Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -NEW DELHI. Kabinet India telah menyetujui rekomendasi untuk mengadakan pemilu serentak bagi majelis negara bagian dan parlemen nasional, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Informasi pada hari Rabu.

Rencana ini didorong oleh Perdana Menteri Narendra Modi sebagai langkah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mengurangi frekuensi pemilu yang terpisah.

Pemilu Serentak: Apa dan Mengapa?

Pemilu serentak, atau yang dikenal dengan istilah "One Nation, One Election," pernah menjadi norma di India. Namun, sistem ini terhenti beberapa dekade lalu, menyebabkan siklus pemilu yang terpecah-pecah. Rata-rata, India menggelar lima hingga enam pemilu negara bagian setiap tahun, baik bersamaan atau secara terpisah.

Pemerintah dan panel yang ditunjuk menyatakan bahwa pemilu serentak dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mengurangi pengeluaran untuk kampanye politik.

Dalam sistem saat ini, kampanye pemilu yang sering dianggap mengganggu pemerintahan, meningkatkan biaya pemilu, dan menunda pelaksanaan kebijakan baru karena adanya kode etik pemilu yang membatasi pengumuman kebijakan selama masa kampanye.

Dukungan dan Manfaat

Menurut Menteri Ashwini Vaishnaw, rencana ini didukung oleh sebagian besar generasi muda India. Ia juga menekankan bahwa pemilu serentak akan memperkuat demokrasi di negara dengan populasi terbesar di dunia ini.

Vaishnaw menegaskan bahwa pemerintah akan membangun konsensus nasional dan mempertimbangkan semua aspek hukum sebelum melanjutkan rencana tersebut.

Panel yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun lalu juga menyatakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil lebih tinggi ketika pemilu serentak diadakan, dibandingkan dengan penurunan ketika pemilu diadakan secara terpisah.

Tantangan dan Oposisi

Namun, rencana ini tidak terlepas dari perdebatan. Beberapa partai oposisi terkemuka menentang ide tersebut, dengan alasan bahwa hal ini dapat melanggar prinsip federalisme yang menjadi dasar politik India.

Dalam sistem federal, setiap negara bagian memiliki hak untuk mengelola urusan pemilunya sendiri, dan beberapa pihak khawatir bahwa pemilu serentak akan melemahkan otonomi politik negara bagian.

Selain itu, menggelar pemilu serentak dalam skala besar di India, dengan jumlah pemilih yang mencapai miliaran, juga menghadirkan tantangan logistik yang luar biasa. Pemilu yang sering kali diadakan secara bertahap memberikan waktu dan sumber daya yang lebih terukur untuk mengelola proses pemungutan suara dan memastikan kelancaran jalannya pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mewacanakan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tak lagi dilakukan bersamaan. Wacana itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Bamsoet mengatakan, pelaksanaan pemilu serentak membuat masyarakat hanya fokus dalam pilpres. Alhasil, perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan pileg agak kurang. Padahal, pelaksanaan pileg juga penting karena calon yang dipilih adalah orang yang akan mewakili aspirasi masyarakat di DPR.

"Ya seperti apa namanya, pemilu sebelumnya, pileg duluan baru pilpres. Tapi salah satu yang kami bahas adalah masyarakat waktu itu lebih fokus kepada pilpres, sehingga agak sedikit berkurang pada pemilihan legislatif," kata dia di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Ia menambahkan, pelaksanaan pileg yang dilakukan tak bersamaan dengan pilpres juga sejalan dengan perintah Undang-Undang Dasar (UUD). Menurut dia, dalam UUD disebutkan bahwa pilpres diusulkan oleh partai politik atau kumpulan partai politik berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.

"Nah kalau kita pakai tahun kemarin, itu hasil lima tahun lalu. Jadi (nanti) misalnya pileg bulan Februari, nah pilpresnya mungkin April," kata dia. Menurut dia, wacana itu merupakan masukan yang diterima oleh MPR. Namun, pihak yang memiliki kewenangan untuk merevisi undang-undang adalah DPR.

Kendati demikian, Bamsoet menilai, masukan itu perlu menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, dalam Pemilu 2024, membuat masyarakat tak terlalu fokus dengan pelaksanaan pileg. "Saya pikir perlu dipikirkan bersama, ada baiknya juga, ada bagusnya memang kita pikirkan bagaimana pemisahan pileg dan pilpres. Memang akan menambah biaya, tapi kami berharap adanya peningkatan kualitas demokrasi," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024). Dalam pertemuan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet juga membahas keinginannya untuk membedakan waktu pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Bamsoet mengatakan, pihaknya membahas banyak hal dalam pertemuan dengan AHY. Salah satunya adalah soal banyaknya calon yang memiliki integritas, kapabilitas, dan probabilitas, untuk menjadi anggota legislatif, tapi tidak terpilih. Salah satu penyebabnya dinilai karena kurangnya logistik dari calon tersebut.

"Ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita, apakah demokrasi yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya bagi masa depan bangsa kita ke depan," kata dia di Kantor DPP Partai Demokrat, Selasa (16/7/2024).

Karena itu, Bamsoet mengatakan, pihaknya akan membuka peluang untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak. Pasalnya, pelaksanaan pileg dan pilpres yang bersamaan dinilai tidak menghasilkan kualitas demokrasi yang selama ini diharapkan.

"Kemarin orang pada fokus di pilpres, lupa pileg juga harus kita pilih orang-orang yang berkualitas bagus," ujar dia.

Ia menambahkan, dalam Undang-Undang juga disebutkan bahwa calon dalam pelaksanaan pilpres merupakan usulan dari partai politik yang meraih kursi dari pemilu sebelumnya. Namun, saat ini rujukan kursi DPR yang digunakan adalah hasil dari pemilu lima tahun lalu.

"Itu artinya, tadi Pak AHY bilang menjelaskan kalau kita pakai yang lima tahun lalu tentu saja ukurannya sudah berbeda, sehingga perlu dipikirkan pemisahan pileg dan pilpres, agar pilpres itu berdasarkan pileg yang sebelumnya," kata Bamsoet.

Sementara itu, AHY menyambut baik kunjungan yang dilakukan pimpinan MPR ke Partai Demokrat. Menurut dia, kunjungan para pimpinan MPR itu tentu akan membawa kebaikan.

"Tadi kami melakukan dialog interaktif membicarakan sejumlah isu kebangsaan, karena memang tugas dan peran utama dari MPR RI adalah menjaga pondasi kebangsaan dari berbagai aspek termasuk di antaranya dalam urusan politik dan demokrasi," ujar dia.

Ia menjelaskan, salah satu pembahasan dalam pertemuan bersama para pimpinan MPR itu adalah pemilu. Menurut dia, pembahasan itu dilakukan untuk menghasilkan pemilu berkualitas dalam penyelenggaraan maupun hasil.

"Jangan sampai kemudian biaya politik menjadi semakin mahal dari waktu ke waktu, tapi juga kita menyadari bahwa pada akhirnya kita ingin menghadirkan para pemimpin para wakil rakyat yang juga memiliki kapasitas yang baik, integritas diri, sehingga bisa benar-benar berkontribusi nyata dan membawa kemajuan untuk masyarakat dan konstituennya," kata dia.

Karena itu, AHY menambahkan, pihaknya terbuka atas evaluasi yang akan dilakukan MPR. Asalkan, semangat evaluasi itu tak lain untuk membawa demokrasi Indonesia makin baik ke depannya.