JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut perampingan BUMN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto . Pasalnya, Kepala Negara meminta perlunya efisiensi jumlah perusahaan pelat merah.

Angka BUMN saat ini mencapai 47 perusahaan dengan 12 kalster dan akan dipangkas menjadi 30 perseroan dengan menyisakan 11 klaster.

?Yang diinginkan oleh Pak Prabowo yaitu bagaimana efisiensi itu harus dipangkas. Hampir 30 persen yang selalu disampaikan beliau dan kalau teman-teman media juga ingat di BUMN juga dari 114 jadi 47 itu juga efisiensi,? ujar Erick Thohir saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (8/11/2024).

Menjamurnya BUMN tidak serta merta bisa berkontrubusi terhadap pertumbuhan makro ekonomi, lantaran bisnis dan keuangannya yang tertekan atau ?sakit-sakitan?.

Dari 47 BUMN sebanyak 40 perusahaan dinyatakan sehat dan tujuh lainnya ?sakit-sakitan.' Erick menyebut, 85% perseroan masih dalam kondisi membaik, sekalipun Kementerian BUMN bekerja lebih keras lagi agar bisa menyehatkan tujuh perusahaan yang merugi.

?Tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat. 40-nya sehat, tujuhnya masih restrukturisasi,? paparnya.

?Jadi ini yang kita akan follow up dan saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat,? beber dia.

Adapun tujuh BUMN yang masih dinyatakan ?sakit? di antaranya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum PNRI.

JAKARTA - Isu perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Menteri BUMN, Erick Thohir yang menyebut bahwa nantinya jumlah BUMN akan dipangkas dari 47 menjadi 30.

"Jumlahnya mungkin ke depan 30," katanya kepada awak media, Senin (1/10/2024).

Lebih lanjut Erick menyebutkan, pembubaran BUMN ini sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, di mana penutupan diharapkan dilakukan pada perusahaan pelat merah yang tidak memiliki peran strategis.

Erick Thohir merinci kemungkinan perampingan akan dilakukan di sejumlah sektor seperti hotel, meskipun ia sendiri belum berani memastikan apakah sektor tersebut yang akan dibungkus. Dirinya menyebut bahwa perampingan di sektor lain juga masih terbuka.

"Ya seperti yang Pak Prabowo arahkan, apakah hotel, apakah rumah sakit, apakah yang lain, kita terbuka," imbuhnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Erick Thohir menargetkan perampingan BUMN bisa terealisasi hingga 2024. Erick mencatat, jumlah BUMN akan semakin mengecil, tetapi semakin besar food print-nya ini dilakukan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan pembentukan tim likuidasi untuk membubarkan PT Jiwasraya (Persero) dilaksanakan pada September 2024. Adapun, target likuidasi perseroan pun dilakukan bulan ini

"Dalam proses, targetnya bulan ini kita terbentuk tim likuidasi," ujar pria yang akrab Tiko, di Gedung DPR, Senin (2/9/2024).

Sebagai tahapan, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah membahas beberapa poin penting ihwal pembubaran Jiwasraya.

"Kami sedang diskusi dengan OJK karena likuidasi Jiwasraya ini beda dengan pengadilan niaga seperti yang lain ya," paparnya.

Baca Juga: Penyelewengan Jiwasraya Hampir Rp50 Triliun, Bulan Depan Dibubarkan

Perihal aset perseroan, pemegang saham akan menyerahkan kepada tim likuidasi. Di mana, tim akan mengatur mengenai pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Misalnya kepada pemegang polis yang menolak dipindahkan ke IFG Life hingga peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya.

"Jadi nanti akan dibentuk tim likuidasi, nanti tim likuidasi akan mengatur mengenai pembagian hasil penjualan aset, apakah kepada pembangunan polis, apakah juga dari untuk setoran tambahan untuk DPPK-nya," beber dia.

Sebelum sampai ke tahap likuidasi, perusahaan melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso merinci tahapan yang dimaksud, diantaranya pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, proses likuidasi hingga pelaporan likuidasi.

"Mungkin pertama diawali dengan pembatasan kegiatan usaha. Setelah itu ada proses pencabutan izin usaha, dan proses likuidasi sampai pelaporan likuidasi, kita mengikuti ketentuan yang berlaku saja, intinya begitu," ujar Mahelan saat ditemui di Kementerian BUMN.

Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Perkara Jiwasraya Rampung di Semester I/2024

Dia memastikan, likuidasi Jiwasraya sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

JAKARTA - Kementerian BUMN bakal segera membubarkan PT Jiwasraya (Persero) usai pemegang saham melakukan restrukturisasi pemegang polis. Kabar ini dikonfirmasi langsung Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Menurutnya, likuidasi BUMN di bidang asuransi jiwa ini sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Arya memperkirakan, pembubaran Jiwasraya dilakukan pada September 2024. Hanya saja, proses ini bisa saja disampaikan langsung oleh OJK.

"Jadi setelah berhasil hampir semua direstrukturisasi, ini akan dibubarkan. Perkiraan bulan September," ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga: 7 BUMN Karya Bakal Dilebur, Restu Erick Thohir dan Menteri Basuki Sudah Dikantong

Sebelum perusahaan dibubarkan, langkah penyelamatan eks pemegang polis Jiwasraya sudah dilakukan Kementerian BUMN. Adapun skema yang ditempuh berupa mendirikan Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi atau Indonesia Financial Group (IFG).

Melalui IFG, Kementerian BUMN mengalihkan eks pemegang polis kepada IFG Life, unit usaha holding, lewat program restrukturisasi.

"Makanya kita bubarkan Jiwasraya, kita gantikan dengan IFG Life ini biar kembali kepada bisnis yang sebenar-benarnya," papar Arya.

Baca Juga: Kejagung Sita Uang Tunai Rp8,21 Miliar dari Terpidana Jiwasraya Benny Tjokro

Arya mengklaim restrukturisasi eks pemegang polis Jiwasraya berhasil dilakukan. Hingga kini, total polis yang alihkan ke IFG Life mencapai 99,6 persen. Artinya, masih ada 0,4 persen polis lainnya yang tidak mengikuti atau menolak restrukturisasi.

"Total nasabahnya itu untuk korporasi itu kemarin ada 5.686 korporasi. Kita berhasil melakukan restruk sebesar 99,6 persen. Bisa dikatakan 0,4 persen sisanya. Jadi berhasil banget ya, targetnya 85 persen, ternyata bisa," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Skema pembentukan Holding BUMN Karya perlu diracik ulang karena perusahaan dengan keuangan negatif berisiko membebani entitas yang sehat.

Kementerian BUMN berencana melebur sederet perusahaan pelat merah konstruksi atau dari yang berjumlah 7 perusahaan menjadi 3 entitas. Langkah ini ditujukan agar masing-masing BUMN Karya dapat bekerja sesuai dengan spesialisasinya.

Tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Rencananya, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sedangkan Waskita akan bergabung ke HK. Sementara itu, PTPP dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Pengamat BUMN Datanesia Institute Herry Gunawan mengatakan sejatinya peleburan BUMN Karya cukup mendesak karena bertujuan agar proses bisnis tidak tumpang tindih, dapat menjalankan penugasan pemerintah, dan memiliki keuangan yang sehat.

Meski demikian, dia memandang bahwa skema peleburan seharusnya tidak terbagi atas tiga entitas. Hal ini dikarenakan berisiko membebani perusahaan-perusahaan dengan kinerja keuangan positif, seperti Hutama Karya dan PTPP.

“Ini hanya menebar virus ke perusahaan yang sehat. Bahaya karena yang sekaran kinerjanya biru seperti Hutama Karya dan PTPP bisa terseret. Akan lebih baik BUMN Karya dalam satu holding, tidak tiga seperti yang direncanakan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (15/7/2024).

Menurutnya, satu holding bisa menjadi induk untuk entitas usaha yang beroperasi berdasarkan wilayah, karena kebutuhan pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan. Dengan regionalisasi, kantor pusat subholding juga harus berkantor pusat di daerah operasi.

“Misalnya, Hutama Karya menangani Sumatra dan Kalimantan. Ini sekadar contoh, atau PTPP di Wilayah Sulawesi, NTB, NTT, Bali, dan Papua misalnya,” kata Herry.

Dia menyampaikan skenario tersebut akan memiliki dampak besar. Bukan hanya dari sisi penyerapan tenaga kerja, tetapi pada pembangunan wilayah sehingga ekonomi daerah bergerak.

Oleh karena itu, Herry menilai skenario peleburan 7 BUMN Karya menjadi 3 perusahaan berisiko memiliki dampak negatif lebih besar. Menurutnya, dampaknya bukan hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari reputasi perseroan.

“Bayangkan, Hutama Karya akan menerbitkan obligasi. Kinerjanya saat ini biru. Setelah Waskita Karya ditempel atau dikonsolidasikan, risiko obligasinya akan semakin besar. Dampaknya, harus dibayar dengan suku bunga. Ini soal reputasi yang kemudian memburuk. Jadi, sepatutnya dipikirkan ulang skenarionya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi, dalam keterangan tertulis pada Senin (8/7/2024), menyatakan pihaknya mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PT Perusahaan PT Pengelola Aset atau PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan, sehingga menjadi perusahaan pelat merah yang dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“Sedangkan, bagi BUMN Titip Kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan upaya restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya.

Adapun 14 BUMN Titip Kelola itu adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya adalah PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

PPA sejauh ini tengah melakukan penanganan lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan ke-14 BUMN tersebut, antara lain stabilisasi kondisi keuangan terhadap BUMN yang dalam proses PKPU, penyelesaian permasalahan hukum ataupun tata kelola, menentukan model bisnis yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan SDM, serta efisiensi operasional.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan mandat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN untuk melakukan restrukturisasi atas 14 BUMN Titip Kelola.

Dia menuturkan restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan manajemen risiko terukur dan tata kelola. Hal ini bertujuan mendapatkan model bisnis yang tepat, sehingga dapat menstabilkan kondisi keuangan BUMN tersebut.

“Dalam melaksanakan mandat SKK, PPA telah melakukan kajian komprehensif untuk menentukan roadmap penanganan terhadap masing-masing BUMN Titip Kelola dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” kata Ridha.

Adapun langkah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penanganan BUMN Titip Kelola sesuai roadmap yang telah dibahas dan disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemberi mandat.

Sebagai informasi, saat ini terdapat lima BUMN Titip Kelola yang sedang menjalankan putusan homologasi PKPU, yakni Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Industri Telekomunikasi, Dok dan Perkapalan Surabaya, Amarta Karya, dan Barata Indonesia.

Sementara itu, kata Ridha, terdapat dua perusahaan pelat merah berstatus titip kelola yang sedang dalam proses PKPU yakni Djakarta Lloyd dan Indah Karya.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program restrukturisasi yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan roadmap yang telah disusun,” pungkasnya.