu kan banyak pertimbangan," ungkapnya.

Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite pada 17 Agustus. Hal ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.

Kendati demikian, eksekusi pembatasan BBM subsidi, Pertalite, melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi VIII DPR RI Mulyanto mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa pembahasan di BPH Migas sebagai inisiator dan Kementerian ESDM sudah selesai dibahas. Namun, sampai saat ini masih tertahan di Kementerian Sekretaris Negara.

"Jad ini kan barang lama, hampir tiga tahun dan nggak jadi-jadi. Padahal selama ini dukungannya banyak dan seharusnya bisa diselesaikan, namun kelihatannya dari pihak pemerintah sendiri yang lambat. Dari pihak BPH Migas sudah selesai, dari pihak Menteri ESDM sudah selesai, pas di Setneg dan kepresiden itulah yang nggak keluar-keluar itu Perpres," ujarnya dalam Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/7).

Menurutnya, hal tersebut membuat para dewan di parlemen bingung apa yang masih menjadi kendala. Sebab, dengan dukungan banyak pihak harusnya ketentuannya sudah selesai, tidak sampai bertahun-tahun seperti sekarang.

"Nah kami bertanya-tanya sebenarnya masalahnya apa? asal ditetapkan kriteria pembatasannya cukup pas, ada wacana publik sebelumnya, mestinya lebih mudah diterima," jelasnya.

Lanjutnya, bahkan BPH Migas dan Kementerian ESDM tidak tahu alasan Perpres 191 tersebut belum dirilis sampai saat ini.

"Nah ujung-ujungnya kemarin di Paripurna sudah disampaikan oleh menkeu akan dieksekusi 2025, eh tetiba Luhut (Menko Marinves) angka 17 Agustus dan jadi ramai," imbuhnya.

Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah selesai menyampaikan hasil kajian kepada pemerintah, mulai dari kriteria hingga simulasi penghematan keuangan negara dari pembatasan tersebut.

"Tahun lalu substansinya sudah final, cuma kan di Perpres ini bergantung apakah diletakkan detail konsumen berhak, detail sampai klasifikasi. Ini yang akan kita masih tunggu terbitnya Perpresnya," jelas Saleh.

Mengenai wacana pembatasan mulai 17 Agustus ini, Saleh mengungkapkan tidak tahu menahu. Justru minta menunggu sampai hari nya tiba.

"Ini yang mesti kita tunggu, apakah sebelum atau setelah 17 kita belum ada yang tahu," pungkasnya.