REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum yang juga mantan hakim agung, Gayus Lumbuun, mengatakan kasasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusanbebas terdakwa Ronald Tannur, tidak saja untuk kepentingan korban Dini, tapi juga kepentingan umum.

Hal ini dismpaikan Gayus menyikapi langkah kasasi yang ditempuh JPU, usai Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas murni terdakwa jasus pembunuhan Dini Sera Afrianty.

“Jaksa mempunyai dasar hukum untuk menguji murninya putusan itu dengan dasar yurisprudensi yang pernah dilakukan jaksa-jaksa sebelumnya,” kata Gayus, Rabu (15/8/2024).

Walaupun Indonesia bukanlah negara berdasar yurisprudensi, menurut Gayus, tapi sifat yurisprudensinya ada, karena kasus yang sama pernah dikabulkan oleh MA.

Berdasar ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Gayus, memang JPU dilarang melakukan upaya hukum terhadap putusan hukum bebas atau lepas (pasal 244). “Karena bebas murni itu yang bebas murni,” kata Gayus.

Namun, lanjut Gayus, ada pemikiran akademik yang membedakan antara bebas murni dan bebas. Dijelaskannya, yang diujikan ke MA adalah ‘murni’ nya, bukan ‘bebas’ nya.“Apakah betul-betul murni, atau tidak ada sedikitpun dakwaan JPU yang tidak bisa dibuktikan,” ungkapnya.

Dalam kasus Ronald Tannur, menurut Gayus, JPU mengajukan tiga dakwaan, yaitu pasal 334, pasal 331 ayat 2 dan 3, serta pasal 259 KUHP. “Karena ini bukan dakwaan tunggal maka unsur murni agak sulit dipenuhi. Apakah benar tidak ada penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang, apakah benar tidak ada kelalaian,” jelas mantan hakim agung ini.

Karena itulah, lanjut Gayus, untuk membuktikan ini harus MA yang boleh memutus. Sehingga upaya hukum JPU bukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) tapi kasasi ke MA.“Kasasi demi kepentingan umum. Bukan demi kepentingan korban saja, tetapi demi kepentingan umum,” papar mantan anggota Komisi III DPR RI ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) masih belum menyerah untuk membuktikan dakwaan atas keterlibatan Gregorius Ronald Tannur dalam pembunuhan Dini Sera Afrianty. Mereka tidak saja menyiapkan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tetapi juga meminta pencegahan Ronald agar tidak pergi ke luar negeri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Harli Siregar , meminta masyarakat mendukung upaya hukum yang dilakukan melalui kasasi. Sebab kata Harli, memang tak wajar jika publik menerima putusan bebas terhadap terdakwa penganiayaan, dan pembunuhan itu.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) yang memutus bebas murni Ronald Tannur dalam kasus tewasba Dini Sera telah memicu kontroversi. Masyarakat umum hingga sejumlah anggota DPR mempertanyakan putusan tersebut.

Kejakgung sendiri tidak menerima putusan PN Surabaya ini. Saat ini, mereka tengah menyiapkan memori banding agar MA kembali memeriksa kasus tersebut.

Harli Siregar menegaskan, putusan hakim tersebut harus dilawan karena dinilai janggal, dan tak memberikan rasa keadilan bagi korban. Padahal, kata Harli, selama pembuktian di persidangan, JPU mampu memberikan bukti-bukti perbuatan kekerasan, dan penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur sampai membuat Dini Sera meninggal dunia karena sengaja dilindas mobil.

Harli Siregar mengatakan, JPU Kejaksaan Negeri Surabaya, bersama Kejaksaan Tinggi Jatim, saat ini, sedang dalam penyusunan memori kasasi.

Dijelaskannya, JPU telah menerima salinan putusan. Dan dalam waktu 14 hari, JPU Kejari Surabaya, yang disupervisi Kejati Jawa Timur akan menyusun memori kasasi atas perkara tersebut. Pihak JPU akan menelaah seluruh pertimbangan hukum dalam putusan yang membebaskan Ronald Tannur.

“Dari telaah tersebut, JPU akan menyusun memori kasasi yang sebaik-baiknya untuk dapat diterima oleh hakim agung di MA,” kata Harli.

JPU terlebih dahulu akan melakukan inventarisir fakta-fakta persidangan yang selama ini sudah terungkap, dan diabaikan oleh majelis hakim.Fakta-fakta ini akan disesuaikan dengan landasan hukum dalam memori kasasi.

Tidak hanya menyiapkan memori kasasi, Kejagung juga mengupayakan untuk menerbitkan status cegah terhadap Ronald Tannur. Hal ini karena kejaksaan berkepentingan membatasi bepergian Ronald Tannur.

Saat ini, kata Harli, Ronald Tannur memang dalam masa bebas setelah putusan PN Surabaya. Dengan adanya kasasi yang akan diajukan JPU, kejaksaan berkepentingan dalam memastikan putra dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur itu tidak kabur ke luar negeri.

“Pihak imigrasi sudah memberikan pandangan. Dan hal tersebut (pencegahan) dapat dilakukan,” kata Harli. Dalam konteks pencegahan ini, kejaksana berkoordinasi dengan imigrasi dan Mahkamah Agung yang juga memiliki kewenangan.

Hakim Erintuah Damanik memvonis bebas Ronald Tannur, dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera pada Oktober 2023 lalu. Vonis bebas tersebut, terbalik dengan desakan JPU yang menuntut Ronald Tannur dipenjara selama 12 tahun, dan membayar restitusi korban senilai Rp 263 juta atas perbuatan kekerasan, dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa Dini Sera.