Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RusiaVladimir Putin menandatangani undang-undang perjanjian mengenai kemitraan strategis antara negaranya dengan Korea Utara.

MengutipReuters,perjanjian tersebut mencakup mengenai ketentuan pertahanan bersama. Hal ini diketahui berdasarkan dekrit yang diterbitkan pada Sabtu waktu setempat (9/11/2024).

Adapun, kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Putin dan Presiden Korea Utara, Kim Jong un, pada Juni 2024 lalu setelah pertemuan di Pyongyang. Keduanya menyerukan untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata.

Sebagai informasi, perjanjian tersebut telah memperkuat hubungan antara dua negara sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2024.

Di lain sisi Korea Selatan dan negara-negara Barat lainnya mengatakan bahwa Korea Utara telah memasok persenjataan ke Rusia. Pakar forensik Ukraina mengatakan mereka telah menemukan jejak senjata tersebut di lokasi serangan Rusia.

Kemudian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Kamis (7/11/2024) bahwa Korea Utara telah mengirim 11.000 tentara ke Rusia, dan beberapa dari mereka mengalami korban jiwa dalam pertempuran dengan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia bagian selatan.Rusia belum mengonfirmasi kehadiran pasukan Korea Utara.

Dunia Gonjang-ganjing, Xi Jinpin Pastikan Rusia-China Tetap Solid

Bahkan, sebelumnya Xi Jinping juga sempat mengatakan bahwa Putin bahwa saat ini dunia sedang mengalami perubahan yang belum pernah terjadi selama seratus tahun. Situasi internasional juga diliputi kekacauan.

Namun, meski demikian, Xi meyakini bahwa ‘kekacauan’ tak akan terjadi dalam hubungan China dan Rusia.

"Namun saya sangat yakin bahwa persahabatan antara China dan Rusia akan terus berlanjut dari generasi ke generasi, dan tanggung jawab negara-negara besar terhadap rakyatnya tidak akan berubah,” tutur Xi di kota Kazan, Rusia, saat pembukaan KTT BRICS, yang dikutip dari Reuters pada Rabu (23/10/2024).

Putin menyebut Xi sebagai “teman baik” dan mengatakan bahwa kemitraan dengan China adalah kekuatan untuk stabilitas di dunia.

“Kerja sama Rusia-China dalam urusan dunia adalah salah satu faktor penstabil utama di panggung dunia,” tutur Putin.

Mereka juga berniat untuk lebih meningkatkan koordinasi di semua platform multilateral untuk memastikan keamanan global dan tatanan dunia yang adil.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Saat menjabat pada bulan Januari 2025 mendatang, Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump akan mewarisi sejumlah tantangan keamanan nasional. Termasuk perang besar di Ukraina dan Timur Tengah.

Yang kurang dibahas adalah meningkatnya ancaman nuklir yang dihadapi Amerika Serikat, termasuk dari Rusia, Tiongkok, dan Iran.

Berikut adalah lima tantangan senjata nuklir paling mendesak yang dihadapi Trump seperti dilansir Reuters, Jumat (8/11):

RUSIA

Trump harus mengelola ketegangan paling parah dengan Moskow dalam lebih dari 60 tahun, sebagian dipicu ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina dan pengembangan sistem senjata baru yang eksotis.

Sebagai pengawas persenjataan nuklir terbesar di dunia, Putin telah memodernisasi pasukan nuklirnya dan telah menolak perundingan dengan Washington untuk mengganti New START, pakta pembatasan senjata terakhir AS-Rusia, yang akan berakhir pada 5 Februari 2026.

Pejabat AS mengatakan Putin tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut meskipun ia telah "menangguhkan" pakta tersebut pada tahun 2023 yang mengharuskan Rusia dan Amerika Serikat untuk mengerahkan 1.550 hulu ledak nuklir strategis pada 700 rudal balistik antarbenua (ICBM), kapal selam, dan pesawat pengebom.

Presiden Joe Biden dan Putin menyetujui perpanjangan pada tahun 2021 tetapi, seperti yang tertulis, pakta tersebut tidak dapat diperpanjang lebih lanjut.

Trump menentang perpanjangan tersebut pada masa jabatan pertamanya, dan sebaliknya menyerukan perjanjian baru yang mencakup Tiongkok, yang menolak usulan tersebut.

Putin mengutip dukungan Washington untuk Ukraina dalam menolak undangan Biden untuk perundingan tanpa syarat untuk mengganti New START. Namun, kedua belah pihak mengatakan mereka akan mematuhi batasan perjanjian tersebut selama pihak lainnya juga mematuhinya.

CHINA

China - yang sejak lama memiliki persenjataan nuklir yang lebih kecil - tengah membangun kekuatan nuklir strategisnya.

Pentagon pada tahun 2020 memperkirakan bahwa persediaan hulu ledak nuklir operasional China berjumlah sekitar 200-an dan diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2030.

Perkiraan tersebut direvisi dua tahun kemudian, dengan Pentagon mengatakan China kemungkinan akan memiliki 1.500 hulu ledak nuklir pada tahun 2035 jika laju pembangunannya terus berlanjut.

Beijing dan Washington mengadakan pembicaraan pengurangan risiko nuklir pertama mereka dalam hampir lima tahun pada bulan November 2023.

Namun China, yang memiliki doktrin "tidak boleh digunakan terlebih dahulu", pada bulan Juli secara resmi menghentikan diskusi pengendalian senjata bilateral lebih lanjut sebagai protes terhadap penjualan senjata AS ke Taiwan, pulau yang diperintah secara demokratis yang diklaim oleh Beijing.

AMERIKA SERIKAT

Trump harus menyusun kebijakan untuk mencegah ancaman nuklir dari Rusia dan China bahkan saat ia menghadapi berakhirnya New START.

Pemerintahan Biden mengatakan Amerika Serikat mungkin harus mengerahkan lebih banyak senjata nuklir strategis di masa depan dan Trump dapat melakukannya.

Dalam masa jabatan pertamanya, kebijakan senjata nuklir Trump menyerukan kemampuan baru, membalikkan upaya pengurangan senjata AS selama beberapa dekade, dan ia menentang perpanjangan New START.

Namun, ia akan menghadapi melonjaknya biaya modernisasi Amerika sendiri atas setiap bagian dari "tiga serangkai" nuklir AS - ICBM, pesawat pengebom, dan kapal selam - yang terlambat dari jadwal dan jauh melebihi anggaran.

Biaya upaya tersebut, yang telah berkembang hingga mencakup desain hulu ledak baru, rudal, pesawat pengebom, dan kapal selam, diproyeksikan oleh kelompok advokasi Arms Control Association akan melebihi US$ 1,5 triliun selama 30 tahun ke depan.

Para ahli mengatakan jumlah tersebut pasti akan meningkat, yang mengancam akan mengalihkan dana yang dibutuhkan untuk pasukan militer konvensional AS atau untuk program nonpertahanan.

"Pada titik tertentu, kita akan menghadapi lingkungan anggaran yang terbatas," seorang ajudan kongres memperingatkan, yang berbicara dengan syarat anonim.

IRAN

Iran mungkin memutuskan untuk membangun senjata nuklir menyusul serangan balasan dengan musuh bebuyutannya Israel dan kegagalan Biden untuk menghidupkan kembali perundingan kekuatan besar dengan Iran untuk memulihkan pembatasan pada program nuklirnya.

Washington dan sekutu-sekutunya di Eropa akan kehilangan pengaruh atas Teheran ketika resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan "pembatalan" sanksi internasional terhadap Iran berakhir Oktober mendatang.

Sanksi-sanksi tersebut dicabut sebagai imbalan atas Iran yang menerima batasan ketat pada programnya berdasarkan kesepakatan tahun 2015 yang dirancang untuk mencegahnya mengembangkan senjata nuklir.

Trump menarik Amerika Serikat dari pakta tersebut pada tahun 2018, yang menyebabkan Iran melanggar batasannya.

Waktu yang dibutuhkan Iran untuk membuat uranium yang diperkaya dalam jumlah yang cukup untuk hulu ledak kini telah dipotong dari satu tahun menjadi hanya beberapa minggu atau hari, kata pejabat AS, meskipun Teheran akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk membangun bom yang sebenarnya.

Iran telah menawarkan untuk membuka kembali perundingan nuklir. Namun, serangan Israel dapat mendorong Teheran untuk menghidupkan kembali programnya.

Setelah serangan itu, seorang pejabat tinggi Iran mengatakan Teheran mungkin akan meninjau larangan pengembangan senjata nuklir yang diberlakukannya sendiri.

KOREA UTARA

Ketegangan dengan Korea Utara telah meningkat atas kerja sama Pyongyang dalam perang Moskow melawan Ukraina dan uji coba ICBM baru pada 31 Oktober yang menggarisbawahi kemampuan negara itu untuk menyerang sebagian besar Amerika Serikat dengan senjata nuklir.

Laporan Badan Intelijen Pertahanan AS baru-baru ini mengatakan Pyongyang terus memperluas stok tumpukan material untuk program senjata nuklirnya.

Laporan itu juga mencatat bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menetapkan rencana pertahanan pada tahun 2021 yang menyerukan produksi hulu ledak taktis, "senjata nuklir yang lebih ringan" dan "hulu ledak nuklir ultra-besar."

Federasi Ilmuwan Amerika memperkirakan bahwa Korea Utara, yang telah melakukan enam uji coba nuklir bawah tanah sejak tahun 2006 dan lebih dari 100 peluncuran rudal sejak tahun 2022, memiliki cukup material fisil untuk hingga 90 hulu ledak, tetapi "berpotensi" hanya merakit 50.

Pemerintahan Biden tidak berhasil membujuk Kim untuk menghidupkan kembali perundingan denuklirisasi yang gagal setelah Trump gagal pada tahun 2019 dalam tiga pertemuan terakhir untuk meyakinkan pemimpin Korea Utara agar meninggalkan senjata nuklirnya.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Utara, melalui dokumen resmi yang dirilis pada Minggu, menuduh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memperbesar risiko perang nuklir dengan kebijakan-kebijakannya terhadap Korea Utara.

Dokumen tersebut disusun oleh Institut Studi Negara Musuh Korea Utara dan dipublikasikan oleh kantor berita KCNA.

Dokumen itu mengkritik berbagai tindakan Yoon, termasuk pernyataan yang dinilai sembrono terkait perang, pengabaian terhadap perjanjian antar-Korea, serta keterlibatannya dalam perencanaan perang nuklir bersama Amerika Serikat.

Selain itu, Yoon juga dikritik karena memperkuat hubungan dengan Jepang dan NATO.

"Langkah-langkah militernya yang semakin memburuk hanya menghasilkan konsekuensi paradoks karena mendorong (Korea Utara) untuk menimbun senjata nuklirnya pada tingkat eksponensial dan lebih jauh mengembangkan kemampuan serangan nuklirnya," demikian isi dokumen tersebut.

Yoon, yang dikenal konservatif, telah mengambil sikap keras terhadap Korea Utara, yang tetap melanjutkan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya meski ada larangan dari Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah Korea Selatan menuding Korea Utara sebagai pihak yang meningkatkan ketegangan melalui uji coba senjata serta dukungannya terhadap Rusia dalam perang di Ukraina.

Sejak awal tahun ini, Kim Jong Un menyatakan Korea Selatan sebagai "musuh utama," menandai perubahan drastis dalam hubungan antar-Korea. Pyongyang pun telah memutuskan hubungan bilateral, termasuk meledakkan beberapa ruas jalan dan jalur kereta api di wilayah perbatasan mereka bulan lalu.

Citra satelit menunjukkan Korea Utara juga membangun parit besar di bekas persimpangan tersebut.

Kedua negara secara teknis masih berperang karena Perang Korea 1950-1953 berakhir hanya dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Ketegangan semakin meningkat setelah Pyongyang mengklaim balon-balon yang diterbangkan dari Korea Selatan sebagai ancaman, meski hal itu dilakukan oleh aktivis anti-rezim.

Dokumen yang dirilis Korea Utara juga menyebutkan skandal politik dalam negeri Yoon, termasuk kasus yang melibatkan istrinya, yang dinilai berkontribusi terhadap rendahnya tingkat persetujuan publik terhadap Yoon.

Sementara itu, Amerika Serikat mengerahkan pembom B-1B untuk latihan udara gabungan dengan Korea Selatan dan Jepang pada Minggu sebagai respons terhadap peluncuran rudal balistik antarbenua oleh Korea Utara baru-baru ini.

Latihan ini menunjukkan komitmen ketiga negara dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara. Ini adalah latihan udara gabungan kedua antara ketiga negara pada tahun ini, serta merupakan pengerahan keempat pembom strategis AS ke Semenanjung Korea pada tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Utara akan mendukung Rusia hingga mencapai kemenangan dalam perang melawan Ukraina.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, pada Jumat (1/11/2024) waktu setempat dalam pembicaraan di Moskow dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

“Hubungan kita yang tradisional dan bersahabat secara historis, yang telah melewati jalur sejarah yang teruji, hari ini… meningkat ke tingkat baru hubungan persahabatan militer yang tak terkalahkan,” katanya kepada Lavrov dikutip dari Reuters pada Sabtu (2/11/2024).

Selain itu, Choe juga memuji peran yang dimainkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Choe mengatakan Pyongyang yakin bahwa di bawah “kepemimpinan bijaksana” Putin, tentara dan rakyat Rusia akan mencapai kemenangan besar dalam perjuangan suci mereka untuk melindungi hak kedaulatan dan kepentingan keamanan negaranya.

“Dan kami juga menjamin bahwa sampai hari kemenangan tiba, kami akan berdiri teguh di samping rekan-rekan Rusia kami,” katanya.

Merespons pernyataan Choe, Lavrov berbicara tentang hubungan yang sangat erat antara militer kedua negara dan mengatakan hal ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas keamanan penting bersama-sama.

Baik Choe maupun Lavrov tidak merujuk pada pernyataan Amerika Serikat, NATO, Korea Selatan dan Ukraina minggu ini bahwa Korea Utara telah mengirimkan sekitar 10.000 tentara ke Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan secara terpisah pada hari Jumat bahwa dia tidak perlu menambahkan apapun mengenai pernyataan tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa 8.000 di antaranya berada di wilayah Kursk, tempat pasukan Ukraina menerobos perbatasan ke Rusia pada bulan Agustus. Dia memperkirakan mereka akan berperang melawan Ukraina dalam beberapa hari mendatang.

“Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman Korea kami atas posisi prinsip mereka mengenai peristiwa yang kini terjadi di Ukraina sebagai akibat dari tindakan Barat yang mendorong NATO ke timur dan mendorong rezim rasis secara terbuka untuk memusnahkan segala sesuatu yang berbau Rusia,” kata Lavrov.

Lavrov melanjutkan, kontak yang sangat erat telah terjalin antara militer kedua negara dan di sepanjang jalur layanan keamanan. Hal ini juga memungkinkan Rusia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang secara praktis signifikan dan penting bagi keamanan kami dan warga negara.

Choe mengatakan kedua negara perlu terus memperdalam hubungan mereka berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh para pemimpin mereka pada bulan Juni, yang mencakup klausul pertahanan bersama.

Rusia, yang mengirimkan pasukannya ke Ukraina pada Februari 2022, tidak menyangkal atau secara langsung mengkonfirmasi kehadiran pasukan Korea Utara di tanah Rusia. Putin mengatakan Rusialah yang memutuskan bagaimana menerapkan perjanjian dengan Kim.

Choe, dalam komentarnya di televisi dan berbicara melalui seorang penerjemah, menuduh AS dan Korea Selatan merencanakan serangan nuklir terhadap negaranya.Dia tidak memberikan bukti yang mendukung pernyataannya, namun berbicara tentang konsultasi rutin antara Washington dan Seoul di mana dia menduga adanya rencana tersebut.

Choe, yang mengatakan situasi di Semenanjung Korea bisa menjadi “eksplosif” setiap saat, mengatakan kepada Lavrov bahwa Korea Utara perlu memperkuat persenjataan nuklirnya dan menyempurnakan kesiapannya untuk melancarkan serangan nuklir balasan jika diperlukan.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -SEOUL. Pada Kamis (31/10/2024), menurut Korea Selatan dan Jepang, Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak jauh ke laut di lepas pantai timurnya.

Pernyataan tersebut dirilis sehari setelah Seoul melaporkan bahwa Korea Utara sedang melakukan persiapan untuk menguji peluncuran rudal balistik antarbenua.

Reuters melaporkan, kata Kepala Staf Gabungan dalam sebuah pernyataan, peluncuran rudal balistik pada sudut yang sangat tinggi, dilakukan dari daerah dekat ibu kota Korea Utara, Pyongyang, pada pukul 7:10 pagi (2210 GMT).

Pemerintah Jepang kemudian mengatakan rudal tersebut jatuh ke laut pada pukul 8:37 pagi (2337 GMT).

"Diyakini rudal balistik Korea Utara adalah rudal balistik jarak jauh yang ditembakkan pada sudut yang tinggi," kata Kepala Staf Gabungan dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, pemerintah Jepang mengatakan rudal itu diperkirakan akan mendarat sekitar 300 km (190 mil) di sebelah barat Pulau Okushiri di lepas pantai Hokkaido utara, di luar zona ekonomi eksklusifnya dan menuju pantai Rusia.

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba kemudian mengatakan tidak ada kerusakan yang dilaporkan akibat peluncuran tersebut.

Menteri Pertahanan Jenderal Nakatani mengatakan Jepang mengutuk keras tindakan Korea Utara, yang mengancam tidak hanya Jepang tetapi juga masyarakat internasional.

Ia mengatakan waktu penerbangan tersebut kemungkinan merupakan peluncuran rudal Korea Utara yang terlama dan bisa jadi merupakan jenis rudal baru.

Pada hari Rabu, Komando Intelijen Pertahanan Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah menempatkan peluncur bergerak di lokasi yang membuat persiapan untuk meluncurkan apa yang mungkin merupakan ICBM sekitar waktu pemilihan presiden AS, yang berlangsung pada hari Selasa.

Korea Utara telah melakukan serangkaian uji peluncuran ICBM pada lintasan yang sangat curam untuk membiarkan proyektil jatuh dalam jarak yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan jarak yang dirancang, sebagian untuk keselamatan dan untuk menghindari dampak politik dari pengiriman rudal jauh ke Pasifik.

Namun, peluncuran dengan lintasan standar yang lebih datar dianggap penting untuk pengembangan ICBM guna memastikan hulu ledak mampu memasuki kembali atmosfer sambil mempertahankan kendali untuk mengenai sasaran yang dituju.

Korea Utara terakhir kali menguji ICBM pada bulan Desember tahun lalu, sebuah proyektil berbahan bakar propelan padat dan ditembakkan dari peluncur jalan raya.

Peluncuran itu juga dilakukan pada sudut yang sangat tinggi dan memberikan waktu terbang yang dapat menghasilkan jangkauan potensial sejauh 15.000 km (9.300 mil) pada lintasan normal.

Itu adalah jarak yang memungkinkan wilayah mana pun di daratan Amerika Serikat berada dalam jangkauan.

Kesepakatan Korea Utara dengan Rusia

Korea Utara telah mendapat kecaman internasional setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang telah mengirim 11.000 tentara ke Rusia untuk ditempatkan dalam perang di Ukraina. Dari jumlah itu, sekitar 3.000 di antaranya telah dipindahkan dekat ke garis depan.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan mitranya dari Korea Selatan Kim Yong-hyun mengecam pengerahan pasukan tersebut dalam sebuah pertemuan di Washington pada hari Rabu.

Langkah Korea Utara untuk menjadikan pasukannya sebagai pihak yang berperang bersama Rusia berpotensi memperpanjang konflik Ukraina yang telah berlangsung selama 2,5 tahun dan menarik pihak lain, kata Austin.

Korea Utara telah memasok senjata ke Rusia termasuk rudal, artileri, dan roket antitank dalam lebih dari 13.000 kontainer sejak Agustus tahun lalu, menurut badan intelijen Korea Selatan. Pihak berwenang Ukraina juga mengatakan beberapa rudal yang ditembakkan Rusia berasal dari Korea Utara.

Pada pertemuan puncak di Pyongyang pada bulan Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menandatangani perjanjian kemitraan komprehensif yang mencakup pakta pertahanan bersama.

Tonton:Ini Ancaman Amerika Jika Tentara Korea Utara Bergabung dalam Perang Rusia

Baik Moskow maupun Pyongyang tidak secara langsung mengakui pasokan senjata dari Korea Utara atau pengerahan pasukan Korea Utara ke perang Ukraina. Putin mengatakan bagaimana Rusia melaksanakan kemitraannya dengan Korea Utara adalah urusannya sendiri.

Menurut Rusia pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui akan mengadakan konsultasi strategis di Moskow dengan mitranya dari Rusia Sergei Lavrov.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak jauh yang diduga ke arah laut di lepas pantai timurnya pada Kamis (31/10).

Demikian dikatakan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, sehari setelah Seoul melaporkan bahwa Korea Utara sedang melakukan persiapan untuk menguji peluncuran rudal balistik antarbenua.

Peluncuran tersebut, pada sudut yang sangat tinggi, dilakukan dari daerah dekat ibu kota Korea Utara, Pyongyang, pada pukul 7:10 pagi (2210 GMT), kata Kepala Staf Gabungan dalam sebuah pernyataan. Mereka tidak mengonfirmasi apakah rudal tersebut telah jatuh.

"Diyakini rudal balistik Korea Utara adalah rudal balistik jarak jauh yang ditembakkan pada sudut yang tinggi," kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters, Kamis (31/10).

Penjaga Pantai Jepang juga mengatakan, Korea Utara menembakkan apa yang mungkin merupakan rudal balistik. Pemerintah Jepang mengatakan rudal tersebut diperkirakan akan mendarat sekitar pukul 2336 GMT sekitar 300 km (190 mil) di sebelah barat Pulau Okushiri di lepas pantai wilayah Hokkaido utara.

Pada hari Rabu, Komando Intelijen Pertahanan Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah menempatkan peluncur bergerak di lokasi yang membuat persiapan untuk meluncurkan apa yang mungkin merupakan ICBM sekitar waktu pemilihan presiden AS, yang berlangsung pada hari Selasa.

Korea Utara telah melakukan serangkaian uji peluncuran ICBM pada lintasan yang sangat curam agar proyektil jatuh dalam jarak yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan jarak yang dirancang, sebagian untuk alasan keselamatan dan untuk menghindari dampak politik dari pengiriman rudal jauh ke Pasifik.

Namun peluncuran dengan lintasan standar yang lebih datar dianggap penting untuk pengembangan ICBM guna memastikan hulu ledak mampu masuk kembali ke atmosfer sambil mempertahankan kendali untuk mengenai target yang dituju.

Uji coba terakhir Korea Utara meluncurkan ICBM pada bulan Desember tahun lalu, sebuah proyektil berbahan bakar propelan padat dan ditembakkan dari peluncur jalan raya. Peluncuran itu juga pada sudut yang sangat tinggi dan memberikan waktu terbang yang dapat menghasilkan jangkauan potensial 15.000 km (9.300 mil) pada lintasan normal.

Korea Utara telah mendapat kecaman internasional setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang telah mengirim 11.000 tentara ke Rusia untuk ditempatkan dalam perang di Ukraina, dengan 3.000 di antaranya telah dipindahkan dekat ke garis depan.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan mitranya dari Korea Selatan Kim Yong-hyun mengecam pengerahan pasukan tersebut dalam sebuah pertemuan di Washington pada hari Rabu.

Langkah Korea Utara untuk menjadikan pasukannya sebagai pihak yang berperang bersama Rusia berpotensi memperpanjang konflik Ukraina yang telah berlangsung selama 2,5 tahun dan menarik pihak lain, kata Austin.

Sumber: KCNA,Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -SEOUL. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi pangkalan rudal untuk memeriksa kesiapan mereka dalam melakukan tindakan pencegahan strategis. Dalam kesempatan itu, Kim Jong Un menyebut kemampuan nuklir AS sebagai ancaman yang semakin besar bagi negara tersebut.

Berdasarkan laporan media pemerintah KCNA seperti dikutip Reuters, Rabu (23/10), Kim Jong Un mengatakan, persenjataan nuklir strategis AS menimbulkan ancaman yang terus meningkat bagi lingkungan keamanan Korea Utara.

Sehingga, menuntut Pyongyang untuk mempertahankan sikap penangkalan yang ketat terhadap kekuatan nuklirnya.

Korea Utara telah meningkatkan pengembangan rudal balistik dan persenjataan nuklirnya, menarik sanksi internasional, dan membentuk hubungan militer yang erat dengan Rusia.

Kunjungan Kim ke pangkalan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Selatan dan sekutunya.

Hal ini mencakup kekhawatiran atas apa yang dikatakan Seoul sebagai pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia untuk bertempur di Ukraina, klaim yang telah dibantah oleh Pyongyang.

Tonton:Pasukan Korea Utara Bantu Putin, Tanda-Tanda Ekonomi Rusia Babak Belur?

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Shin Won-sik dan Jacek Siewiera, kepala Biro Keamanan Nasional Polandia, menyatakan kekhawatiran atas kerja sama militer Pyongyang dengan Moskow selama pertemuan di Seoul.

Keduanya juga sepakat untuk bekerja sama erat dengan komunitas internasional terkait masalah ini, menurut pernyataan yang dirilis oleh kantor kepresidenan Korea Selatan.

Dalam laporan KCNA, Kim juga menyerukan modernisasi angkatan bersenjata dengan memberikan prioritas pada rudal strategis di masa depan, menyebutnya sebagai "prinsip penting dari strategi untuk membangun pertahanan nasional."

KCNA melaporkan, dalam kunjungannya, Kim Jong Un didampingi oleh Kim Yo Jong, saudara perempuannya, dan Kim Jong Sik, wakil direktur departemen pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea yang berkuasa.

Foto-foto yang dirilis oleh KCNA menunjukkan Kim mengenakan mantel kulit sedang memeriksa pangkalan rudal.

KCNA tidak menyebutkan kapan kunjungan tersebut dilakukan.

Sumber: TheIndependent.co.uk | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) baru-baru ini mengeluarkan peringatan mengenai pengiriman pasukan Korea Utara untuk memperkuat invasi Rusia di Ukraina.

Menurut NIS, sekitar 1.500 pasukan operasi khusus Korea Utara telah dikirim melalui kapal angkatan laut Rusia ke Vladivostok pada awal bulan ini.

Pasukan tersebut saat ini ditempatkan di beberapa pangkalan militer di Rusia, termasuk Vladivostok, Ussuriysk, Khabarovsk, dan Blagoveshchensk, dan diperkirakan akan segera dikerahkan ke medan pertempuran setelah menyelesaikan pelatihan adaptasi.

Bukti Pengiriman Pasukan Korea Utara ke Rusia

NIS mengungkapkan bukti satelit serta foto-foto yang menunjukkan pergerakan kapal angkatan laut Rusia di dekat pelabuhan Korea Utara, serta dugaan perkumpulan besar pasukan Korea Utara di Ussuriysk dan Khabarovsk dalam seminggu terakhir.

Berdasarkan informasi ini, diharapkan lebih banyak pasukan Korea Utara akan segera dikirim ke Rusia untuk bergabung dalam konflik.

Tidak hanya itu, NIS juga bekerja sama dengan badan intelijen Ukraina dan menggunakan teknologi pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi perwira Korea Utara yang mendukung pasukan Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina timur, dengan menembakkan rudal buatan Korea Utara.

Pasokan Senjata dari Korea Utara ke Rusia

Sejak Agustus tahun lalu, Korea Utara telah mengirim lebih dari 13.000 kontainer yang berisi amunisi artileri, rudal balistik, dan roket anti-tank ke Rusia. Menurut NIS, lebih dari 8 juta putaran artileri dan roket telah dikirim ke Rusia, memperkuat kapasitas tempur negara tersebut di medan perang Ukraina.

Kerjasama militer antara Rusia dan Korea Utara, yang sebelumnya dilaporkan oleh media internasional, kini telah secara resmi dikonfirmasi oleh NIS. Ini menandai tingkat hubungan yang baru antara kedua negara yang dikenal memiliki kedekatan dalam kebijakan militer dan strategis.

Dampak Pengiriman Pasukan dan Tanggapan Internasional

Jika dikonfirmasi, pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia merupakan keterlibatan militer besar pertama Pyongyang sejak Perang Korea pada 1950 hingga 1953. Meskipun Korea Utara pernah mengirimkan kontingen kecil dalam Perang Vietnam dan Perang Sipil Suriah, skala keterlibatan ini jauh lebih besar dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar militer.

Kantor kepresidenan Korea Selatan menganggap pengiriman pasukan ini sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional dan komunitas internasional.

Dalam pernyataan resmi, Presiden Yoon Suk Yeol memimpin pertemuan darurat untuk membahas ancaman yang ditimbulkan oleh pengiriman pasukan ini, serta tindakan balasan yang mungkin diambil oleh Korea Selatan bersama sekutu-sekutunya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyatakan bahwa 10.000 tentara Korea Utara sedang dalam persiapan untuk dikirim ke Ukraina, meskipun NATO dan beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, belum memiliki bukti konkret keterlibatan langsung pasukan Korea Utara dalam pertempuran.

Potensi Eskalasi Konflik dan Ancaman Perang Dunia

Zelensky memperingatkan bahwa aliansi militer antara Rusia dan Korea Utara dapat menjadi "langkah awal menuju perang dunia." Dalam pidato di hadapan parlemen Ukraina, ia menggambarkan Rusia dan Korea Utara sebagai "koalisi penjahat," merujuk pada kerjasama militer yang semakin erat antara kedua negara.

Perkembangan ini memicu keprihatinan internasional, terutama di negara-negara Barat yang terus memantau situasi dengan seksama. NATO menyatakan bahwa meskipun belum ada bukti nyata mengenai keterlibatan pasukan Korea Utara, dukungan logistik dan senjata dari Pyongyang kepada Rusia sudah menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai.

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Utara telah menetapkan Korea Selatan sebagai negara musuh dalam konstitusinya, sehingga menimbulkan perselisihan yang lebih dalam di antara kedua negara tersebut.

Sebelumnya, Korea Utara telah memicu ketegangan di Semenanjung Korea dengan meledakkan ruas jalan yang menghubungkan kedua negara pada awal pekan ini

Mengutip Bloomberg pada Kamis (17/10), label baru ini diungkapkan oleh media pemerintah dalam sebuah berita yang juga mengkonfirmasi bahwa Korea Utara telah meledakkan jalan dan jalur kereta api yang menghubungkan negara tersebut dengan Korea Selatan. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari kampanye untuk benar-benar memisahkan Korea Utara dari negara tetangganya.

“Ini adalah tindakan yang tidak bisa dihindari dan sah, yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK yang dengan jelas mendefinisikan ROK sebagai negara yang bermusuhan,” kata Kantor Berita Pusat Korea, merujuk pada kedua negara dengan inisial nama resmi mereka.

Dengan tindakan ini, Pyongyang semakin menjauhkan diri dari segala upaya untuk memajukan proses reunifikasi secara damai sebagai respons terhadap kebijakan garis keras yang diambil oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, telah meningkatkan permusuhan antara kedua tetangga tersebut, dengan menyatakan bahwa Seoul tidak lagi menjadi mitra rekonsiliasi.

Penyebutan Korea Selatan sebagai musuh ini menyusul pertemuan badan legislatif Korea Utara pekan lalu yang merevisi konstitusi. Korea Utara tidak mengungkapkan pada saat itu bagaimana mereka mengubah dokumen tersebut.

Kim juga menyerukan negaranya untuk menegaskan otoritasnya atas perbatasan laut yang diperebutkan, namun belum jelas apakah sikap tersebut tercermin dalam revisi terbaru.

Kawasan di sekitar kepulauan Laut Kuning telah menjadi salah satu dari sedikit tempat yang pernah menjadi lokasi konflik bersenjata antara kedua Korea sejak berakhirnya perang mereka pada tahun 1950-1953. Insiden-insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa baku tembak dapat meningkat dengan cepat.

Ketegangan di sepanjang perbatasan meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah Korea Utara menuduh Seoul menerbangkan drone di atas Pyongyang dalam apa yang mereka sebut sebagai “provokasi perang.” Korea Selatan belum mengatakan apakah mereka mengirim drone melintasi perbatasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Utara mengatakan sekitar 1,4 juta anak muda termasuk pelajar dan pejabat liga pemuda bergabung atau kembali menjadi tentara pada pekan ini.

Menurut laporan media pemerintah Korea Utara, KCNA, pada Rabu (16/10/2024), para pemuda, termasuk pelajar dan pejabat liga pemuda yang telah menandatangani petisi untuk bergabung dengan tentara, bertekad untuk berperang dalam perang suci untuk menghancurkan musuh dengan senjata revolusi.

Foto-foto yang diterbitkan oleh KCNA menunjukkan anak-anak muda yang disebut menandatangani petisi di lokasi yang dirahasiakan.

Klaim Korut bahwa ada lebih dari satu juta pemuda yang secara sukarela mendaftar di Tentara Rakyat Korea terjadi di tengah memuncaknya ketegangan di semenanjung Korea. Pihaknya juga pernah membuat klaim serupa di masa lalu ketika ketegangan meningkat di wilayah tersebut.

Mengutip Reuters, media pemerintah pada tahun lalu melaporkan 800.000 warga Korea Utara dengan sukarela bergabung dengan militer untuk berperang melawan Amerika Serikat.

Pada tahun 2017, hampir 3,5 juta pekerja, anggota partai, dan tentara secara sukarela bergabung atau bergabung kembali dengan tentara, kata media pemerintah negara tertutup tersebut pada saat itu. Sangat sulit untuk memverifikasi klaim Korea Utara.

Menurut data International Institute for Strategic Studies (IISS), Korea Utara memiliki 1,28 juta tentara aktif dan sekitar 600.000 tentara cadangan. IISS juga menyatakan bahwa mereka mempunyai 5,7 juta pasukan cadangan Garda Merah Pekerja/Petani dengan banyak unit yang tidak bersenjata.

Sebagai tanda terbaru dari meningkatnya ketegangan, Korea Utara meledakkan bagian jalan dan jalur kereta api antar-Korea di sisi perbatasan kedua Korea yang dijaga ketat pada hari Selasa, sehingga mendorong militer Korea Selatan untuk melepaskan tembakan peringatan.

Pyongyang mengatakan pada pekan lalu bahwa pihaknya akan memutus seluruh jalan raya dan jalur kereta api antar-Korea dan semakin membentengi wilayah di sisi perbatasannya sebagai bagian dari upayanya untuk menerapkan sistem “dua negara”, sehingga membatalkan tujuan unifikasi yang sudah lama ada.

Kedua negara Korea secara teknis masih berperang setelah perang mereka pada tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Korea Utara juga menuduh Seoul mengirimkan drone ke ibu kotanya dan kedua Korea telah bentrok karena balon sampah yang diterbangkan sejak Mei dari Korea Utara. Pyongyang mengatakan peluncuran tersebut merupakan respons terhadap balon yang dikirim oleh aktivis anti-rezim di Korea Selatan.

Pemerintah Korea Selatan menolak mengatakan apakah militer atau warga sipilnya yang menerbangkan drone tersebut ke Pyongyang.

“Jika terjadi perang, Korea Selatan akan terhapus dari peta. Karena negara ini menginginkan perang, kami bersedia mengakhiri keberadaannya,” kata laporan KCNA, mengacu pada nama resmi Korea Selatan, Republik Korea.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan memperingatkan pada hari Minggu “jika Korea Utara membahayakan keselamatan rakyat kami, hari itu akan menjadi akhir dari rezim Korea Utara,” kantor berita Yonhap melaporkan.

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Korea Utara (Korut) kembali meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea setelah menghancurkan bagian utara jalan yang menghubungkan negara tersebut dengan Korea Selatan (Korsel), menyusul pertemuan langka yang diadakan oleh pemimpinnya, Kim Jong Un, bersama para pejabat keamanan tertinggi negara itu.

Pada hari Selasa siang waktu setempat, Korea Utara meledakkan beberapa bagian jalan di sepanjang jalur Gyeongui dan Donghae, menurut laporan dari Kepala Staf Gabungan Korea Selatan yang disampaikan melalui pesan teks.

Langkah ini dianggap sebagai tindakan balasan terhadap latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang baru-baru ini dilakukan.

Tindakan ini mengikuti pengumuman Korea Utara pekan lalu bahwa negara tersebut akan "sepenuhnya memisahkan" wilayahnya dari Korea Selatan.

Pyongyang menyalahkan Seoul atas peningkatan ketegangan akibat latihan militer gabungan dengan AS dan pengerahan aset strategis AS di kawasan tersebut. Selain itu, rezim Kim Jong Un juga menuduh Korea Selatan mengirim drone ke wilayah Pyongyang, yang disebutnya sebagai "provokasi perang."

Pertemuan Langka Keamanan Tertinggi

Pada hari Senin, Kim Jong Un menggelar pertemuan langka dengan para pejabat keamanan tertinggi, yang dilaporkan oleh media pemerintah Korea Utara. Pertemuan ini dipandang sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.

Langkah terbaru dari Korea Utara ini bukan pertama kalinya negara tersebut menghancurkan simbol-simbol yang melambangkan upaya perbaikan hubungan dengan Korea Selatan.

Pada tahun 2020, Pyongyang juga menghancurkan kantor penghubung antar-Korea, sebuah aksi yang diyakini sebagai upaya untuk menarik perhatian global tanpa risiko langsung terjadinya perang.

Sikap Defensif dan Kerja Sama dengan Rusia

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, rezim Kim juga semakin menunjukkan sikap menantang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Korea Utara telah meningkatkan produksi nuklirnya dan mempererat hubungan dengan Rusia.

Amerika Serikat menuduh Pyongyang memasok amunisi dan rudal kepada Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina, meskipun tuduhan ini dibantah oleh Korea Utara.

Pada bulan lalu, Korea Utara merilis foto-foto pertama dari fasilitas pengayaan uranium untuk senjata atom. Foto-foto tersebut menunjukkan Kim Jong Un sedang berkeliling di pabrik yang menjadi pusat program nuklirnya, yang telah menjadi sumber ketegangan dengan Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Utara menghancurkan beberapa bagian jalan di utara yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Mengutip Bloomberg, aksi penghancuran tersebut dilakukan setelah pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengadakan pertemuan keamanan yang jarang terjadi, sehingga meningkatkan ketegangan antara kedua negara.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyebut, Pyongyang meledakkan beberapa bagian jalan di sepanjang jalur Gyeongui dan Donghae sekitar tengah hari waktu setempat.

Langkah ini menyusul pengumuman Korea Utara pekan lalu bahwa mereka akan memisahkan sepenuhnya wilayahnya dari Korea Selatan. Korea Utara juga menyalahkan latihan gabungan Korea Selatan dengan AS dan penempatan aset strategis AS di wilayah tersebut yang memperburuk ketegangan.

Rezim Kim Jong Un juga menuduh Seoul mengirimkan drone ke Pyongyang dalam apa yang disebutnya sebagai provokasi perang. Kim Jong Un mengadakan pertemuan yang jarang terjadi dengan para pejabat tinggi keamanan pada hari Senin, menurut media pemerintah setempat, KCNA.

Penghancuran jalan yang menghubungkan kedua Korea bukan merupakan serangan pertama yang dilakukan Pyongyang terhadap simbol-simbol pemulihan hubungan. Pada 2020, Korea Utara menghancurkan kantor penghubung antar-Korea, yang kemungkinan merupakan upaya untuk menarik perhatian global secara maksimal dengan sedikit risiko perang.

Rezim Kim juga telah meningkatkan perlawanannya terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatkan upaya produksi nuklirnya dan memperkuat hubungan dengan Rusia.

Washington menuduh Korea Utara memasok amunisi dan rudal ke Moskow untuk perangnya di Ukraina, tuduhan yang dibantah oleh Pyongyang.

Bulan lalu, Korea Utara merilis foto pertama fasilitas pengayaan uranium untuk bom atom, yang menunjukkan Kim mengunjungi pabrik yang menjadi pusat program yang telah menjadi titik perselisihan dengan AS selama lebih dari 20 tahun.