REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG – Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) HIMPSI 2024 di Tangerang, Banten pada 2 – 4 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus Pusat HIMPSI, Majelis Psikologi Pusat dan Wilayah, 37 Pengurus HIMPSI Wilayah dan Pengurus 21 Asosiasi/ Ikatan HIMPSI yang semuanya merupakan perangkat organisasi HIMPSI.

Kegiatan KLB HIMPSI 2024 ini mengusung tema “Harmonisasi dan Inovasi Psikologi Indonesia: Menuju Layanan yang Berkualitas & Bermanfaat”.

Hari pertama kegiatan KLB ini dibuka dengan Festival Karya Cipta Psikologi Indonesia (FKCPI) yang merupakan wadah showcase bagi para pencipta atau penemu produk inovasi dari alat psikologi seperti tes psikologi, modul psikologi. Terhitung terdapat 22 produk yang didaftarkan pada festival ini.

Semua produk tersebut dipresentasikan kepada audiens dan mendapatkan masukan untuk pengembangan dan penggunaan produk tersebut. FKCPI ini terselenggara dengan kerjasama antara HIMPSI dengan Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara (KPIN).

Setelah kegiatan FKCPI selesai, kegiatan KLB HIMPSI 2024 dibuka dengan sambutan dari ketua panitia sekaligus tuan rumah KLB HIMPSI yang dalam hal ini adalah ketua HIMPSI Banten, Mohamad Abdilah Nuradhi, dilanjutkan dengan ketua Majelis Psikologi Pusat Teuku ZIlmahram, kemudian ketua umum Pengurus Pusat HIMPSI, Andik Matulessy, dan juga dihadiri oleh penjabat Walikota Tangerang, Nurdin.

Acara selanjutnya yaitu Stadium Generale dengan pembicara Roberia, selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM yang juga saat ini menjabat sebagai pejabat Wali Kota Pariaman.

Kemudian yang bertindak selaku moderator pada sesi ini adalah Mulyanto, selaku sekretaris jenderal PP HIMPSI. Dalam paparannya, Roberia mengatakan bahwa UU Pendidikan dan Layanan Psikologi No. 23 tahun 2022 saat ini sedang dalam tahapan penyusunan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU 23 Tahun 2022 dan dalam tahap pembahasan dalam panitia antar Kementerian.

Peraturan Pemerintah turunan UU PLP No 23 tahun 2022 akan diselesaikan tahun 2024 ini sesuai Keputusan Presiden No 3 Tahun 2024.

“Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU PLP No. 23 tahun 2022 saat ini sedang dalam tahapan penyusunan terutama untuk menentukan instansi pembina, karena harus ditentukan satu instansi pembina formal dari Peraturan Pemerintah tersebut terkait UU PLP” ujar Roberia.

Mengingat profesi Psikolog tersebar pada berbagai dan lintas sektor, maka perlu satu kementerian formal sebagai Instansi Pembina (Kemendikbudristek) dan berbagai kementerian sebagai Pembina teknis sesuai layanan psikologi. Proses inilah yang memerlukan diskusi cukup panjang, mengingat Kementerian teknis terkait ranah psikologi juga melibatkan berbagai layanan yang terkait beberapa Kementerian. Setelah paparannya, sesi ini diikuti dengan tanya jawab oleh berbagai peserta KLB HIMPSI 2024.

Setelah melewati rangkaian tersebut, sidang pleno KLB HIMPSI 2024 dimulai dengan pembacaan tata tertib oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Setelah melalui musyawarah dan voting, forum menyepakati Zera Mendoza sebagai ketua sidang dan Nathanael Elnadus J. Sumampouw sebagai sekretaris sidang. KLB HIMPSI 2024 ini memiliki agenda pembahasan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPSI; pembahasan dan penetapan Kode Etik Psikologi; penetapan Garis Besar Haluan Organisasi. Seluruh peserta kongres mengikuti sidang pleno dengan seksama dan kritis untuk kemajuan psikologi Indonesia yang berkualitas dan bermanfaat.

Selain itu, kegiatan KLB ini juga dimeriahkan dengan konseling gratis oleh para psikolog untuk para masyarakat umum di wilayah Banten. Juga ada booth yang dapat dikunjungi diantaranya booth merchandise HIMPSI, booth Faxtor test publisher, KPIN dan MayaPsyLab yang menjual pernak – pernik merchandise khas Banten.