Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara menjawab wacana pembatasan pembelian BBM subsidi. Jokowi menyatakan wacana ini tidak akan dilakukan pemerintah.

Namun, ada yang berbeda dari Jokowi ketika menjawab isu yang liar ini. Wajahnya nampak masam dan seperti menahan kesal ketika ditanya awak media soal isu pembatasan pembelian BBM Subsidi.

Ketika menjawab pertanyaan awak media soal wacana ini sambil mengeritkan dahi. Suaranya tegas dan nada bicaranya terdengar ditekan. Dia juga mengulang hingga tiga kali kata 'ndak' dengan penuh penekanan.

"Ndak, ndak, ndak! Belum ada," tegas Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan sampai saat ini belum ada pemikiran untuk membatasi pembelian BBM subsidi pada Agustus 2024. Jokowi juga bilang pemerintah harus mengadakan rapat koordinasi untuk wacana tersebut, namun memang belum dilakukan.

"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," beber Jokowi.

Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi sendiri diungkapkan pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya pemerintah berupaya melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Oleh karena itu, pembelian BBM subsidi yang dibatasi sesuai penerima alan dilakukan. Kebijakan itu, katanya, bakal dilakukan secepatnya yaitu mulai 17 Agustus 2024.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara menjawab wacana pembatasan pembelian BBM subsidi. Jokowi menyatakan wacana ini tidak akan dilakukan pemerintah.

Namun, ada yang berbeda dari Jokowi ketika menjawab isu yang liar ini. Wajahnya nampak masam dan seperti menahan kesal ketika ditanya awak media soal isu pembatasan pembelian BBM Subsidi.

Ketika menjawab pertanyaan awak media soal wacana ini sambil mengeritkan dahi. Suaranya tegas dan nada bicaranya terdengar ditekan. Dia juga mengulang hingga tiga kali kata 'ndak' dengan penuh penekanan.

"Ndak, ndak, ndak! Belum ada," tegas Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan sampai saat ini belum ada pemikiran untuk membatasi pembelian BBM subsidi pada Agustus 2024. Jokowi juga bilang pemerintah harus mengadakan rapat koordinasi untuk wacana tersebut, namun memang belum dilakukan.

"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," beber Jokowi.

Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi sendiri diungkapkan pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya pemerintah berupaya melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Oleh karena itu, pembelian BBM subsidi yang dibatasi sesuai penerima alan dilakukan. Kebijakan itu, katanya, bakal dilakukan secepatnya yaitu mulai 17 Agustus 2024.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram.

Wacana pembatasan penyaluran BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 berujung dengan ketidakjelasan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang awal menggulirkan wacana ini.

Luhut mengatakan pembelian BBM subsidi bakal dibatasi dan tidak untuk semua orang mulai 17 Agustus 2024. Dia mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Eks Menko Polhukam itu bilang pada 17 Agustus 2024 ini pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bilang sebetulnya pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga mengkonfirmasi ketika ditanya keputusan soal pembatasan BBM subsidi pada dasarnya masih menunggu revisi Perpres 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Ketika ditanya lebih lanjut soal skema pembatasan yang akan dilakukan, seperti misalnya dari acuan ukuran CC mobil, Airlangga bilang belum ada keputusan. "Belum, belum, belum," hanya itu yang diucapkan Airlangga.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif selaku salah satu regulator utama penyaluran BBM subsidi irit bicara ketika ditanya wacana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Nggak kok nggak," kata Arifin singkat tanpa menjelaskan apapun ditemui di tempat yang sama.

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir yang mengkoordinir Pertamina mengatakan pihaknya masih menunggu aturan soal pembatasan pembelian BBM subsidi secara resmi. Pihaknya sampai sekarang tak bisa memastikan apakah pembatasan BBM subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

Erick bilang BUMN sejauh ini tidak banyak bicara soal kebijakan, pihaknya hanya mengikuti arahan dan penugasan yang ada.

"Ya saya masih menunggu kan saya sampaikan bahwa kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," beber Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran apakah ini kapa? Di mana? Besok? Atau apa saya nggak tahu, kita menunggu saja ya dan saya rasa koordinasi dan diskusi antar kementerian masih berjalan," tegasnya.

Erick menegaskan pihaknya sendiri terus mendorong agar BBM subsidi bisa tepat sasaran penyalurannya. Jangan sampai orang yang mampu menikmati subsidi pemerintah.

"Tadi saya sampaikan, jangan sampai salah persepsi, kita menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu," sebut Erick.