Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -NEW DELHI. Kabinet India telah menyetujui rekomendasi untuk mengadakan pemilu serentak bagi majelis negara bagian dan parlemen nasional, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Informasi pada hari Rabu.

Rencana ini didorong oleh Perdana Menteri Narendra Modi sebagai langkah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mengurangi frekuensi pemilu yang terpisah.

Pemilu Serentak: Apa dan Mengapa?

Pemilu serentak, atau yang dikenal dengan istilah "One Nation, One Election," pernah menjadi norma di India. Namun, sistem ini terhenti beberapa dekade lalu, menyebabkan siklus pemilu yang terpecah-pecah. Rata-rata, India menggelar lima hingga enam pemilu negara bagian setiap tahun, baik bersamaan atau secara terpisah.

Pemerintah dan panel yang ditunjuk menyatakan bahwa pemilu serentak dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mengurangi pengeluaran untuk kampanye politik.

Dalam sistem saat ini, kampanye pemilu yang sering dianggap mengganggu pemerintahan, meningkatkan biaya pemilu, dan menunda pelaksanaan kebijakan baru karena adanya kode etik pemilu yang membatasi pengumuman kebijakan selama masa kampanye.

Dukungan dan Manfaat

Menurut Menteri Ashwini Vaishnaw, rencana ini didukung oleh sebagian besar generasi muda India. Ia juga menekankan bahwa pemilu serentak akan memperkuat demokrasi di negara dengan populasi terbesar di dunia ini.

Vaishnaw menegaskan bahwa pemerintah akan membangun konsensus nasional dan mempertimbangkan semua aspek hukum sebelum melanjutkan rencana tersebut.

Panel yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun lalu juga menyatakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil lebih tinggi ketika pemilu serentak diadakan, dibandingkan dengan penurunan ketika pemilu diadakan secara terpisah.

Tantangan dan Oposisi

Namun, rencana ini tidak terlepas dari perdebatan. Beberapa partai oposisi terkemuka menentang ide tersebut, dengan alasan bahwa hal ini dapat melanggar prinsip federalisme yang menjadi dasar politik India.

Dalam sistem federal, setiap negara bagian memiliki hak untuk mengelola urusan pemilunya sendiri, dan beberapa pihak khawatir bahwa pemilu serentak akan melemahkan otonomi politik negara bagian.

Selain itu, menggelar pemilu serentak dalam skala besar di India, dengan jumlah pemilih yang mencapai miliaran, juga menghadirkan tantangan logistik yang luar biasa. Pemilu yang sering kali diadakan secara bertahap memberikan waktu dan sumber daya yang lebih terukur untuk mengelola proses pemungutan suara dan memastikan kelancaran jalannya pemilu.

Jakarta: DPP Partai NasDem menyelenggarakan Kegiatan Diskusi Tata Kelola Pemerintahan Pra Kongres III pada 2 Agustus 2024. Pra Kongres tersebut diselenggarakan dengan tema Hubungan Pusat dan Daerah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Nasional.

Sesi pertama pada acara tersebut dibimbing oleh para pembicara yakni, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama,Abdul Kamarzuki, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Amalia Adininggar Widyasanti.

Sesi kedua dibimbing,Direktur Dana Transfer Khusus, Purwanto dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, dan Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Meikyansah.

Tidak hanya dapat dihadiri di Nasdem Tower, para peserta juga dapat mengikuti acara tersebut via daring melalui Zoom yang diberikan oleh pihak penyelenggara. MetroTV/Vania Liu Trixie

(CDE)