Bisnis.com, JAKARTA - Korea Utara telah menetapkan Korea Selatan sebagai negara musuh dalam konstitusinya, sehingga menimbulkan perselisihan yang lebih dalam di antara kedua negara tersebut.

Sebelumnya, Korea Utara telah memicu ketegangan di Semenanjung Korea dengan meledakkan ruas jalan yang menghubungkan kedua negara pada awal pekan ini

Mengutip Bloomberg pada Kamis (17/10), label baru ini diungkapkan oleh media pemerintah dalam sebuah berita yang juga mengkonfirmasi bahwa Korea Utara telah meledakkan jalan dan jalur kereta api yang menghubungkan negara tersebut dengan Korea Selatan. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari kampanye untuk benar-benar memisahkan Korea Utara dari negara tetangganya.

“Ini adalah tindakan yang tidak bisa dihindari dan sah, yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK yang dengan jelas mendefinisikan ROK sebagai negara yang bermusuhan,” kata Kantor Berita Pusat Korea, merujuk pada kedua negara dengan inisial nama resmi mereka.

Dengan tindakan ini, Pyongyang semakin menjauhkan diri dari segala upaya untuk memajukan proses reunifikasi secara damai sebagai respons terhadap kebijakan garis keras yang diambil oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, telah meningkatkan permusuhan antara kedua tetangga tersebut, dengan menyatakan bahwa Seoul tidak lagi menjadi mitra rekonsiliasi.

Penyebutan Korea Selatan sebagai musuh ini menyusul pertemuan badan legislatif Korea Utara pekan lalu yang merevisi konstitusi. Korea Utara tidak mengungkapkan pada saat itu bagaimana mereka mengubah dokumen tersebut.

Kim juga menyerukan negaranya untuk menegaskan otoritasnya atas perbatasan laut yang diperebutkan, namun belum jelas apakah sikap tersebut tercermin dalam revisi terbaru.

Kawasan di sekitar kepulauan Laut Kuning telah menjadi salah satu dari sedikit tempat yang pernah menjadi lokasi konflik bersenjata antara kedua Korea sejak berakhirnya perang mereka pada tahun 1950-1953. Insiden-insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa baku tembak dapat meningkat dengan cepat.

Ketegangan di sepanjang perbatasan meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah Korea Utara menuduh Seoul menerbangkan drone di atas Pyongyang dalam apa yang mereka sebut sebagai “provokasi perang.” Korea Selatan belum mengatakan apakah mereka mengirim drone melintasi perbatasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin Korea UtaraKim Jong Un dilaporkan melakukan eksekusi terhadap 20 hingga 30 pejabat atas dugaan kegagalan mencegah banjir besar dan tanah longsor musim panas ini.

Kegagalan para pejabat itu pun mengakibatkan kematian besar, yakni sekitar 4.000 orang meninggal dunia menurut media Korea Selatan, dikutip dari Indian Express kamis (5/9/2024).

Chosun TV Korea Selatan, mengutip seorang pejabat Korea Utara yang tidak disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa Kim Jong Un menuntut "hukuman tegas" bagi mereka yang bertanggung jawab atas "kehilangan nyawa yang tidak dapat diterima" yang disebabkan oleh banjir baru-baru ini.

Para pejabat yang dieksekusi juga menghadapi tuduhan korupsi dan kelalaian. Kemudian eksekusi dilakukan akhir bulan lalu.

“Telah ditentukan bahwa 20 hingga 30 kader di daerah yang dilanda banjir dieksekusi pada waktu yang sama akhir bulan lalu,” kata seorang pejabat Korea Utara.

Meski sudah dilakukan, namun identitas pejabat yang dieksekusi belum diungkapkan. Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) melaporkan bahwa Kang Bong-hoon, yang menjabat sebagai sekretaris Komite Partai Provinsi Provinsi Chagang sejak 2019, termasuk di antara para pemimpin yang dicopot dari jabatannya.

Diketahui pada bulan Juli, hujan deras menyebabkan tanah longsor dan banjir yang meluas hingga berdampak pada lebih dari 4.000 rumah dan membuat 15.000 penduduk mengungsi.

Kim Jong Un secara pribadi mengunjungi daerah-daerah yang hancur dan mengakui bahwa diperlukan waktu beberapa bulan untuk membangun kembali lingkungan yang sepenuhnya terendam banjir.

Pemerintah juga menyediakan tempat penampungan sementara di fasilitas Pyongyang untuk 15.400 orang, termasuk kelompok rentan seperti ibu, anak-anak, orang lanjut usia, dan tentara penyandang disabilitas.

Namun pemimpin Korea Utara membantah laporan mengenai tingginya angka kematian akibat banjir, dan menolak klaim tersebut sebagai “rumor palsu” dan menuduh Korea Selatan menyebarkannya sebagai bagian dari “kampanye kotor” yang disengaja yang bertujuan untuk menodai citra global Korea Utara.

Menurut Korea Times, eksekusi publik di Korea Utara telah meningkat secara dramatis sejak awal pandemi Covid-19.

Sebelum pandemi ini, negara ini biasanya melakukan sekitar 10 eksekusi publik per tahun, namun jumlah tersebut kini melonjak menjadi sekitar 100 eksekusi per tahun, yang artinya ada peningkatan sepuluh kali lipat.