TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terhadap kasasi terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dia disebut diminta oleh pengacara terdakwa yang berinisial LR untuk memuluskan perkara kasasi dengan korban Dini Sera Afriyanti di tingkat MA.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar mengatakan Zarof Ricar ditangkap dan langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali pada Kamis, 24 Oktober 2024. Penyidik juga menyita uang tunai senilai hampir Rp1 triliun dari berbagai mata uang.

“Yang seluruhnya jika dikonversi ke dalam bentuk rupiah, sejumlah Rp920.912.303.714,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Tak hanya itu, penyidik juga menyita beberapa keping emas logam mulia dengan total berat mencapai 51 kilogram atau sekitar Rp75 miliar, dan sejumlah barang bukti uang tunai sejumlah Rp20.414.000 di Hotel Le Meridien, Bali. Lantas, berapa gaji yang diterima Zarof Ricar ketika masih bekerja di MA?

Rincian Gaji Zarof Ricar

Qohar mengungkapkan bahwa Zarof Ricar telah mengakui uang-uang dan logam mulia tersebut didapatkan dari bermain perkara di MA selama 10 tahun. “Yang bersangkutan mengatakan, sebagian besar uangnya hasil dari pengurusan perkara mulai dari 2012 hingga 2022,” ucap Qohar.

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zarof Ricar pertama kali melaporkan jumlah kekayaannya pada 2007 sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), MA.

Kemudian, pada periode 2016-2017, Zarof Ricar mengemban tugas sebagai Sekretaris Ditjen Badilum MA. Dia selanjutnya ditunjuk sebagai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Litbang Diklat Kumdil) MA pada 2017-2022, sebelum akhirnya pensiun.

1. Gaji Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum MA (2007-2016)

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, jabatan direktur adalah jabatan struktural eselon IIa.

Eselon IIa merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan paling rendah IV/d atau golongan paling tinggi IV/e. Dengan demikian, gaji pokok yang diterima Zarof Ricar saat menjadi salah satu direktur di Ditjen Badilum MA adalah Rp2.758.500 hingga Rp4.416.900 per bulan (golongan IV/d).

Sementara itu, gaji PNS golongan IV/e berkisar antara Rp2.875.200 hingga Rp4.603.700 per bulan. Gaji pokok tersebut adalah besaran yang mengikuti ketentuan lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Namun, perlu diketahui bahwa selama periode 2012 hingga 2016 terjadi beberapa kali perubahan gaji pokok PNS. Selain PP Nomor 15 Tahun 2012, perubahan tersebut juga tertuang dalam PP Nomor 30 Tahun 2015.

2. Gaji Sekretaris Ditjen Badilum MA (2016-2017)

Kemudian, Zarof Ricar berperan sebagai Sekretaris Ditjen Badilum MA, yang jabatan strukturalnya juga setara dengan eselon IIa (PNS golongan IV/d atau golongan IV/e). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2008.

Adapun gaji pokok PNS golongan IV/d sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil adalah Rp3.283.200 hingga Rp5.392.200 per bulan. Sementara gaji pokok PNS golongan IV/e sebesar Rp3.422.100 hingga Rp5.620.300 per bulan.

Selanjutnya baca: Gaji Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA<!--more-->

3. Gaji Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA (2017-2022)

Selanjutnya, jabatan terakhir yang dipegang Zarof Ricar adalah Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA. Sebagai kepala badan, jabatan strukturalnya adalah eselon Ia yang juga setara dengan PNS golongan IV/d atau golongan IV/e.

Adapun gaji pokok PNS golongan IV/d sebagaimana diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil adalah Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700 per bulan. Sementara gaji pokok PNS golongan IV/e sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200 per bulan.

Selain gaji pokok, Zarof Ricar selama bekerja juga mendapatkan beberapa tunjangan, seperti halnya yang diterima PNS, misalnya tunjangan jabatan struktural/fungsional, tunjangan umum, tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, hingga gaji ke-13.

Untuk diketahui, Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum serta Sekretaris Ditjen Badilum setara dengan kelas jabatan 15e, sedangkan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA menempati kelas jabatan 16a.

Berikut rincian tunjangan kinerja PNS di MA sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor: 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya:

-Kelas jabatan 1 (a-g): Rp1.938.000 - Rp2.219.00

-Kelas jabatan 2 (a-f): Rp2.288.000 - Rp2.540.000

-Kelas jabatan 3 (a-f): Rp2.619.000 - Rp2.909.000

-Kelas jabatan 4 (a-f): Rp2.998.000 - Rp3.211.000

-Kelas jabatan 5 (a-f): Rp3.276.000 - Rp3.540.000

-Kelas jabatan 6 (a-f): Rp3.612.000 - Rp3.902.000

-Kelas jabatan 7 (a-f): Rp3.982.000 - Rp5.510.000

-Kelas jabatan 8 (a-f): Rp5.740.000 - Rp8.071.000

-Kelas jabatan 9 (a-c): Rp4.407.000 - Rp9.121.000

-Kelas jabatan 10 (a-e): Rp9.500.000 - Rp10.936.000

-Kelas jabatan 11 (a-c): Rp12.313.000 - Rp13.360.000

-Kelas jabatan 12 (a-c): Rp13.920.000 - Rp15.104.000

-Kelas jabatan 13 (a-c): Rp15.726.000 - Rp17.064.000

-Kelas jabatan 14 (a-e): Rp17.768.000 - Rp24.991.000

-Kelas jabatan 15 (a-e): Rp26.032.000 - Rp30.634.000

-Kelas jabatan 16 (a-d): Rp31.910.000 - Rp36.058.000

-Kelas jabatan 17: Rp37.560.000

Ade Ridwan Yandwiputraberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terhadap kasasi terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dia disebut diminta oleh pengacara terdakwa yang berinisial LR untuk memuluskan perkara kasasi dengan korban Dini Sera Afriyanti di tingkat MA.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar mengatakan Zarof Ricar ditangkap dan langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali pada Kamis, 24 Oktober 2024. Penyidik juga menyita uang tunai senilai hampir Rp1 triliun dari berbagai mata uang.

“Yang seluruhnya jika dikonversi ke dalam bentuk rupiah, sejumlah Rp920.912.303.714,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Tak hanya itu, penyidik juga menyita beberapa keping emas logam mulia dengan total berat mencapai 51 kilogram atau sekitar Rp75 miliar, dan sejumlah barang bukti uang tunai sejumlah Rp20.414.000 di Hotel Le Meridien, Bali. Lantas, berapa gaji yang diterima Zarof Ricar ketika masih bekerja di MA?

Rincian Gaji Zarof Ricar

Qohar mengungkapkan bahwa Zarof Ricar telah mengakui uang-uang dan logam mulia tersebut didapatkan dari bermain perkara di MA selama 10 tahun. “Yang bersangkutan mengatakan, sebagian besar uangnya hasil dari pengurusan perkara mulai dari 2012 hingga 2022,” ucap Qohar.

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zarof Ricar pertama kali melaporkan jumlah kekayaannya pada 2007 sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), MA.

Kemudian, pada periode 2016-2017, Zarof Ricar mengemban tugas sebagai Sekretaris Ditjen Badilum MA. Dia selanjutnya ditunjuk sebagai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Litbang Diklat Kumdil) MA pada 2017-2022, sebelum akhirnya pensiun.

1. Gaji Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum MA (2007-2016)

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, jabatan direktur adalah jabatan struktural eselon IIa.

Eselon IIa merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan paling rendah IV/d atau golongan paling tinggi IV/e. Dengan demikian, gaji pokok yang diterima Zarof Ricar saat menjadi salah satu direktur di Ditjen Badilum MA adalah Rp2.758.500 hingga Rp4.416.900 per bulan (golongan IV/d).

Sementara itu, gaji PNS golongan IV/e berkisar antara Rp2.875.200 hingga Rp4.603.700 per bulan. Gaji pokok tersebut adalah besaran yang mengikuti ketentuan lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Namun, perlu diketahui bahwa selama periode 2012 hingga 2016 terjadi beberapa kali perubahan gaji pokok PNS. Selain PP Nomor 15 Tahun 2012, perubahan tersebut juga tertuang dalam PP Nomor 30 Tahun 2015.

2. Gaji Sekretaris Ditjen Badilum MA (2016-2017)

Kemudian, Zarof Ricar berperan sebagai Sekretaris Ditjen Badilum MA, yang jabatan strukturalnya juga setara dengan eselon IIa (PNS golongan IV/d atau golongan IV/e). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2008.

Adapun gaji pokok PNS golongan IV/d sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil adalah Rp3.283.200 hingga Rp5.392.200 per bulan. Sementara gaji pokok PNS golongan IV/e sebesar Rp3.422.100 hingga Rp5.620.300 per bulan.

Selanjutnya baca: Gaji Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA<!--more-->

3. Gaji Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA (2017-2022)

Selanjutnya, jabatan terakhir yang dipegang Zarof Ricar adalah Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA. Sebagai kepala badan, jabatan strukturalnya adalah eselon Ia yang juga setara dengan PNS golongan IV/d atau golongan IV/e.

Adapun gaji pokok PNS golongan IV/d sebagaimana diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil adalah Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700 per bulan. Sementara gaji pokok PNS golongan IV/e sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200 per bulan.

Selain gaji pokok, Zarof Ricar selama bekerja juga mendapatkan beberapa tunjangan, seperti halnya yang diterima PNS, misalnya tunjangan jabatan struktural/fungsional, tunjangan umum, tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, hingga gaji ke-13.

Untuk diketahui, Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum serta Sekretaris Ditjen Badilum setara dengan kelas jabatan 15e, sedangkan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA menempati kelas jabatan 16a.

Berikut rincian tunjangan kinerja PNS di MA sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor: 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya:

-Kelas jabatan 1 (a-g): Rp1.938.000 - Rp2.219.00

-Kelas jabatan 2 (a-f): Rp2.288.000 - Rp2.540.000

-Kelas jabatan 3 (a-f): Rp2.619.000 - Rp2.909.000

-Kelas jabatan 4 (a-f): Rp2.998.000 - Rp3.211.000

-Kelas jabatan 5 (a-f): Rp3.276.000 - Rp3.540.000

-Kelas jabatan 6 (a-f): Rp3.612.000 - Rp3.902.000

-Kelas jabatan 7 (a-f): Rp3.982.000 - Rp5.510.000

-Kelas jabatan 8 (a-f): Rp5.740.000 - Rp8.071.000

-Kelas jabatan 9 (a-c): Rp4.407.000 - Rp9.121.000

-Kelas jabatan 10 (a-e): Rp9.500.000 - Rp10.936.000

-Kelas jabatan 11 (a-c): Rp12.313.000 - Rp13.360.000

-Kelas jabatan 12 (a-c): Rp13.920.000 - Rp15.104.000

-Kelas jabatan 13 (a-c): Rp15.726.000 - Rp17.064.000

-Kelas jabatan 14 (a-e): Rp17.768.000 - Rp24.991.000

-Kelas jabatan 15 (a-e): Rp26.032.000 - Rp30.634.000

-Kelas jabatan 16 (a-d): Rp31.910.000 - Rp36.058.000

-Kelas jabatan 17: Rp37.560.000

Ade Ridwan Yandwiputraberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi proses putusan kasasi dalam perkara Gregorius Ronald Tannur.

Keputusan ini disampaikan oleh Juru Bicara MA, Yanto, setelah rapat pimpinan yang diadakan di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Yanto menyampaikan bahwa keputusan ini diambil secara kolektif-kolegial oleh pimpinan MA sebagai langkah untuk memastikan transparansi dan integritas dalam perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.

"Tim pemeriksa ini akan dipimpin oleh Dwiarso Budi Santiarto, Ketua Kamar Pengawasan, dengan anggota Hakim Agung Jupriyadi dan Noor Edi Yono, Sekretaris Kepala Badan Pengawasan MA," ujar Yanto.

Tim ini bertugas melakukan klarifikasi kepada majelis hakim yang menangani perkara Tannur.

Dia berharap, masyarakat dapat memberi waktu dan kepercayaan kepada tim Mahkamah Agung untuk menuntaskan proses ini sesuai prosedur yang berlaku.

“Kepada masyarakat untuk memberi kepercayaan dan waktu kepada tim untuk melakukan tugas tersebut selanjutnya menunggu hasil klarifikasi yang digalakkan oleh tim tersebut,” ucap dia.

Dia mengatakan, Ketua Mahkamah Agung juga akan memberi arahan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan.

“Ini akan dimulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia, dan sudah dimulai pada hari ini tadi setelah upacara, karena pada saat ini para Ketua Pengadilan Tinggi Agama berada di Jakarta,” ungkapnya.

Selanjutnya, arahan akan diberikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia, dan Ketua Pengadilan TUN, dan Militer se-Indonesia dan seterusnya.

Kasus ini kembali mencuat usai Kejagung menjaring tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang kedapatan menerima suap dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat.

Suap itu diduga diberikan untuk mendapatkan vonis bebas atas perbuatan Ronald Tannur yang melakukan penganiayaan berujung kematian.

Ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu bernama, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo.

Sehari setelahnya, Kejaksaan Agung menangkap mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung (MA) bernama Zarof Ficar yang diduga berperan sebagai perantara atau "makelar" dalam kasus vonis bebas Ronald Tannur.

Saat penggeledahan, Kejagung menemukan uang yang rencananya akan diberikan kepada tiga hakim agung untuk putusan di tingkat kasasi, dengan inisial S, A, dan S. Adapun pemufakatan itu, dilakukan antara Zarof dan Lisa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MA Bentuk Tim Pemeriksa Terkait Perkara Ronald Tannur", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/15374931/ma-bentuk-tim-pemeriksa-terkait-perkara-ronald-tannur.

SURABAYA, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengeksekusi Gregorius Ronald Tannur terpidana kasus penganiayaan hingga menyebabkan sang kekasih Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Ronald ditangkap di kediamannya, Perumahan Pakuwon City Surabaya, Minggu (27/10/2024).

Setelah dieksekusi, Ronald Tannur langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Medaeng untuk menjalani hukuman 5 tahun penjara sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung.

Berikut ini deretan fakta terbaru kasus Gregorius Ronald Tannur yang mencoreng dunia peradilan usai tiga hakim dan satu eks pejabat MA diduga menerima suap dan gratifikasi.

MA memberikan keadilan atas kasus kematian tragis Dini Sera Afrianti dengan membatalkan vonis bebas yang sebelumnya diberikan kepada Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya.

Putusan MA ini merupakan tindak lanjut kasasi yang diajukan oleh Kejati Jatim. Sejak awal Kejati Jatim tidak puas dengan vonis bebas tersebut terus berupaya mencari keadilan bagi Dini Sera.

Kepala Kejati Jatim Mia Amiati mengapresiasi keputusan MA tersebut.

"Kami sangat lega dengan putusan ini. Terdakwa akhirnya terbukti bersalah atas perbuatannya," ujar Mia Amiati di Kejati Jatim, Jumat (25/10/2024).

Baca Juga

Breaking News: Ronald Tannur kembali Ditangkap usai Vonis Bebas Dibatalkan MA

Gregorius Ronald Tannur dijatuhi hukuman lima tahun penjara usai vonis bebas dibatalkan. Apabila dalam perjalanan ditemukan novum atau bukti baru, Kejaksaan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan peninjauan kembali untuk kasusnya.

Kepala Kejati Jatim Mia Amiati mengatakan, eksekusi terhadap Ronald Tannur setelah MA memberi keterangan jika jaksa bisa menangkap tanpa menunggu keluarnya petikan putusan MA soal vonis 5 tahun tersebut. Setelah mendapat petunjuk dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung, tim dari Kejati Jatim langsung mengeksekusi terpidana Ronald Tannur.

Gregorius Ronald Tannur ditangkap Kejati Jatim di kawasan perumahan elite Pakuwon City, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Minggu (27/10/2024) siang. Perumahan cluster Virginia Regency dikenal memiliki sistem keamanan sangat ketat. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam kawasan perumahan wajib melalui pemeriksaan dan pendataan oleh petugas keamanan. 

Pantauan iNews, Ronald tampak kaget saat melihat kedatangan petugas Kejaksaaan. Dia pun terlihat kebingungan dan menannyakan maksud kedatangan petugas.

"Mau ke mana ini," ujar Ronald Tannur ke petugas yang membawanya.

"Ke kejaksaan," ucap petugas.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar membenarkan adanya penangkapan terhadap Ronald Tannur. 

“Iya benar, Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 WIB di perumahan Victoria Regency Surabaya,” kata Harli, Minggu (27/10/2024).

Ronald Tannur kembali ditangkap karena MA telah memvonis 5 tahun penjara. MA membatalkan vonis bebas Ronald yang sebelumnya diputuskan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Saat dijemput tim Kejati Jatim, Gregorius Ronald Tannur berada di lantai dua rumahnya. Tidak ada perlawanan sama sekali saat akan dieksekusi dan terpidana langsung dibawa ke mobil jaksa. Dia hanya membawa sebuah tas kain warna putih menuju Kantor Kejati Timur.

"Perlawanan tidak ada, tetapi kaget pastilah manusiawi. Setelah kami tangkap lansgung amankan di Rutan Medaeng. Sementara tiga hakim masih ditahan di Kejati Jatim karena masih diperiksa Kejagung," ujar Kepala Kajati Jatim Mia Amiati.

Kejagung menetapkan lima tersangka dalam dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Tiga tersangka pertama yakni hakim PN Medan Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo. Mereka diduga menerima suap dari pengacara Lisa Rahman untuk membebaskan Ronald Tannur dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti yang juga telah ditetapkan sebagai tersangkaa.

Kemudian eks Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricar juga ditetapkan sebagai tersangka. 

"Betul (jadi tersangka)," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Jumat (25/10/2024). 

Zarof Ricar diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi dan kedua Pasal 12 B junto Pasal 18 UU Tipikor.

Editor: Donald Karouw

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama tim jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Surabaya menangkap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Minggu (27/10/2024).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyebutkan, Ronald ditangkap di Pakuwon City Virginia Regency, Surabaya, Minggu siang kemarin sekitar pukul 14.40 WIB.

"Iya benar Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 diperumahan Victoria Regency Surabaya, yang bersangkutan sudah dibawa ke Kejati Jatim untuk pelaksanaan putusan MA," kata Harli kepada wartawan, Minggu (27/10/2024).

"Penangkapan dilakukan oleh tim Kejati Jatim dengan Kejari Surabaya," ujar dia menambahkan.

Gregorius Ronald Tannur (27) divonis bersalah dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 1466/K/Pid/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 menetapkan hukuman penjara selama lima tahun bagi Ronald.

Kronologi penangkapan

Ronald Tannur ditangkap sekitar pukul 14.10 WIB, tim intelijen Kejati Jatim bersama tim jaksa eksekutor berangkat dari kantor menuju kediaman Ronald di Pakuwon City Virginia Regency E3, Surabaya.

Setibanya di lokasi pada pukul 14.30 WIB, mereka memasuki rumah Ronald dan menyampaikan maksud menjemput Ronald untuk mengeksekusi putusan MA. Ronald didampingi oleh asisten rumah tangganya saat itu.

Pada pukul 14.45 WIB, Ronald dapat diamankan oleh tim gabungan dan langsung dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tim tiba di kantor pada pukul 15.40 WIB dengan pengawalan ketat.

Penangkapan ini adalah hasil pemantauan intensif oleh tim intelijen sejak keluarnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Setelah tiba di Kantor Kejati Jatim, Ronald segera dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Medaeng.

Dugaan suap

Penangkapan ini sempat mengundang perhatian publik karena adanya dugaan suap yang dilakukan oleh pihak Ronald demi mendapatkan vonis bebas.

Meski demikian, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan bahwa mereka akan terus memantau dan menindaklanjuti segala temuan yang mungkin berhubungan dengan dugaan ini.

Kasus ini muncul ke permukaan usai Kejagung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani kasus penganiayaan Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo.

Ketiganya diduga menerima suap terkait vonis bebas yang mereka jatuhkan dalam kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan Ronald Tannur. Suap tersebut diberikan oleh pengacara Ronald Tanur, bernama Lisa Rahmat.

Tak sampai disitu, penyelidikan kasus ini juga menyeret nama mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

Zarof Ricar ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Zarof Ricar dijanjikan uang sebesar Rp 1 miliar bila dia bisa melobi hakim agung membebaskan Ronald Tannur.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kronologi Penangkapan Ronald Tannur, Terpidana Kasus Penganiayaan yang Kini Terseret Perkara Suap", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/08124611/kronologi-penangkapan-ronald-tannur-terpidana-kasus-penganiayaan-yang-kini.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak akan melindungi jika terdapat hakim agung yang menerima suap terkait pengurusan kasasi perkara pidana Gregorius Ronald Tannur.

Juru Bicara MA, Yanto mengatakan, pihaknya mempersilakan Kejaksaan Agung (Kejagung) menindak hakim agung yang terlibat jika memang memiliki kecukupan bukti.

“Kalau ada bukti silakan saja, kami enggak pernah menutupi, tidak pernah melindungi ya,” kata Yanto saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (27/10/2024).

Adapun pengurusan perkara itu disebut dilakukan pengacara Ronald Tannur bernama Lisa Rahmat melalui mantan pejabat eselon II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) MA, Zarof Ricar. Keduanya sudah ditangkap oleh Kejagung.

Uang suap senilai Rp 5 miliar sudah disiapkan, namun dana panas itu belum sampai ke meja majelis kasasi, meski Ricar disebut telah bertemu dengan hakim.

Yanto pun mempertanyakan alasan uang itu belum diberikan kepada hakim terkait, meskipun sudah ada pertemuan.

“Kalau hanya menemui, banyak orang menemui tapi menemui berbicara dengan kasus apa enggak?” ujar Yanto.

“Logikanya kalau sudah ketemu di MA kok enggak dikasih kalau udah mau nolong?” imbuhnya.

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menangkap Ricar terkait dugaan suap pengurusan kasasi Ronald Tannur di Bali pada Kamis (24/10/2024).

Ricar diduga menyiapkan uang suap Rp 5 miliar untuk hakim agung yang menyidangkan kasasi Ronald Tannur. Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar mengatakan, uang suap itu didapat pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat.

Uang akan diberikan sebagai fee terkait pengkondisian putusan perkara pidana yang menjerat kliennya.

Sebagai pihak yang menjembatani pengurusan perkara, Ricar diduga mendapat fee Rp 1 miliar dari Lisa Rahmat.

Ia meminta uang ditukarkan ke valuta asing (Valas) di money changer di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

"Sesuai catatan LR (Lisa Rahmat) yang diberikan kepada ZR (Zarof Ricar), (Rp 5 miliar itu) untuk hakim agung atas nama S, A, dan S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur," ujar Abdul dalam konferensi pers, Jumat (25/10/2024) malam.

Adapun kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.

Mereka adalah Erintuah Damanik (ED) selaku Hakim Ketua, serta Mangapul (M) dan Heru Hanindyo (HH) sebagai Hakim Anggota.

Ketiganya membuat Ronald Tannur, seorang anak anggota DPR saat itu, yang menganiaya kekasihnya hingga tewas, melenggang bebas.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MA Tak Akan Lindungi Hakim Agung Jika Terbukti Terima Suap Perkara Ronald Tannur", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/27/12360231/ma-tak-akan-lindungi-hakim-agung-jika-terbukti-terima-suap-perkara-ronald.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Makelar kasus (markus) kembali menjadi bahan perbicaraan publik. Jasa untuk memenangkan sebuah kasus memang merajalela di lembaga peradilan Indonesia.

Teranyar, Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan barang bukti berupa uang hampir Rp 1 triliun dan emas batangan 51 kg di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR).

ZR ditangkap terkait dugaan suap pengurusan vonis bebas Gregorius Ronald Tannur oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara penganiayaan berujung kematian Dini Sera Afrianti.

Pasca penangkapan itu terungkap jika ZR telah menjadi makelar kasus sejak 2012 hingga sebelum dirinya pensiun yakni tahun 2022.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan kegiatan makelar kasus yang dilakukan Zarof Ricar telah membuatnya menerima uang sebesar hampir Rp1 triliun.

"ZR pada saat menjabat sebagai Kapusdiklat MA menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di MA dalam bentuk uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing," jelasnya dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta pada Jumat (25/10/2024).

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak Kejagung agar mengembangkan kasus ZR dengan bekal barang bukti yang ditemukan. "Ini seperti durian runtuh bagi Kejagung untuk mengembangkan kasus dengan mengusut pihak-pihak yang berperkara hingga hakim yang memutus dari perkara-perkara yang diurus oleh ZR," katanya kepada KONTAN, Minggu (27/10/2024).

Menurut Sugeng, temuan uang dalam jumnlah besar juga emas batangan menjadi pintu masuk bagi Kejagung untuk menjerat siapa saja yang telah bermain dalam perkara yang ditangani ZR.

"Di tangan dia pasti ada dokumen-dokumen dari perkara yang diurusnya, ini yang harus diusut hingga tuntas. Dapat dipastikan, banyak aliran dana ke pihak-pihak yang terkait perkara yang diptutus hakim," tandasnya.

Sugeng memperkirakan uang hampir Rp 1 triliun dan emas batangan tersebut merupakan upah yang dikumpulkan ZR selama menjadi makelar kasus. Artinya, dana yang dikumpulkan dan disalurkan sangat besar.

Dalam satu kasus ZR bisa mengumpulkan uang Rp 5 miliar dari kliennya, yang mana Rp 1 miliar merupakan upah atas jasa makelar kasus.

"Akumulasinya diperkirakan bisa lima kali lipat atau sampai Rp 5 triliun dari asumsi uang yang ditemukan penyidik di rumah ZR yang hampir Rp 1 triliun," bebernya.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin lantaran sisi yudikatif masih mendapatkan intervensi dari para koruptor usai terseretnya eks pejabat Mahkamah Agung (MA) yakni Zarof Ricar dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dan pengurusan perkara dari 2012 hingga 2022.

Di tengah penangkapan itu, Mahkamah Agung (MA) kini menangani peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani H Maming.

“Salah satu bentuk keprihatinan bahwa dari sisi yudikatif masih ada intervensi para koruptor yang ingin menganggu objektifitas hakim dalam memutuskan perkara. Ya tentunya ini perlu menjadi perhatian di Mahkamah Agung juga yang membawahi para hakim-hakim ini, celah-celah mana yang sekiranya bisa ditutup,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Minggu, (27/10/2024).

Tessa berharap, kasus pejabat Mahkamah Agung (MA) yakni Zarof Ricar dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dapat menjadi pembelajaran bagi para hakim Agung.

Terlebih, kata Tessa, kesejahteraan para hakim telah dinaikkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Info terakhir sudah disetujui untuk dinaikkan ya kalau enggak salah oleh Bapak Presiden ya. Walaupun kenaikan gaji ini memang tidak serta merta dapat menghilangkan perilaku koruptif, tapi, harapan kita setidaknya dapat meminimalisir upaya-upaya tersebut,” ungkap Tessa.

Terpisah, eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap medukung lembaga antirasuah yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan ini melakukan supervisi terkait kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur yang menyeret eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

KPK diharapkan juga dapat memeriksa semua yang pihak yang diduga terlibat sebagai makelar kasus.

“Yang bisa dilakukan KPK hanyalah supervisi itu pun ketika ada kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut,” tegas Yudi.

Yudi berharap, Mahkamah Agung (MA) di bawah kepemimpinan Sunarto juga dapat menjadikan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur sebagai momentum bersih-bersih.

Bersih-bersih, kata Yudi, dapat dilakukan Sunarto baik dari tingkat pengadilan negeri, tinggi hingga Mahkamah Agung (MA).

“Kita berharap MA di bawah kepemimpinan Sunarto menjadikan ini momentum untuk melakukan bersih bersih di dalam lingkungan peradilan dari pengadilan negeri, tinggi, hingga Mahkamah Agung,” tandasnya.

Artikel ini telah tayan di Tribunnews.com dengan judul "Mantan Pejabat MA Tersandung Pengurusan Perkara, PK Terpidana Korupsi Harus Jadi Perhatian", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/nasional/2024/10/27/mantan-pejabat-ma-tersandung-pengurusan-perkara-pk-perkara-korupsi-harus-jadi-perhatian

SURABAYA, iNews.id - Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur ditahan dalam ruang tahanan isolasi selama 14 hari di cabang Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejati Jatim. Ketiganya yakni Erintuah Damanik, Mangapul  dan Heru Hanindyo.

Ketiga hakim itu ditahan bersama dengan 43 tahanan lain di rutan tersebut. Penahanan dilakukan di Kejati Jatim karena tempat perkara ada di wilayah hukumnya.

“Ini lokus-nya berada di wilayah hukum Kejati Jatim. Maka, kami mensupport sepenuhnya kegiatan dimaksud dan mengingat di kantor kami memiliki cabang Rutan Kelas I Surabaya maka tahanan pun dititipkan di cabang rutan di Kantor Kejati Jatim,” ujar Kepala Kejati Jatim Mia Amiati, Kamis (24/10/2024).

Mia menjelaskan, penempatan tahanan di ruang isolasi  sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap tahanan baru. Dia menyebut untuk saat ini kapasitas tahanan di Cabang Rutan Kelas 1 Surabaya di Kejati Jatim untuk 90 orang, namun baru terisi sekitar 40 orang, ditambah tiga hakim sehingga total tahanan kini berjumlah 43 orang.

“Berdasarkan SOP, tahanan yang baru harus masuk ruang isolasi terlebih dahulu selama 14 hari," ujar Mia.

Dia menegaskan, penangkapan terhadap tiga hakim ini murni proses penegakan hukum. Penangkapan terhadap ketiga hakim tersebut dijaminnya tidak akan memengaruhi proses peradilan yang menjadi kewenangan dari pengadilan negeri di seluruh Jatim.

“Pelimpahan perkara ke PN dan pelaksanaan sidang tetap dapat berlangsung secara profesional. Ini tidak berkaitan dengan institusi Pengadilan tetapi berkaitan dengan person yang dapat dikategorikan sebagai oknum mafia peradilan," ucapnya.

Kejaksaan hadir atas nama negara untuk bisa melakukan penegakan hukum dan menjamin adanya kepastian hukum.

“Meskipun langit akan runtuh, hukum harus tetap tegak berdiri dan penangkapan ketiga orang hakim tersebut atas perintah Bapak Jaksa Agung yang mengawali gebrakan pertama ketika Bapak ST Burhanuddin dipercaya kembali mengemban amanah menjadi Jaksa Agung," katanya.

Diketahui, Jampidsus menangkap tiga orang hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik selaku hakim ketua, Mangapul dan Heru Hanindyo serta pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat. 

Sebelumnya, dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut terdakwa Ronald Tannur selama 12 tahun penjara. Dia juga dituntut tinggi lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Namun hakim PN Surabaya Erintuah Damanik selaku hakim ketua, Mangapul dan Heru Hanindyo membebaskan Ronald Tannur karena dianggap tidak terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Dini. 

Diketahui, Ronald dan Dini merupakan pasangan kekasih yang diketahui telah menjalin asmara selama 5 bulan. Kejadian bermula saat keduanya bersama-sama di Blackhole KTV Surabaya terjadi perselisihan berujung pada penganiayaan dan akhirnya menyebabkan kematian Dini.

Editor: Donald Karouw

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan 4 tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 3 hakim yang Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan putusan bebas terhadap perkara Ronald Tannur.

Ronald Tannur adalah seorang terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya hingga tewas yang dibebaskan oleh tiga orang anggota majelis hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Dalam OTT kali ini, Kejangung menetapkan pihak yang diduga sebagai pemberi dan penerima suap sebagai tersangka. Adapun yang didugda sebagai pemberi suap adalah pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR).

"Penyidik menetapkan pengacara LR sebagai tersangka karena ditemukan bukti yang cukup dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi," kata Direktur Pennyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Rabu (23/10/2024).

Abdul Qohar menyebutkan, penyidik telah menangkap Lisa di Jakarta dan menggeledah sejumlah kediaman miliki pengacara tersebut. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah alat bukti berupa uang tunai hingga catatan transaksi keuangan kepada ketiga hakim PN Surabaya.

"Penyidik menemukan indikasi kuat bahwa pembebasan terhadap Ronald Tannur diduga Hakim ED, HH dan M menerima suap dari pengacara LR," kata Qohar.

Atas perbuatannya, Lisa Rahmat dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu ketiga hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 6 Ayat 2 Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Qohar menyebutkan, ketiga hakim penerima suap ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Surabaya, sedangkan Lisa ditahan di Rutan Salemba, Jakarta.

Sebagai informasi, Gregorius Ronald Tannur, adalah anak mantan anggota DPR RI yang terlibat kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti (29). Dia divonis bebas pada Juli 2024 lalu.

Pada Juli 2024, Ronald divonis bebas dalam kasus tersebut, yang kemudian memicu dugaan adanya intervensi dan suap di balik keputusan tersebut. Belakangan, Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan agar Mahkamah Agung (MA) untuk memecat ketiga hakim karena telah melakukan pelanggaran etik.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kejagung Tetapkan Pengacara Ronald Tannur sebagai Tersangka Penyuap 3 Hakim PN Surabaya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/23/21172521/kejagung-tetapkan-pengacara-ronald-tannur-sebagai-tersangka-penyuap-3-hakim.

SURABAYA, iNews.id - Tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya ditangkap dalam perkara dugaan suap atas vonis bebas terdakwa pembunuhanGregorius Ronald Tannur.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) membenarkan tiga hakim PN Surabata yang ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tannur. Ketiganya yakni Erintuah Damanik selaku hakim ketua, Mangapul dan Heru Hanindyo.

Mereka ditangkap karena diduga menerima suap dalam pembebasan Gregorius Ronald Tannur. Ronald merupakan anak mantan anggota DPR yang divonis bebas dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afriyanti (29).

"Saat ini sudah masuk dalam penyidikan. Kalau sudah masuk penyidikan, ketiga hakim ini statusnya tersangka," ujar Kepala Kejati Jatim Mia Amiati di Kantor Kejati Jatim, Rabu (23/10/2024).

Mia menegaskan, Kejati Jatim hanya digunakan sebagai tempat pemeriksaan dari tim Kejagung. Dia mengaku untuk informasi lebih lengkap akan disampaikan Kapuspenkum Kejagung.

"Selanjutnya dari Kejagung yang akan memberikan secara detail perkara ketiga hakim ini," pungkasnya.

Sebelumnya dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut terdakwa Ronald Tannur selama 12 tahun penjara. Dia juga dituntut tinggi lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Namun hakim PN Surabaya Erintuah Damanik selaku hakim ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo membebaskan Ronald Tannur karena dianggap tidak terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Dini. 

Diketahui, Ronald dan Dini merupakan pasangan kekasih yang diketahui telah menjalin asmara selama 5 bulan. Kejadian bermula saat keduanya bersama-sama di Blackhole KTV Surabaya, di mana terjadi perselisihan yang berujung pada penganiayaan dan akhirnya menyebabkan kematian Dini.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum yang juga mantan hakim agung, Gayus Lumbuun, mengatakan kasasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusanbebas terdakwa Ronald Tannur, tidak saja untuk kepentingan korban Dini, tapi juga kepentingan umum.

Hal ini dismpaikan Gayus menyikapi langkah kasasi yang ditempuh JPU, usai Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas murni terdakwa jasus pembunuhan Dini Sera Afrianty.

“Jaksa mempunyai dasar hukum untuk menguji murninya putusan itu dengan dasar yurisprudensi yang pernah dilakukan jaksa-jaksa sebelumnya,” kata Gayus, Rabu (15/8/2024).

Walaupun Indonesia bukanlah negara berdasar yurisprudensi, menurut Gayus, tapi sifat yurisprudensinya ada, karena kasus yang sama pernah dikabulkan oleh MA.

Berdasar ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Gayus, memang JPU dilarang melakukan upaya hukum terhadap putusan hukum bebas atau lepas (pasal 244). “Karena bebas murni itu yang bebas murni,” kata Gayus.

Namun, lanjut Gayus, ada pemikiran akademik yang membedakan antara bebas murni dan bebas. Dijelaskannya, yang diujikan ke MA adalah ‘murni’ nya, bukan ‘bebas’ nya.“Apakah betul-betul murni, atau tidak ada sedikitpun dakwaan JPU yang tidak bisa dibuktikan,” ungkapnya.

Dalam kasus Ronald Tannur, menurut Gayus, JPU mengajukan tiga dakwaan, yaitu pasal 334, pasal 331 ayat 2 dan 3, serta pasal 259 KUHP. “Karena ini bukan dakwaan tunggal maka unsur murni agak sulit dipenuhi. Apakah benar tidak ada penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang, apakah benar tidak ada kelalaian,” jelas mantan hakim agung ini.

Karena itulah, lanjut Gayus, untuk membuktikan ini harus MA yang boleh memutus. Sehingga upaya hukum JPU bukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) tapi kasasi ke MA.“Kasasi demi kepentingan umum. Bukan demi kepentingan korban saja, tetapi demi kepentingan umum,” papar mantan anggota Komisi III DPR RI ini.