Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di wilayahnya. Pembangkit energi baru terbarukan (EBT) ini diklaim minim dampak dibanding pembangkit listrik lainnya.

Penjabat Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyebutkan, langkah tersebut dianggap menjadi salah satu cara untuk menjadikan Cirebon sebagai daerah yang ramah lingkungan dan mandiri dalam kebutuhan energinya.

"Sudah komunikasi dengan pihak PLTB, pada prinsipnya mereka berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Cirebon untuk menciptakan energi baru terbarukan," kata Wahyu di Kabupaten Cirebon, Kamis (31/10/2024).

Wahyu menyebutkan, PLTB yang akan dibangun di Cirebon memiliki berbagai keunggulan dibandingkan pembangkit listrik konvensional yang berbahan bakar fosil.

Salah satu manfaat utamanya adalah dampak lingkungan yang jauh lebih minimal.

Pembangunan PLTB ini diharapkan tidak hanya mampu menyediakan listrik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, namun juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, proyek tersebut nantinya harus mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar yang dilatih untuk mengoperasikan, merawat, dan mengelola teknologi PLTB ini.

"Keberadaan pembangkit dipastikan tidak akan menganggu lahan pertanian masyarakat. Jika investasi masuk, maka akan semakin memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Wahyu.

Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) bakal dibangun di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Lokasi proyek pembangunan PLTB akan berlangsung di beberapa titik Kecamatan Sedong dan Susukan Lebak

Titik tersebut di antaranya, Desa Panongan, Desa Winduhaji, Desa Windujaya, Desa Karangwuni, Desa Susukan Lebak, dan Desa Sedong Kidul.

Pembangkit yang akan dibangun oleh PT wpd Indonesia Energy dan PT Cirebon Tenaga Bayu ini, direncanakan memiliki kapasitas 100 hingga 150 megawatt (MW) dengan jenis turbin goldwind GWH182 6 MW.

Informasi lainnya yang berhasil dihimpun, pembangkit listrik teranyar dari Kabupaten Cirebon ini memiliki dua titik interkoneksi ke Gardu Induk Mandirancan150 KV di Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan dan Gardu Induk Kanci 150 KV di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Wind speed dari pembangkit energi terbarukan ini sebesar 6,7m/s berdasarkan pengukuran aktual dari menara met mast yang didirikan pada 2023.

Saat ini, PT wpd Indonesia Energy maupun PT Cirebon Tenaga Bayu akan melanjutkan proses kegiatan perizinan yang mencakup kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) lokasi proyek.

Selain itu, akan dilakukan pula pembebasan lahan secara bertahap setelah KKPR dari proyek diperoleh dan investasi pada bidang studi serta perencanaan dilakukan secara lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, mengevaluasi penggunaan dan penamaan platform digital di daerah itu, yakni Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SiPepek), setelah menerima banyak masukan dari publik. Meski menuai kontroversi, Pemkab Cirebon memiliki alasan tersendiri atas penamaan aplikasi tersebut.

Belakangan, masyarakat ramai memperbincangkan penamaan aplikasi digital milik pemerintah daerah. Aplikasi SiPepek menjadi salah satu yang disorot warganet.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya di Cirebon, Senin (15/7/2024) mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk melakukan beberapa perubahan pada layanan digital tersebut.

Ia menyebut akan menambah 24 fitur baru pada aplikasi tersebut yang bisa menyediakan layanan kesejahteraan lebih komprehensif dan inklusif bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon. “Sedang kami lakukan evaluasi saat ini yaitu peningkatan versinya, dengan melengkapi 24 fitur lainnya. Dimungkinkan namanya berubah. Namun intinya kami tingkatkan layanannya,” kata Wahyu Mijaya.

Wahyu menjelaskan sebenarnya permasalahan dalam aplikasi tersebut hanya terletak pada penamaannya, yang dianggap kurang etis dan mengandung makna negatif. Kendati begitu, kata dia, sejauh ini masyarakat di Kabupaten Cirebon cenderung tidak mempersoalkan penamaan aplikasi ini karena frasa yang digunakan diambil dari bahasa daerah setempat.

Ia juga sangat menyayangkan adanya beberapa pihak yang memberikan tanggapan kurang baik pada aplikasi ini. Padahal penamaan layanan digital tersebut memiliki arti yang jauh dari konteks negatif.

“Yang harus sama-sama pahami, penulisan katanya mungkin sama, tetapi pelafalannya berbeda. Frasa itu artinya lengkap atau semua ada, diambil dari bahasa Cirebon yakni pepek atau pepeg. Penggunaan juga hanya di Kabupaten Cirebon. Bukan diperuntukkan secara nasional,” tuturnya.

Wahyu menegaskan pihaknya tetap menerima masukan dan kritikan terhadap penamaan aplikasi ini serta menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat di Cirebon.

“Beda bahasa, beda lafal bisa berbeda pengertian. Apalagi ini pelafalannya berbeda. Maksud saya mari kita sama-sama menghargai akar dan budaya bahasa Cirebon. Tetapi coba menyesuaikannya,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon Indra Fitriani menambahkan aplikasi SiPepek adalah sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan warga kurang mampu yang disediakan khusus di Kabupaten Cirebon.

Hadirnya aplikasi tersebut, lanjut dia, sebagai implementasi dari reformasi birokrasi untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu. “Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi penggunaan kertas. Aplikasi ini dibuat tujuannya untuk penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mudah diakses masyarakat,” kata dia.

Jakarta: Guru besar bidang linguistik UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamal Yusuf, mengkritisi akronim sejumlah program aplikasi digital dalam pelayanan masyarakat yang dirilis Pemkab Cirebon. Kamal menilai akronim nyleneh tersebut bias dari substansi yang dituju.

"Pemkab tidak sensitif dalam menggunakan variasi bahasan dan memahami konteks sosial. Penggunaan bahasa yang informal bahkan cenderung vulgar dalam ranah resmi pemerintahan dapat dianggap sangat tidak pantas dan tidak profesional. Hal ini dapat menyinggung rasa sosial publik bahkan misinterpretasi masyarakat,” kata Kamal dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya ini menyebut penggunaan sejumlah akronim itu alih-alih membuat citra positi bagi pemerintah daerah, namun sebaliknya akan menurunkan citra dan martabat bahasa. Dia menegaskan penyelenggara pemerintahan mestinya memiliki etika bahasa.
“Penggunaan bahasa yang tidak senonoh dan berkonotasi negatif dalam ranah resmi pemerintahan dapat menurunkan citra dan martabat bahasa itu sendiri,” tegas Kamal.

Kamal menuturkan penggunaan akronomi nyeleneh juga mengakibatkan ketidakjelasan fungsi dan tujuan awal dari keberadaan aplikasi yang dibuat. Akibatnya, program yang dirilis pemerintah akan menimbulkan tafsir di luar konteks dari substansi.

“Ini karena Pemda Cirebon membuka peluang stimga negatif dan misinterpretasi,” ujar Kamal.

Doktor lulusan University of Leipzig, Jerman ini mendesak Pemkab Cirebon meninjau kembali penggunaan akronim nyleneh pada aplikasi dan program. Dia menyarankan agar menggunakan nama yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks aplikasi atau program.

“Lakukan riset dan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat, gunakan bahasa yang santun, sopan, dan mencerminkan nilai luhur bangsa. Libatkan pakar bahasa dan ahli komunikasi dalam proses penamaan aplikasi dan program pemerintah,” tegas Kamal.

Sebelumnya, Pemkab Cirebon merilis sejumlah program layanan masyarakat dengan penggunaan akronim yang menimbulkan polemik seperti SiPepek, Sithole, Simontok, Sisemok, Sicantik, Siganteng, Sipedo, Mas Dedi Mamang Jantan, hingga Jebol Ya Mas.

Baca juga: Guru Besar UIN Surabaya Sebut Bahasa Indonesia Alat Perekat Bangsa di Tahun Politik

(REN)